Produk Perda Kalsel 2023 Diharapkan Lebih Berkualitas dan Aplikatif

BANJARMASIN – Produk Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tahun 2023 mendatang diharapkan lebih berkualitas dan aplikatif. Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Kalsel, Hormansyah kepada wartawan, Kamis (22/12).

“Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas dan bisa lebih aplikatif, kita perlu konsultasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia,” katanya.

Selain itu, lanjut Hormansyah, BP Perda juga melakukan studi komparasi ke DPRD Jawa Timur (Jatim) guna mendalami hal-hal berkaitan dengan pembentukan perda. Ia berharap pembahasan Raperda Tahun 2023 bisa berjalan lancar, baik yang berasal dari eksekutif/pemerintah provinsi maupun inisiatif dewan.

Hormansyah menambahkan ada 22 Raperda yang masuk Program Pembentukan Perda Kalsel 2023 yang terdiri dari 10 Raperda usulan pemerintah provinsi (Pemprov) dan selebihnya merupakan inisiatif DPRD Kalsel.

“Jumlah keseluruhan raperda yang akan kita bahas 2023 sama dengan tahun 2022. Begitu pula berupa inisiatif dan dari eksekutif juga sama,” jelasnya.

Studi komparasi ke Jatim dan konsultasi dengan Kemenkum HAM dilakukan BP Perda DPRD Kalsel saat kunjungan kerja ke luar daerah pada 22-24 Desember 2022. (NRH/RDM/RH)