BANJARMASIN – Meski sampai saat ini belum ditemukan adanya kasus polio di Kota Banjarmasin, namun Dinas Kesehatan kota ini tetap menghimbau seluruh puskesmas, untuk siaga Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio.
“Sampai saat ini masih belum ada ditemukan penyakit polio di Banjarmasin,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Ramadhan, kepada sejumlah wartawan, Selasa (22/11).
Meski begitu, lanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengeluarkan Surat Edaran (SE) Siaga KLB Polio sebagai tanda kesiapsiagaan.
“Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah menghimbau, seluruh Puskesmas untuk selalu siaga dalam menghadapi KLB Polio ini,” ujarnya.
Ramadhan juga menghimbau, masyarakat membawa anaknya ke puskesmas untuk mendapatkan suntik polio.
“Kami menghimbau agar masyarakat membawa anaknya untuk suntik polio di puskesmas serta posyandu,” ucapnya.
Maka, tambahnya, dengan pemberian suntik polio, dapat membebaskan anak anak dari serangan polio tersebut.
“Masyarakat juga diminta waspada, jika ada kejadian lumpuh yang tidak disebabkan kecelakaan, maka segera dibawa ke pelayanan kesehatan,” ucap Ramadhan.
Seperti diketahui, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan telah mengumumkan Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus penyakit Polio. Pengumuman dikeluarkan menyusul adanya temuan satu kasus polio tipe 2 di Aceh, setelah 8 tahun Indonesia ditetapkan bebas polio oleh WHO. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Dalam rangka menekan angka inflasi, serta mempermudah masyarakat kota Banjarbaru dalam menyikapi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), listrik, serta kenaikan harga bahan pokok lainnya, Pemerintah Kota Banjarbaru membagikan sebanyak 400 paket sembako kepada masyarakat di kota ini.
Sebagian Penerima bantuan paket sembako dari Pemko Banjarbaru
Pembagian paket sembako tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Walikota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin, kepada sejumlah perwakilan warga Kota Banjarbaru di Aula Dinas Sosial Kota Banjarbaru pada Rabu (23/11) siang.
Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin (tengah)
Usai membagikan paket sembako, Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menyampaikan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kota Banjarbaru, kepada masyarakat. Bantuan ini juga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat agar bisa lebih sejahtera.
“Ulun (saya) berharap bantuan ini bisa bermanfaaat secara optimal sekaligus penyemangat agar konsisten berusaha ditengah keterbatasan,” ungkap Aditya.
Pemerintah Kota Banjarbaru ujarnya, selalu hadir ditengah tengah masyarakat saat terjadinya Inflasi. Sehingga pembagian bantuan terhadap para lanjut usia (Lansia), Disabilitas, dan masyarakat kurang mampu akan terus dilanjutkan. Baik berupa Bantuan-bantuan pangan lainnya, maupun bantuan bibit – bibit tanaman kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Maksudnya adalah untuk meringankan beban masyarakat, mudah – mudahan bantuan paket sembako ini bermanfaat dan masyarakat bisa lebih sejahtera,” tutup Aditya.
Di tempat yang sama, kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarbaru Rokhyat Riyadhi menyampaikan, bantuan paket sembako dapat membantu masyarakat kota Banjarbaru yang belum pernah mendapat bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Provinsi Kalsel serta untuk mendukung salah satu program penanganan dampak Inflasi dan kenaikan BBM di Kota Banjarbaru. pihak nya juga mengharapkan dapat kembali melaksanakan pembagian paket sembako, dikarenakan banyak masyarakat yang meminta untuk pembagian paket sembako selalu dilaksanakan. Dengan adanya bantuan paket sosial, masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut sekaligus sebagai penyemangat agar konsisten, berusaha di tengah keterbatasan.
“Para penerima bantuan paket sembako merupakan masyarakat di setiap Kecamatan yang belum menerima paket sembako dari Kemensos maupun Provinsi Kalsel, sehingga pemberian paket ini sangat dihargai oleh para penerima, ” tutupnya. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pertumbuhan laju inflasi di Indonesia secara tegas membuat pemerintah fokus terhadap pengendaliannya. Di Kalsel sendiri, tercatat inflasi saat ini terkontraksi 7,25 persen. Hal itu dipicu naiknya kebutuhan pokok di antaranya daging ayam ras, beras hingga tranportasi udara.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan, agar dapat menindaklanjuti permasalahan lajunya pertumbuhan di Kalsel tentu langkah tepat saat ini adalah melakukan intervensi termasuk kemungkinan apa saja yang mendorong terjadinya inflasi.
Mendagri saat menyampaikan angka inflasi di Kalsel (dok. Infopublik-istemewa)
“Kalsel juga dilihat inflasi yang tak biasa, tercatat dari hasil data BPS sebesar 7,25 persen. Nah, untuk itu peran seluruh stakeholder di SKPD dalam melakukan intervensi baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota harus benar-benar serius. Sehingga, penekanan inflasinya dapat tertangani dengan baik,” ujarnya yang disaksikan secara virtual oleh seluruh kementerian, pemerintah daerah se Indonesia dalam pelaksanaan rakor pengendalian inflasi, baru-baru tadi.
Bahkan, Mendagri juga mendorong stakeholder di kementerian agar turut ikut memantau serta membantu daerah di Indonesia termasuk Kalsel yang inflasinya dianggap cukup serius. Apabila, terjalin kerjasama yang baik secara luas tentu intervensinya pun mampu lebih maksimal dilakukan.
“Tentunya saya meminta kerjasama baik dengan menteri pertanian, Badan Ketahanan Pangan, perdagangan untuk turut andil dalam mengentaskan permasalahan ini,” harapnya.
Sementara itu, Sekdaprov Kalsel Roy Rizal Anwar, memamparkan, alasan penyebab terjadinya inflasi di Kalsel terhitung pada Oktober 2022, terputusnya akses jalan 117 KM Satui Barat Tanah Bumbu penghubung Kotabaru dan kegagalan panen padi di daerah akibat serangan hama tungro.
“Serta rantai pasokan yang terlalu panjang untuk daging ayam ras sehingga mengakibatkan selisih harga cukup besar baik ditingkat di produsen atau pun harga di pasar,” ungkapnya.
Diketahui, ada tiga kota yang turut andil dalam mendorong lajunya pertumbuhan inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan yakni Tanjung (Tabalong), Kotabaru dan Kota Banjarmasin.
“Tahun ke tahun, Banjarmasin sebesar 7,3 persen, Tanjung 5,0 persen dan Kotabaru menyumbang sekitar 8,64 persen,” tuturnya.
Di Kalsel, Roy menyebutkan, dari tiga kota yang mengalami inflasi, Banjarmasin menyumbang 0,18 persen untuk transportasi udara, ikan gabus terkontraksi 0,12 persen, daging ayam ras sebesar 0,05 persen, iuran keamanan 0,04 persen dan mie instan kriting dikisaran 0,03 persen.
“Kalau perkotaan Tanjung (Tabalong) sebesar 0,16 persen khusus tarif angkutan travel, ayam ras dikisaran 0,09 persen, beras 0,07 persen, ikan baung memberikan andil sekitar 0,03 persen dan pasir 0,03 persen,” ungkap mantan Kadis PUPR ini.
Sedangkan, di Kotabaru yang cukup memberikan dampak inflasi adalah daging ayam ras sebesar 0,09 persen dan beras 0,07 persen, rumah kontrakan 0,06 persen, labu parang 0,03 persen dan bensin eceran turut menyumbang andil sebesar 0,03.
“Namun dari keseluruhan ini tentu upaya yang kami lakukan di antaranya menetapkan pengendalian inflasi daerah melalui BTT, DTU, DID hingga Desember 2022, melakuakan kick of gerakan nasional pengendalian pangan (GNPP), kesepakatan gubernur bupati/wali kota menekan inflasi, pendirian divisi pangan di BUMD, tanam bersama (bawang merah dan cabai), gerakan tanam di pekarangan, operasi pasar murah, sidak perkembangan harga di pasar, pemberian subsidi bagi nelayan, angkutan penumpang, peningkatan kapasitas UMKM, bantuan sosial hingga pelaksanaan turun desa dalam pengendalian inflasi,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
MALANG – Kontingen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyumbangkan Perak kedua pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XIII di salah satu tempat biliar di Malang Raya Provinsi Jawa Timur.
Ketua Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Kalsel, Irwansyah menjelaskan keikutsertaan PWI Kalsel pada Porwanas XIII ini mengikuti Delapan cabang olahraga (cabor) dari Sepuluh cabor serta perolehan medali pada hari pertama pertandingan.
“Alhamdulillah, kita cukup bangga karena ada dua cabor berhasil menyumbangkan dua medali perak yakni E-Sport dan Biliar Bola Delapan Ganda,” ujar Irwansyah, Selasa malam (22/11).
Dari sejumlah cabor yang diikuti oleh PWI Kalsel, Iwan sapaan akrab Irwansyah itu berharap agar cabor lainnya pun dapat menorehkan prestasi dan menyumbangkan medali untuk Kalsel.
“Kita cukup bangga dengan dua cabor ini, untuk teman-teman di cabor lainnya kita juga berharap agar bisa menjaga diri bisa mengatur agar stamina tetap bagus mudah-mudahan prestasinya juga maksimal,” lanjut Iwan.
“Dan sesuai janji Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie Insya Allah itu ada bonus disiapkan untuk peraih cabor, semoga ini juga menjadi penyemangat bagi cabor lainnya,” lanjutnya.
Medali perak kedua ini diperoleh dari cabor Biliar Bola 8 Ganda yang diikuti oleh Mahdian Noor alias Beben dan Yusnan.
Keduanya melenggang ke babak final usai mengalahkan PWI Lampung dengan skor 3-0.
Pasangan andalan bermain apik dan menunjukan kerjasama tim solid, keduanya kerap menyulitkan pasangan dari Lampung dengan kontrol permainan bola putih yang apik.
Di babak final, PWI Kalsel bertemu dengan pasangan pebiliar PWI Jawa Barat, Rahman Hidayat dan M Fiqih Fazri yang sebelumnya mengalahkan pasangan pebiliar PWI Papua dengan skor 3-2.
Namun keberuntungan nampaknya tidak berpihak kepada pasangan Kalsel, dibabak-babak berikutnya pasangan Kalsel ini terlihat membuat beberapa kesalahan sendiri hingga membuat lawan terus menuai angka dan mengakhiri partai final ini dengan skor 4-1. (PWI.KALSEL-RDM/RH)
BATOLA – Warga mengusulkan pembentukan peraturan daerah tentang pemberdayaan masyarakat kelurahan. Menyusul belum ada peraturan daerah yang lebih spesifik mengatur tentang pemberdayaan masyarakat kelurahan.
Suasana Sosper Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh Anggota DPRD Kalsel, Sahrujani
Usulan itu disampaikan kepada Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Sahrujani ketika melaksanakan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Batola, Senin (21/11).
“Kami pikir inikan tidak jauh berbeda. Kalau kelurahan, aparatnya sudah ada dana dari pemerintah. Statusnya pegawai negeri. Sedangkan desa sifatnya otonom jadi ada dana desa,” katanya.
Meskipun begitu, menurut Sahrujani, dirinya akan menyampaikan usulan pembentukan Perda ini ke Badan Pembangunan Masyarakat Desa (BPMD) yang berada di bawah koordinasi Komisi I DPRD Kalsel agar bisa ditindaklanjuti.
“Tidak menutup kemungkinan usulan ini akan menjadi Perda inisiatif komisi I,” tambahnya.
Dalam sosper tersebut, tampil sebagai narasumber yaitu Ketua DPRD Kota Banjarbaru Periode 2014-2019, AR Iwansyah dan Mantan Camat Alalak, Ahmad Rijani Noor. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna pengesahan Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) tahun 2023, Selasa (22/11)
Usai rapat, Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, kepada wartawan mengatakan, dengan disahkan APBD 2023 ini, pihaknya akan mengawasi lebih ketat realisasi penggunaan anggaran di lapangan, dan mendukung upaya Pemerintah Kota dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya
“Kami akan lebih teliti lagi, kalau nanti ada pergeseran dengan nilai yang cukup besar segera dievaluasi, agar penggunaan anggaran sesuai rencana dan program,” katanya
Disampaikan Harry, Pemerintah Kota Banjarmasin dapat memaksimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 melalui potensi baru karena pajak sekarang semakin banyak dan bervariasi.
“Kalau sampai dipertengahan tahun tidak tercapai 50 persen, kita akan genjot terus menerus,” ungkap politisi PAN DPRD Banjarmasin
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, tahun 2023 dianggarkan belanja daerah sebesar Rp2,57 Trilyun dan Pendapatan Rp2,3 Trilyun, sedangkan target PAD tahun 2023 sebesar Rp 700 jutaan. Ia berharap peningkatan PAD dapat menggali efesiensi anggaran, sehingga menhasilkan potensi yang lebih besar pada tahun depan.
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina
“Kita akan menambah titik pajak, semoga pandemi COVID-19 cepat melandai, agar membantu dalam peningkatan ekonomi,” tutupnya.
Untuk diketahui, DPRD Kota Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Banjarmasin Tahun 2023, Pengesahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, Pencabutan 4 (Empat) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, dan Pengesahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, didampingi Wakil Ketua Matnor Ali dan Tugiatno, dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, kalangan legislatif dan eksekutif. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Meski saat ini cuaca ekstrem terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, namun untuk tangkapan ikan oleh nelayan di daerah ini masih normal.
“Untuk saat ini kami pantau berdasarkan informasi prakiraan gelombang BMKG di laut Jawa dan selat Makassar, masih berkisar 0,5 sampai 1 meter saja,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, kepada Abdi Persada FM, Selasa (22/11).
Rusdi mengatakan, dengan kondisi gelombang tersebut, para nelayan masih bisa melaut. Hal tersebut, terpantau pada UPT Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pada UPT Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan kapal kapal penangkap ikan masih masuk,” ujarnya.
Sehingga, lanjut Rusdi, untuk saat ini kondisi cuaca ekstrem tidak berpengaruh, untuk tangkapan ikan nelayan.
“Pada saat ini kondisi cuaca belum berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan nelayan di laut,” ucap Rusdi. (SRI/RDM/RH)
BANJAR – Sebanyak 150 pelajar dari 15 sekolah di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti Kemah Bhakti Seni Budaya Tingkat Pelajar (KBSBTP) 2022, di Kiram Park, Kabupaten banjar, mulai 21 – 23 November 2022.
Kegiatan ini merupakan kemah bhakti tingkat pelajar kali pertama yang diselenggarakan Pemprov Kalsel melalui UPTD Taman Budaya Kalsel.
Usai membuka kegiatan, Senin (21/11) malam, Kepala UPTD Taman Budaya, Suharyanti, melalui Kasi Pengembangan dan Pergelaran, Rusgian Noor mengatakan, KBSBTP bertujuan untuk menambah wawasan sekaligus sebagai wujud apresiasi seni budaya daerah dalam bentuk pengembangan, pelestarian serta pemanfaatan objek pemajuan seni budaya daerah sebagai kearifan lokal.
Kasi Pengembangan dan Pergelaran, Rusgian Noor, saat memberikan sambutan
“Kegiatan ini kami rancang untuk menggali ide, inovasi serta inisiatif berbasiskan dari pelajar terkait objek pemajuan kebudayaan,” terangnya.
Disamping itu, lanjutnya, peserta juga akan mendapatkan pelatihan dari beberapa narasumber luar daerah dan narasumber lokal yang tentunya sudah tidak diragukan lagi dalam hal seni dan budaya.
Kasi Pengembangan dan Pergelaran, Rusgian Noor (hijau) saat sesi foto bersama beberapa narasumber
“Untuk narasumber berasal dari dalam dan luar kota, yaitu di bidang Seni Tari, Agung Gunawan, bidang Seni Sastra, Yadi Muryadi, bidang Seni Teater, Bayu Bastari Setiawan dan untuk Seni Musik, Muhammad Mahfuz Sya’bani,” paparnya.
Setelah 3 hari mengikuti kegiatan, Rusgian menyebut seluruh peserta didik akan menunjukkan hasil pembekalan melalui berbagai pergelaran.
“Dan malam puncaknya nanti kita akan menghadirkan hiburan seni tradisional dan modern seperti musik panting dan musikalisasi puisi,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)
KOTABARU – Tarif bersandar dan bermalamnya kapal yang berlaku di Pelabuhan Perikanan Kotabaru telah diatur berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2020 perubahan keempat atas Perubahan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.
Sosialisasi Perda Retribusi Jasa Usaha diikuti puluhan lebih nelayan dan masyarakat Desa Stagen
Dihadapan puluhan lebih nelayan serta masyarakat yang hadir, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menuturkan, adanya aturan yang disahkan tersebut. Tentu, sebagai wujud nyata transparansi kepada masyarakat yang fungsinya jelas untuk memberikan pelayanan terbaik. Tak hanya kenyamanan melainkan juga menunjang kesejahteraan di sektor perikanan.
“Ini merupakan tugas kita dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Karena Perda tersebut penting untuk disampaikan,” ujarnya kepada sejumlah awak media, usai melaksanakan Sosper terkait retribusi jasa usaha, di Desa Stagen, Kabupaten Kotabaru, Senin (21/11) malam.
Terlebih lagi, politisi dari fraksi Golkar membidangi ekonomi dan keuangan di rumah banjar ini juga menuturkan, penerimaan yang didapatkan dari hasil retribusi tak lain hanya untuk lebih meningkatkan fasilitas kenyamanan dalam pelayanan.
“Jadi, adanya aturan ini tidak seenaknya mengenakan tarif. Karena sudah diatur dalam perda. Bahkan, satu itemnya sudah ada penetapan harga,” ucap legislatif dari Dapil VI Kotabaru dan Tanbu.
Dalam sosialisasinya, dia berharap, masyarakat yang ikut dan serius dalam mengikuti dapat memahami secara benar serta mampu mencerna setiap poin dan pasal yang tertuang di dalam aturan ini.
“Tentunya harus diketahui oleh masyarakat. Ketika menarik retribusi yang ditarik dari rakyat itu harus sudah sesuai dengan peraturan daerah (Perda). Ini penting dipahami, karena aturannya sudah melalui proses cukup panjang di DPRD hingga disetujui Mendagri sampai Perda ini pun dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Kotabaru, Syahliani, mengungkapkan, dengan adanya payung hukum tersebut tentu penyelenggaraan pelayanan termasuk diberlakukannya penarikan retribusi diharapkan berjalan baik, aman dan lancar. Karena telah bekerja sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Kepala Pelabuhan Perikanan Kotabaru, Syahliani (megang microphone), saat menyampaikan pengenaan tarif kapal saat bermalam dan bersandar
“Dengan adanya Perda ini tentu yang diharapkan adalah kontribusinya berupa PAD untuk peningkatan fasiltas serta pembangunan di daerah kita khususnya di Kabupaten Kotabaru,” tuturnya.
Diungkapkannya lagi, permasalahan yang hingga kini belum mencapai titik temu atau kesepakatan antara Pemprov Kalsel dan Pemkab Kotabaru adalah penyerahan seluruh aset pelabuhan. Bahkan terbilang alot, sehingga, optimalisasi penerimaan kas daerah hanya terfokus dilingkup dermaga saja.
“Contohnya saja seperti pabrik es (cold storage) dan lahan-lahan lainnya yang bisa dimanfaatkan. Nah, apabila diserahkan penuh maka PAD yang dihasilkan juga optimal,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sebanyak 260 orang warga lanjut usia (lansia) binaan Yayasan Uma Kandung mendapatkan bantuan paket sembako. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Ketua Yayasan Uma Kandung, Rachmah Norlias secara simbolis kepada sejumlah lansia di kantor Sekretariat Yayasan Uma Kandung, Senin (21/11).
Ketua Yayasan Uma Kandung, Rachmah Norlias (jilbab kuning)
Rachmah menjelaskan ratusan paket sembako ini berasal dari bantuan dana hibah Pemko Banjarmasin melalui Dinas Sosial pada tahun anggaran 2022. Ia bersyukur pada tahun ini, bantuan paket sembako lebih banyak diberikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Suasana penyerahan bantuan paket sembako
“Kalau tahun-tahun sebelumnya sekitar 100an paket. Alhamdulillah tahun ini bantuan paket sembako lebih banyak sehingga semua lansia binaan Yayasan Uma Kandung bisa mendapatkannya. Nilainya sekitar Rp150 ribu perpaket,” tambahnya.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel itu menambahkan selain bantuan paket sembako dari Pemerintah Daerah, pihaknya juga setiap tahun membagikan paket sembako yang berasal dari sumbangan para donatur.
“Biasanya penyerahannya pada saat Hari Raya dan bulan puasa,” katanya.
Rachmah berharap kepada pemerintah provinsi Kalsel maupun Kabupaten Kota agar lebih memperhatikan kesejahteraan para lansia. Terutama kemudahan persyaratan administrasi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah karena masih banyak lansia yang belum terayomi. (NRH/RDM/RH)
