November 2022 – Laman 4 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

22 Usulan Raperda Dimasukkan ke Propemperda DPRD Kalsel 2023

BANJARMASIN – Sebanyak 22 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2023. Penetapan usulan Raperda yang masuk dalam Propemperda itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (23/11).

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kalsel, Gusti Rosyadi Elmi menyampaikan usulan 22 Raperda tersebut terdiri dari 12 Raperda inisiatif Dewan dan 10 Raperda usulan eksekutif.

“Untuk 10 Raperda usulan Pemprov, termasuk tiga Raperda dalam daftar kumulatif terbuka,” katanya.

Rosyadi menambahkan BP Perda DPRD Kalsel menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel serta pihak eksekutif atas kerjasama yang solid dalam tahapan-tahapan penyusunan Propemperda Tahun 2023.

“Semoga kedepan, tugas-tugas kita dalam fungsi legislasi bisa dilaksanakan semakin optimal,” harapnya.

Adapun dari 22 usulan Raperda yang terbagi menjadi 10 usulan Raperda pihak eksekutif yaitu Raperda Pajak Dan Retribusi Daerah, Raperda Perubahan Atas Perda Kalsel Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalsel Tahun 2015-2023, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kalsel Tahun 2018-2038, Raperda Analisis Dampak Lalu Lintas, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam, Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 serta Raperda APBD Tahun 2024.

Sedangkan 12 usulan Raperda inisiatif DPRD Kalsel yaitu Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, Raperda Penyelenggaraan Penyiaran, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Raperda Penetapan BUMD Provinsi Sebagai SPAM Lintas Kabupaten/Kota, Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Raperda Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai, Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Raperda Inovasi Daerah, Raperda Kepustakaan dan Pembudayaan Literasi, Raperda Penanggulangan Stunting serta Raperda Pedoman Pembentukan Perda Provinsi Kalsel. (NRH/RDM/RH)

Rohit Rendra dan Raudatul Janah Terpilih Sebagai Nanang Galuh Kebudayaan Kalsel 2022

BANJARBARU – Finalis Nanang dari Kota Banjarmasin, M. Rohit Rendra dan Galuh dari Kabupaten Banjar, Raudatul Jannah, terpilih menjadi Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2022.

Proses penetapan Nanang Galuh Kebudayaan ini tidak mudah. 20 pasangan dari 12 Kabupaten/Kota harus mengikuti karantina sejak 21 November 2022 lalu dengan berbagai macam tes. Mulai dari wawancara hingga wawasan tentang seni budaya Kalsel.

Pasangan tersebut berhasil menjadi yang terbaik diantara pasangan lainnya, dalam grand final pemilihan Nanang Galuh Kebudayaan Kalsel Tahun 2022, di salah satu hotel Kota Banjarbaru, Rabu (23/11) malam.

Dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, Suparno, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan, untuk menjadi pegiat budaya tidak hanya memerlukan pengetahuan tentang budaya saja, tetapi juga perlu pengetahuan di bidang pemerintahan, sosial, wisata, ekonomi hingga kepribadian.

Nanang Galuh Kebudayaan ini diharapkannya dapat mengawal budaya banjar dalam lingkungan integral kebudayaan nasional.

“Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan harus memiliki wawasan yang luas tentang kebudayaan yang ada di provinsi ini, agar selanjutnya dapat mempromosikannya dalam berbagai event lokal, nasional maupun internasional,” ucapnya.

Para Nanang Galuh Kebudayaan juga dimintanya sebagai penegak, pengawal dan pejuang budaya banjar agar terus mengalir ke masyarakat dengan terbuka dan dinamis.

“Saya harap kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat serta menginspirasi generasi muda lainnya dalam mengenal dan melestarikan hal-hal yang berkaitan dengan ciri khas daerah kita,” harapnya.

Pemilihan Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan tahun 2022 ini berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab setiap peserta diberikan ujian “speech” atau pidato sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh panitia.

Peserta pemilihan Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan Tahun 2022 saat ujian pidato

Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Raudatil Hildayati mengungkapkan, diberikannya ujian tersebut agar seluruh peserta dapat memberikan gagasan atau ide secara berani dan percaya diri dihadapan penonton dan dewan juri.

“Tentunya sebelumnya kita juga sudah membekali mereka dengan pelatihan public speaking dan wawasan pengetahuan tentang kebudayaan,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)

Pengemudi Relawan Pemadam Kebakaran Banjarmasin Dilatih Safety Driving

BANJARMASIN – Untuk peningkatan pengetahuan para pengemudi relawan kebakaran, pada saat menuju tempat kebakaran, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Banjarmasin menggelar Pelatihan Safety Driving bagi Relawan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, lapangan Kamboja, Kamis (24/11).

Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin Budi Setiawan mengatakan, digelarnya pelatihan ini, adalah bagian dari usaha Pemerintah Kota Banjarmasin dalam membina relawan relawan pemadam kebakaran yang ada di Kota Banjarmasin.

“Pelatihan yang diberikan kali ini berupa Safety Driving, pada tanggal 22 Nopember 2022 diadakan pelatihan teori, sedangkan pada saat ini diberikan pelatihan praktek kepada para pengemudi relawan kebakaran tersebut,” jelas Budi.

Pelatihan ini diikuti 70 pengemudi relawan pemadam kebakaran, sedangkan sebelumnya sudah dilatih sebanyaknya 100 pengemudi.

Sementara itu, relawan kebakaran Banjarmasin meminta agar, pelatihan Safety Driving dapat dilakukan, secara berkala oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Seperti yang disampaikan Ketua Relawan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin Zuliansyah

Ketua Redkar Kota Banjarmasin Zuliansyah

“Pelatihan safety driving yang digelar oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin, tentunya sangat bermanfaat bagi pengemudi relawan kebakaran,” ungkapnya.

Menurut Zuliansyah, dengan adanya pelatihan ini, pengemudi dapat mengetahui aturan di jalan raya, serta dapat melakukan respon 15 menit menuju tempat kejadian kebakaran, agar pada saat berangkat serta pulang dapat dengan selamat.

“Kami berharap Pemerintah Kota Banjarmasin dapat melaksanakan kegiatan tersebut, secara berkala atau berkelanjutan,” ucap Zuliansyah. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Minta Pemko Segera Realisasikan Pembangunan 2022

BANJARMASIN – Kalangan legislatif meminta Pemerintah Kota, dapat segera merealisasikan terutama dari segi pembangunan di tahun 2022.

Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, kepada wartawan pada Kamis (24/11) mengatakan, tidak lama lagi akan memasuki akhir tahun 2022, Pemerintah Kota harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk merealisasikan seluruh proyek pembangunan, agar anggaran yang dikucurkan benar-benar optimal.

“Kita ingin realisasi program dapat dicapai 100 persen,” katanya

Harry menjelaskan, peran semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sangat besar untuk mewujudkannya, yaitu bekerja lebih maksimal, sehingga realisasi kegiatan tercapai dengan baik, terutama pembangunan fisik dapat selesai minimal pada awal bulan Desember nanti.

“Bagi proyek yang sudah ditenderkan, harus diselesaikan sesuai target, supaya proses pertanggungjawaban realisasi anggaran, cepat dilakukan,” pintanya.

Lebih lanjut Harry menambahkan, dengan terealisasi semua program kegiatan dan pembangunan di akhir tahun 2022, tentunya berdampak laporan pelaksanaan realisasi anggaran menjadi perhatian khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Pemko mendapat penilaian yang baik dari BPK, dan hasil dari pembangunan dirasakan masyarakat,” tutup politisi PAN DPRD Banjarmasin ini. (NHF/RDM/RH)

Telan Anggaran Ratusan Juta, Pengembangan Jalan Menuju Desa Alalak Padang Capai 33,04 Persen

BANJAR – Rehabilitasi jalan di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, progresnya kini mencapai 33,04 persen. Awalnya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) menargetkan tahapan proyek perbaikannya sebesar 28,62 persen.

Perbaikan ini merupakan akses utama Desa Banua Hanyar menuju Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar

Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Anna Rosida Santi, melalui Kabid Bina Marga, Jimmy mengungkapkan, terhitung sejak 22 November 2022 tahapan proyek perbaikan jalan di Desa Alalak Padang, Cintapuri Darussalam, mengalami kemajuan pesat. Bahkan, definisi positif dari pengerjaan tersebut mencapai 4,42 persen.

Tahapan lanjutan, pemadatan diruas jalan Banua Hanyar menuju Desa Alalak Padang dengan menggunakan timbunan pilihan yang ditetapkan Dinas PUPRP Kabupaten Banjar

“Masa pelaksanaan sampai 28 Desember 2022 atau sekita 90 hari kalender,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Selasa (24/11) sore.

Dari pengerjaannya saat ini, ia menuturkan, masih berupa timbunan pilihan (basecourse) yang dipadatkan. Untuk melangkah ke tahap selanjutnya Dinas PUPRP Banjar akan kembali meninjau kecukupan anggaran perbaikan.

“Memang hanya sampai itu dulu. Dipadatkan, terus melihat anggaran yang ada apakah nanti bisa kami tingkatkan lagi ke lapisan pondasi bawah (LPB) setelah itu lapisan pondasi atas (LPA) sampai dengan tahap pengaspalan,” bebernya.

Nilai kontrak yang dikucurkan, sebut dia, sebesar Rp560.210.000 yang tahapannya dimulai dari Desa Banua Hanyar menuju Alalak Padang.

“Anggarannya sudah ditetapkan. Yang mengerjakan dari CV Anugerah Karya Air Mas,” tuturnya.

Bantuan rehabilitasi jalan yang sedang dikerjakan hingga saat ini, beber Jimmy, merupakan hasil ketuk palu dari Musrenbang tingkat desa yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.

“Namun tidak bisa juga memberikan janji yang pasti, kami harus menyebar ke 20 kecamatan. Yang penting, kami sudah berusaha mengakomodir berupa penyediaan jalan di desa,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

Paman Birin : APBD 2023 Telah Akomodir Program Prioritas Pembangunan Kalsel

BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 telah mengakomodir berbagai program prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Khususnya terangkum dalam tema RKPD Kalsel 2023 yaitu “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Peningkatan Perekonomian Berkelanjutan” dimana efesiensi dan optimalisasi APBD 2023 tetap harus menjadi program prioritas bagi daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin dalam sambutannya, pada rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda pengambilan keputusan DPRD Kalsel terhadap Raperda APBD 2023 menjadi Perda, Rabu (23/11).

“SKPD harus mengutamakan program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya

Saat ini, lanjut Paman Birin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel pada tahun 2021 sudah berada pada level tinggi di angka 71,28. Level ini harus ditingkatkan kembali agar kualitas SDM Kalsel juga semakin meningkat. Tiga komponen utama IPM yakni pendidikan, kesehatan serta ekonomi merupakan isu lintas sektor yang harus disinergikan oleh seluruh SKPD.

“Ketiga komponen ini harus terus diperhatikan bersama. Untuk itu saya harapkan dukungan DPRD dalam upaya pencapaian pembangunan manusia di Kalsel,” harapnya.

Dari sisi ekonomi makro, menurut Paman Birin, semua pihak harus tetap optimis dengan kondisi perekonomian Kalsel. Walaupun kondisi resesi perekonomian terus mengancam, Pemprov Kalsel akan terus berupaya memprioritaskan APBD 2023 pada program perekonomian untuk mengendalikan tingkat inflasi.

“Pemprov Kalsel akan terus melakukan berbagai stimulus dengan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi,” tambahnya.

Kemudian APBD 2023 juga akan fokus pada optimalisasi sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata, memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.

“Serta mewujudkan Kalsel sebagai gerbang Ibukota Negara dan sebagai pendukung food estate,” terangnya.

Secara garis besar postur APBD 2023 yaitu pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp7,8 triliun dan belanja daerah sebesar Rp7,7 triliun. Dengan demikian terdapat surplus sekitar Rp102,8 miliar yang dipergunakan untuk penyertaan modal BUMD dan dana cadangan Pilkada serentak tahun 2024. (NRH/RDM/RH)

Tiga Posisi Kepala SKPD Pemprov Kalsel Kembali Terisi

Gubernur Lantik 72 Pejabat Lingkup Pemprov Kalsel

BANJARMASIN – Setelah sempat kosong cukup lama, akhirnya posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan terisi. Tidak lain yang menduduki posisi itu adalah Ahmad Solhan, yang selama ini bertindak sebagai pelaksana tugas Kadis PUPR Provinsi, sekaligus Kepala Biro Kesra Provinsi.

Terisinya jabatan Kadis PUPR ini, seiring juga dengan pelantikan 2 pejabat tinggi pratama lainnya, serta 69 pejabat administrator serta pengawas oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Rabu (23/11).

Suasana saat Gubernur Kalsel melantik pejabat lingkup pemprov Kalsel

Dalam pesannya, Paman Birin (sapaan khas Gubernur) menyampaikan, para pejabat yang baru dilantik dapat menjaga amanah dan menjalankan tugasnya dengan baik.

“Jalankan tugas jabatan yang di percayakan kepada saudara dengan baik, bekerjalah dengan enak tapi jangan seenaknya, harus tahu diri,” ucapnya..

Paman Birin berharap, para pejabat jangan hanya bekerja di balik meja tetapi turun ke lapangan, dengan berbaur bersama masyarakat sehingga dapat menyerap aspirasi masyarakat langsung.

Sementara itu, pasca pelantikan, KH Wildan Salman juga menyampaikan tausyiahnya tentang sumpah perbuatan atau pekerjaan agar para pejabat yang dilantik dapat terus mengingat kewajibannya.

“Mudah-mudahan dengan uraian tentang sumpah. Keseluruhan yang bersumpah bisa menjalankan tugas-tugas dalam sumpah-sumpah tadi, bisa mengerjakannya dengan ikhlas, mudah dan dihindarkan dari segala penyelewengan hingga mengakhiri tugasnya dengan bagus dan memberi manfaat bagi dirinya dan masyarakat Kalsel, serta menjadi amal baik di akhirat yang akan kita ambil,” pungkas KH Wildan.

Adapun 72 pejabat pimpinan tinggi pratama pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan berasal dari eselon 2 sebanyak 3 orang. Sementara itu, 11 orang dari eselon 3 dan 58 dari eselon 4. (RIW/RDM/RH)

APBD 2023, Pendapatan Daerah Kalsel Diproyeksikan 7,8 Triliun

BANJARMASIN – Pendapatan daerah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diproyeksikan sebesar
Rp7.826.314.817.323,00 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Hal itu disampaikan dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kalsel yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, pada rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda pengambilan keputusan DPRD Kalsel terhadap Raperda APBD 2023 menjadi Perda, Rabu (23/11).

“Dengan alokasi tersebut, terjadi kenaikan pendapatan daerah jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah yang dialokasikan pada Rancangan APBD 2023 yaitu sebesar Rp1.122.159.009.859,00,” katanya.

Pada sisi belanja daerah, total yang disampaikan ke DPRD Kalsel sebesar Rp7.723.477.817.323,00.
Adapun belanja yang dimaksud meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga serta belanja transfer yang mana terdapat surplus anggaran sebesar Rp1.122.159.009.859,00.

“Dengan postur APBD seperti ini diharapkan mampu dalam merealisasikan peningkatan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan rakyat terutama dalam pemulihan perekonomian masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 yang masih menjadi fokus perhatian dari Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Syaripuddin menjelaskan dalam Rancangan APBD Kalsel 2023 secara total pos pembiayaan daerah Rp162.837.000.000,00 yang merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan, sebesar Rp60.000.000.000,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) serta Pengeluaran Pembiayaan, sebesar Rp. 162.837.000.000,00 berupa Pembentukan Dana Cadangan Rp100.000.000.000,00. dan Penyertaan Modal Daerah Rp.62.837.000.000,00.

“Kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dalam alokasi anggaran pembiayaan daerah tentunya mengedepankan prinsip akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi yang cermat,” tambahnya.

Pemerintah Daerah dituntut harus melakukan kalkulasi yang matang dalam menentukan besaran pembiayaan daerah ini, jangan sampai terjadi adanya program kegiatan yang tidak dapat terlaksana yang disebabkan kesalahan perhitungan dalam pembiayaan daerah.

Sementara, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menambahkan Perda APBD 2023 yang telah disetujui akan segera dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi. Ia berharap agar hasil evaluasi Kemendagri bisa segera diterima Kalsel.

“Evaluasi itu tidak mengubah substansi APBD 2023 yang telah ditetapkan dalam paripurna,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Propemperda Kota Banjarmasin Tahun 2023, Usulkan 26 Raperda

BANJARMASIN – Sebanyak 26 buah raperda, sepakat dimasukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani, kepada wartawan pada Selasa (22/11) mengatakan, Propemperda 2023 yang telah ditetapkan DPRD Banjarmasin dan Pemkot setempat ada sebanyak 26 Raperda, dan telah di setujui dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

Dari 26 tersebut, inisiatif DPRD Banjarmasin ada sebanyak 9 buah, diantaranya Penyelenggaraan Transportasi, Kerjasama Daerah, Penyelenggaraan Kearsipan, Rencana Induk Kawasan Industrial, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2018 tentang Ketenagakerjaan, Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro serta Permberian Insentif atau Kemudahan Masyarakat atau Investor, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

“Dari 9 Raperda, 6 buah Raperda inisiatif tahun 2022 yang belum sempat dibahas, diusulkan kembali di tahun 2023 ini,” katanya

Disampaikan Darma, untuk usulan Raperda Pemerintah Kota ada sebanyak 17 buah, diantaranya Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda), Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah
Pasar “Baiman” Kota Banjarmasin, Cagar Budaya dan menumbuhkembangkan kehidupan beragama, Kepemudaan, serta Penyelenggaraan Mediasi.

“Kami targetkan semuanya akan mampu dibahas,” jelas politisi Golkar DPRD Banjarmasin.

Lebih lanjut Darma menambahkan, bagi Raperda yang belum finalisasi, ia meminta Ketua Panitia Khusus dan anggota segera menyelesaikannya, agar tahun 2023 mendatang pembahasan sesuai usulan yang telah ditetapkan.

“Komunikasi terus dijalankan dengan Ketua Pansus, diupayakan akhir tahun 2022, semua Raperda akan finalisasi, sehingga dapat diparipurnakan,” tutup Darma. (NHF/RDM/RH)

Kado Hari Disabilitas, Paman Birin Terima Penghargaan Nasional Dari Menteri Ketenagakerjaan

JAKARTA – Atas prestasi dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia memberikan penghargaan nasional kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin.

Kepedulian Gubernur Kalsel terhadap penyandang disabilitas

Penghargaan nasional itu diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah kepada Paman Birin melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel Irfan Sayuti di Jakarta pada Senin (21/11).

Menaker Ida Fauziyah pun menyampaikan selamat kepada Gubernur Kalsel, berserta gubernur lainnya yang telah memperhatikan pekerja penyandang disabilitas.

“Selamat untuk Bapak Gubernur atas penghargaan nasional ini. Penghargaan ini pun adalah juga kado menyambut peringatan Hari Disabilitas Nasional pada 3 Desember 2022 mendatang,” kata Ida Fauziah.

Paman Birin pun menyambut apresiasi yang diberikan pemerintah pusat atas upaya sebagai sebagai pembina ketenagakerjaan pada perusahaan yang peduli disabilitas.

“Terimakasih atas penghargaan nasional dari Menteri Ketenagakerjaan atas usaha kitaa dalam upaya melindungi dan mengayomi para penyandang disabilitas di banua. Ini akan menjadi semangat kita untuk lebih melayani dan menyejahterakan warga banua, termasuk penyandang disabilitas,” kata Paman Birin.

Bagi Paman Birin, penghargaan dari Menaker ini adalah kali kedua tahun 2022 ini.

Diketahui sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) memberikan anugerah pembina Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik Tahun 2022 pada Mei lalu.

Penghargaan ini adalah yang ketujuh kali sebagai Pembina K3 berturut-turut setiap tahun sejak 2016.

Sementara itu, untuk perusahaan yang berhasil mendapatkan penghargaan nasional yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan adalah Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar Banjarmasin.

Penghargaan yang diserahkan Menaker Ida Fauziah itu diterima langsung oleh Muhammad Aripin, pendiri Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar.

Sementara itu, Kadisnakertrans Pemprov Kalsel Irfan Sayuti menjelaskan untuk perusahaan penerima penghargaan, proses untuk mendapatkan penghargaan ini dimulai dari sosialisasi yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Kalsel kepada Disnaker Kabupaten/Kota se-Kalsel.

Kemudian, para peserta melengkapi persyaratan melalui input data isian yang disediakan. Setelah dilakukan seleksi dan verifikasi oleh Tim Pusat Kementerian Ketenagakerjaan baik itu data input dan bukti dukung serta keadaan di lapangan.

Hasilnya, terpilihlah Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar yang beralamat di Jalan Agraria 2 gang 1, Basirih, Banjarmasin Barat
Yayasan ini mempekerjakan 6 (orang) difabel yang menekuni pekerjaan menjahit, membuat sasirangan dan kerajinan tangan lainnya.

“Alhamdulilah, yayasan ini juga menyertakan mereka di penjenjangan karir dengan mengikuti pelatihan dan keterampilan di berbagai kota baik dalam daerah maupun luar daerah,” ungkap Irfan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)