Pemprov Kalsel Siap Tekan Laju Inflasi di Daerah
2 min readBANJARBARU – Pertumbuhan laju inflasi di Indonesia secara tegas membuat pemerintah fokus terhadap pengendaliannya. Di Kalsel sendiri, tercatat inflasi saat ini terkontraksi 7,25 persen. Hal itu dipicu naiknya kebutuhan pokok di antaranya daging ayam ras, beras hingga tranportasi udara.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan, agar dapat menindaklanjuti permasalahan lajunya pertumbuhan di Kalsel tentu langkah tepat saat ini adalah melakukan intervensi termasuk kemungkinan apa saja yang mendorong terjadinya inflasi.
“Kalsel juga dilihat inflasi yang tak biasa, tercatat dari hasil data BPS sebesar 7,25 persen. Nah, untuk itu peran seluruh stakeholder di SKPD dalam melakukan intervensi baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota harus benar-benar serius. Sehingga, penekanan inflasinya dapat tertangani dengan baik,” ujarnya yang disaksikan secara virtual oleh seluruh kementerian, pemerintah daerah se Indonesia dalam pelaksanaan rakor pengendalian inflasi, baru-baru tadi.
Bahkan, Mendagri juga mendorong stakeholder di kementerian agar turut ikut memantau serta membantu daerah di Indonesia termasuk Kalsel yang inflasinya dianggap cukup serius. Apabila, terjalin kerjasama yang baik secara luas tentu intervensinya pun mampu lebih maksimal dilakukan.
“Tentunya saya meminta kerjasama baik dengan menteri pertanian, Badan Ketahanan Pangan, perdagangan untuk turut andil dalam mengentaskan permasalahan ini,” harapnya.
Sementara itu, Sekdaprov Kalsel Roy Rizal Anwar, memamparkan, alasan penyebab terjadinya inflasi di Kalsel terhitung pada Oktober 2022, terputusnya akses jalan 117 KM Satui Barat Tanah Bumbu penghubung Kotabaru dan kegagalan panen padi di daerah akibat serangan hama tungro.
“Serta rantai pasokan yang terlalu panjang untuk daging ayam ras sehingga mengakibatkan selisih harga cukup besar baik ditingkat di produsen atau pun harga di pasar,” ungkapnya.
Diketahui, ada tiga kota yang turut andil dalam mendorong lajunya pertumbuhan inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan yakni Tanjung (Tabalong), Kotabaru dan Kota Banjarmasin.
“Tahun ke tahun, Banjarmasin sebesar 7,3 persen, Tanjung 5,0 persen dan Kotabaru menyumbang sekitar 8,64 persen,” tuturnya.
Di Kalsel, Roy menyebutkan, dari tiga kota yang mengalami inflasi, Banjarmasin menyumbang 0,18 persen untuk transportasi udara, ikan gabus terkontraksi 0,12 persen, daging ayam ras sebesar 0,05 persen, iuran keamanan 0,04 persen dan mie instan kriting dikisaran 0,03 persen.
“Kalau perkotaan Tanjung (Tabalong) sebesar 0,16 persen khusus tarif angkutan travel, ayam ras dikisaran 0,09 persen, beras 0,07 persen, ikan baung memberikan andil sekitar 0,03 persen dan pasir 0,03 persen,” ungkap mantan Kadis PUPR ini.
Sedangkan, di Kotabaru yang cukup memberikan dampak inflasi adalah daging ayam ras sebesar 0,09 persen dan beras 0,07 persen, rumah kontrakan 0,06 persen, labu parang 0,03 persen dan bensin eceran turut menyumbang andil sebesar 0,03.
“Namun dari keseluruhan ini tentu upaya yang kami lakukan di antaranya menetapkan pengendalian inflasi daerah melalui BTT, DTU, DID hingga Desember 2022, melakuakan kick of gerakan nasional pengendalian pangan (GNPP), kesepakatan gubernur bupati/wali kota menekan inflasi, pendirian divisi pangan di BUMD, tanam bersama (bawang merah dan cabai), gerakan tanam di pekarangan, operasi pasar murah, sidak perkembangan harga di pasar, pemberian subsidi bagi nelayan, angkutan penumpang, peningkatan kapasitas UMKM, bantuan sosial hingga pelaksanaan turun desa dalam pengendalian inflasi,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)