BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemprov dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi kepada wartawan, Kamis (11/8).
Wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menjelaskan pada APBD Kalsel Tahun 2023 mendatang, proyeksi pendapatan daerah ada kenaikan sebesar Rp6,5 triliun lebih. Hal ini tentu saja memerlukan peran semua pihak, salah satunya UPTD-UPTD milik Pemprov yang sudah berstatus BLUD.
Suasana Rapat Komisi II DPRD Kalsel dengan Dinas Lingkungan Hidup Kalsel
“Dari presentasi yang disampaikan BLUD di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, mereka memiliki potensi pendapatan yang luar biasa. Namun ternyata ada kendala seperti perizinan di tingkat pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Paman Yani, permasalahan ini harus segera dicarikan solusinya. Jika diperlukan Dinas dapat mengundang pihak legislatif dalam hal ini Komisi II untuk persoalan BULD-nya, bersama-sama melobi ke Kementerian terkait.
“Karena kita tidak ingin proyeksi pendapatan sebesar Rp6,5 triliun itu lepas. Sehingga harus benar-benar kita perjuangkan agar menjadi proyeksi yang real,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan potensi BLUD dalam rangka menambah PAD Kalsel.
“Pertemuan dengan Dewan Kalsel ini menjadi penting karena kami dapat menginformasikan semua hal berkenaan dengan target, realisasi yang sudah dicapai, kendala yang dihadapi dan harapan ke depannya,” katanya.
Selain fungsi ekologi, diharapkan BLUD-BLUD dibawah Dinas LH Kalsel, seperti Laboratorium Lingkungan dan TPA Sampah Regional Banjarbakula juga dapat berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan PAD. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pasar Murah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangkaian Hari Jadi (Harjad) ke 72 yang berlokasi di Siring 0 KM, mendapatkan perhatian dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, pada saat melakukan peninjauan ke Pasar Murah tersebut, Jumat (12/8).
Wakil Ketua komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi
“Kami melakukan pemantauan terhadap produk UMKM, yang di pasarkan pada Pasar Murah tersebut. Seperti, produk olahan ikan yang ada di stand Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel untuk produk olahan pangan bawang goreng, serta lainnya,” ungkap Anggota DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani.
Paman Yani saat melakukan peninjauan di Stand DKP Kalsel
Menurut Paman Yani, DPRD Provinsi Kalsel tentu memberikan dukungan terhadap, peningkatan produk olahan ikan serta pangan tersebut, serta Pemerintah Provinsi terus memberikan dukungan terhadap peningkatkan produk UMKM di banua ini.
“Produk olahan ikan serta pangan dari Kalsel, memiliki rasa enak,” ucapnya.
Oleh karena itu, tambah Paman Yani, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar mendukung produk UMKM lokal dari Provinsi Kalimantan Selatan ini.
“Untuk warga di Kalsel, agar dapat mendukung produk UMKM lokal Banua ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Paman Yani juga memberikan apresiasi kepada produk olahan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, pada Pasar Murah tersebut.
“Kami juga memberikan apresiasi terhadap produk olahan ikan, yang ditampilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti produk olahan ikan pakasam, abon haruan, ikan presto bandeng, ikan nila segar siap saji, serta lainnya,” ucapnya lagi.
Paman Yani berharap, peningkatan perekonomian dari sektor UMKM terus mengalami peningkatan. Melalui pembinaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Meski Kota Banjarbaru masuk predikat hijau persebaran stunting dengan prevalensi 18,6 persen. Namun, pemerintah pusat menekankan agar 2024 penurunan harus berada dikisaran 14 persen. Artinya, upaya Pemko Banjarbaru harus terealisasi.
Wakil Presiden RI, Ma’aruf Amin menegaskan, agar Puskesmas dan Posyandu seluruh Tanah Air berperan sebagai sentra percepatan penanganan stunting.
“Mungkin ada yang sudah, masih ada yang dalam proses, tapi Kemenkes (harus) menyiapkan Posyandu di seluruh Indonesia bisa melakukan pelayanan,” tegasnya saat mengunjungi Posyando Kenanga, Jalan Gotong Royong, Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, Kamis (11/8) siang.
Menanggapi itu, Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin menyampaikan, sebagai langkah yang tepat dilakukan pemerintah daerah salah satunya adalah mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia serta memanfaatkan peran serta fungsi dari Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
“Jadi kami sudah punya program Banjarbaru Singkirkan Stunting (BASINGSING). Ketuanya itu terdiri dari Wakil Wali Kota bekerjasama dengan PKK, penyuluh KB, penyuluh kesehatan dan kader posyandu agar stunting dapat ditekan,” ujarnya, usai mendampingi Wapres RI Ma’aruf Amin.
Menurutnya, saat ini Banjarbaru berada diangka hampir 18,6 persen. Artinya, ada sekitar 5 persen untuk bisa berada pada capaian 14 persen.
“Hampir 19 persen artinya dua tahun kedepan target 5 persen harus terealisasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas P2KBMP2A Kota Banjarbaru, Sri Lailana, mengatakan, upaya optimal lainnya yang bakal dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai komitmen kepala daerah melalui instruksi Wakil Presiden RI adalah menerapkan program Bapak Asuh Anak Stunting.
“Hal ini akan kami laporkan kepada Wali Kota Banjarbaru dan kami akan melakukan rapat. Tetapi, belum bisa menentukan waktunya. Nanti akan ada ayah asuh anak stunting, tak hanya dari Forkopimda melainkan seluruh kepala SKPD dan camat dapat menjadi orang tuanya,” bebernya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Rusaknya server lift menuju Lantai IV Gedung B atau ruang rapat Ismail Abdullah DPRD Kalsel membuat banyak tamu mengeluh hingga menjadi sorotan Anggota Dewan di ‘Rumah Banjar’.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas meminta permasalahan ini harus segera dicarikan solusi dalam waktu dekat. Mengingat banyaknya agenda dewan yang mempergunakan ruangan tersebut.
“Saat ini untuk menjangkau ruangan rapat tersebut, satu-satunya cara menggunakan alternatif tangga. Itu cukup melelahkan apalagi bagi saya dan beberapa anggota dewan lain yang sudah tua,” katanya kepada wartawan, Rabu (10/8).
Lebih jauh dijelaskan Suripno, perbaikan lift tersebut sebenarnya sudah dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2022. Namun realisasinya baru bisa dilakukan pada Oktober mendatang.
“Jadi harus menunggu kurang lebih dua bulan lagi, ini lama. Harus ada solusi lain,” tegasnya.
Oleh karena itu, Suripno meminta Sekwan DPRD Kalsel bisa berkoordinasi dengan pihak Pemprov Kalsel yang dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) agar bisa dicarikan solusi anggarannya.
“Karena untuk anggaran kita sudah siapkan di APBD-P 2022, sehingga dari pemprov apakah teknisnya pinjam dan kemudian dikembalikan. Bisa juga bantuan pihak ketiga yang mau mengerjakan lebih awal dengan pembayaran belakangan agar secepatnya lift dewan dapat diperbaiki,” jelasnya.
Sebelumnya, dua dari tiga unit lift gedung A DPRD Kalsel mengalami kerusakan pada servernya. Dimana setiap lift di gedung dewan dilengkapi dua server untuk pengoperasiannya. Anggaran pengadaan server tersebut diusulkan sebesar Rp800 juta untuk perbaikan dua unit lift di Gedung A DPRD Kalsel. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin, melepas kunjungan kerja 2 hari Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru, pada Kamis (11/8) siang.
Saat pelepasan Wapres dan istri Wury Ma’ruf Amin itu, tampak mendampingi Paman Birin diantaranya Pangdam VI Mulawarman Mayjen Tri Budi Utomo, Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto, Danlanud Syamsudin Noor Kolonel Pnb. M. Yulmaizir Chaniago serta Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut (P) Herbiyantoko, M.Tr Hanla.
Selama 2 hari kunjungan kerja sejak datang pada Rabu (10/8) di bumi Lambung Mangkurat, Kalsel Babussalam itu, Wapres melakukan pembukaan One Pesantren One Product (OPOP) Expo Kalsel 2022 di Lapangan dr. Murjani Banjarbaru dan meninjau Posyandu Kenanga di Banjarbaru Selatan pada Kamis (11/8).
Pada pembukaan OPOP Expo Kalsel 2022 misalnya, Wapres berharap pesantren dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun kesejahteraan, menghilangkan kemiskinan menunju Indonesia Maju.
Wapres juga menyebut pesantren selain mencetak ulama, juga melahirkan pejuang tanah air.
“Makna melahirkan pejuang tanah air pada era sekarang ini dengan membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wapres dalam sambutannya saat membuka OPOP Kalsel Expo 2022.
Sementara itu, saat di Posyandu Kenanga, Wapres dan Wury Ma’ruf Amin memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh posyandu berjalan secara aktif, sesuai dengan tugas dan fungsinya, terutama dalam melakukan deteksi dini dan penanganan balita stunting.
Pada kesempatan itu, Wapres yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat, juga memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Kalsel untuk mempercepat penurunan stunting.
Momentum kunjungan Wapres dan Wury Ma’ruf Amin ke posyandu pada bulan Agustus ini, juga bertepatan dengan momen bulan timbang, ukur dan pemberian vitamin A di Posyandu. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Upaya pemberdayaan ekonomi berbasiskan pesantren merupakan bentuk dari memenuhi tanggung jawab umat dalam memakmurkan bumi. Hal ini dapat dilakukan dalam bidang ekonomi, seperti industri, pertambangan, perdagangan maupun pertanian, melalui program One Pesantren One Product (OPOP). Oleh karena itu, pesantren harus dapat menjadi offtaker, agar program OPOP dapat terus menghasilkan produk-produk terbaiknya, khususnya dalam upaya memakmurkan bumi dan mendorong pengembangan sektor ekonomi rakyat.
“Offtaker membuat produk, membeli, menjual, sehingga proses produksi terus berjalan. Ini saya kira yang ingin kita bangun,” tegas Wakil Presiden Ma’ruf Amin, saat membuka acara One Pesantren One Product Kalsel Expo 2022 di Lapangan dr. Murjani Banjarbaru, Kamis (11/8).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain menjadi offtaker, pesantren juga harus menjadi penghubung antara pelaku usaha dengan pasar sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Saya minta pesantren itu menjadi hamzah washl, menjadi penghubung dari produk-produk pertanian, perkebunan, kemudian diolah, di hilirisasi setengah jadi, kemudian dijual baik untuk di dalam negeri maupun luar negeri,” tutur Wapres.
Untuk itu, Wapres menekankan, agar jangan ada lahan dan tenaga tidak terpakai. Sebab, Allah SWT pun telah memerintahkan di dalam Al-Qur’an agar manusia dapat memanfaatkan bumi untuk dimakmurkan dengan baik.
Hal tersebut, lanjutnya, juga sesuai dengan makna perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun ini.
“Maka itu kita istilahnya pulih lebih cepat, bangkit lebih tangguh dari sebelumnya. Karena itu, Insya Allah, kita akan bisa melewati tantangan – tantangan apabila seluruh elemen termasuk pesantren mengambil peran dan supaya pesantren bisa mandiri tidak menjadi beban orang lain,” imbaunya.
Menutup sambutannya, Wapres pun berpesan agar program OPOP Kalsel Expo 2022 dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan OPOP di daerah lain. Sehingga, kemandirian umat dan manfaatnya bagi masyarakat dapat terimplementasi dengan baik.
“Saya mengajak kita sekalian untuk menyemarakkan OPOP Kalsel Expo 2022. Semoga Program OPOP Kalimantan Selatan tidak hanya membuka peluang pengembangan produk pesantren ke depan, tetapi juga menginspirasi dan menggaungkan pengembangan program OPOP di seluruh Kalimantan, bahkan di wilayah lain Indonesia,” pesan Wapres.
Diharapkan, bermula dari program ini, akan betul-betul tercipta kemandirian ekonomi pesantren dan kemanfaatan bagi umat.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyampaikan dukungan jajaran pemerintah Kalimantan Selatan dalam menyukseskan program OPOP. Ia pun berharap agar upaya ini dapat mendorong seluruh pesantren di Kalimantan Selatan, untuk berlomba-lomba menghasilkan produk terbaiknya.
“Mudah-mudahan dengan adanya peresmian dan gebyar OPOP, pondok pesantren akan berlomba-lomba menghasilkan produk unggulan,” harap Gubernur yang biasa disapa Paman Birin tersebut.
Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK, Walikota Banjarbaru M. Aditya Mufti Ariffin beserta Vivi Mar’i Zubedi Ariffin, Ketua Ikatan Pesantren Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan M. Mukri Yunus dan para peserta OPOP Kalsel Expo 2022.
Sementara itu, Wapres didampingi Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja Surya dan Farhat Brachma. (RIW-SETWAPRES/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kondisi rusak parak terlihat di beberapa ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Standar Nasional (SN) Antasan Besar 7, yang berlokasi di Jalan Meratus, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah.
Kepada Abdi Persada FM, Kepala SDN SN Antasan Besar 7 Widarini Febrianingrum, pada Kamis (11/8) mengatakan, saat ini beberapa ruang kelas yang mengalami kerusakan parah, berjumlah 15 ruangan.
Kepala SD SN Antasan Besar 7, Widarini Febrianingrum
“Kondisi plapon dan lantai berlubang, ada retakan di bagian dinding serta sebagian sudah miring, bahkan menimbulkan bau tidak sedap akibat limbah. Kita terpaksa memasang police line, agar anak-anak tidak bermain di area ruang kelas yang rusak,” ungkapnya
Rini menyampaikan, hasil kunjungan Komisi III dan Komisi IV DPRD Banjarmasin, diharapkan dapat segera mengakomodir untuk direhab total ruang kelas yang mengalami rusak parah.
Untuk saat ini pembelajaran tatap muka total siswa 490 siswa di sekolah ini setiap hari telah dilaksanakan di beberapa ruang kelas lain dan aula milik Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
“Semoga bisa segera ditangani semua permasalahan ini,” harap Rini.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, usai melihat langsung kondisi sekolah mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menjadwalkan rapat lintas Komisi, dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin, untuk mencari solusi yang tepat terhadap kondisi ruang kelas yang rusak parah sejak tahun 2018 lalu.
Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Saut Nathan Samosir
“Rapat Dengar Pendapat akan digelar segera, agar proses belajar dan mengajar berjalan lancar,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Meski tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia, namun jumlah stunting di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih terbilang tinggi. Padahal pemerintah pusat menargetkan prevelensi stunting tahun 2024 sebesar 14 persen.
Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021, prevalensi stunting di Kalsel mencapai 33,08 persen atau berada pada urutan 6 tertinggi secara nasional.
Saat meninjau pencegahan stunting di Posyandu Kenanga, Banjarbaru, Kalsel, pada Kamis (11/8), Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin mengatakan, pihaknya tengah melakukan proses mitigasi ulang terkait hasil prevelensi stunting ini, untuk menetapkan sistem intervensi yang tepat di tiap daerah.
“Kita masih melakukan mitigasi ulang. Kita ingin tahu kenapa terjadi, kemudian bagaimana sistem intervensinya,” ucapnya.
Wapres menyebut pihaknya juga telah melakukan berbagai macam upaya percepatan, salah satunya dengan mengintegrasikan program dan anggaran mulai dari kementrian dan lembaga di tingkat pusat hingga pemerintah daerah.
“Kalau dulu mungkin (penganggaran) hanya nasional, sekarang sudah harus masuk APBD juga,” ucapnya.
Tak hanya itu, pihak swasta menurutnya dalam hal ini juga harus dilibatkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Perusahaan itu harus ikut ambil bagian dari penurunan stunting, wajib. Jadi, perusahaan di mana dia berdomisili harus ikut ambil bagian dalam intervensi stunting,” lanjutnya.
Sementara itu Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengaku telah memiliki Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) yang diketuai langsung oleh Wagub Kalsel, Muhidin, dan didukung dengan anggaran daerah yang maksimal serta keterlibatan pihak swasta.
“Jadi Kalimantan Selatan ini memang sejak dulu orangnya keliatan kecil-kecil. Saya pikir semangat mereka yang perlu kita bangkitkan karena mereka jauh di kampung-kampung. Butuh sentuhan lagi dari cita-cita pemerintah,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Diskominfo Kalsel melalui Kasi Layanan Publik Diskominfo Kalsel M Ayub Khan memberikan sosialisasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemko Banjarmasin Tahun 2022.
Kasi Layanan Publik Diskominfo Kalsel M Ayub Khan
Sosialisasi dibuka langsung Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, di Aula Kayuh Baimbai, Kamis (11/8).
Ayub mengatakan, pihaknya saat ini menjadi narasumber untuk Sosialisasi PPID dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Yang kita sosialisasi saat ini kepada pejabat pengelola informasi daerah, sehingga disetiap daerah kembali mengaktifkan PPID,” ungkapnya.
Fungsi PPID sendiri, lanjut Ayub, untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukannya.
“Informasi yang dikelola seperti stuktur organisasi, kinerja masing masing perangkat daerah, kepegawaian perangkat daerah, serta lainnya,” jelas Ayub.
Sedangkan, lanjutnya, PPID inilah yang menangani informasi informasi tersebut. Jadi diharapkan setiap SKPD memiliki PPID tersebut.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, digelarnya sosialisasi ini berdasarkan undang undang keterbukaan informasi, namun terdapat informasi rahasia dan terbuka.
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina
“Untuk informasi terbuka, maka apabila ada masyarakat yang meminta maka informasi tersebut diberikan. Tetapi jika informasi tersebut tertutup atau rahasia, maka tidak dapat diberikan, karena memiliki mekanisme yang harus dijalankan,” ujar Ibnu.
Sedangkan, lanjutnya, untuk Pemerintah Kota Banjarmasin bersifat fleksibel, dalam memberikan informasi pemerintahan kepada publik, berdasarkan klasifikasi tersebut.
“Oleh karena itu diperlukan pejabat pengelola informasi disetiap SKPD dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu.
Sedangkan Kepala Diskominfotik Kota Banjarmasin Windiasti Kartika mengatakan, setiap awal tahun setiap SKPD dilingkup Pemko Banjarmasin membuat SK menetapkan siapa yang menjadi pejabat PPID.
“Untuk di Pemko Banjarmasin saat ini sudah ada 15 SKPD yang sudah memiliki PPID,” ujarnya.
Untuk, lanjutnya, SKPD yang belum memiliki agar segera membentuk PPID. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan apresiasi, atas keberhasilan atlet Nasional Paralimpik Comite (NPC) Kalsel pada ajang Asean Paragame di Solo, Jawa Tengah.
“Atas nama Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, memberikan apresiasi kepada atlet NPC asal Banua, pada Asean Paragame di Solo,” ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel Hermansyah, kepada sejumlah wartawan, baru-baru tadi.
Kadispora Kalsel Hermansyah
Hermansyah mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya bangga atas prestasi yang berhasil diraih, oleh atlet NPC Provinsi Kalimantan Selatan pada ajang bergengsi Asean Paragame di Solo tersebut.
Tercatat, lanjutnya, atlet NPC Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menyumbangkan 10 medali emas, 18 medali perak serta 8 medali perunggu pada ajang tersebut.
Sedangkan, kontingen Indonesia berhasil keluar sebagai juara umum dengan perolehan medali 175 medali emas, 144 medali perak, serta 106 medali perunggu. Total medali yang berhasil diraih sebanyak 425 medali.
Hermansyah mengatakan, tentu atas keberhasilan atlet NPC Provinsi Kalimantan Selatan ini, membanggakan Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Selatan.
“Prestasi atlet NPC Kalsel ini tentu membanggakan Indonesia dan Kalsel,” ucap Hermansyah.
Seperti diketahui, Asean Paragame 2022 dilaksanakan pada 30 Juli – 6 Agustus di Solo, Jawa Tengah.
Pada event olahraga Asean Paragame tersebut, Provinsi Kalsel mengirim 24 atlet, untuk mewakili Indonesia di cabang olahraga atletik, renang, panahan, menembak, serta sepakbola. (SRI/RDM/RH)
