Ke Kalsel, Wapres Minta Penurunan Stunting Masuk APBD

BANJARBARU – Meski tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia, namun jumlah stunting di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih terbilang tinggi. Padahal pemerintah pusat menargetkan prevelensi stunting tahun 2024 sebesar 14 persen.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021, prevalensi stunting di Kalsel mencapai 33,08 persen atau berada pada urutan 6 tertinggi secara nasional.

Saat meninjau pencegahan stunting di Posyandu Kenanga, Banjarbaru, Kalsel, pada Kamis (11/8), Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin mengatakan, pihaknya tengah melakukan proses mitigasi ulang terkait hasil prevelensi stunting ini, untuk menetapkan sistem intervensi yang tepat di tiap daerah.

“Kita masih melakukan mitigasi ulang. Kita ingin tahu kenapa terjadi, kemudian bagaimana sistem intervensinya,” ucapnya.

Wapres menyebut pihaknya juga telah melakukan berbagai macam upaya percepatan, salah satunya dengan mengintegrasikan program dan anggaran mulai dari kementrian dan lembaga di tingkat pusat hingga pemerintah daerah.

“Kalau dulu mungkin (penganggaran) hanya nasional, sekarang sudah harus masuk APBD juga,” ucapnya.

Tak hanya itu, pihak swasta menurutnya dalam hal ini juga harus dilibatkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Perusahaan itu harus ikut ambil bagian dari penurunan stunting, wajib. Jadi, perusahaan di mana dia berdomisili harus ikut ambil bagian dalam intervensi stunting,” lanjutnya.

Sementara itu Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengaku telah memiliki Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) yang diketuai langsung oleh Wagub Kalsel, Muhidin, dan didukung dengan anggaran daerah yang maksimal serta keterlibatan pihak swasta.

“Jadi Kalimantan Selatan ini memang sejak dulu orangnya keliatan kecil-kecil. Saya pikir semangat mereka yang perlu kita bangkitkan karena mereka jauh di kampung-kampung. Butuh sentuhan lagi dari cita-cita pemerintah,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)