BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, hingga triwulan dua ini, sudah melayani sebanyak 120 perusahaan.
Kepada Abdi Persada FM, Kepala LK3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Syarifah Norhani, diruang kerjanya pada Rabu (29/6) mengatakan, untuk triwulan dua ini sangat banyak perusahaan yang diberikan pelayanan pengujian tersebar di tiga belas kabupaten dan kota, serta lintas Provinsi yaitu Kalimantan Tengah.
“Kami targetkan 200 perusahaan tahun 2022 ini, optimis akan tercapai,” ucapnya
Syarifah menjelaskan, selain pelayanan pengujian, pihaknya belum lama tadi memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak hanya fokus di perusahaan. Namun di rumah sakit swasta.
“Kita penyuluhan didampingi Kasi Ergonomi dan Kasi Kesehatan Kerja,” katanya
Lebih lanjut Syarifah menambahkan, setelah resmi ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini, akan terus berupaya memberikan pelayanan pengujian terbaik bahkan penyuluhan, agar tercipta kesehatan dan keselamatan para pekerja.
“Pekerja ini harus sehat fisik, psikis, dan sosial, untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta semua pihak, turut terlibat dalam menurunkan angka kasus stunting di Kalsel.
Kepada sejumlah wartawan, usai membuka acara Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022, Rabu (29/6) di halaman kantor BKKBN provinsi Kalsel di Banjarmasin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, moment Harganas ini, hendaklah menyatukan komitmen dengan semua pihak, untuk bersama-sama menurunkan stunting di Kalsel, yaitu tidak hanya tugas Pemerintah, legislatif dan swasta, media serta masyarakat sekitar.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar
“Target tahun 2024 penurunan stunting sekitar 14 persen, hal itu tidak mudah dilakukan. Namun, sisa waktu 2 tahun ini harus bergotong royong, dan memberikan kontribusi secara aktif, saling bekerjasama dan bersatu padu,” pintanya
Roy menyampaikan, dengan mengusung tema “Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting” pada Peringatan Harganas ke-29 tahun 2022, dapat menggugah kesadaran, agar memperhatikan kecukupan gizi di lingkungan keluarga masing-masing.
“Keluarga benteng utama dalam pencegahan stunting,” ungkapnya
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Ramlan, menjelaskan, penanganan stunting menjadi prioritas di banua, dengan tema itu akan fokus melakukan pencegahan stunting pada anak dan tentu menciptakan keluarga bebas stunting, sehingga dengan membentuk keluarga yang berkualitas, akan berdampak menjadikan sumber daya manusia yang unggul.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Ramlan
“Pemenuhan gizi mulai sekarang harus dilakukan untuk mencegah stunting sejak dini,” jelasnya
Disampaikan Ramlan, saat ini kasus stunting di Kalsel berada diranking ke-6, jika per tahun bisa turun 5,33 persen, maka target 2024 mendatang dapat terpenuhi. Dari 13 Kabupaten dan kota, angka kasus stunting yang tertinggi berada di Kabupaten Banjar dan terendah di Kabupaten Tanah Bumbu.
“Kita terus bergerak dengan para tim yang sudah dibentuk, seperti tim percepatan stunting provinsi, kabupaten dan kota, kemudian pendamping keluarga ada sebanyak 3 ribu 72 tim, terdiri dari bidan, kader kesehatan, kader KB serta PKK,” tutupnya
Untuk diketahui, peringatan Hari Keluarga Nasional ke 29 tahun 2022 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ini, dihadiri pula oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK, unsur Forkopimda Kalsel dan Duta GenRe tahun 2022. Kegiatan ini sekaligus memberikan pelayanan KB, baik IUD dan Implan, serta dijual produk dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), seperti minuman dan minuman kesehatan, kain sasirangan, dan tas purun. (NHF/RDM/RH)
YOGYAKARTA – Guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas.
Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Sekretariat DPRD Kalsel dengan Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Regional Yogyakarta.
Dalam sambutannya pada acara pembukaan Bimtek, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin mengatakan pihaknya menyambut baik dan menyampaikan terimakasih atas kerjasama dan fasilitasi yang diberikan PPSDM Regional Yogyakarta. Ia berharap bimtek ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta kinerja anggota DPRD Kalsel ke depan.
“Dengan berbagai materi yang disiapkan, saya lihat semuanya bagus-bagus, kita berharap bisa diikuti dan dijalankan dengan baik ke depannya, baik oleh anggota dewan dan juga pegawai di setwan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat II BPSDM Kemendagri, Rochayati Basra, yang membuka secara resmi bimtek tersebut menekankan, ada 3 (tiga) hal penting terkait pemimpin. Pertama pemimpin harus punya konsep, kedua harus punya power (kekuatan), dan ketiga follower (pengikut).
“Bapak ibu anggota dewan adalah pemimpin. Pemimpin harus punya konsep, punya power, dan follower. Kalau tidak memiliki yang tiga ini tidak mungkin bapak ibu ada disini sekarang,” tegasnya.
Disamping itu, wanita yang biasa dipanggil Roro Khasan ini menambahkan, setiap anggota dewan harus punya mentalitas, prinsip, dan integritas. Ini yang sangat penting. Ia berharap kegiatan bimtek ini juga dapat meningkatkan pemahaman anggota dewan akan tugas dan fungsinya sehingga bisa mengimbangi eksekutif.
Sementara, Plt. Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Zaini, sebagai ketua panitia bimtek mengatakan, pelaksanaan bimtek ini berdasarkan rencana kerja DPRD Kalsel Tahun 2022. Dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD Kalsel dalam hal penanganan tugas dan kewenangannya.
Bimtek dilaksanakan selama 4 hari dari 27 – 30 Juni 2022 bertempat di salah satu hotel di Yogyakarta dengan materi antara lain, Reformasi Birokrasi Indonesia Dan Meneguhkan Integritas oleh Roro Khasan dari BPSDM Kemendagri, dan Kebijakan Pengembangan SDM Penyelenggara Pemerintah Daerah oleh Kepala PPSDM Yogyakarta R. Agus Iriawan. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Maraknya perkawinan anak memposisikan Kalsel berada diangka 15,30 persen. Angka ini pun juga membawanya menempati urutan keempat pada 2021 se Indonesia.
Namun, angka yang menunjukkan saat ini lebih menurun ketimbang tahun 2020 yang berada dikisaran 16,24 persen dan membawa Kalsel harus menduduki peringkat keenam.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel Adi Santoso mengungkapkan terjadinya pertumbuhan angka pernikahan dibawah umur 19 tahun tersebut dipicu tak jauh dengan kondisi ekonomi dan kurang maksimalnya pendidikan.
Kadis PPPA Kalsel Adi Santoso (kanan tengah) bersama Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan Humpol Setdaprov Kalsel Sulkan (kiri tengah) mendeklarasikan ‘Stop Perkawinan Anak’
“Ini adalah permasalahan yang harus dituntaskan, sebagian besar banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah,” ujarnya pada kegiatan review RAD pencegahan perkawinan anak di Provinsi Kalsel tahun 2022, Rabu (29/6) siang.
Selama 2021, persentase perkawinan anak paling banyak terjadi di Kalsel adalah kalangan perempuan yang berkisar 81 persen atau sebanyak 1.232 orang sementara laki-laki hanya sekitar 19 persen dengan jumlah 281 orang.
“Apabila permasalahan ini tidak diselesaikan maka akan kasus perkawinan anak terus terjadi,” ungkap Kepala DPPPA Kalsel Adi Santoso.
Melalui data Pengadilan Agama Kalsel mencatat angka pernikahan pengantin dibawah usia 19 tahun yang mendapat dispensasi pada 2020 sempat mencapai 1.419 orang. Akan tetapi, tahun selanjutnya menurun jadi 250 orang.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan mengharapkan adanya upaya dari berbagai instansi ikut berpartisipasi dalam merealisasikan penurunan angka perkawinan anak.
“Untuk itu keseriusan dalam penanganan ini harus serius ditangani apalagi program tersebut merupakan strategi Pemprov Kalsel dalam membentuk SDM yang berkualitas,” harapnya.
Pada 2019, Kalsel sempat menduduki urutan pertama sebesar 21,18 persen yang secara nasional dipatok 10,82 persen. Hal tersebut pun pernah terjadi ditahun 2017 dengan angka 23,12 persen dibanding nasional 11,54 persen.
“Jika tidak kita tangani dengan baik nantinya akan memberikan dampak besar kepada masyarakat, bahkan dapat meningkatkan angka kematian pada ibu dan juga angka kelahiran anak stunting. Selain itu juga dapat memicu konflik atau kerentanan berkeluarga karena emosi yang belum stabil,” tutup Sulkan.
Didalam daerah, Kabupaten Tanah Laut berada diurutan tertinggi sekitar 174 kasus disusul Hulu Sungai Utara (HSU) 166 kasus, Banjar 161 kasus, Tanah Bumbu 157 dan Banjarmasin 135 yang tercatat pada 2020 lalu.
Sedangkan Barito Kuala 93 kasus, Tapin 86 kasus, Hulu Sungai Tengah (HST) 77 kasus, Hulu Sungai Selatan (HSS) 40 kasus, Tabalong 52 kasus, Kotabaru 43 kasus. Namun terendah berada di Kota Banjarbaru sebanyak 27 kasus dan diikuti Balangan yang hanya 16 kasus. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan dan PT PLN menjalin kerjasama terkait kelistrikan.
Penandatanganan kerjasama dilaksanakan antara Kepala Labkesda Kalsel, Riko Ijami dan Manager PLN UP 3 Banjarmasin, Sudarto di ruang kerja Kepala Labkesda Kalsel di Banjarmasin, Selasa (28/6).
Suasana Peresmian dan Penanggulangan Kerjasama Antara Labkesda Kalsel dan PT PLN
Kepala Labkesda Kalsel, Riko Ijami mengatakan kerjasama tersebut dalam rangka penambahan daya atau kapasitas listrik dimana Labkesda Kalsel sebagai pelanggan premium PLN.
“Jadi penambahan daya listrik kita untuk kapasitas diatas 300 KPA,” katanya kepada wartawan.
Menurut Riko, penambahan daya listrik ini diperlukan karena saat ini Labkesda sudah mengalami perubahan, terutama dari segi peralatan pendukung untuk pemeriksaan yang membutuhkan suplai listrik yang lebih banyak.
“Selain itu, peralatan pendukung pemeriksaan maupun bahan-bahan pemeriksaan seperti reagen juga memerlukan kemampuan listrik untuk menyalakan pendingin udara agar tetap berada dalam suhu standar sehingga tidak merusak kualitasnya,” jelasnya.
Dengan penambahan daya listrik ini, diharapkan kualitas dan kuantitas pelayanan lebih meningkat, baik bagi masyarakat maupun instansi dan perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Presiden RI Joko Widido menyampaikan bahwa kejahatan Narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan Ekstra Ordinary Crime (Kejahatan Luar Biasa) yang merupakan kejahatan terorganisir lintas Negara yang dapat merusak generasi bangsa Indonesia. Dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2021 data penggunaan Narkoba di Indonesia mencapai 3,6 Juta dari jumlah penduduk di Indonesia.
Untuk menurunkan angka penggunaan Narkoba di Kota Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) se-Kota Banjarbaru tahun 2022. Sosialisasi P4GN-PN ini digelar, di Aula Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru pada Rabu (29/6) yang dibuka langsung oleh Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin melalui virtual, dengan menghadirkan Narasumber yang berkompeten dibidangnya masing-masing, yakni dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Banjarbaru, dari Polres Banjarbaru, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru, untuk disebarkan secara luas kepada Warga Kota Banjarbaru, maka sosialisasi ini juga mengundang sebanyak 37 peserta, yang terdiri dari para pegawai lingkup Kelurahan Guntung Manggis, Kesbangpol Kota Banjarbaru, TNI-Polri, dan Tokoh Masyarakat di kelurahan Guntung Manggis.
Saat membuka Sosialisasi P4GN&PN, Walikota Banjarbaru Aditya Mufit Arifin menyampaikan, meningkatnya angka penyebaran Narkotika di Kalsel, terlebih khusus di Kota Banjarbaru dikarenakan mudahnya masyarakat menggunakan sistem belanja Online, dikarenakan peredaran Narkotika kebanyakan dilakukan secara Online.
“Sosialisasi P4GN-PN sangat penting dilaksanakan untuk menurunkan angka peredaran Narkotika di Kota Banjarbaru,” ungkap Aditya Mufti Arifin.
Aditya Mufti Arifin menambahkan, melalui Sosialisasi P4GN-PN ini, pihaknya mengharapkan semua pihak, baik dari tokoh masyarakat, para alim ulama, pengusaha, SKPD, dan TNI-Polri Dapat berkerjasama secara aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Banjarbaru Rizana Mirza menyampaikan, alasan pihaknya menyelenggarakan sosialisasi P4GN-PN di Kelurahan Guntung Manggis, dikarenakan Kelurahan Guntung Manggis ditetapkan sebagai salah satu Kelurahan bersih dari Narkotika (Bersinar) di Kota Banjarbaru.
Kepala Kesbangpol Kota Banjarbaru Rizana mirza
“Kota Banjarbaru akan menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga masyarakat Kota Banjarbaru harus dapat memahami terkait bahanya Narkotika agar tidak disalah gunakan,” ungkap Rizana Mirza.
Rizana Mirza menambahkan, Pemerintah Kota Banjarbaru sudah mempunyai sebanyak 3 Kelurahan bersih dari Narkotika (Bersinar), yakni Kelurahan Guntung Manggis, Kelurahan Ulin Barat, dan Kelurahan Bangkal. Dan ditahun selanjutnya pihaknya akan kembali menetapkan Kelurahan bersinar, sebanyak 3 – 4 kelurahan, dengan harapan kelurahan-kelurahan yang ditetapkan sebagai kelurahan bersinar dapat menjadi contoh bagi kelurahan lain, dalam memerangi tindakan penyalahgunaan Narkotika.
“Narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang bisa mengancam keutuhan negara kita, dikarenakan narkotika dapat merusak dan menghancurkan generasi penerus bangsa,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pasokan stok hewan kurban jenis sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Banjarmasin, saat ini tersedia sebanyak 250 ekor.
Kepala UPT RPH Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin Agus Siswandi mengatakan, untuk ketersediaan pasokan kurban sapi di tempat mereka, saat ini tersedia 250 ekor.
Kepala UPT RPH DP3K Kota Banjarmasin Agus Siswandi
“Untuk pasokan hewan kurban sapi ditempat kami saat ini terus berdatangan,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Rabu (29/6).
Menurut Agus, diperkirakan menjelang pelaksanaan ibadah kurban total sapi ditempat mereka sebanyak 500 ekor.
Pasokan sapi, lanjutnya, di Kota Banjarmasin ini, didatangkan dari Kupang, NTT.
“Sedangkan dari Jawa Timur kami tidak menerima. Sesuai dengan arahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, adanya larangan mendatang sapi dari Jawa Timur,” ujarnya.
Menurut Agus, untuk ketersediaan hewan kurban di RPH Kota Banjarmasin, mencukupi.
Agus mengatakan, untuk harga sapi menjelang pelaksanaan ibadah kurban di RPH Kota Banjarmasin mengalami kenaikan.
“Saat ini dijual sekitar tujuh puluh sampai tujuh puluh lima ribu rupiah ribu per kilo daging, sebelum enam puluh sampai enam puluh lima ribu rupiah perkilo daging,” ujar Agus. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka RSUD Ulin Banjarmasin menggelar Forum Konsultasi Publik, di Aula Lantai 8 Ulin Tower, Selasa (28/6). Dibuka Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar.
Dalam sambutannya Izzak menyampaikan, RSUD Ulin Banjarmasin ini merupakan rumah sakit milik semua masyarakat. Sehingga diperlukan kerjasama semua pihak, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini.
“Dengan adanya forum diskusi konsultasi publik ini, kami menerima semua masukan dan kritik, untuk peningkatan pelayanan di RSUD Ulin Banjarmasin agar semakin baik lagi kedepannya,” ucap Izzak.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diauddin mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan dukungan terhadap, peningkatan pelayanan dari RSUD Ulin Banjarmasin.
“Tentu kami memberikan dukungan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya..
Dalam kesempatan tersebut, Diauddin juga mengatakan, jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkat kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Saat ini di Luar Negeri sedang bergelut pada penanggulangan penyakit Regeneratif seperti Jantung, diabetes, hipertensi, serta lainnya.
Namun, di Tanah Air masih bergelut pada penanganan penyakit menular seperti TBC serta lainnya. Namun, saat ini penyakit Regeneratif juga semakin meningkat seperti penyakit hipertensi. Bahkan, di Provinsi Kalimantan Selatan untuk penyakit hipertensi masuk dalam kategori tertinggi.
“Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyakit penyakit tersebut,” ucapnya.
Pada Forum Konsultasi Publik RSUD Ulin Banjarmasin dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diauddin, serta lainnya. (SRI/RDM/RH)
BANJAR – Kepolisian Resor Banjar menetapkan lima tersangka kasus pencurian motor (curanmor) yang cukup meresahkan warga khususnya di Kabupaten Banjar. Namun diantara pelaku lainnya, dua orang ternyata masih berkategori anak.
Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso saat menasehati pelaku curanmor
Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso mengungkapkan pelaku yang masih berusia remaja tersebut berinisial FA (17) dan MH (17). Terlepas hal itu, status sebagai tersangka kasus curanmor tetap menjadi konsekuensi mereka.
Kapolres Banjar saat memimpin jumpa pers pengungkapan kasus Curanmor
“Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka lainnya untuk kasus curanmor tersebut diantaranya berinisi BJ, DF dan AH,” ujarnya dalam jumpa pers bersama wartawan, di lobi Satreskrim Polres Banjar, Selasa (28/6) siang.
Dirinya juga mengungkapkan modus operasi pelaku dalam melakukan kejahatan bersama dua tersangka lainnya lebih menyasar sepeda motor yang terparkir dihalaman atau pun diteras rumah yang tidak terkunci ganda.
“Saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada disekelilingnya dan memerhatikan barang berharganya seperti kendaraan pribadi kalau perlu diberikan kunci tambahan agar meminimalisir kejahatan dalam aksi pencurian,” imbaunya.
Dari hasil perburuan aparat kepolisian terhadap lima tesangka ini, sebanyak 26 unit kendaraan roda dua berhasil diamankan menjadi barang bukti (barbuk) dalam kasus pencurian ini.
“Pelaku melakukan perbuatannya pada malam hari menjelang sekitar jam 20.00 – 03.30 WITA. Untuk jenis kendaraan yang diamankan bervariasi,” tutup AKPB Doni.
Dari lima yang diamankan, empat pelaku yang berstatus tersangka pencurian motor ini dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dengan ancaman hukuman penjara tujuan tahun. Sedangkan penadah, dijerat pasal 480 KUHP, ancaman kurungan empat tahun. (RHS/RDM/RH)
