Bulan: Juni 2022

BANJARMASIN – Bank Kalsel mendapatkan Apreasiasi Capaian Laporan 100 persen atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Rapat Implementasi BUMD Tahun 2022, yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Rabu (29/6).

Penghargaan diserahkan langsung Dian Widiarti, selaku Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Muda, kepada Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, yang didamping IGK Prasetya selaku Direktur Kepatuhan Bank Kalsel. Penyerahan apresiasi turut disaksikan seluruh perwakilan Perusahaan BUMD dilingkup Wilayah Kalimantan Selatan.

Mengawali sambutannya, Dian Widiarti selaku Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Muda, mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya serta apresiasi kepada para peserta yang telah berhadir. Dian mengungkapkan, ketika seseorang memilih karir sebagai pejabat negara, mereka harus menyadari dan memahami arti dari keterbukaan.

“Kami berharap kewajiban pelaporan LHKPN bukan hanya taat aturan dan kewajiban menyampaikan hartanya, tetapi lebih kepada komitmen dan rasa tanggung jawab moral dalam pencegahan perilaku koruptif untuk mewujudkan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,” ungkap Dian.

Pada kesempatan yang sama, Hanawijaya selaku Direktur Utama Bank Kalsel menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan KPK RI terhadap pelaporan LHKPN yang dilakukan Bank Kalsel. Hal ini tidak terlepas dari dukungan KPK RI yang telah mensosialisasikan kewajiban penyampaian pelaporan LHKPN kepada lingkup pejabat Bank Kalsel.

“Saya mewakili segenap jajaran manajemen Bank Kalsel mengucapkan terima kasih kepada KPK RI, telah memberikan apresiasi capaian laporan 100 persen LHKPN. Pencapaian ini merupakan bentuk komitmen Bank Kalsel dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di setiap tingkatan organisasi dan pada setiap aktivitas perusahaan termasuk diantaranya penerapan program pengendalian gratifikasi,” pungkas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/RH)

TANAH LAUT – Upaya mendorong perekonomian lokal di tengah krisis saat ini melalui percepatan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengawasannya melalui SPIP Terintegrasi di Kabupaten Tanah Laut, menunjukkan progres signifikan.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, saat penandatanganan komitmen bersama dengan Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada rangkaian acara kick off percepatan P3DN Tanah Laut, Kamis (30/6).

Dengan telah dibentuknya Tim P3DN, Tim pengelola e-katalog lokal, e-marketplace lokal (SOSIALITA), dan terselenggaranya acara kick off P3DN yang mengundang UMKM dan IKM di Tanah Laut, maka langkah taktis dan cerdas dalam implementasi Inpres 2 Tahun 2022 sudah ditampakkan.

“Acara kick off penerapan P3DN Tanah Laut perlu diapresiasi dan ditularkan ke pemerintah daerah lainnya,” tegas Rudy.

Pada penandatanganan komitmen bersama tersebut, terdapat 3.921 produk yang ditransaksikan di dalam SOSIALITA. Hal ini harus terus didorong dan dikembangkan.
Akan tetapi, masih banyak tujuan yang perlu digenjot lagi di Kabupaten Tanah Laut, seperti belum terdapatnya produk tayang di e-katalog lokal dan hanya sebatas etalase, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) belum berjalan, dan juga tidak tersedianya produk Kabupaten Tanah Laut yang memiliki sertifikat TKDN.

“Guna mengejar goals yang ingin dicapai terkait program P3DN, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus mengembangkan strategi-strategi”, ujar Rudy, saat ditemui di Gedung Sarantang Saruntung pagi ini.

Rudy yang baru mengikuti pelatihan Certified Risk Governance Professional (CRGP) itu juga menambahkan, hal yang sering kali terlewatkan oleh sebuah organisasi, adalah pengendalian yang positif dan interaktif, seperti dialog dengan bawahan, coffee morning, diskusi dengan IKM dan UMKM, dan memupuk kecintaan akan produk lokal.

“Kita biasanya berkutat pada pengendalian negatif yang defensif, seperti evaluasi kinerja dan manajemen risiko. Padahal, pengendalian positif perlu juga dikembangkan,” ungkap Rudy, yang juga Associate Faculty Member Program Magister Universitas Bina Nusantara itu.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan program/kegiatan Pemerintah Daerah, hal yang tidak kalah penting adalah pengelolaan organisasi secara terintegrasi dan partisipatif.

“Ketika ego suatu organisasi masih dominan, dan tidak terintegrasi, otomatis kolaborasi antar tim, penyampaian informasi, dan komunikasi dua arah akan terhambat,” tegasnya.

Maka dari itu, imbuhnya, diperlukan integrasi, kolaborasi, sinergi, dan partisipasi aktif seluruh pihak dalam percepatan P3DN. Ini akan memungkinkan perubahan yang cepat dari berbagai sisi di Indonesia, baik sisi Supply, Demand, Market, maupun institusionalnya sendiri.

Rudy juga menyampaikan bahwa dari hasil monitoring yang dilakukan BPKP, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan validasi Produk Dalam Negeri (PDN) pada rencana pengadaan barang/jasanya dengan tervalidasi 93,8 persen dan realisasi PDN sebanyak 8,24 persen. Namun, realisasi PDN sebanyak 8,24 persen itu harus segera ditingkatkan dengan lebih gigih.

Pada kesempatan tersebut, Rudy juga menekankan, salah satu alat yang dapat digunakan untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

SPIP Terintegrasi telah dikembangkan menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh tidak hanya terbatas kepada struktur dan proses pengendaliannya saja, tetapi mulai dari perencanaan sampai pencapaian hasil dari tujuan SPIP itu sendiri.

“Tujuan pemerintah daerah dapat terwujud dari beberapa tindakan yang terukur, yaitu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujar Rudy.

Nilai-nilai yang ada dalam SPIP Terintegrasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa framework penilaian birokrasi yang sehat, yakni SPI/MCP KPK, Opini BPK, SAKIP, RB, Survei Penilaian Integritas, dan ZI menuju WBK/WBBM.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sendiri telah mencapai SPIP dan APIP level 3, tetapi belum mencapai MRI level 3 sebagai bagian dari SPIP Terintegrasi.

“Apabila SPIP Terintegrasi telah diimplementasikan dengan baik, maka akan membawa pengaruh positif terhadap capaian kinerja program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, termasuk percepatan P3DN,” tutupnya. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menaruh harapan besar terkait keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang setidaknya mampu menjadi penopang kesejahteraan bagi rakyat kecil sesuai visi dan misinya sebagai tolak ukur kemakmuran di daerah.

“Tentunya target serta programnya dapat dicapai sesuai dengan perencanaan,”ujar Staf Ahli bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sulkan yang sekaligus mewakili Gubernur usia membuka secara resmi rapat koordinasi (rakoor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran (TA) 2022, disalah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (30/6) siang.

Hadirnya rakoor ini, Gubernur berpesan, apabila pelaksanaannya dijalankan secara maksimal tentu hal itu pun mampu membawa kemaslahatan yang lebih baik lagi untuk rakyat di banua.

“Karena ini juga seiring dengan visi dan misi yang dibawa oleh paman Birin agar maju, mandiri dan terdepan,” ungkap Sulkan.

Dengan terciptanya kemakmuran itu sendiri, maka, Kalsel yang bakal menjadi pintu gerbangnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara turut memprioritaskan penuntasan persoalan pertanahan.

“Gerbangnya ini sebagai pintu keselamatan. Oleh karena itu, menjadi keseriusan pemerintah dalam melakukan penuntasan,” katanya.

Apabila masalah tersebut berhasil terealisasi, dia menyebut, kemakmuran masyarakat di Indonesia khususnya di banua Kalsel bakal kembali bangkit sesuai harapan pemerintah.

“Keterkaitannya adalah kapasitas masyarakat untuk bisa berdaya saing lebih baik lagi dibidang perekonomian,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan kerja (kunker) dari Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam rangka sharing dan mempelajari pola kerja Wakil Rakyat Provinsi Kalsel, Kamis (30/6).

Kedatangan Wakil Rakyat Kalteng yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, yang didampingi Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor dan Plt. Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Zaini beserta jajaranya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Sudarsono, mengungkapkan bahwa pembahasan dalam pertemuan ini berkutat pada sharing mengenai tata tertib, pokok-pokok pikiran (pokir) dan segala sesuatu yang menunjang kinerja kedewanan.

Sudarsono juga menyampaikan alasan pihaknya memilih Provinsi Kalsel sebagai tujuan kunker karena antara Kalsel dan Kalteng memiliki banyak kesamaan, sehingga banyak hal yang dapat mereka diskusikan bersama.

“Selanjutnya, masukan-masukan dan sharing kali ini akan menjadi bahan kita kedepan, karena sebentar lagi akan memasuki APBD perubahan, ada banyak hal makanya kita berterima kasih diterima di DPRD Kalsel,” katanya kepada wartawan.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi Paman Yani mengatakan, sebagai “saudara tua” Provinsi Kalteng, Kalsel selalu terbuka untuk berdiskusi dan berkoordinasi guna menambah erat tali silaturrahmi sebagai wujud keseriusan dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat.

“Kami mengapresiasi kedatangan DPRD Provinsi Kalteng, sehingga hari ini kita terima secara langsung di ruangan komisi II DPRD Kalsel. Banyak hal yang kita diskusikan termasuk keinginan dan aspirasi warga masyarakat bagaimana bisa masuk di sistem untuk direalisasikan,” pungkas politisi partai Golkar tersebut. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama pengurus FKDM Kabupaten/Kota, Rabu (29/6) di Hotel Batung Batulis, Banjarmasin.

Kegiatan yang mengangkat tema “Mewujudkan Stabilitas Ekonomi dan Keamanan yang Kondusif di Kalimantan Selatan” dilaksanakan selama dua hari, yaitu 29 dan 30 Juni 2022.

Ketua FKDM Provinsi Kalsel, M Bayu Budjang menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan agar Kalsel tetap kondusif. Apalagi, lanjutnya, saat ini masih dalam masa pandemi yang berdampak kepada perekonomian masyarakat.

“Masa pandemic telah berimbas pada naiknya harga bahan pokok, berkurangnya daya beli masyarakat dan sebagainya. Kalsel juga dihadapkan pada bencana alam misalnya banjir, angin puting beliung serta kebakaran hutan dan lahan serta situasi keamanan menjelang dimulainya Pemilu 2024,” katanya.

Semua potensi ancaman dan gangguan situasi keamanan dan bencana tersebut, menurut Bayu menuntut FKDM berperan aktif sesuai tugas dan fungsinya.

“Tugas FKDM adalah menjaring, menampung, mengoordinasikan, mengomunikasikan informasi dan data dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa, dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Suparno mengapresiasi kiprah FKDM di Kalsel.

Gubernur berharap, melalui rakor, selain memperkokoh persaudaraan, juga memberikan kesadaran bagi masyarakat, bahwa menjaga kebersamaan dan semangat membangun banua ke depan merupakan tanggung jawab bersama. Di tengah konflik dunia dan masa setelah reformasi di Indonesia saat ini, lanjut Gubernur, dibutuhkan partisipasi dari anak bangsa untuk menjaga keamanan.

“Kehadiran FKDM adalah untuk mengantisipasi setiap dinamika kehidupan yang berpotensi menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya berharap, FKDM dapat memberikan kontribusi demi terwujudnya ketertiban dan keamanan di Kalsel,” tambahnya.

Dalam rakor ini mengundang para narasumber, diantaranya adalah Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Birhasani, dosen Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Alim Bahri. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan perumusan rekomendasi kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan untuk menjaga situasi tetap kondusif. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Mendapatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi di Indonesia selama dua tahun berturut-turut menjadikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai acuan pengembangan perpustakaan bagi provinsi lain.

Hal ini terlihat dari kunjungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Sulawesi Selatan (Sulsel) ke Dispersip Kalsel guna menggali informasi terkait upaya meraih IPLM tertinggi se-Indonesia, Rabu (29/6).

Rombongan DKP Sulsel yang diwakili Koordinator Pustakawan, Syamsul Arif dan Nazaruddin diterima oleh Plt Sekretaris Dispersip Kalsel, Endang Camsudin didamping Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Wildan Akhyar beserta jajarannya.

“Kami ingin menggali bagaimana nanti IPLM kami dapat sama, padahal pustakawan di DPK Sulsel sebanyak 86 orang, sedangkan disini informasi dari kepala dinas hanya ada 13,” kata Koordinator Pustakawan Sulsel, Syamsul Arif kepada wartawan.

Sementara, Plt Sekretaris Dispersip Kalsel, Endang Camsudin, merasa senang atas kunjungan ini, yang dijadikan wahana untuk saling berbagi informasi dan pengalaman.

“Memang kita memiliki IPLM yang tertinggi, di 2020 berada pada angka 48,70, dan naik kembali pada 2021 di angka 58,13,” ujar Endang.

Sedangkan Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie menyampaikan bahwa setiap Dispersip provinsi punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu, pihaknya juga selalu menggali berbagai keunggulan di wilayah lain.

“Sulsel luar biasa, punya lokasi strategis di pusat kota, dekat perkantoran, dekat objek wisata, bahkan dekat perguruan tinggi, terlebih dari jumlah SDM, sedangkan kita tidak. Namun, kita hanya memaksimalkan yang ada untuk dapat unggul,” jelas Nurliani, melalui siaran pers Dispersip Kalsel.

Selain berdiskusi dan berbagi informasi, perwakilan DKP Sulsel juga diajak berkeliling melihat fasilitas pelayanan Perpustakaan Palnam. Dalam kesempatan itu, mereka berdua mendaftarkan diri dan mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Perpustakaan Palnam. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin menggelar Sosialisasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan, di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (30/6). Dibuka oleh Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor.

“Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan sosialisasi yang digelar Bappeda Litbang Kota Banjarmasin,” ucap Arifin.

Mengingat, lanjutnya, kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan di Kota Banjarmasin.

“Sehingga, diperlukan langkah langkah strategis dalam penanganan kemiskinan di Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Diharapkan, pada sosialisasi ini akan didapatkan hasil untuk masukan penanganan kemiskinan di Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin Ahmad Sauqi mengatakan, salah satu faktor penyebab kemiskinan Kota Banjarmasin, dari sektor ekonomi.

“Akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengangguran terjadi di tengah masyarakat. Sehingga, mempengaruhi perekonomian warga tersebut,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Ahmad Sauqi, saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya melakukan kebijakan penanganan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyarankan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin, agar sasaran penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin langsung, kepada orang miskin bukan lagi kepada kantong kemiskinan.

“Untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin, kami menyarankan agar Pemerintah Kota Banjarmasin. Untuk memberikan penanganan langsung di individu tidak bisa lagi secara kebijakan makro atau lingkungan,” ungkapnya.

Untuk saat ini, lanjutnya, yang diperlukan langsung menyentuh kepada orang miskin, tidak lagi ke kantong kemiskinan.

“Maka dengan begitu, diharapkan bantuan yang diberikan benar benar tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, di Kota Banjarmasin ini merupakan Kota yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Orang miskin yang terjadi, karena mereka tidak bisa memanfaat kesempatan yang diberikan. Orang seperti itulah yang perlu mendapatkan bantuan. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balitra) kota Banjarbaru menggelar panen jagung varietas JH37 pada lahan sains sekitaran kantornya dengan luas tiga hektare, pada Kamis (30/6). Panen bersama ini dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel Suparno, bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel Syamsir Rahman.

Kepada sejumlah awak media, Suparno menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel selalu mendorong kegiatan pertanian agar nantinya bisa menjadi sentral pangan nasional. Varietas jagung JH 37 yang baru saja dipanen diharapkan, dapat berkembang dan disukai oleh masyarakat Kalsel. Dengan adanya varietas ini, maka Kalsel tidak hanya menjadi penyangga beras nasional namun juga akan menjadi penyangga pangan nasional.

“Kegiatan kali ini dapat membantu peningkatan jumlah panen jagung di Kalsel, sehingga tanaman jagung bisa surplus seperti tanaman padi,” ucap Suparno.

Sementara Itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel Syamsir Rahman mengatakan, untuk hasil panen jagung kali ini, pihaknya menilai panen jagung JH 37 sudah bisa berkembang di wilayah Kalsel, dan hal tersebut merupakan hal yang membanggakan untuk banua ini.

“Secara teknis sudah bagus sekali, karena pada saat tumbuh, tidak ada terkena serangan hama,” sahut Syamsir Rahman.

Syamsir Rahman menambahkan, tanaman jagung merupakan varietas unggulan nomor dua setelah beras dengan jumlah produksi 400 ribu ton per tahunnya. Jumlah tersebut sudah memenuhi kebutuhan Kalsel untuk dua pabrik produksi jagung.

Ditempat yang sama, Kepala Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra), Agus Hasbianto menyampaikan, varietas jagung JH 37 mempunyai kelebihan dibanding varietas jagung lainnya, yakni dapat panen lebih cepat dan tahan terhadap sejumlah penyakit hama, sehingga petani disarankan dapat menanam varietas jagung JH 37.

“Jagung yang dipanen kali ini berumur kurang lebih 105 hari, untuk menanamnya pun, sangat hemat dalam penggunaan pupuk, meski ditanam di atas lahan rawa,” tutup Agus. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Seleksi tahap kedua Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM periode 2022-2027 digelar di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) provinsi Kalimantan Selatam (Kalsel), Kamis (30/6).

Sebanyak 14 calon dewas yang dinyatakan lolos pada seleksi tahap pertama 28 Juni lalu, kini mengikuti seleksi tahap kedua berupa tes psikologi.

Disela kegiatan, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media Dinas Kominfo Kalsel, Noor Aneka Lindawati mengungkapkan, hasil seleksi psikologi kali ini, akan diumumkan beberapa hari sebelum pelaksanaan tahap seleksi selanjutnya berupa tes Computer Assisted Test (CAT) pada 4 Juli 2022 nanti.

“Nanti sampai terakhir mungkin kita pengumumannya di tanggal 7 Juli, sebelum sampai ke tahap uji kelayakan di Dewan,” ungkapnya.

Menurut Linda, keberadaan Dewas bagi suatu lembaga penyiaran merupakan kewajiban, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk LPPL Abdi Persada FM milik Pemprov Kalsel ini.

Selaku panitia pelaksana dalam kegiatan tersebut, dirinya berharap peserta yang terpilih mampu melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

“Semoga masing-masing dari yang terpilih, mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-undang, dalam hal ini Pemerintah provinsi Kalsel,” harapnya. (SYA/RDM/RH)