Pemprov Kalsel Perkuat SKPD Untuk Cegah Korupsi
2 min read
Rapat tindak lanjut, koordinasi, dan monitoring pencegahan korupsi Sekdaprov Kalsel
BANJARBARU – Pada Selasa (21/6), bertempat di ruang rapat H Maksid Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi dan monitoring terhadap pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, dan didampingi Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Rudy Mahani Harahap serta Asisten Pemerintahan dan Kesra Nurul Fajar Desira. Acara ini juga dihadiri sejumlah Kepala SKPD Lingkup Provinsi Kalsel.
Dalam paparannya Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, pihaknya akan lebih mengoptimalkan program koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mencegah tindak pidana korupsi.
“Jadi, kedepannya itu bagi SKPD agar bisa melakukan pemetaan terhadap isu strategis, misalnya penanganan stunting dan tim yang bertanggung jawab untuk dapat mengatasinya, serta mengevaluasi setiap 3 bulannya,” ucap Roy.
Roy menambahkan, bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalsel, pihaknya akan berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan memprioritaskan dua sektor, seperti pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Sehingga, kolaborasi SKPD Pemprov Kalsel bersama BPKP Kalsel harus optimal dalam mempercepat pembangunan Kalsel Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan,” tutup Roy.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel Ahmad Fidayeen menyampaikan, terkait skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 89,01, pihaknya akan terus mengupayakan terjadi peningkatan agar sesuai target yang ingin dicapai, yakni sebesar 90,00.
“Peningkatan capaian MCP itu sebagai bentuk dari keseriusan kami dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dan MCP ini penting bagi seluruh pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam pencegahan korupsi,” ucap Fidayeen.
Fidayeen menambahkan, pihaknya mengapresiasi langkah-langkah SKPD yang sudah melakukan upaya terhadap pencegahan korupsi di Kalsel. (MRF/RDM/RH)
