16 Juni 2022 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Tingkatkan Hubungan Kerjasama, Ombudsman Kunjungi DPRD Kalsel

BANJARMASIN – Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bobby Hamzar Rafinus didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman berkunjung ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Rabu (15/6). Mereka disambut hangat oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini di ruang kerja Ketua Dewan.

Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus menjelaskan kedatangannya menemui Ketua Dewan Kalsel dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama antara Ombudsman dan DPRD Kalsel. Mengingat bahwa kedua institusi ini adalah pengawas eksternal di dalam pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Oleh karena itu sudah seharusnya sesama pengawas eksternal untuk bisa berkomunikasi lebih erat,” katanya kepada wartawan.

Bobby menjelaskan banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Perwakilan Ombudsman Kalsel dimana setiap tahun sekitar 200 laporan masyarakat yang telah diselesaikan yang substansinya sangat luas.

“Ada lima substansi yang banyak dilaporkan oleh masyarakat, antara lain mengenai infrastruktur, bantuan sosial, hukum, air minum, pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Dalam diskusi bersama Ketua Dewan dan Plt Sekwan Kalsel, lanjut Bobby, ada kesepahaman untuk menjalin komunikasi yang lebih erat. Jadi apa yang dihasilkan melalui kantor Perwakilan Ombudsman Kalsel akan disampaikan kepada DPRD melalui forum-forum komisi yang ada.

“Nanti tentu bisa dimanfaatkan para anggota dewan dalam berdialog dengan masyarakat dan jajaran SKPD lingkup Pemprov Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Pemko Banjarmasin Bagi Laptop Serta Chromebook Untuk SD

BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan fasilitas mengajar dan belajar di Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kota Banjarmasin, maka Pemko Banjarmasin memberikan bantuan laptop serta Chromebook kepada sekolah dasar yang ada di kota tersebut.

Walikota Banjarmasin menyerahkan bantuan laptop

Penyerahan laptop dan chromebook kepada sekolah tersebut, dilakukan secara simbolis oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, di Lobby Balaikota Banjarmasin, Rabu Sore (15/6).

“Pemko Banjarmasin telah menyerahkan bantuan kepada sekolah dasar berupa unit laptop serta Chromebook,” ungkapnya.

Menurut Ibnu, untuk bantuan laptop dan chromebook tersebut bersumber dari DAK serta APBD. Dengan total anggaran sebesar Rp4,2 Miliar dengan jumlah laptop dan chromebook sebanyak 537 unit.

“Sehingga masing masing sekolah yang mendapatkan bantuan sebanyak 15 unit,” ujarnya.

Sehingga kebutuhan laptop di SD sudah terpenuhi.

Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Isnooredy mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin saat ini mengadakan penyediaan sebanyak 527 unit laptop dan chromebook, yang terdiri dari 147 unit chromebook serta 390 unit laptop.

“Penyediaan laptop tersebut bersumber dari DAK sebesar Rp 1 Miliar lebih serta dari APBD sebesar 3,2 Miliar rupiah,” ungkapnya.

Menurut Isnooredy, bantuan yang diserahkan sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan, untuk pengadaan laptop tersebut. (SRI/RDM/RH)

DWP Sekwan Kalsel Gelar Silaturahmi dan Workshop Pengembangan Diri

BANJARMASIN – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar acara Silaturahmi dan Workshop Pengembangan Diri dengan tema “Menjadi Pribadi Yang Percaya Diri dan Menyenangkan”, Kamis (16/6).

Acara silaturahmi ini dilaksanakan sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan atas nama Muhammad Jaini sebagai Plt Sekwan Kalsel sehingga otomatis istri Plt Sekwan Kalsel, Rizky Audina Sari menjabat sebagai Plt Ketua DWP Sekwan Kalsel.

Plt Ketua DWP Sekwan Kalsel, Rizki Audina Sari (kanan) ketika diwawancarai wartawan

Plt Ketua DWP Sekwan Kalsel, Rizky Audina Sari menyampaikan dalam kegiatan ini, pihaknya juga sudah membentuk kepengurusan yang baru untuk menggantikan pengurus yang sudah purna tugas.

“Alhamdulillah, sudah terpilih Sekretaris dan Bendahara yang baru. Sedangkan untuk program ke depan, kita akan susun kembali,” katanya kepada wartawan.

Rizky juga mengharapkan agar tali silaturahmi antara pengurus dan anggota DWP Sekwan Kalsel terus terjalin erat.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan Sekwan Kalsel, Sundusiah mengharapkan pengurus dan anggota DWP Sekwan Kalsel bisa memajukan organisasi yang fungsinya mendukung tugas-tugas suami yang menjabat sebagai ASN di lingkungan sekwan Kalsel. Ia juga berpesan ada hal-hal baru dan positif yang dapat dilakukan sehingga DWP Sekwan Kalsel dapat lebih eksis kedepannya dan bisa mengikuti berbagai macam kegiatan seperti hari-hari besar yang terjadwal di Pemprov Kalsel.

“Jadi tidak hanya kegiatan arisan rutin yang digelar setiap bulannya,” harapnya.

Oleh karena itu, Sundusiah mengharapkan agar kegiatan-kegiatan DWP Sekwan Kalsel bersifat menambah wawasan pengetahuan dan menggali kreativitas, misalnya dengan membuat kerajinan yang dapat dijual ke masyarakat.

“Sehingga keuntungannya nanti bisa masuk ke kas,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Apresiasi Koperasi Konsumen Usaha Resto Bersama Apung Banjarmasin

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi dan dukungan terhadap, pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Konsumen Usaha Bersama Resto Apung Banjarmasin.

Rapat Tahunan Anggota Koperasi Konsumen Usaha Bersama Resto Apung

Dukungan tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanuar Noor Rifai, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Sirpan, di Aula Kayuh Baimbai, Kamis (16/6).

Kepala Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Sirpan

“Kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada Koperasi Konsumen Resto Apung yang telah melaksanakan rapat anggota ditahun pertama ini,” ucapnya.

Menurut Yanuar Rifai, Koperasi Konsumen Usaha Bersama Resto Apung sebagai koperasi sekunder dari kumpulan 21 kelompok koperasi. Tentunya ini merupakan hal yang luar biasa, dan perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah.

“Kami berharap agar konsumen koperasi resto apung akan terus semakin meningkat. Agar koperasi tersebut semakin maju dan meningkatkan setiap harinya,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan penilaian perkembangan koperasi konsumen usaha bersama Resto Apung mengalami peningkatan. Seperti yang disampaikan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Setda Kota Banjarmasin Machli Riyadi, pada saat membuka Rapat Anggota Tahunam Koperasi Konsumen Usaha Bersama Resto Apung, di Aula Kayuh Baimbai.

“Keberadaan koperasi di Kota Banjarmasin diharapkan, tidak hanya sebagai tempat simpan pinjam saja. Tetapi dapat lebih ditingkatkan lagi dengan menjadikan koperasi yang memiliki visi kedepan,” ucapnya.

Menurut Ibnu, Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini menilai bahwa, perkembangan koperasi usaha bersama Resto Apung, telah berkembang dengan baik. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah modal, anggota, serta keuntungan yang telah diperoleh dari Koperasi Konsumen Resto Apung tersebut. Terbukti, dengan adanya rapat tahunan ini.

Sementara itu Ketua Koperasi Konsumen Resto Apung Kota Banjarmasin Sumarno mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada pemerintah yang telah memberikan dukungan, terhadap keberadaan Koperasi Konsumen Resto Apung Kota Banjarmasin.

“Kami tentu memberikan dukungan untuk kemajuan perekonomian di Kota Banjarmasin khusus di bidang koperasi, agar dapat terus maju bersama. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Gelar Rapat Evaluasi Capaian PAD 2022

BANJARMASIN – Kalangan legislatif menggelar rapat evaluasi, terkait hasil pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Komisi II DPRD kota Banjarmasin, Awan Subarkah, pada Rabu (15/6) mengatakan, pihaknya menggelar rapat evaluasi didampingi Wakil Ketua Komisi II Bambang Yanto Permono dan anggotanya, bersama unsur pimpinan Komisi I, Komisi III dan Komisi IV Dewan Banjarmasin. Dihadiri perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, serta Bagian Umum Kota Banjarmasin.

“Rapat ini baru tahun 2022 perdana digelar, untuk mengetahui hasil sementara capaian PAD,” ucapnya

Disampaikan Awan, dari hasil rapat evaluasi bersama beberapa dinas, Pendapatan Asli Daerah perbulan rata-rata sekitar 30 hingga 40 persen, yang paling besar capaiannya dari pajak di sektor restoran dan rumah makan yaitu sekitar 53 persen. Sedangkan tiga dinas seperti Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bagian Umum Setdako Banjarmasin, masih belum maksimal dalam memberikan pendapatan asli daerah, karena belum ada menggelar kegiatan.

“Kami minta tiga SKPD ini dapat semakin meningkatkan PAD,” pintanya

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Banjarmasin Mathari, pihaknya akan terus mendorong untuk pencapaian Pendapatan Asli Daerah khusus di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, agar tercapai pembangunan kota seribu sungai yang terarah maju dan terdepan dari kota besar lainnya.

“Naik PAD tentu berdampak memacu pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

LAPOR! Paman, Raih Penghargaan Top 6 Outstanding Achievement

JAKARTA – LAPOR! Paman yang digagas Pemerintah Provinsi Kalsel, meraih penghargaan Top 6 Terbaik Kategori Outstanding Achievement pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4 Tahun 2022.

Penyerahan penghargaan dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada Kamis (16/6).

Penghargaan P4 Kategori Outstanding Achievement itu diterima Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim.

Bagi Kalsel melalui LAPOR! Paman masuk top 6 besar terbaik adalah hal yang menggembirakan. Ini karena Top 6 adalah deretan penghargaan prestisius dalam kategori Outstanding Achievement.

Muhammad Muslim menyebut, Outstanding Achievement merupakan kategori bergengsi yang diperuntukkan bagi Instansi pemerintah yang telah menjadi pemenang kompetisi SP4N-LAPOR tahun sebelumnya.

“Keberhasilan LAPOR! Paman berhasil masuk enam besar dalam perebutan kategori Outstanding Achievement ini, berkat kerja keras yang dilakukan semua pihak,” ujar Muslim.

Dimana, implementasi LAPOR! Paman di Kalsel sudah cukup baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya yang ditandai meningkatnya jumlah pengaduan yang masuk setiap tahunnya.

Diketahui, sejak program SP4N- LAPOR! dilakukan awal tahun 2017 saja, terdapat 300-an pengaduan dan sejak berganti LAPOR! Paman sekarang pada tahun 2022 telah mencapai 8.000-an pengaduan masyarakat. Dari jumlah itu, hampir 97 persen pengaduan masyarakat ditindaklanjuti.

Dampak pengelolaan LAPOR! Paman pun telah memberikan perbaikan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat melalui LAPOR! Paman dengan berbagai kanal. Dampaknya sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalsel.

Sementara itu, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa di Jakarta, mengungkapkan, 17 pemenang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi lanjutan berupa wawancara melalui ruang virtual zoom meeting yang telah dilaksanakan pada 23-30 Mei 2022 oleh Tim Evaluasi secara independen.

“Tujuh belas Pengelola Pengaduan Terbaik tersebut terdiri dari 2 Instansi Pemerintah (IP) Kategori Outstanding Achievement, 10 Instansi Pemerintah dengan kategori Aspek Pengelolaan dan Perubahan Terbaik, Aspek Keberlanjutan, Konektivitas, dan Dampak Terbaik, serta 5 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) terbaik,” ujar Diah.

Selain itu, penyerahan penghargaan juga diberikan kepada 51 Peserta Terbaik. Pemberian penghargaan direncanakan diberikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Ketua Ombudsman RI, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Seperti tahun sebelumnya, kompetisi ini didukung pula oleh Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP).

Salah satu tujuan diselenggarakannya penganugerahan ini, sebagai strategi untuk memberikan contoh praktik baik kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam hal pertukaran pengalaman dan pembelajaran pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Sejak dimulai pada awal tahun, kompetisi ini berhasil menjaring 573 pendaftar dari seluruh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Jumlah sebanyak itu kemudian disaring kembali menjadi 434 pengelola, dan terakhir disaring kembali menjadi 51 peserta, kemudian dikerucutkan menjadi 17 peserta. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BPKP Beri Strategi, Tanggapi Teguran KPK Atas Rendahnya PAD Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Teguran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan, harus ditindaklanjuti. Hal ini dengan menjalankan strategi dari BPKP dalam menggali potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap pada saat Rapat Koordinasi dan Monitoring Pencegahan Korupsi, yang diselenggarakan KPK di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, pada Rabu (15/6).

“Kami telah mengevaluasi PKB tahun 2011-2020 dengan nilai potensi penerimaan dari tunggakan 962 miliar rupiah, namun baru ditindaklanjuti 52 miliar rupiah,” ungkap Rudy.

Rudy menegaskan, hal terpenting adalah soal penanganan redudansi dan inkonsistensi data kendaraan bermotor. Hal inilah yang mengakibatkan tunggakan PKB belum ditangani dan interkoneksi data dengan Presisi Polri tidak berjalan.

Untuk itu, BPKP telah menyarankan beberapa strategi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, redudansi ditangani melalui cleansing data dan rekonsiliasi data dengan aplikasi Presisi Electronic Registration and Identification (ERI) Polri.
Kedua, mengembangkan aplikasi mobile, termasuk tax clearance system bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota. Ketiga, mengembangkan Real-Time Payment System beserta prosedur dan pengembangan infrastrukturnya.

Atas tunggakan PKB, BPKP menyarankan strategi identifikasi data aset piutang, cleansing data kendaraan, dan rekonsiliasi data antar pengelola data.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus menyusun Peraturan Gubernur terkait penghapusan tunggakan PKB, melakukan reviu atas tunggakan PKB, dan menghapus data tunggakan PKB yang tidak valid dari database. Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan dapat meningkatkan PAD,” tambahnya.

Selain PKB, Rudy juga menyarankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggali potensi PAP, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tetapi tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
Tahun 2021, PAP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hanya berkontribusi 0,14% ke PAD.

“Kontribusi ini sangat kecil, tidak sejalan dengan banyaknya perusahaan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Hasil investigasi sementara, BPKP menemukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berpotensi menyumbang PAD dari PAP minimal Rp29,7 miliar. Rinciannya, sebesar 95,06 persen berasal dari sektor-sektor yang tidak digali dengan baik, sisanya dari peraturan baru yang tidak diterapkan dan sanksi yang tegas.

“Tim Teknis Optimalisasi PAP Provinsi Kalimantan Selatan juga belum efektif. Terjadi juga interpretasi yang beragam atas peraturan PAP. Ini membuat pemungutan PAP tidak optimal,” ujarnya.

BPKP telah memberikan berbagai strategi tersebut kepada Gubernur Kalimantan Selatan agar teguran KPK tidak muncul terus. BPKP bersama KPK juga akan memantau tindak lanjutnya. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/RH)

DPN KORPRI Lantik Ketua KORPRI Kalsel

BANJARBARU – Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) melantik Kepengurusan KORPRI Kalimantan Selatan Masa bakti 2022 – 2026. Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar dilantik sebagai Ketua Pengurus KORPRI Kalimantan Selatan, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel pada Kamis (16/6).

Prosesi pelantikan dilakukan oleh Ketua Departemen Pembinaan Non Pemerintahan dan BUMN/BUMD Umar Aris, kepada Roy Rizali Anwar sebagai Ketua Pengurus KORPRI Kalsel, Sulkan sebagai Wakil Ketua I, Syamsir Rahman sebagai Wakil Ketua II, Nurul Fajar Desira sebagai Wakil Ketua III, Syaiful Azhari sebagai Wakil Ketua IV, Zulkifli sebagai Ketua Bidang Pengawasan, Gusti Yanuar Noor Rifai sebagai Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum, Raudatul Jannah sebagai Ketua Bidang Peningkatan Peran dan Pengabdian Masyarakat, dan Ahmad Fydayeen sebagai Ketua Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

Dalam sambutannya Ketua Departemen Pembinaan Non Pemerintahan dan BUMN/BUMD Umar Aris menyampaikan, Pelantikan KORPRI Provinsi Kalsel merupakan peristiwa penting bagi anggota KORPRI, karena perlu menghadapi dan meningkatkan Profesionalitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengawasi pelayanan Publik.

“Korpri mempungai peran penting dan startegis mewujudkan agenda pembangunan, ” ungkap Umar Aris.

Umar Aris menambahkan, terdapat 4 Progean KORPRI yang sesuai dengan Musyawarah Nasional (Munas) KORPRI ke 9, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, menguatkan ideologi dan karakter ASN, perlindungan KORPRI dan Bantuan Hukum ASN, dan yang terakhir peningkatan kesejahteraan ASN.

“Birokrasi harus semakin cerdas, kreatif, responsif, dan dinasmis mengikuti kepentingan jaman dalam mengembangkan pelayanan yang semakin mudah semakin baik,” tutup Umar Arif.

Sementara itu, mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan bahwa KORPRI menunjukkan peran dan kontribusi untuk menampung aspirasi para pegawai, apalagi saat ini tuntutan jaman dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat.

“KORPRI mampu berperan sebagai wadah pembinaan ASN untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi ASN di Indonesia,” ucap Roy.

Masih membacakan sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Roy Rizali menambahkan, anggota KORPRI Kalsel kedepannya harus dapat membuka peluang-peluang usaha yang sudah diatur didalam Undang-Undang Dasar. KORPRI bisa melakukan kerjasama bersama pihak swasta untuk membuka peluang usaha, dengan membuka peluang usaha maka KORPRI juga bisa bertugas mengatasi permasalahan Honorer yang wacananya akan dihapus pada tahun 2023 nanti.

“Saya mewacanakan misalkan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pemerintah, sehingga seluruh kendaraan dinas Pemprov Kalsel harus membeli di SPBU tersebut,” tutup Roy. (MRF/RDM/RH)