BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin, bersama pejabat, tokoh dan masyarakat muslim di Kota Banjarmasin, melaksanakan ibadah malam Nisfu Sya’ban di Mahligai Pancasila, pada Kamis malam (17/3).
Suasana malam Nisfu Sya’ban di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin
Ibadah malam Nisfu Sya’ban dimulai dengan shalat magrib berjamaan lalu dilanjutkan shalat hajad, pembacaan surat yasin tiga kali dan doa itu, juga diisi ceramah agama yang disampaikan Guru Mulkani, hingga diakhiri dengan shalat Isya.
Paman Birin yang mengenakan kemeja putih itu pun nampak khusyu melakukan rangkaian ibadah malam Nisfu Syaban hingga akhir, bersama jemaah lain.
“Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar ibadah malam Nisfu Sya’ban karena banyak keutamaan didalamnya. Nisfu Syaban 2022 jatuh pada hari Jumat, 18 Maret 2022, berdasarkan keputusan Lembaga Falakiyah PBNU, bahwa 1 Syaban 1443 H jatuh pada hari Jumat, 4 Maret 2022,” ujar Paman Birin usai acara.
Karena Nisfu Sya’ban 2022 jatuh pada hari Jumat, maka Malam Nisfu Syaban bertepatan dengan hari Kamis, 17 Maret 2022, malam.
“Banyak keutamaan pada malam Nisfu Syaban. Pada malam ini Allah akan membuka pintu rahmat dan ampunan seluas-luasnya. Karenanya, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sunah pada malam Nisfu Sya’ban,” papar Guru Mulkani dalam ceramahnya.
Diantara keutamaan Malam Nisfu Sya’ban adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Selain itu, Allah akan memberikan takdir untuk satu tahun ke depan kepada manusia. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Berdasarkan paparan dan arahan dari KPK RI, untuk potensi pendapatan dari pajak yang dipungut Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin bisa mencapai Rp 1 Triliun.
Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin mendapatkan arahan dari KPK RI terkait potensi pendapatan dari pajak yang dipungut oleh Bakeuda Kota Banjarmasin.
“Berdasarkan arahan KPK tersebut untuk potensi pajak yang bisa digali bisa mencapai 1 Triliun,” ungkap Arifin, kepada sejumlah wartawan, di Balaikota Banjarmasin, Jumat (18/3).
Sedangkan, lanjutnya, untuk pendapatan saat ini hanya sekitar Rp 400 Miliar.
“Untuk Pendapatan tahun ini mengalami penurunan,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, dengan adanya arahan dari KPK tersebut, maka Pemerintah Kota Banjarmasin akan menggali potensi pendapatan dari pajak tersebut. Berdasarkan arahan dari KPK RI tersebut.
“Untuk Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin masih bisa ditingkatkan, mengingat posisi pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin masih jauh dari objek atau sumber pendapatan,” ujarnya.
Peningkatan tersebut, lanjut Arifin, diiringi dengan peningkatan pendapatan yang berdasarkan berbasis data teknologi, serta SDM yang jujur dan handal.
“Sumber pajak di Kota Banjarmasin dari, pajak bumi dan bangunan (PBB), parkir, pajak hotel dan restoran, serta lainnya,” ucap Arifin. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin berharap, penerapan elektronik atau E-parking, dapat mengatasi kemacetan lalu lintas.
Kepada sejumlah wartawan, Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin Eddy Junaidi, Kamis (17/3) siang menjelaskan, langkah Dinas Perhubungan Banjarmasin, melakukan penerapan elektronik atau E-parking di bahu jalan Jafri zamzam, sangatlah diapresiasi untuk mengatasi kemacetan. Saat ini sudah berjalan hampir dua bulan, mulai dari perempatan Jalan Sutoyo S, Jalan PM Noor, sampai depan Rumah Sakit Suaka Insan.
“Jalan itu biasanya sering dipadati parkir, baik kendaraan roda dua, roda empat hingga truk angkutan,” Katanya.
Eddy meminta, penerapan E-parking dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Karena dikenakan tarif biaya retribusi parkir, yaitu sistem konvensional menggunakan uang elektronik.
“Kita dukung penuh, selain lalin berjalan lancar, PAD meningkat,” pintanya.
Politisi Demokrat DPRD Kota Banjarmasin ini menambahkan, kebijakan E-parking yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Banjarmasin, sudah melalui kajian penuh, mengingat daerah lain ada menerapkannya.
“Kami nilai lokasi titik E-parking, kondisi jalannya luas, sehingga dipastikan tertib,” tutup Eddy. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Klub Banjarmasin 2 berhasil meraih kemenangan pada festival Street Soccer yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.
Penyerahan Piala dan uang pembinaan kepada pemenang
Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan M Nasir mengatakan, digelarnya Festival Olahraga Street Soccer Se Kalimantan Selatan ini, untuk seleksi peserta yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan pada ajang Pekan Olahraga Nasional KORMI di Palembang mendatang.
“Pada Festival Olahraga Street Soccer ini diikuti oleh 16 peserta dari perwakilan 13 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan. Dan, saat ini sudah berakhir,” ucap Nasir, kepada sejumlah wartawan, Kamis Sore (18/3).
Dan, lanjutnya, saat ini telah dihasilkan pemenang sebanyak 4 klub Street Soccer. Yaitu, juara 1 dari perwakilan Banjarmasin 2, juara 2 dari perwakilan Banjarmasin 1, juara 3 dari perwakilan Tabalong serta Kabupaten Balangan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, gema olahraga di provinsi ini. Agar tetap dilaksanakan,” ujarnya.
Menurut Nasir, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan akan terus menyelenggarakan berbagai kegiatan olahraga tersebut. Seperti pertandingan Street Soccer serta lainnya.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya berharap olahraga Street Soccer dapat menghasilkan prestasi dan membanggakan bagi Banua ini,” ucap Nasir. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Haryanto mengharapkan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng tidak memicu konflik di masyarakat.
Hal itu diungkapkannya usai melakukan sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada seluruh jajaran perangkat desa mulai dari kelurahan hingga karang taruna di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kamis (17/3).
Suasana Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Haryanto
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel ini mengharapkan agar semua pihak ikut menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Jangan sampai kondisi kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng ini, lanjutnya, justru menimbulkan perpecahan dan melanggar azas-azas pancasila yakni persatuan indonesia sesuai dengan pembinaan ideologi pancasila yang ia sosialisasikan bersama dengan Camat Banjarmasin Selatan, Firdaus dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin, Kasman.
“Jadi kita jangan sampai bosan untuk terus mensosialisasikan pentingnya Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan karena bagaimanapun juga di era komunikasi dan teknologi saat ini, yang namanya ancaman dan gangguan itu luar biasa. Sehingga kita jangan lengah terhadap sisi-sisi ini. Jangan sampai kita di kemudian hari menyesal karena lengah terhadap pengamanan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,” jelasnya kepada wartawan.
Haryanto juga berharap agar semua pihak turun tangan mengatasi persoalan ini, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalsel. Apalagi, sekitar dua pekan lagi, masyarakat akan memasuki Bulan Suci Ramadhan dimana juga berpotensi terjadi kelangkaan dan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok lainnya seperti gula.
“Kita berharap di semua stakeholder Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten yang mengetahui persis permasalahannya untuk melakukan langkah real. Misalnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah harus bisa take action untuk langsung membantu mereka karena minyak goreng ini salah satu bagian dari bahan pokok,” harapnya.
Sementara itu, Camat Banjarmasin Selatan, Firdaus memberikan sambutan positif kepada Anggota DPRD Kalsel Haryanto yang telah melaksanakan sosialisasi Wawasan Kebangsaan. Menurutnya hal ini merupakan salah satu upaya untuk menguatkan pemahaman tentang ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di berbagai kalangan masyarakat.
“Kami kira ini kegiatan yang sangat bagus untuk memberikan dan menghidupkan kembali pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat khususnya para pemuda,” ucapnya.
Dalam sosialisasi ini, Haryanto juga menampung sejumlah permintaan dari masyarakat terkait pelaksanaan sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diharapkan menyasar seluruh element masyarakat hingga ke tingkat bawah. Sehingga isi dari Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini bisa diimplementasikan keseluruh masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari dalam menangkal masuknya pengaruh negatif dari luar melalui media sosial. (NRH/RDM/RH)
BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar meminta masyarakat untuk gemar makan ikan (Gemarikan). Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai gizi yang terkandung di dalam panganan tersebut.
Gemar Makan Ikan (Gemarikan) ditutup dengan mengonsumsi olahan baso dari bahan ikan bersama warga di Desa Limamar.
Tentu agar langkah ini dapat terealisasi dan berjalan efektif, Pemkab Banjar bersama TP PKK menggelar Sosialisasi Gemarikan di Musholla Raudhatul Alimin Desa Limamar, Astambul, Banjar, Kamis (17/3) siang.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar, Ahmadi mengungkapkan, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi pendorong agar program makan ikan dapat digemari seluruh kalangan.
“Terlebih peruntukkannya bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, ibu hamil serta menyusui,” ujarnya.
Selain memiliki kandungan protein cukup tinggi, lanjut Ahmadi, juga baik terhadap kesehatan bahkan bermanfaat bagi kecerdasan anak.
“Terutama bagi pasangan yang baru menikah,” ujarnya.
Dijelaskannya lagi, mengonsumsi ikan merupakan bentuk dukungan terhadap pencegahan penurunan angka stunting yang saat ini merupakan program strategis Pemkab Banjar.
“Maka dar itu, sosialisasi gemarikan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang memiliki gizi dan protein tinggi,” paparnya.
Ditegaskan Ahmadi, gemar makan ikan selain membuat tubuh menjadi tangguh dan kuat. Nabati yang terkandung di dalam ikan diyakini juga mampu membentuk imun.
“Kegiatan Gemarikan ini merupakan gerakan yang memotivasi masyarakat dengan sasaran anak-anak (balita), ibu hamil dan menyusui,” bebernya.
Dia berharap, melalui kegiatan tersebut dapat memberikan dampak besar terhadap pola makan khususnya mengonsumsi ikan.
“Semoga setelah ini, mereka yang cenderung kurang menyukai ikan menjadi gemar memakan pangan tersebut,” harapnya.
Diakhir kegiatan, Ahmadi menyerahkan produk olahan ikan secara simbolis kepada 3 perwakilan balita, ibu hamil dan menyusui.
Sementara itu, pelaksanaannya dibuka oleh Sekretaris Camat Astambul, Dedi Kurnadi, yang menandai sosialisasi ini digelar serta dihadiri pula TP Ketua PKK Banjar diwakili Ketua Pokja III, Agus Suprantyo, Pembakal Desa Limamar, Syaiful Akrabin dan Forkopimcam Banjar. (HUMBANJAR/RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Seluas 20.351 hektar lahan kritis belum ditangani oleh 23 pemegang IPPKH, karena belum melaksanakan rehabilitasi lahan kritis senilai Rp536 miliar. Hal itu diungkapkan Rudy Mahani Harahap, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, mewakili Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama dengan KPK dan Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Provinsi Kalsel, Kamis (17/3) di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Rapat Koordinasi tersebut dihadiri seluruh Kepala Daerah di Kalimantan Selatan, termasuk Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Adapun agenda utama rakor ini, adalah mewujudkan pemerintah daerah yang profesional dan bebas dari korupsi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dari sektor penanggulangan kebakaran hutan, diungkapkan juga oleh Rudy, bahwa BPKP menemukan sebanyak 928 alat penanganan Karhutla yang tidak sesuai dengan standar, dan sebanyak 1.027 alat tidak terpelihara dengan baik senilai Rp15,2 miliar.
“Kondisi peralatan yang tidak memadai tersebut akan menimbulkan risiko tidak tertanganinya bencana kebakaran hutan di Kalimantan Selatan,” katanya.
Pada Rapat Koordinasi tersebut, Rudy menyatakan, BPKP telah melakukan banyak upaya dalam mewujudkan pemerintah daerah yang profesional dan bebas dari korupsi di Kalsel. Upaya tersebut melalui pengawasan keuangan daerah, keuangan desa, penanganan COVID-19, penanganan bencana akibat lahan kritis dan kebakaran hutan, serta dari governansi korporasi.
Terkait pajak daerah, BPKP telah menemukan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp962 miliar yang disebabkan data tunggakan ganda dan data tunggakan yang tidak akurat di Provinsi Kalimantan Selatan. Terkait isu-isu strategis lainnya, BPKP juga menyoroti program vaksinasi COVID-19.
“Vaksinasi dosis kedua se-Kalimantan Selatan di bawah 70 persen, sementara sebanyak 51.000 dosis vaksin sudah dinyatakan kadaluarsa walaupun bisa dipakai lagi,” ungkapnya.
Rudy juga menjelaskan isu strategis, yang akan menjadi sasaran BPKP tahun 2022 di Kalimantan Selatan. Yaitu audit reklamasi tambang batu bara dan pajak air permukaan, yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Rudy menambahkan, selama 5 tahun terakhir, BPKP berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara Rp90,6 miliar di Kalimantan Selatan, melalui audit investigatif dan audit perhitungan keuangan negara.
Rudy juga mengingatkan para Kepala Daerah mengenai Jabatan Pimpinan Tinggi yang masih banyak pada posisi plt di Kalimantan Selatan.
“Jabatan-jabatan tersebut harus segera diisi untuk meningkatkan governansi dan mencegah peluang godaan korupsi, bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara,” tegasnya. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kawasan Industri Terpadu (KIP) di wilayah Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan, baru saja ditetapkan melalui penandatanganan Rencana Detail Tata Ruang (RDTL) Ekonomi Mantuil tahun 2022 – 2024 oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dengan beberapa dinas terkait, baru-baru tadi.
Camat Banjarmasin Selatan, Firdaus, kepada wartawan pada Rabu (16/3) siang mengatakan, rencana pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIP) di wilayahnya, tentu nanti dapat memberikan dampak positif bagi warga sekitar, karena direncanakan akan dibangun beberapa pabrik industri.
“Kita ingin kedepan mampu menyerap tenaga kerja bagi masyarakat,” pintanya
Disampaikan Firdaus, saat ini Kecamatan Banjarmasin Selatan, wilayah terluas dari empat Kecamatan lain, dengan jumlah penduduk yang padat, dan sebagian warga masih bertaraf ekonomi rendah, dampaknya kalau dibangun Kawasan Industri Terpadu (KIP), akan dapat meningkatkan perekonomian.
“Dampak pandemi COVID-19, banyak warga kehilangan pekerjaan yaitu di PHK, sehingga ke depan disiapkan lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Lebih lanjut Firdaus menambahkan, sebelumnya wilayah Mantuil, telah ramai sebagai industri rakyat, seperti membuat dok kapal dan pabrik karet. Namun industri itu banyak tutup, sebagian warga beralih profesi menjadi buruh dan petani.
“Dengan ditetapkan kawasan Industri terpadu, akan menguntungkan yaitu mempercepat pembangunan ekonomi, kemudian pemerintah akan membangun infrastruktur, karena rencananya akan dibuat jalan khusus industri,” tutup Firdaus panjang lebar.
Untuk diketahui, Kawasan Industri Terpadu (KIP), yang akan dikembangkan ini mulai dari pelabuhan di wilayah Mantuil, dengan luas 400 hektare. Selain itu berdekatan muara laut Jawa, sehingga dinilai daerah strategis pembangunan ekonomi Nasional. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Diakui atau tidak, korupsi masih menjadi isu utama, dalam tata kelola pemeritahan dan pembangunan di Indonesia. Termasuk di provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk di provinsi Kalimantan Selatan.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, saat membuka rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi, yang dihadiri seluruh kepala daerah di Kalsel, Kamis (17/3) di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.
“Berbagai upaya telah diupayakan pemerintah, untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mulai dari melakukan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan sumber daya aparatur, hingga membangun budaya-budaya anti korupsi di sektor pelayanan publik. Maka penting bagi pimpinan daerah seperti gubernur, bupati/walikota, mengukur sejauh mana efektivitas langkah-langkah pencegahan yang sudah dijalankan, dan sektor-sektor mana saja yang masih diperlukan penguatan,” kata Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu.
Gubernur menuturkan, sebagai salah satu bentuk komitmen upaya pencegahan korupsi, telah banyak program-program yang ditunjukan ke arah perbaikan pelayanan publik, yang dilakukan pemerintah daerah. Mulai dari pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), Monitoring Control For Prevention (MCP) atau sistem kontrol, sebagai sistem pencegahan korupsi terintegrasi, serta program-program lainnya.
Menurutnya, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPK pada program monitoring center for prevention tahun 2021, dapat diketahui bersama, bahwa secara umum terjadi peningkatan dalam capaian MCP dan program tematik tahun 2021 bagi pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
“Untuk itu, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada bupati/walikota, atas komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah kerja masing-masing,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron yang hadir sebagai narasumber dalam rakor tersebut, membenarkan bahwa Kalsel mengalami peningkatan dalam capaian MCP dan program tematik di tahun 2021 bagi pemerintah daerah di Kalsel.
“Saya memberikan apresiasi kepada pimpinan daerah atas komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah kerja masing-masing,” ujar Ghufron.
Meski begitu, Ghufron juga menegaskan, KPK bukanlah musuh bagi kepala daerah, selama tugas pemerintahan dijalankan sesuai aturan, dan tanpa penyelewengan.
“KPK merupakan sahabat bagi kepala daerah, dalam menjaga kehormatan sebagai kepala daerah, untuk mewujudkan visi dan misi saat kampanye. Apalagi saat kampanye dilakukan, para kepala daerah ini dipastikan menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun visi dan misi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan itu hanya dapat terlaksana, apabila pemerintahan yang dijalankan bebas dari korupsi. Apabila kepala daerah terbukti korupsi, maka jabatan terhormat yang diembannya selama ini, akan menjadi terhina. Baik secara struktur hukum, maupun sosial di masyarakat.
Disisi lain, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy Mahani Harahap menyampaikan paparannya selama satu tahun ini telah melakukan observasi dalam mengendalikan korupsi, terkait aspek keuangan daerah, keuangan desa, bencana, penanganan COVID-19, hingga reformasi birokrasi yang ada di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
“Jadi, tantangan kita kedepannya tidak hanya bebas dari korupsi terhadap peraturan, tetapi harus juga profesional,” kata Rudy.
(kiri ke kanan) Kepala BPKP Kalsel, Gubernur Kalsel, Wakil Ketua KPK dan Wakil Ketua DPRD Provinsi
Rudy juga mengingatkan 2 kabupaten yang mendapatkan raport merah governansi untuk terus melakukan perbaikan. Terutama pada SPI, MCP, dan juga Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pejabat eksekutif dan legislatif. Yakni kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara. Dimana kedua kabupaten ini, pernah mengalami Operasi Tangkap Tangan KPK, saat kepala daerahnya masih menjabat. (RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Indonesia pada Tahun 2022 ini, mengusulkan Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar sebagai Presiden Anak Yatim Piatu se-Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Zairullah Azhar, kepada sejumlah wartawan, di Kota Banjarmasin, mengatakan, pihaknya pada acara musyawarah daerah (Musda) Yayasan Anak Yatim Piatu di Provinsi Kalimantan Selatan, mendapatkan penghargaan tersebut.
“Kebetulan Ustadz Hanafi selaku pimpinan Yayasan Anak Yatim Piatu di Kalimantan Selatan meminta kami untuk terlibat,” ungkap Zairullah, Kamis (17/3).
Menurut Zairullah, setelah Musda ini, maka pertemuan dilanjutkan pada Musyawarah Nasional (Munas) mendatang, yang diputuskan tempat pelaksanaan di Padang atau Kalimantan Selatan.
“Pada Musda tersebut kami diberikan penghargaan berupa Bapak Anak Yatim Piatu Seluruh Indonesia,” ucapnya.
Sedangkan, lanjut Zairullah, pada Munas mendatang, Zairullah akan dicalonkan sebagai Presiden Anak Yatim Piatu se-Indonesia.
“Rencana pelaksanaan Munas tersebut pada Bulan Juni 2022 mendatang,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zairullah meminta doa kepada seluruh warga di Provinsi Kalimantan Selatan, agar pelaksanaan Munas tersebut dapat berjalan lancar.
Seperti diketahui, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Indonesia, memilih Zairullah Azhar, karena Zairullah merupakan sosok menginspirasi dalam pengelolaan panti asuhan Istana Anak Yatim. (SRI/RDM/RH)
