Bulan: Februari 2022

KENDARI – Pengurus PWI Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional di Kendari Sulawesi Tengah, yang digelar mulai 6-9 Februari 2022. Dipimpin oleh Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, Senin (7/2), sejumlah pengurus berangkat menuju Kendari untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan tahunan insan pers tersebut.

Zainal Helmi, Ketua PWI Kalsel mengungkapkan, tantangan pers saat ini dengan maraknya insan pers membuat media online. Bukan hanya mengejar target terverifikasi Dewan Pers secara faktual dan aktual, namun lebih dari itu harus menyiapkan SDM yang berkualitas terutama di era digital dan disrupsi yang telah terjadi sekarang.

“Kode etik hingga akhlak perilaku harus terus menjadi pegangan seorang wartawan agar menjadi seorang wartawan yang profesional dan berkualitas,” katanya.

Kedatangan para pengurus PWI Provinsi Kalimantan Selatan di Kendari ini, lanjut Zainal Helmie, selain menghadiri peringatan Puncak HPN 2022 dan bersilaturahmi dengan insan pers se-Indonesia, juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang materi kejurnalistikan yang digelar selama rangkaian HPN 2022 di Kendari.

Helmie juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Kalsel, PT Adaro Indonesia dan PT Bangun Banua serta mitra lain atas dukungannya terhadap PWI Kalsel, mengikuti HPN 2022 di Kendari dan mengikuti Walikota Solo Cup pada 12-17 Februari nanti.

Yusni Hardi, Sekretaris PWI Kalsel mengakui, banyak ilmu dan wawasan yang didapat dalam acara akbar bagi para insan pers di Indonesia ini. Apalagi tantangan pers saat ini sangat berat karena harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, lanjut Yusni, insan pers harus mampu mengimbanginya.

Beberapa agenda yang digelar dalam rangakaian HPN 2022 kali ini, diantaranya Konvensi Media Massa, Pameran Ekonomi Kreatif, Rakernas SIWO, Seminar Nasional Pemulihan Ekonomi Nasional, Editor Talks Forum Pemred Jurnalisme Berkualitas di Tengah Revolusi Teknologi Informasi, Pencanangan Gemas Mangrove dan puncak Acara HPN 2022.

Turut hadir dalam HPN 2022 kali ini anggota Dewan Kehormatan PWI Kalsel Fathurrahman dan jajaran pengurus PWI Provinsi Kalsel lainnya.

Puncak HPN 2022 dengan tema “Sultra Jaya Indonesia Maju” akan digelar pada Rabu (9/2) besok, yang rencananya akan digelar dengan sistem hybrid mengingat masih adanya pandemi COVID-19 dan akan dihadiri secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (PWIKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Akhirnya yang dikhawatirkan terjadi juga. Varian baru COVID-19 bernama Omicron, terdeteksi menyebar di wilayah Kalsel sejak pertengahan Januari 2022. Namun kepastian terkait hal itu, baru diterima Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel pada Senin (7/2) malam.

“Ya, kita baru mendapatkan hasil dari sampel yang dikirimkan sejak 17 Januari 2022, tadi malam. Terhitung ada 19 sampel yang kita kirimkan ke laboratorium Kementrian Kesehatan di Jakarta, sejak pertengahan Januari 2022. Namun baru 9 sampel yang sudah diketahui hasilnya, yakni dipastikan Omicron. Sedangkan 10 sampel lainnya masih kita tunggu hasilnya,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, saat dikonfirmasi Abdi Persada FM pada Selasa (8/2).

Dari 9 sampel yang dinyatakan positif varian Omicron itu, beberapa diantaranya merupakan pelaku perjalanan dari luar daerah.

“Ada kasus positif yang ditangani rumah sakit Ansari Saleh, berasal dari Semarang dan Jawa Timur. Mereka diketahui positif saat berada di Kalsel, dan hanya menunjukkan gejala ringan. Saat ini kasus dari luar pulau ini, sudah sembuh dan mereka kembali ke daerah masing – masing”, jelas lelaki yang juga bertindak sebagai Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kalsel ini.

Sedangkan 6 kasus lainnya, diketahui berasal dari sejumlah daerah di Kalsel. Yakni 3 kasus dari kota Banjarmasin, 2 dari kota Banjarbaru dan 1 dari Tanah Bumbu.

“Saya imbau masyarakat untuk lebih mengetatkan penerapan protokol kesehatan. Karena Omicron ini begitu cepat penyebarannya. Bahkan Omicron ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kembali peningkatan kasus di Kalsel saat ini”, ingatnya.

Muslim juga meminta, agar mereka yang belum mendapatkan vaksin lengkap, segera melakukannya. Termasuk bagi mereka yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin booster, juga diminta segera melakukan suntikan ketiga ini.

“Omicron ini cepat penyebarannya, tetapi juga cepat penyembuhannya, terutama bagi mereka yang sudah mendapatkan vaksin lengkap,” tutupnya.

Terhitung sejak 3 Februari 2022, Gubernur Kalsel juga sudah menerbitkan Surat Edaran terkait peningkatan kasus COVID-19 yang kembali terjadi. Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Kalsel itu, Gubernur menegaskan sejumlah hal penting yang harus dilakukan. Diantaranya adalah pengoptimalan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, terutama di fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, dan juga lokasi tempat berkumpulnya massa. Selain itu, dalam surat edaran bernomor 443 tahun 2022 itu, Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat pemberian vaksin, terutama kepada lansia, anak dan mereka yang berisiko tinggi terpapar COVID-19.

Data Satgas Penanganan COVID-19 Kalsel menyebutkan, hingga Selasa (8/2), jumlah kasus positif COVID-19 sudah mencapai 2,33 persen atau sebanyak 71.714 kasus terhitung sejak Maret 2020 hingga saat ini. Dimana 1.668 diantaranya merupakan kasus baru, yang terdata sejak 18 Januari 2022. Terdata pula, 5 orang meninggal dunia, selama periode Februari 2022 ini. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalsel menyebutkan Undang-Undang (UU) Pemilu sedang dipelajari dan menunggu tahapan selanjutnya.

Kepala Bidang Politik Bakesbangpol Kalsel Indra Husnul Huda mengatakan, sementara ini yang mendasari Pemilu serentak tahun 2024 yaitu UU Nomor 16 Tahun 2016 dan UU Nomor 17 Tahun 2017.

“Dalam dua UU tersebut memang diamanatkan Pemilu di tahun 2024 akan dilaksanakan serentak dalam satu tahun. Yaitu Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah,” ucapnya, Senin (7/2).

Terkait sosialisasi Pemilu, Indra mengatakan, akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan DPRD, KPU, dan Bawaslu Kalsel.

“Kita koordinasikan dulu, apakah memakai kedua UU tersebut, atau menunggu UU terbaru mengenai Pemilu dan Pilkada serentak,” ungkapnya.

Indra menyebut, jika nantinya tidak ada penggabungan atau revisi kedua UU tersebut menjadi satu menyangkut UU Pemilu serentak tahun 2024, maka pelaksanaan Pemilu akan mengikuti Peraturan KPU (PKPU) Nomor 21 Tahun 2022 tentang tahapan, program, dan jadwal Pemilu.

“Dalam PKPU tersebut tertuang pada tanggal 14 Februari 2024, sebagai tanggal pemungutan suara Pemilu 2024, sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kita masih menunggu PKPU selanjutnya,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pendapatan kas daerah Pemprov Kalsel mulai menunjukkan ke arah yang positif. Buktinya, penerimaan retribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara keseluruhan merangkak naik diangka 10,19 persen atau Rp55 miliar lebih.

Plt Kabid Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Deddy Shandy, menuturkan, data yang di ekspos itu merupakan capaian dari awal Januari 2022 dengan target sebesar Rp542 miliar.

“Total keseluruhan BBNKB yang kami terima bulan kemarin sebesar Rp55 M atau sekitar 10,19 persen,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, di ruang kerjanya, Selasa (8/2) siang.

Ia menegaskan, penerimaan BBNKB memang diakui berangsur-angsur merangkak naik di Kalsel. Tentu, disebabkan ekonomi masyarakat mulai kembali pulih seiring melandainya penyebaran COVID-19.

“Alhamdulillah, realisasi BBNKB pada 2022 mengalami peningkatan dibandingkan awal Januari 2021 lalu hal itu tak lepas akibat dari dampak pandemi. Namun, tahun ini penerimaan sudah mulai membaik,” ungkapnya.

Senada disampaikan Plt Kepala UPPD Samsat Barabai, Ali Mukhraji. Menurutnya, awal Januari 2021 lalu hanya terealisasi sekitar Rp600 juta. Sedangkan, Januari 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mampu meraup pendapatan di sektor BBNKB sebesar Rp1 miliar lebih.

“Memang kalau dibandingkan dengan awal Januari tahun lalu sangat jauh berbeda dari 2022. Terlebih, perkembangan ekonomi masyarakat khususnya di HST, sudah mulai membaik. Yang mana, secara rinciannya tercatat penerimaan di UPPD Barabai sekitar 1.105.907.500 atau 6,81 persen,” paparnya.

Dalam kegiatan penerimaan di UPPD Samsat Barabai dari tahun 2021 ke 2022 diakui Ali, berbeda bahkan selisih angkanya pun cukup jauh.

“Kurang lebih Rp400 juta dan ada kenaikan secara signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni 2021,” tuturnya.

Dia menuturkan, UPPD Samsat Barabai mendapatkan target BBNKB sebesar Rp16 miliar lebih. Artinya, sisa kekurangan yang akan ditutupi masih dikisaran Rp15 miliar lebih dan berlaku hingga Desember 2022.

“Kami optimis mampu tercapai. Tentu, kami akan terus melakukan usaha-usaha lain agar terealisasi secara optimal,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ingin mengulang kejayaan masa lalu dalam ajang pesta demokrasi, baik itu pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah sepertinya menjadi target yang akan diwujudkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalsel di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

“Saya yakin di Kalsel ini banyak kader yang bisa jadi gubernur, bupati dan walikota. minimal mengembalikan dua kursi DPR RI,” kata Ketua Umum DPP PPP, Suharso Monoarfa di acara penutupan Workshop dan Bimtek Anggota DPRD Dari Fraksi PPP se-Kalsel, Minggu (6/2).

Karenanya, Suharso mendorong mulai sekarang seluruh kader bergerak dengan menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi pesta demokrasi 2024 yang sudah di depan mata.

“Bekerja dengan terukur dan perencanaan yang baik sejak awal. Saya akan dorong kader di Kalsel untuk melangkah maju di Pemilu 2024,” katanya.

Suharso menambahkan strategi dalam kampanye juga menjadi faktor yang penting dalam mendulang suara. Semua harus dapat saling menambahkan dalam perolehan suara, bukan malah sebaliknya.

“Insya Allah hasil tak akan pernah berkhianat pada ikhtiar yang dilakukan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, untuk saat ini sudah ada tiga kader PPP yang menjadi kepala daerah, yakni Walikota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin, Bupati Balangan Abdul Hadi, dan Plt Bupati HSU, Husairi Abdi.

“Ke depan, yakni pada Pilkada 2024 tentu kita ingin jumlahnya bisa meningkat. Bahkan kita ingin ada kader PPP yang menjadi gubernur,” ucapnya.

Syaifullah juga mengingatkan kepada para anggota Dewan Fraksi PPP agar rajin turun ke dapil masing-masing untuk meraih simpati dan kepercayaan dari masyarakat.

“Tidak perlu harus pada acara resmi. Misalkan ada acara keagamaan seperti haul dan lainnya. Pokoknya aktif. Kalau bisa membantu, maka dibantu,” ucap anggota DPR RI ini.

Syaifullah juga mengungkapkan melalui kegiatan yang dilaksanakan ini seluruh kader partai dapat melakukan pemetaan terhadap dapil. Ia pun memberikan contoh, misalkan pada dapil lima yang meliputi HSU, Balangan dan Tabalong PPP hanya dapat satu kursi maka kita bandingkan dengan parpol lain yang dapat dua kursi.

“Pemetaan seperti ini sudah kita lakukan. Diharapkan melalui kegiatan ini ke depan dapat meningkatkan perolehan kursi PPP,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PPP Kalsel Arupah Arif mengatakan acara ini merupakan kegiatan terbaik untuk seluruh kader. Hal ini sebagai momentum untuk melangkah lebih maju ditahun 2024. Menurutnya konsolidasi tersebut memberikan banyak arahan kepada setiap kader, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan.

“Workshop dan Bimtek tersebut juga sebagai ajang untuk lebih mempersatukan setiap kader PPP Kalsel,” tutupnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, usai pelantikan dan pengukuhan kepengurusan masa bakti 2020-2025, Minggu (6/2).

“Kalau partai sudah menetapkan, kita pasti akan ikut,” tegasnya.

Tak hanya bertekad memenangkan Pilpres, pihaknya menurut Sahbirin yang juga Gubernur Kalimantan Selatan itu juga menargetkan dapat memenangkan Pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk juga untuk tingkat DPR dan DPD RI. Hal itu menurutnya sudah disiapkan dan menjadi tugas para pengurus yang baru dikukuhkan.

“Harapan kita, (dengan pengurus yang baru dikukuhkan ini) Golkar dapat bekerja dengan lebih maksimal mencapai target yang sudah ditetapkan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian yang hadir dalam acara tersebut berharap program kerja yang sudah termuat dalam roadmap dapat segera dilaksanakan.

“Khususnya untuk penguatan konsolidasi dengan para kader terus berjalan, termasuk juga menyosialisasikan calon-calon yang akan diusung, khususnya calon Presiden,” katanya.

Hetifah juga mengingatkan para kader untuk berempati dengan kondisi yang dialami masyarakat di tengah pandemi seperti saat ini. Salah satunya dengan benar-benar turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan membantu mereka mencari solusi.

“Kader-kader partai yang memiliki posisi dan jabatan, hendaknya mengambil keputusan yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” imbaunya.

Dalam acara pengukuhan pengurus DPD Partai Golkar periode 2020-2025, diakui bahwa seharusnya digelar pada tahun 2021, sesuai dengan SK yang terbit tanggal 3 Maret 2021 lalu.

Namun karena peningkatan kasus Covid-19 yang cukup masif pada waktu tersebut, pengukuhan terpaksa ditunda dan baru terlaksana di tahun ini.

Total ada 85 pengurus yang dikukuhkan, terutama tiga pengurus inti, yakni Ketua, Sahbirin Noor; Sekretaris, Supian HK; dan Bendahara, Basuni. (NRH/RDM/RH)