Ingin Ulang Kejayaan Masa Lalu, PPP Kalsel Targetkan Kursi Kepala Daerah Pada Pemilu 2024

BANJARMASIN – Ingin mengulang kejayaan masa lalu dalam ajang pesta demokrasi, baik itu pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah sepertinya menjadi target yang akan diwujudkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalsel di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

“Saya yakin di Kalsel ini banyak kader yang bisa jadi gubernur, bupati dan walikota. minimal mengembalikan dua kursi DPR RI,” kata Ketua Umum DPP PPP, Suharso Monoarfa di acara penutupan Workshop dan Bimtek Anggota DPRD Dari Fraksi PPP se-Kalsel, Minggu (6/2).

Suasana Workshop dan Bimtek bagi Anggota DPRD Fraksi PPP se Kalsel

Karenanya, Suharso mendorong mulai sekarang seluruh kader bergerak dengan menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi pesta demokrasi 2024 yang sudah di depan mata.

“Bekerja dengan terukur dan perencanaan yang baik sejak awal. Saya akan dorong kader di Kalsel untuk melangkah maju di Pemilu 2024,” katanya.

Suharso menambahkan strategi dalam kampanye juga menjadi faktor yang penting dalam mendulang suara. Semua harus dapat saling menambahkan dalam perolehan suara, bukan malah sebaliknya.

“Insya Allah hasil tak akan pernah berkhianat pada ikhtiar yang dilakukan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, untuk saat ini sudah ada tiga kader PPP yang menjadi kepala daerah, yakni Walikota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin, Bupati Balangan Abdul Hadi, dan Plt Bupati HSU, Husairi Abdi.

“Ke depan, yakni pada Pilkada 2024 tentu kita ingin jumlahnya bisa meningkat. Bahkan kita ingin ada kader PPP yang menjadi gubernur,” ucapnya.

Syaifullah juga mengingatkan kepada para anggota Dewan Fraksi PPP agar rajin turun ke dapil masing-masing untuk meraih simpati dan kepercayaan dari masyarakat.

“Tidak perlu harus pada acara resmi. Misalkan ada acara keagamaan seperti haul dan lainnya. Pokoknya aktif. Kalau bisa membantu, maka dibantu,” ucap anggota DPR RI ini.

Syaifullah juga mengungkapkan melalui kegiatan yang dilaksanakan ini seluruh kader partai dapat melakukan pemetaan terhadap dapil. Ia pun memberikan contoh, misalkan pada dapil lima yang meliputi HSU, Balangan dan Tabalong PPP hanya dapat satu kursi maka kita bandingkan dengan parpol lain yang dapat dua kursi.

“Pemetaan seperti ini sudah kita lakukan. Diharapkan melalui kegiatan ini ke depan dapat meningkatkan perolehan kursi PPP,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PPP Kalsel Arupah Arif mengatakan acara ini merupakan kegiatan terbaik untuk seluruh kader. Hal ini sebagai momentum untuk melangkah lebih maju ditahun 2024. Menurutnya konsolidasi tersebut memberikan banyak arahan kepada setiap kader, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan.

“Workshop dan Bimtek tersebut juga sebagai ajang untuk lebih mempersatukan setiap kader PPP Kalsel,” tutupnya. (NRH/RDM/RH)

Golkar Kalsel Dukung Airlangga Menangkan Pilpres 2024

BANJARMASIN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, usai pelantikan dan pengukuhan kepengurusan masa bakti 2020-2025, Minggu (6/2).

Suasana Pelantikan dan Pengukuhan DPD Partai Golkar Kalsel Masa Bakti 2020-2025.

“Kalau partai sudah menetapkan, kita pasti akan ikut,” tegasnya.

Tak hanya bertekad memenangkan Pilpres, pihaknya menurut Sahbirin yang juga Gubernur Kalimantan Selatan itu juga menargetkan dapat memenangkan Pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk juga untuk tingkat DPR dan DPD RI. Hal itu menurutnya sudah disiapkan dan menjadi tugas para pengurus yang baru dikukuhkan.

“Harapan kita, (dengan pengurus yang baru dikukuhkan ini) Golkar dapat bekerja dengan lebih maksimal mencapai target yang sudah ditetapkan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian yang hadir dalam acara tersebut berharap program kerja yang sudah termuat dalam roadmap dapat segera dilaksanakan.

“Khususnya untuk penguatan konsolidasi dengan para kader terus berjalan, termasuk juga menyosialisasikan calon-calon yang akan diusung, khususnya calon Presiden,” katanya.

Hetifah juga mengingatkan para kader untuk berempati dengan kondisi yang dialami masyarakat di tengah pandemi seperti saat ini. Salah satunya dengan benar-benar turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan membantu mereka mencari solusi.

“Kader-kader partai yang memiliki posisi dan jabatan, hendaknya mengambil keputusan yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” imbaunya.

Dalam acara pengukuhan pengurus DPD Partai Golkar periode 2020-2025, diakui bahwa seharusnya digelar pada tahun 2021, sesuai dengan SK yang terbit tanggal 3 Maret 2021 lalu.

Namun karena peningkatan kasus Covid-19 yang cukup masif pada waktu tersebut, pengukuhan terpaksa ditunda dan baru terlaksana di tahun ini.

Total ada 85 pengurus yang dikukuhkan, terutama tiga pengurus inti, yakni Ketua, Sahbirin Noor; Sekretaris, Supian HK; dan Bendahara, Basuni. (NRH/RDM/RH)

PD PBB Martapura Akan Benahi Infrastruktur Pasar Batuah Secara Bertahap

BANJAR – Sejumlah infrastruktur di daerah kawasan Pasar Batuah, Martapura, Banjar, secara bertahap akan dibenahi. Langkah ini sebagai wujud agar penata kelolaannya tak lagi terkesan semrawut.

Dirut PD Pasar Bauntung Batuah (PBB) Kabupaten Banjar, Rusdiansyah, mengatakan, dengan adanya pembenahan ini, tentu, salah satu daya tariknya bagi pengunjung ke depan adalah reseprentativenya.

Dirut PD Pasar Bauntung Batuah (PBB), Rusdiansyah

“Kedepan, dalam hal ini kami akan melakukan upaya penata kelolaan terhadap infrastruktur di dalam pasar yang nantinya akan merubah wujud daripada pasar tradisional serta akan menjadi salah satu daya tarik untuk di kunjungi,” tuturnya kepada Abdi Persada FM, Senin (7/2) pagi.

Meski demikian, ia mengungkapkan, pembenahan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap itu, sementara bakal difokuskan di lokasi Pasar Batuah, Martapura.

“Baik di dalam sisi bangunan di depan Pasar Batuah dan sisi jalan dilakukan perbaikan serta drainase dan sebagainya,” bebernya.

Dia menjelaskan, pembenahan tata kelola di sekitarnya diakui sudah berjalan termasuk di depan teras dan di dalam lokasi Pasar Batuah.

“Mudah-mudahan penyelesaiannya berjalan tepat waktu atau mungkin sebelum berakhirnya masa kegiatan dapat selesai seluruhnya. Terpenting, penata kelolaan terhadap tempat-tempat berjualan khususnya di dalam pasar itu akan menjadi bagian perhatian kami,” tuturnya.

Bahkan, lanjut Rusdiansyah, langkah ini sebagai bentuk sinergi antara visi dan misi Bupati Banjar, Saidi Mansyur, dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Bauntung Batuah.

“Terpenting dalam hal ini adalah sinerginitas kami dengan pak Bupati Banjar untuk mewujudkan maju, mandiri serta agamis,” ungkapnya.

Dirinya menegaskan, selain berfokus menata infrastruktur pasar agar ke depan terlihat reseprentative. PD Pasar Bauntung Batuah juga mendukung dalam rangka peningkatan kas pendapatan daerah.

“Terkait perubahan bentuk badan hukum PD PBB tidak hanya ke arah infrastruktur saja. Tetapi, bagaimana upaya kami dalam mendukung meningkatkan pendapatan asli daerah merubah dari pada penata kelolaan terhadap retribusi dengan beralih ke sistem digitalisasi semoga bisa segera terwujud di tahun ini,” ucap Rusdiansyah.

Selain itu, dirinya menyampaikan, agar realisasi program yang akan diwujudkan ini tercapai, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Bauntung Batuah tinggal menunggu pengesahan badan hukum baru sebagai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang diteken bersama DPRD Kabupaten Banjar.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat pengesahan perubahan bentuk badan hukum baru PD Pasar Bauntung Batuah yang tadinya perusahaan daerah menjadi Perumda bisa disahkan legislatif,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

ASN Diskominfo Kalsel Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas

BANJARBARU – Sebagai wujud dukungan untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), seluruh ASN di Diskominfo Kalsel melaksanakan penandatangan pakta integritas.

Suasana kegiatan penandatanganan pakta integritas Diskominfo Kalsel

Dipimpin Kepala Diskominfo Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai, penandatanganan dilaksanakan secara simbolis kepada sejumlah pejabat dan staf di Ruang Rapat Diskominfo Kalsel, Senin (7/2).

“Ini merupakan komitmen seluruh SKPD di setiap tahun, dimana setiap pimpinan dengan bawahannya melakukan semacam keterikatan, kerjasama, koordinasi, dan apa saja yang harus dilaksanakan untuk dilakukan evaluasi di akhir tahun,” ungkapnya usai memimpin kegiatan.

Selain untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, tujuan pakta integritas sendiri dikatakannya, untuk menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran.

“Pakta integritas ini juga sebagai kerangka acuan untuk kita melakukan kegiatan yang ada di dokumen pelaksanaan anggaran kita,” pungkasnya.

Terdapat beberapa poin yang menjadi komitmen dari para ASN dalam pakta integritas yang telah ditandatangani ini, dua diantaranya yaitu berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, serta bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Pakta Integritas ini diharapkan mampu menjadi sarana pengingat para ASN untuk menjauhi sikap dan perilaku menyimpang dari aturan yang berlaku. (SYA/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Terima Kunjungan Wakil Ketua DPD RI

BANJARBARU – Sekdaprov Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar menerima Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPD RI, Senin (7/2), di Ruang Haji Maksid Setdaprov Kalsel Banjarbaru.

Kunjungan ini dalam rangka membahas potensi dan tantangan yang dihadapi daerah penyangga IKN Nusantara, khususnya Kalimantan Selatan.

Seperti diketahui, Kalsel merupakan jalur strategis transportasi.  Ini karena Kalsel berbatasan dengan dua proyek strategis nasional, yakni pembangunan IKN di Kalimantan Timur serta kawasan food estate di Kalimantan Tengah.

“Saat ini, jalur akses dari Kalimantan Tengah menuju Kalimantan Timur hanya bisa diakses dari Kalimantan Selatan, dengan berbagai potensi itu, maka pembangunan infrastruktur khususnya ruas jalan menjadi sangat penting,” ucap Roy Rizali Anwar.

Roy mengharapkan, pemerintah pusat bisa terus meningkatkan infrastruktur jalur pendukung IKN.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin mengatakan perlunya menyisir kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang akan diperjuangkan di tingkat nasional, salah satunya terkait ruas jalan.

“Rata-rata kelas jalan di Kalimantan hanya mampu menahan beban ganda delapan ton, sedangkan kendaraan yang lewat berkapasitas 20 ton, kita tidak bisa menyalahkan mobil yang lewat karena memang kebutuhan. Butuh disiapkan jalan yang kelasnya mampu dilewati kontainer dan sebagainya,” ucap Mahyudin

Mahyudin menambahkan, selama diskusi berlangsung dengan Kepala SKPD, banyak masukan yang diterima, termasuk penetapan daerah lumbung pangan atau food estate di Marabahan dan Kotabaru.

“Nanti akan kami sampaikan ke pemerintah agar daerah itu bisa segera menjadi food estate,” lanjut Mahyudin.

Dengan terpilihnya Kaltim sebagai IKN, Mahyudin berharap pembangunan wilayah timur Indonesia berlangsung lebih cepat dan merata. (BIROADPIM-MRF/RDM/RH)

Angkat Legenda Putri Suwangi Dalam Pementasan, Legislator Kalsel Apresiasi Mahasiswa Seni ULM

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yani Helmi mengapresiasi langkah mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang memperkenalkan kebudayaan Kalsel melalui pementasan Sendratasik Berkarya 11 yang berjudul Legenda Putri Suwangi di halaman belakang FKIP ULM, Sabtu (5/2) malam.

Sebagai Wakil Rakyat Dapil Kalsel 6 meliputi dirinya merasa bangga dan berterimakasih kepada semua pihak yang terlibat pada pementasan tersebut atas diangkatnya Legenda Putri Suwangi yang merupakan salah satu cerita rakyat dari Kotabaru.

Anggota DPRD Kalsel M Yani Helmi (tengah)

“Legenda Putri Suwangi memang harus diangkat dan diperkenalkan kepada masyarakat. Dengan pementasan tersebut masyarakat lebih mengenali terhadap sosok Putri Suwangi yang ada di Kotabaru. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengangkat budaya kita,” kata Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani.

Paman Yani mengungkapkan Legenda Putri Suwangi ini akan kembali dipentaskan di hadapan Gubernur Kalsel dan Event Nasional Festival Budaya Saijaan 2022 nanti. Ia berharap, pementasan Legenda Putri Suwangi ini akan menjadi pintu pembuka pementasan-pementasan lain, yang mengusung tema kearifan lokal dan menyuguhkan cerita-cerita rakyat asli Kalimantan Selatan.

“Kita tidak boleh kalah dari daerah lain. Kalau di Kabupaten Kotabaru ada legenda Jambangan, ada juga legenda gunung Sebatung dan Gunung Perak. Kemudian di daerah pesisir ada legenda Tanjung Serudung,” jelasnya.

Terkaitaspirasi mahasiswa ULM yang menginginkan gedung pementasan baru, Paman Yani berkomitmen untuk membantu memperjuangkan keinginan tersebut sesuai dengan kewenangannya.

“Kalau memang gayung bersambut, nanti kita siapkan di banggar,” ucapnya.

Pemukulan Gong oleh Rektor ULM Sutarto Hadi Membuka Pementasan Sendratasik Berkarya 11

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Gubernur Kalsel yang diwakili Kepala Disdikbud Kalsel M. Yusuf Effendy, Anggota DPRD Kalsel M. Yani Helmi beserta keluarga, Rektor ULM Sutarto Hadi, Dekan FKIP ULM beserta jajarannya dan penonton yang sebagian berasal dari kalangan mahasiswa. (NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Berlakukan Penyetaraan Jabatan Fungsional

BANJARBARU – Bertempat di halaman Kantor Setdaprov Kalsel, Pemerintah Provinsi kalsel menggelar apel gabungan awal bulan Februari pada Senin (7/2), saat menjadi Inspektur upacara Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menggajak Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Provinsi Kalsel untuk meningkatkan disiplin.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

Dalam sambutannya saat menjadi Pemimpin Apel, Gubernur Kalsel menyampaikan bahwa salah satu wujud disiplin kerja yakni rajin mengikuti apel pagi yang telah dijadwalkan, dan terus meningkatkan kebersamaan dalam bekerja untuk mewujudkan visi dan misi daerah, yakni Kalsel Maju Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan.

“Selain jajaran ASN, eselon II yakni para Kepala Dinas harus mencontohkan disiplin kerja kepada para staff nya,” ungkap Sahbirin Noor.

Sahbirin Noor melanjutkan, Pemerintah Provinsi Kalsel telah memberlakukan kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Pemprov Kalsel  menetapkan 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan penyetaraan jabatan lingkup Pemprov Kalsel. Penetapan tersebut menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri tentang penyederhanaan jabatan struktural.

“5 SKPD yang ditetapkan diantaranya, Inspektorat Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BPBD), dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

“Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan terkait 5 SKPD dalam hal  penyetaraan jabatan lingkup Pemprov Kalsel, SKPD tersebut diantaranya Inspektorat, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah,” tutup Sahbirin Noor. (MRF/RDM/RH)

Revisi Perda Disabilitas Bahas Hak Ketenagakerjaan

BANJARMASIN – Kalangan legislatif membahas hak ketenagakerjaan, bagi penyandang difabel.

Ketua Panitia Khusus Revisi Perda Perlindungan Hak-Hak Disabilitas DPRD Kota Banjarmasin Noor Latifah, kepada Abdi Persada FM, Senin (7/2) menjelaskan, dalam pembahasan revisi Perda nomor 9 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya mengatur hak ketenagakerjaan bagi difabel.

“Khusus BUMD, harus ada persentase jumlah minimal mereka ditampung sebagai tenaga kerja,” katanya

Disampaikan Noorlatifah, dalam kesepakatan sebelumnya minimal 2 persen, jumlah ketenagakerjaan ditampung di Badan Usaha Milik Daerah dan itu bersifat wajib. Menyesuaikan kompetensi dan kemampuan secara fisik, tidak boleh ditempatkan di luar kemampuannya.

“Kami bahas revisi perda ini, bukan hanya memperjuangkan, kesehatan, transportasi dan pendidikan, juga ketenagakerjaan,” jelasnya.

Lebih lanjut Lala (sapaan akrabnya) menambahkan, pembahasan revisi perda ini melibatkan hampir semua instansi di pemerintah kota, tidak hanya Dinas Sosial. Dengan demikian perlu waktu cukup panjang yaitu dibahas sejak akhir tahun 2021 lalu.

Selain itu kedepan, sebaiknya membuat Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, sesuai Undang-Undang PP Nomor 60 tahun 2020, tentang Unit Pelayanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, melalui perundangan itu, dapat diatur dalam Perwali pasal 35.

“Saat ini ada 138 pasal, bisa berkembang lagi, kita ingin hak-hak penyandang difabel terpenuhi,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Paman Yani Apresiasi Pelaksanaan Vaksinasi Anak di SDN Surgi Mufti 1

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yani Helmi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan vaksinasi anak di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Surgi Mufti 1.

Hal itu disampaikannya saat melakukan monitoring dan mendampingi sang anak untuk divaksin di SDN yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya di Kecamatan Banjarmasin Utara, pada Sabtu (5/2).

Anggota DPRD Kalsel M. Yani Helmi (tengah) didampingi Kabid Pembinaan SD Disdik Kota Banjarmasin Nuryadi (kiri) dan Kepala SDN Surgi Mufti 1 Nurkhozin (kanan)

“Ada hal yang menarik dalam pelaksanaan vaksinasi disini yaitu sebelum disuntik vaksin, para siswa menjalani pemeriksaan swab terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka,” kata Wakil Rakyat yang kerap disapa Paman Yani ini kepada wartawan.

Paman Yani menilai hal ini sangat bagus dan ia menyarankan kepada sekolah-sekolah yang lain agar bisa melakukan hal yang sama. Yakni, siswa dites swab dulu sebelum diberi vaksin.

“Ini sangat bagus, saya sarankan sekolah-sekolah lain untuk meniru hal ini, anak-anak dites antigen dulu, meskipun dilakukan secara acak, termasuk juga para guru,” jelasnya.

Lebih lanjut, Paman Yani menyatakan prihatin kasus COVID-19 trendnya cenderung meningkat belakangan ini. Apalagi informasi terakhir para pelajar juga tertular virus tersebut. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dibatasi untuk mencegah penyebarannya.

“Kami prihatin kasus COVID-19 trendnya cenderung meningkat. Oleh karena itu, saya juga akan mencoba berkomunikasi dengan Satgas COVID-19 Kalsel untuk menyarankan agar PTM tidak lagi dihadiri siswa 100 persen,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SD Disdik Kota Banjarmasin, Nuryadi mengungkapkan saat ini pihaknya juga telah mendapat laporan ada 21 siswa SMP dan 8 siswa SD di Banjarmasin yang terpapar COVID-19.

Pihaknya mengaku sudah mengeluarkan surat edaran yang mulai berlaku per Senin 7 Februari 2022, bahwa pembelajaran tatap muka hanya akan diikuti 50 persen siswa. Itupun akan kembali dievaluasi.

“Jadi di Banjarmasin untuk SMP ada 21 kasus. Untuk SD ada 6 kasus ditambah 2 kasus. Artinya untuk Banjarmasin, kita sudah membuat surat edaran sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2022 untuk melaksanakan PTM 50 persen. Apabila level meningkat maka akan kita ambil saran dari Pak Yani tadi,” jelasnya.

Sedangkan Kepala SDN Surgi Mufti 1, Nurkhozin mengungkapkan pihaknya sudah melaksanakan vaksinasi anak ini bersama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan Puskesmas setempat sejak dua minggu yang lalu.

“Namun karena vaksin yang tersedia pada saat itu tidak mencukupi sehingga hanya sebagian siswa yang divaksin. Sedangkan sisanya dilaksanakan pada Sabtu 5 Februari ini,” katanya.

Nurkhozin bersyukur hingga saat ini, belum ada siswa yang terpapar COVID-19. Menurutnya selama ini pihaknya selalu menekankan penerapan protokol kesehatan di sekolah.

Seorang siswa yang akan menjalani tes swab sebelum divaksin

“Kami tetap menjalankan prokes, ada guru di depan sekolah membawa thermogun untuk mengukur suhu tubuh, menyiapkan masker bagi siswa yang tidak membawanya serta mengingatkan untuk sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir,” pungkasnya.

Untuk diketahui, jumlah siswa SDN Surgi Mufti 1 sekitar 150 orang dari kelas 1-6 SD. (NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali Pada PON dan Peparnas Papua 2021

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar acara seremoni penyerahan penghargaan untuk atlet, pelatih, serta asisten pelatih berprestasi pada PON dan Peparnas Papua 2021.

Penyerahan penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, di Kiram Park, Senin (7/2).

Gubernur mengatakan, diserahkannya penghargaan ini, sebagai bentuk dukungan dan perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas prestasi yang diberikan atlet, pelatih, serta asisten pelatih.

Gubernur saat membaca sambutan

“Mereka telah membanggakan dan membawa nama harum Provinsi Kalimantan Selatan pada ajang bergengsi ditanah air tersebut,” ucap Sahbirin.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengajak, atlet agar terus berlatih serta meningkatkan prestasi mereka.

“Kami meminta kepada para atlet yang ada di provinsi ini, untuk dapat terus berlatih serta meningkatkan prestasinya,” ujar Paman Birin.

Menurut Gubernur, pemberian penghargaan kepada atlet, pelatih serta asisten pelatih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para atlet di provinsi ini, untuk meningkatkan prestasi mereka tersebut.

“Apa yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, hendaknya dapat bermanfaat dengan sebaik baiknya,” ucap Paman Birin.

Dikatakan Gubernur, dengan rajin berlatih maka prestasi akan mengikuti. Diharapkan, pada ajang ajang berikutnya atlet Kalimantan Selatan akan terus memberikan prestasi terbaik mereka.

Besaran penghargaan yang diberikan, untuk peraih medali emas sebesar Rp300 juta, peraih medali perak sebesar Rp200 juta, serta peraih medali perunggu sebesar Rp100 juta. (SRI/RDM/RH)

Exit mobile version