DPRD Banjarmasin Gelar RDP Terkait Taman Edukasi

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin, menggelar rapat dengar pendapat (RDP), terkait persoalan taman edukasi di depan pusat perbelanjaan terbesar di kota ini.

Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, Rabu (2/2) sore menjelaskan, rapat dengar dengar pendapat ini melibatkan lintas Komisi, yaitu Komisi II, dan Komisi III Dewan Banjarmasin, dengan menghadirkan beberapa SKPD. Terkait membahas pembangunan taman edukasi di depan pusat perbelanjaan terbesar di kota ini yang dinilai tidak menguntungkan Pemerintah kota.

“Pada bulan Mei 2021 lalu, SKPD terkait tidak hadir, sekarang kami gelar lagi RDP,” ucapnya.

Disampaikan Yamin, dalam pembangunan taman edukasi, dinilai ada kejanggalan untuk perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Karena status kepemilikan lahan eks Sekolah Dasar (SD) Simpang Ulin tercatat sebagai aset pemerintah.

“Kita hanya minta penjelasan dari Pemko, lahan yang difungsikan sebagai aset daerah, tetapi telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” jelas Yamin

Lebih lanjut Yamin menambahkan, saat ini keberadaan taman edukasi tidak hanya berupa taman. Namun juga ada kegiatan niaga berupa bangunan baliho. Dengan demikian kalau pemanfaatannya sebagai taman edukasi, maka haruslah sesuai peruntukannya.

“Hasil RDP ini, kami beri catatan ke Pemerintah kota yaitu, mengevaluasi kerjasama dengan pihak ketiga, agar pemanfaatan taman edukasi bisa menguntungkan,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)