Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Tahun 2023 Mendatang, Belum ke Level Pemda 

BANJARBARU – Banyak tenaga honorer lingkup Provinsi Kalsel maupun Kabupaten-Kota mengalami kecemasan akan nasibnya ditahun 2023 mendatang, hal ini dikarenakan adanya rencana penghapusan tenaga honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yang menggantinya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sering disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Selatan memberikan tanggapan terkait dengan wacana dihapusnya tenaga honorer di instansi pemerintah pada tahun 2023 mendatang.

Saat ditemui diruang kerjanya pada Rabu (26/1) sore, Kepala Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Provinsi Kalsel Sulkan mengatakan, penghapusan tenaga honorer yang dimaksud oleh KemenPAN-RB tersebut hanya berlaku di tingkat Kementerian atau Lembaga (K/L).

“Dari apa yang saya cermati (penghapusan tenaga honorer) hanya dilevel pusat (Kementerian dan Lembaga) dan belum berlaku di daerah” ucap Sulkan.

Sulkan menambahkan, untuk level pemerintah daerah, selama masih diperlukan dan kemampuan keuangan daerah masih bisa, maka perekrutan tenaga honorer masih bisa dilakukan.

“Dan untuk di daerah terkait dengan tenaga honorer ini sepanjang itu masih diperlukan kemudian keuangan daerah ada, saya pikir tidak masalah, namun juga harus disesuaikan dengan kepentingan dan kemampuan keuangan daerah” lanjut Sulkan.

Disampaikan Sulkan, saat ini BKD Provinsi Kalsel mampu membayar lebih dari 10.000 tenaga honorer dan tenaga kontrak, yang didanai melalui APBD Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Saat ini tenaga honorer yang tercatat di Pemerintahan Provinsi Kalsel sekitar 10.000 orang, itulah kemampuan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kalsel untuk tenaga honorer tahun ini,” tutup Sulkan. (MRF/RDM/RH)