22 Desa di Kalsel Masih Belum Tersentuh PLN

BANJARBARU – Pembangunan secara merata terus menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Termasuk pengaliran energi listrik hingga pelosok.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berharap, pengaliran listrik yang merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat harus terpenuhi sehingga partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam membangun daerahnya dapat terwujud.

“Semoga PLN terus berjaya dan dapat terus menerangi wilayah Kalsel khususnya daerah terpencil,” ujar Sahbirin Noor, Rabu (15/12).

Sementara itu, Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) unit induk wilayah Kalselteng, Tonni Bellamy menerangkan hingga saat ini rasio elektrifikasi atau perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga di wilayah Kalsel mempunyai angka 99,6 persen.

“Namun jika ditambahkan dengan non PLN atau swadaya masyarakat yakni listrik skala kecil, Kalsel sudah berada di angka 99,9 persen,” terangnya.

Lalu untuk rasio desa berlistrik hingga akhir 2021 ini lanjutnya, PLN Kalsel telah mengaliri listrik sebesar 98 persen. Yang mana sisanya akan diselesaikan pada 2022 hingga 2023 mendatang.

“Secara total masih ada 22 desa yang belum teraliri listrik PLN. Desa ini berada di Kabupaten HST, HSS dan Kotabaru,” tambahnya.

Beberapa alasan dipaparkan Tonni Bellamy terkait masih adanya pekerjaan rumah ini, yakni infrastruktur jalan di desa tersebut masih belum memadai untuk mengangkut material.

“Hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik, selama kerjasama pemerintah setempat juga berjalan dengan baik. Namun biasanya akan dipercepat pembangunan infrastruktur,” paparnya. (ASC/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Gelar Pembukaan Training Center MTQ Tahap Pertama

BANJARBARU – Dalam rangka mempersiapkan pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional tahun 2022 mendatang, Pemerintah Provinsi Kalsel mempersiapkan sematang mungkin menjelang pelaksanaan MTQ Nasional ini, salah satu persiapan Pemprov Kalsel, yakni menggelar pembukaan training center MTQ tahap pertama yang dilaksanakan di Asrama Haji Banjarbaru, Rabu Sore (15/12).

Pembukaan training center MTQ Nasional 2022

Membacakan sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Plt Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Adi Santoso menyampaikan, pihaknya mengucapkan selamat kepada 130 putra-putri terbaik di Kalsel, yang terpilih untuk mengikuti training center MTQ tahap pertama ini, dan menjadi khafilah Kalsel tahun 2022 mendatang.

“Semoga training center ini, khafilah semakin siap untuk mengikuti dan memberikan yang terbaik pada pelaksanaan MTQ Nasional tahun 2022 mendatang, dengan persiaapan maksimal, Insya Allah khafilah akan memberikan prestasi yang dapat mengharumkan nama Banua,” ungkap Adi Santoso.

Masih melanjutkan sambutan Sahbirin Noor, Adi Santoso menyampaikan, pelaksanaan MTQ Nasional tahun 2022 mendatang akan terasa istimewa karena akan kembali digelar dibanua Kalsel.

“Lebih dari 50 tahun MTQ Nasional tidak digelar dibanua kita, sehingga para Khafilah haris berkerja keras untuk menjadi juara umum pada pelaksanaan MTQ 2022,” lanjut Adi.

Ditambahkannya, momen bersejarah ini hendak nya dimanfaatkan secara maksimal, untuk meraih prestasi terbaik, para putra – putri terbaik banua akan dipersiapkan dengan berbagai kegiatan termasuk training center untuk mencapai harapan tersebut.

“Saya ingin training center dapat djadikan bahan evaluasi persiapan khafilah, mereka yang beradaptasi mampu meningkatkan performa akan dipilih dan  dipersiapkan,” tutup Adi Santoso. (MRF/RDM/RH)

Pemkab Banjar Gelar Sosialisasi Migrasi Aman Perlindungan Pekerja Migran

BANJAR – Sosialisasi Migrasi Aman Perlindungan Pekerja Migran dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar di Aula Barakat Kantor Setda Banjar, Rabu (15/12). Sosialisasi ini bertujuan sebagai wadah komunikasi dalam tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran dalam rangka pelaksanaan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran yang lebih baik lagi di Kabupaten Banjar di masa yang akan datang.

Saat membuka sosialisasi, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Banjar Ikhwansyah menyampaikan, dengan digelarnya sosialisasi migrasi aman perlindungan pekerja migran ini, maka diharapkan dapat membangun keselarasan dan kesefahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.

“Sosialisasi ini sebagai wadah komunikasi dalam tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran Indonesia. Merupakan sebuah momentum untuk dapat saling berkomunikasi, berkoordinasi, dalam rangka pelaksanaan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran Indonesia yang lebih baik lagi di Kabupaten Banjar di masa yang akan datang,” ucap Ikhwansyah.

Ikhwansyah menambahkan, sosialisasi ini sangatlah penting, mengingat bahwa sektor ketenagakerjaan dan kegiatan terkait hajat hidup orang banyak sesuai UUD 1945 pasal 27 ayat 2, yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

“Sosialisasi ini sendiri dapat memberikan masukan-masukan kepada peserta yang umumnya dari desa-desa di Kabupaten Banjar, agar materi yang disampaikan disebarluaskan di daerahnya masing-masing, terutama calon Pekerja Migran Indonesia tidak lagi berniat untuk bekerja di luar negeri secara non-prosedural,” tutup Ikhwansyah. (HUMASBANJAR-MRF/RDM/RH)

Mitigasi Banjir, DPRD Banjarmasin : Perlu Dibangun Posko Pengungsian

BANJARMASIN – Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, di ruang kerjanya, Rabu (15/12) mengatakan, saat ini Pemerintah kota, sudah saatnya harus menyiapkan penanganan kemungkinan terjadi bencana banjir, yaitu membangun posko pengungsian.

“Wilayah kita ini dalam satu tahun dua kali terdampak banjir, pertama pertengahan Januari yang berlangsung hampir 3 pekan, dan kedua dalam satu pekan ini air pasang rob,” katanya.

Matnor menjelaskan, daerah yang dikenal sebagai rawan banjir hingga merendam pemukiman, harus didata menjadi titik-titik rawan banjir, sehingga perlu dibangun posko untuk pengungsian bencana. Bangunannya tidak perlu secara permanen, namun menjadi alternatif representatif, untuk bisa dijadikan tempat pengungsian.

“Posko itu harus menjadi tempat aman bagi korban bencana, baik anak-anak, wanita dan lansia untuk berlindung,” pintanya

Lebih lanjut dirinya mengharapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin juga harus menyiapkan perlengkapan penanganan banjir khususnya ketersediaan perahu karet.

“Kita dapat laporannya cuma dua dimiliki, pihaknya akan menyetujui dianggaran untuk penambahan perahu karet,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Pemulihan Ekonomi Jadi Prioritas Penggunaan Dana Desa

BANJARBARU – Pemulihan ekonomi masih menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa pada 2022 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Zulkifli menyampaikan, pemulihan ekonomi ini masih seperti tahun sebelumnya yakni melalui bantuan langsung tunai (BLT) yang diambil dari desa sebesar Rp300.000 per KK yang akan disalurkan setiap bulannya.

“Ini akan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dari sisi ekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan kepada masyarakat melalui dana desa juga bisa melalui padat karya tunai. Seperti proyek pembangunan yang biasanya diserahkan kepada pihak ketiga, maka dikerjakan oleh masyarakat dengan tujuan masyarakat desa mendapatkan tambahan penghasilan.

“Jadi dari total anggaran, 50 persen diperuntukkan untuk upah. Jangan tanya kualitas, yang penting masyarakat terlibat meski sebagai buruh kasar,” terangnya.

Selain pemulihan ekonomi lanjutnya, anggaran dana desa juga harus mendukung program prioritas nasional seperti penurunan dan pencegahan stunting di Banua sesuai dengan kewenangan desa.

“Selanjutnya juga ada mitigasi bencana yang masuk dalam bagian sub sektor prioritas nasional. Semua ini bertujuan untuk pencapaian SDGs desa,” jelasnya.

Adapun SDGs desa mempunyai 18 kriteria, yakni Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. (ASC/RDM/RH)

Jelang Akhir Tahun 2021, Polda Kalsel Gelar Rakor Pengamanan Nataru

BANJARMASIN – Dalam rangka persiapan Pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang bertempat di Rupatama Polda Kalsel, Rabu (15/12).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto didampingi Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar dan Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah, dihadiri Danlanal Banjarmasin, Kabinda Kalsel, Kepala BNNP Kalsel, Kepala Dinkes Provinsi Kalsel, Ketua MUI Kalsel, Ketua FKUB Provinsi Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, dan para Kapolres/Ta Jajaran via zoom meeting.

Rapat Koordinasi Lintas Sektoral tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sinergitas TNI/Polri, Pemerintah Daerah dan masyarakat serta langkah-langkah kongkret instansi terkait dalam rangka menghadapi Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 ditengah masih merebaknya Pandemi COVID-19 di Kalimantan Selatan.

“Rapat Koordinasi ini merupakan hal yang penting walaupun di wilayah Kalimantan Selatan ini aman aman saja tetapi kita harus selalu waspada dalam keadaan yang aman dan tidak menganggap hal yang sepele, tentunya aparat keamanan pengamanan harus bersinergi dengan penyelenggara kegiatan tersebut,” ungkap Kapolda Kalsel.

Malam Tahun Baru merupakan salah satu kegiatan yang dapat mengundang kerumunan masyarakat dengan mendatangi objek wisata salah satunya, oleh sebab itu, Polda Kalsel melaksanakan koordinasi dalam pengamanan Natal dan malam Tahun Baru sehingga dapat menghindari hal hal yang menyebabkan penyebaran COVID-19 di wilayah Kalimantan Selatan.

“Tidak ada larangan bagi masyarakat, akan tetapi diingatkan agar tetap memerhatikan protokol kesehatan, karena kita melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan,” ujar Kapolda.

Lebih lanjut disampaikan oleh Kapolda Kalsel, pihaknya akan membatasi kegiatan masyarakat mulai tanggal 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022.

“Untuk itu kami mengharapkan juga kepada seluruh stakerholder terkait dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan ini sehingga dapat terwujudnya situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kalimantan Selatan,” tutupnya. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

Banjir Rob, DLH Kalsel Siap Kawal Penanaman Mangrove

BANJARBARU – Beberapa waktu belakangan, banjir akibat air laut pasang (rob) melanda kawasan pesisir Kalimantan Selatan. Rob bahkan mulai merendam sejumlah kawasan permukiman di bantaran sungai hingga mencapai ketinggian 30-50 cm.

Meskipun kawasan pesisir pantai secara garis merupakan tanggung jawab dari Dinas Kelautan dan Perikanan, namun Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana mengungkapkan, pihaknya juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjaga lingkungan di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup prov Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana

“Kita akan melakulan penanaman di kawasan mangrove yang memang menjadi kewenangan kami,” ucapnya.

Hanifah mengungkapkan, meski tidak termasuk dalam anggaran di tahun mendatang, upaya penanaman mangrove tetap akan dilaksanakan guna menjaga lingkungan wilayah pesisir.

“Kami akan giat penanaman dengan Dinas Kehutanan karena kami juga memiliki target untuk percepatan penanaman mangrove,” ungkapnya.

Dalam penanaman mangrove ini sendiri sangat banyak pihak yang dilibatkan seperti Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kelompok Petani Hutan, UPT KLHK-BPDAS HL dan BKSDA, bersama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami akan tetap membersamai kegiatan itu, dengan aksi aksi yang akan kami lakukan,” terangnya.

Lebih lanjut Hanifah menyebut, banjir rob merupakan isu global yang mempunyai banyak faktor penyebab, salah satunya minimnha penanaman mangrove di kawasan pesisir pantai.

“Tentunya dengan menanam, kita dapat mengurangi isu tersebut,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/RH)

Ketua DPRD Kalsel : Tahun 2022 Lebih Baik Dari Sebelumnya

BANJARMASIN – Kondisi tahun 2022 diharapkan menjadi lebih baik dari 2021, baik di tingkat nasional maupun Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Khusus di Kalsel perlu peningkatan kebersamaan dan kolaborasi antar pihak terkait atau pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, kepada wartawan, Selasa (14/12).

Selain itu, lanjut Supian HK, juga bagaimana cara meningkatkan kepedulian serta partisipasi semua komponen masyarakat luas agar keadaan tahun 2022 lebih baik.

Ia mencontohkan, masalah bencana banjir belakangan yang melanda hampir diseluruh wilayah Kalsel yang punya 13 kabupaten/kota dan menimbulkan dampak cukup parah pada beberapa tempat.

“Karena masalah hujan bisa mengakibatkan bencana banjir kita tidak bisa menahan. Karena, itu hukum alam dan kehendak Tuhan,” katanya.

Begitu pula, tambah wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong, dari Fraksi Golkar ini, banjir rob (pasang besar/kenaikan air laut yang cukup tinggi) juga merupakan hukum alam yang tidak bisa dipungkiri atas Kemahakuasaan Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Namun kesemua itu, mungkin bisa diantipasi dan dikendalikan secara dini sehingga dampak buruk bisa diminimalisir.

Sebagai contoh Supian HK menambahkan, faktor kanal guna percepatan air hujan terbuang segera ke laut juga sangat penting seperti yang ada di Danau Pangang, HSU sehingga belakangan ini air tak lama menggenangi seperti terjadi sebelumnya pada tahun 2004.

Sesuai pengalamanya ke negeri Belanda, lanjut Supian HK, negeri kincir angin itu membuat DAM air sehingga pasang air laut yang dalam tidak sampai merendam Amsterdam (Ibu Kota Negara Belanda).

Untuk itu dia menyakini jika Kalsel juga bisa untuk mengendalikan banjir ataupun rob asalkan ada komitmen yang kuat dari semua pihak.

Sebab jika tanpa berbuat seperti di kota Banjarmasin kemungkinan beberapa tahun ke depan bisa tenggelam saat berbarengannya banjir dan rob.

“Karena itu, sungai-sungai (termasuk anak-anak sungainya) harus kita fungsikan lagi lebih maksimal, bukan sebaliknya,” pintanya.

Hal lain, kepatuhan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Rumah Panggung yan sudah dibuat, harus ditaati, salahsatunya agar tidak mengurangi daerah resapan-resapan air, guna upaya pencegahan dan meminimalkan bencana banjir. (NRH/RDM/RH)

CSR Bersama, UPZ Bank Kalsel Serahkan Bantuan Banjir Aluh-Aluh

BANJARMASIN – Naiknya permukaan laut atau air laut ke daratan, yang
disebabkan air laut pasang disertai curah hujan yang tinggi beberapa hari ini, membuat beberapa
daerah di Kalimantan Selatan kembali terendam banjir. Salah satu daerah yang terdampak cukup
parah yaitu Desa Bunipah di Kecamatan Aluh – Aluh, Kabupaten Banjar.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar per 8 Desember 2021, terdapat 513 rumah, 1.700 jiwa dan 8 fasilitas umum (sekolah dan perangkat desa) terdampak.
Atas hal tersebut, Bank Kalsel melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memberikan bantuan berupa paket bahan makanan, sebagai bentuk kepedulian di bidang sosial dan kemanusiaan. Total paket bantuan yang diserahkan sebanyak 560 paket dengan rincian, yaitu 310 paket berasal dari dana CSR dan 250 paket berasal dari dana UPZ.

Untuk pendistribusian bantuan tersebut kepada warga terdampak, Bank Kalsel menggandeng Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalsel agar bantuan dapat diserahkan secara tepat dan cepat.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama Bank Kalsel Hanawijaya, didampingi Direktur Operasional Ahmad Fatrya Putra kepada Irhamsyah Safari selaku Ketua Baznas Provinsi Kalsel.

Penyerahan disaksikan Gurdanu Syukur dan Ahmad Rafi’ie selaku wakil ketua Baznas Kalsel beserta Head of Business Group dan Kepala Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel, Fachrudin dan Suriadi di Lantai 3 Bank Kalsel Kantor Pusat, Selasa (14/12).

Hanawijaya menyampaikan rasa prihatin atas musibah banjir yang merendam Desa Bunipah dan
sekitarnya.

“Bank Kalsel turut prihatin atas musibah banjir yang menimpa warga Desa Bunipah dan sekitarnya.
Semoga bantuan ini dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan pangan warga yang
terdampak. Semoga air dapat segera surut sehingga aktivitas warga kembali normal,” ucap Hana.

Hanawijaya menambahkan, bahwa bantuan ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial
perusahaan dan penyaluran dana zakat dari pegawai.

“Bantuan ini juga berasal dari dana CSR sebagai bentuk bakti kita kepada masyarakat, sedangkan
bantuan UPZ Bank Kalsel ini berasal dari pemotongan zakat, infaq maupun sedekah dari gaji pegawai Bank Kalsel untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan,” imbuh
Hana.

Sebagai informasi, Bank Kalsel melalui UPZnya sendiri telah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalsel untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial, keagamaan serta
kemanusiaan di Kalimantan Selatan. Bagi yang ingin turut serta membantu saudara – saudara kita yang membutuhkan dapat menyalurkan donasi melalui nomor rekening Bank Kalsel Syariah :
901.03.05.00777.7 atas nama UPZ Bank Kalsel. (Adv-RIW/RDM/MTB)

Pemko Banjarbaru Kembali Hiasi Kota Dengan Reklame Baru

BANJARBARU – Kota Banjarbaru kinu kembali di hiasi oleh ikon yang berdiri tegak disepanjang persimpangan jalan A Yani, setidaknya ada lima ikon berupa tugu reklame yang dibangun oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarbaru.

Kasi Penataan, Pengawasan Bangunan dan Reklame Disperkim Kota Banjarbaru, Adi Irsyadi mengatakan, selain menjadi ikon baru, tugu reklame ini dibangun akibat banyaknya reklame di pinggiran jalan yang tidak teratur dan tidak mengantongi izin, sehingga membuat tatanan kota terlihat kumuh.

“Pembangunan ini dengan maksud untuk menata reklame yang tak beraturan yang jelas itu tak berizin, lalu dengan dana yang ada kami anggarkan dan disetujui disitulah kami memulai konsep penataan reklame di Banjarbaru,” ucapnya.

Sedikitnya saat ini sudah ada sekitar 7-8 nama dari Instansi Pemerintahan, UMKM, tempat Wisata, hingga Sekolah yang ada di kota ini, terpampang dalam kelima tugu reklame tersebut.

“Karena baru selesai, kami akan usahakan ke Walikota agar paling tidak bisa bebas pajak karena kalau dihitung pajaknya tidak seberapa pertahunnya,” ungkapnya.

Meski demikian Adi menambahkan, bagi yang ingin memanfaatkan reklame ini, akan di evaluasi terlebih dahulu terkait perijinan usaha dan potensi kelanjutan usahanya.

“Kita lihat juga usahanya apakah berkelanjutan, kita tidak ingin ketika namanya sudah terpasang tokonya tutup, kita tidak menginginkan hal seperti ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, tugu reklame yang dibangun ditanah Pemko Banjarbaru ini, memakan dana sebesar Rp 180 juta. Dimana lima buah tugu tersebut dibangun di sekitar jalan RO Ulin, jalan Palam, jalan Pengeran Hidayatullah, jalan Mawar dan jalan STM Pinus. (TR21-01/RDM/MTB)

Exit mobile version