Bulan: November 2021

BANJARMASIN – Majalah Economic Review memberikan penghargaan kepada Bank Kalsel melalui ajang Indonesia Finance Award – IV – 2021 (IFA-IV-2021). Pada ajang tersebut Bank Kalsel berhasil memperoleh predikat Excellent pada kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan aset Rp10 triliun – Rp25 triliun, pada Jumat (19/11).

Ajang tersebut diselenggarakan oleh Majalah Economic Review bekerjasama dengan Indonesia Asia Institute, Ideku Group dan Indonesia Leaders dengan didukung dewan juri independen dan profesional dari Perbanas Institute dan IPMI International Business secara daring.

Penghargaan ini diperoleh Bank Kalsel atas kinerja keuangan perusahaan dari laporan keuangan tahunan per Desember 2020, yang telah diaudit dan dipublikasikan melalui laporan tahunan 2020 di website perusahaan maupun data publik lainnya.

Dengan diikuti oleh kurang lebih 200 peserta perwakilan dari berbagai institusi keuangan, ajang tersebut mengambil tema “Financial Resilience In Economic Turbulance – Embracing Opportunities In Recovery Era”.

Tidak hanya BPD, para perwakilan peserta juga berasal dari institusi pemerintah, perusahaan Tbk, Badan Usaha Milik Negara, multifinance, perusahaan asuransi dan institusi keuangan lainnya.

Di waktu terpisah, I G.K. Prasetya selaku Plt. Direktur Utama Bank Kalsel berharap, penghargaan ini memacu seluruh insan Bank Kalsel untuk semakin berprestasi lagi khususnya dalam layanan kepada nasabah.

“Kami ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Majalah Economic Review dan Indonesia – Asia Institute beserta seluruh dewan juri atas award yang diberikan. Kami akui penghargaan ini tidak lepas dari dukungan seluruh pemegang saham dan nasabah setia Bank Kalsel. Kami harap penghargaan ini dapat memacu seluruh insan Bank Kalsel untuk menorehkan kinerja sehingga membuat prestasi Bank Kalsel semakin baik lagi di tengah transformasi digital yang kami lakukan untuk nasabah setia,” pungkas Prasetya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan akan melakukan pelelangan terhadap 240 kubik kayu berbagai jenis pada akhir tahun ini.

Ratusan kubik kayu ini merupakan hasil temuan yang diduga berasal dari illegal logging namun ditinggal pemiliknya selama 2021 ini.

Kepala Bidang PKSDAE pada Dinas Kehutanan Kalsel, Pantja Satata mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan dan sudah mengirimkan surat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Banjarmasin sebagai pelaksana lelang.

“Sebelumnya sudah kami laksanakan, namun karena adanya kesalahan teknis, sehingga lelang batal dan diulang kembali,” ujar Pantja, Jum’at (19/11).

Pantja berujar, semakin lama proses ini, maka dikhawatirkan akan terjadi penurunan terhadap kualitas kayu, sehingga pihaknya berharap lelang dapat selesai paling lama dalam dua minggu ini.

“Semakin cepat, maka semakin baik,” ungkapnya.

Terkait peserta lelang sendiri, Pantja belum dapat memastikan, mengingat lelang akan berlangsung secara online. Namun sebagai upaya memperlancar proses ini, maka pihaknya juga telah melakukan jemput bola terhadap calon peserta lelang.

“Kami juga sudah mencoba merangkul perusahaan yang punya izin industri untuk mengikuti lelang ini,” terangnya.

Adapun sebagian syarat mengikuti lelang, peserta wajib punya NPWP. Kemudian mendaftarkan diri di Aplikasi Lelang Indonesia.

“Nanti di aplikasi itu peserta diminta mengisi identitas, nomor rekening dan lain-lain,” tuturnya.

Yang memverifikasi peserta lelang hingga menentukan pemenang ujarnya, sepenuhnya dilakukan KPKNL. Sebab, Dinas Kehutanan Kalsel menurutnya hanya mengajukan lelang.

Dia mengungkapkan, kayu ilegal pertama kali mereka temukan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sengayam, Kotabaru pada awal tahun.

“Saat itu, petugas patroli menemukan 200 meter kubik kayu ulin tak bertuan. Diduga hasil dari penebangan liar,” ungkapnya.

Kemudian, kasus kedua kata Pantja, kayu ilegal jenis rimba campuran mereka temukan di KPH Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut sebanyak 100 meter kubik.

“Ini kayunya kami temukan di sungai. Kami harus menggunakan alat berat untuk menariknya,” ujarnya.

Setelah itu, pada April 2021 petugas kembali berhasil menemukan kayu ilegal lagi sebayak 9,25 meter kubik di KPH Kusan, Tanah Bumbu.

“Lalu pada bulan yang sama Tim Polisi Kehutanan KPH Kayu Tangi juga menemukan tumpukan kayu bulat jenis rimba campuran di Wilayah Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar sebanyak 7,45 kubik,” terangnya.

Kemudian pada awal Mei tim Polisi Kehutanan KPH Cantung dan Sengayam lagi-lagi menemukan kayu ilegal tidak bertuan.

“Di Cantung ada satu truk kayu jenis rimba campuran, kalau di Sengayam satu pikap ulin,” ujarnya.

Kemudian, pada Agustus tadi Dishut Kalsel mengamankan kayu sebanyak 10 truk di tiga lokasi. Pantja Satata mengatakan, dari 10 truk kayu tersebut, enam truk di antaranya ditemukan di Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu (6/8) lalu.

“Tiga truk lainnya ditemukan di Kabupaten Banjar sehari sebelumnya. Lalu satu truk lagi baru ditemukan di kawasan Tahura Sultan Adam, Minggu (7/8) tadi,” katanya.

Dia menuturkan, penebangan liar memang sulit diberantas. Sebab, hampir semua KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) hutannya berpotensi untuk ditebang secara liar.

“Paling banyak yang ditebang jenis rimba campuran. Karena kayu ini masih banyak. Kalau ulin dan meranti sudah jarang,” tuturnya.

Meski begitu, dibeberkan Pantja, pihaknya selalu berusaha mengamankan kawasan hutan agar penebangan liar bisa ditekan. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Hampir satu bulan ini harga minyak goreng di pasaran mengalami kenaikan, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, akan segera menggelar pasar murah.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, kepada Abdi Persada FM diruang kerjanya pada Jumat (19/11) saat ini harga minyak goreng baik curah dan kemasan bervariasi di masing-masing tiga belas Kabupaten dan Kota. Dari data sementara minyak goreng curah Rp 17.000per liter, minyak goreng kemasan bantalan Rp 19.000per liter dan minyak goreng kemasan Rp 20.000per liter.

“Tingginya harga minyak ini disebabkan, terjadi kenaikan harga bahan baku minyak mentah sawit atau CPO di pasar internasional,” katanya

Birhasani menjelaskan, untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi, dalam
siaran pers resmi Kementrian Perdagangan RI, Bulog, Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten dan Kota, serta pelaku usaha distributor. Rencananya akan menggelar pasar murah, yang dijadwalkan pekan ketiiga bulan November, menjelang natal dan tahun baru.

“Kami berharap pasar murah nanti berjalan lancar, tentu dengan disiplin prokes, dan utamanya akan dijual minyak goreng,” jelasnya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, selain pasar murah, Pemerintah Pusat juga menggelar operasi pasar, bekerjasama dengan produsen perusahaan minyak di seluruh Indonesia, dengan cara dilakukan penjualan melalui ritel modern yang sudah bersifat nasional, untuk harganya Rp14.000 perliter kemasan sederhana.

“Silahkan warga memanfaatkan membeli diritel modern, terkait di beberapa Kabupaten, yang belum memiliki ritel modern, hal itu sudah dibahas dalam rapat koordinasi, sehingga sangatlah tepat digelar pasmur, dalam membantu warga khususnya di pedesaan,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Semakin meningginya curah hujan akhir-akhir ini membuat sejumlah daerah di Kalimantan Selatan mengalami banjir. Namun hingga kini Pemerintah Provinsi Kalsel belum menetapkan status siaga bencana banjir.

Disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalsel, Abriansyah Alam mengatakan, penetapan status siaga bencana saat ini masih dalam tahap kajian.

“Kajian dilakukan agar kebijakan nantinya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan,” katanya.

Alasan lainnya sebut Alam, karena status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Banua masih belum berakhir.

“Kalau siaga karhutla sudah diakhiri, baru nanti masuk siaga banjir,” ungkapnya.

Terkait kondisi banjir di Kalsel saat ini, Abriansyah menyampaikan, sudah ada tiga kabupaten yang diterjang banjir. Yakni, Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Balangan.

“Yang lumayan parah di HST,” ucapnya.

Untuk menangani banjir, dia menyampaikan, BPBD Kalsel telah mengirim tim reaksi cepat untuk melakukan kajian cepat ke lokasi banjir.

“Di lokasi tim bertugas menghitung berapa yang terdampak, kerugian dan apa saja yang diperlukan,” ucapnya.

Tambahnya, apabila daerah meminta bantuan maka BPBD Kalsel akan langsung memberikannya.

“Misal perlu dapur umum, pemprov siap untuk membantu untuk pengungsi,” ungkapnya.

Selain itu, dia menyebut, Pemprov Kalsel juga siap membantu melakukan evakuasi apabila diperlukan.

“Tim di Kalsel siap untuk berangkat ke lokasi kapan saja. Tapi sampai sekarang belum ada permintaan, sehingga kami memantau dulu,” sebutnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Di era digital telepon pintar sekarang ini, membuka ruang segenap.penjuru informasi komunikasi. Alhasil, ponsel pintar ini tidak hanya dimiliki oleh orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak.

Saat anak-anak memegang gawai , sebagai orang tua kita perlu memberikan pengawasan ekstra. Dibalik kecanggihannya, telepon pintar rupanya membawa efek yang bisa mempengaruhi pola pikir  anak.

Hal itu dituturkan Raudatul Jannah Sahbirin Noor usai dikukuhkan menjadi Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti 2021- 2024, Jumat (19/11).

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Turut menyaksikan pengukuhan Bunda PAUD Kalsel Ketua DPRD Kalsel serta Kepala BP-PAUD  dan Dikmas Kalsel serta undangan terkait.

Kegiatan dirangkai dengan pelantikan Bunda PAUD Kabupaten Kota, antara lain Bunda PAUD Tanah Bumbu, Kabupaten Banjar, Bunda PAUD Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan kota Banjarbaru.

Raudatul Jannah, menyampaikan, jabatan Bunda PAUD tersebut memang melekat pada seorang istri kepala daerah.

“Tapi ini bukan formalitas saja, kita niatkan sebagai dedikasi untuk mengembangkan pendidikan PAUD berkualitas di daerah masing-masing,” tuturnya.

Ketua PKK Kalsel dua periode ini mengatakan, secara umum Bunda PAUD bertugas membentuk Pokja yang berkoordinasi dengan dinas terkait dan pemangku kepentingan.

Bunda PAUD  bersama Pokja akan melakukan pembinaan dan pengawasan, yang tujuannya adalah meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan PAUD.

Diketahui, masa Pendidikan Anak Usia Dini, terhitung sejak usia 0-6 tahun, merupakan masa  emas bagi pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak.

Di sisi lain, Raudatul Jannah mengungkapkan, penggunaan telepon pjntar yang marak di kalangan anak-anak, menjadi tantangan bagi orang tua.

“Era ini menuntut kita ekstra hati-hati. Arahan orang tua, guru, bahkan lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan agar anak-anak tidak terjerumus penyalahgunaan teknologi,” ujarnya.

Lulusan magister Ilmu Kesehatan Masyarakat ini mengungkapkan keprihatinannya.

“Berbagai kajian membuktikan, anak yang sering bermain smartphone cenderung mengalami penurunan kecerdasan, bahkan pada tingkat tertentu jadi kecanduan,” bebernya.

Kondisi tersebut menjadi atensi Bunda PAUD Kalsel. Ia berpesan, agar Bunda PAUD  mampu memberikan edukasi kepada orang tua dan pendidik.

“Arahkan anak-anak kita agar dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Tumbuhkan generasi penerus bangsa yang terhormat,” pesan Bunda Paud Kalsel.

Sementara itu, Sahbirin Noor mengapresiasi kerja Bunda PAUD  yang menurutnya luar biasa.

“Masa depan anak tergantung bagaimana kita mendidiknya saat ini. Di tahun 2050 kelak, kita berharap anak-anak sekarang sudah tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan berguna bagi nusa dan bangsa,” harapnya.

Acara diakhiri dengan penyerahan bantuan alat peraga edukatif dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pendaftaran Calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Selatan, berakhir pada Kamis Malam (18/11).

Sekretaris Tim Penjaringan Pendaftaran Calon Ketua KONI Kalimantan Selatan Ahmad Yunani mengatakan, untuk pendaftaran calon ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan resmi ditutup.

“Pendaftaran Bakal Calon Ketua KONI Kalsel telah ditutup,” ucapnya.

Dan, untuk pendaftar di hari terakhir tersebut Bambang Heri Purnama melakukan penyerahan pendaftaran pada Kamis Sore, serta Sutarto pada Kamis Malam.

Menurut Ahmad Yunani, setelah pihaknya menerima berkas pendaftaran calon ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas berkas dari pendaftar.

“Setelah menerima berkas pendaftaran, kami melakukan verifikasi,” ujarnya.

Pemeriksaan berkas tersebut, lanjutnya, berdasarkan kelengkapan dan dukungan yang didapat dari pendaftar bakal calon Ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Bambang Heri Purnama kembali mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua KONI Provinsi Kalsel ini.

Enly Hadiyanor selaku penerima mandat penyerahan berkas pendaftaran dari Bambang Heri Purnama mengatakan, ia menyerahkan berkas pendaftaran di hari terakhir dari Bambang Heri Purnama.

Bambang merupakan satu dari 2 (dua) pendaftar yang telah menyerahkan berkas ke panitia.

“Kami berterimakasih berkas diterima langsung oleh Tim Penjaringan Pendaftaran Calon Ketua KONI Kalsel,” ucapnya.

Menurut Enly, pada pendaftaran sebagai calon Ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama mendapatkan dukungan dari 13 KONI kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, serta 34 Cabang Olahraga.

“Untuk dukungan Pak Bambang Heri Purnama mendapatkan dukungan dari 2 KONI Kota serta 11 KONI di Kabupaten,” ungkapnya.

Sedangkan, tambahnya, untuk dukungan dari Cabang Olahraga sampai saat ini, masih berproses.

Seperti diketahui, sejak dibuka pada 18 Oktober – ditutup pada 18 November kemarin, ada dua pendaftar yang telah memasukkan berkasnya ke panitia. Yaitu Bambang Heri Purnama dan Sutarto. (SRI/RDM/RH)

SUMATERA SELATAN – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel mengunjungi BPSDMD Sumsel, di Kota Palembang, untuk melakukan studi tiru dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD).

Kunjungan ini juga disambut langsung oleh Kepala BPSDMD Sumsel, Tarbiyah yang diwakili Sekretaris BPSDMD Sumsel, Hamdi Darmawan. Kegiatan tersebut diadakan, Kamis (18/11) siang, di ruang rapat BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Muhammad Nispuani dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya atas kesediaan waktu yang diberikan oleh BPSDMD Sumsel. Sehingga, terlaksananya pertemuan itu bersama jajaran pemda setempat.

“Dengan adanya pertemuan ini, semoga kami dapat mengadopsi dan mengaplikasikan langkah-langkah yang diterapkan oleh BPSDMD Sumsel sebagai BLUD,” ucapnya.

Terlebih, ia mengharapkan, pertemuan ini tidak hanya sebagai rekan kerjasama dalam memberikan bimbingan pengalaman. Tetapi, Nispuani menginginkan tali silaturahmi tetap terjalin erat.

“Kami sebagai tamu yang mengunjungi BPSDMD Provinsi Sumsel mengucapkan terima kasih banyak atas kesediannya mau menerima BPSMDMD Kalsel untuk belajar dan melakukan studi tiru di instansi ini, sekali lagi terima kasih,” ungkap Kepala BPSDMD Kalsel, Nispuani.

Sementara itu, Sekretaris BPSDMD Provinsi Sumsel, Hamdi Darmawan mengatakan, sangat senang dengan kedatangan Pemerintah Provinsi Kalsel untuk melakukan studi tiru dan sekaligus mengkaji lebih dalam tentang penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dijalankan pihaknya hingga sekarang.

“Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan oleh BPSDMD Provinsi Kalsel melalui hasil presentase yang sudah kami perlihatkan tadi,” paparnya.

Sekedar diketahui, dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) salah satu keuntungan yang didapatkan adalah sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dapat digunakan di tahun berikutnya.

Bahkan, PAD yang dihasilkan langsung masuk ke dalam rekening kas tersendiri dan seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh pengelola BLUD. (BPSDMD-RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Kamis (18/11).

Paman Birin menyampaikan dukungannya atas pelaksanaan program Reforma Agraria.

“Rakor ini kiranya sebagai forum untuk membangun sinergi pencapaian program-program Reforma Agraria  di Kalsel,” katanya.

Menurut Paman Birin, penyelenggaraan reforma agraria merupakan strategi nasional dalam memberdayakan dan menyejahterakan rakyat.

Oleh sebab itu, sejak awal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya berperan aktif dan mendorong keberhasilan program ini. Salah satunya melalui pembentukan tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Selatan.

Reforma Agraria ditujukan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Disamping itu juga memberdayakan masyarakat melalui akses Reforma Agraria serta menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan.

Sebelumnya, Kakanwil BPN Kalsel Alen Saputra mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah mengeluarkan 60 ribu hak atas tanah Reforma Agraria.

“Kalau lahan yang diserahkan kepada masyarakat untuk Reforma Agraria tahun ini saja sudah hampir 60 ribu hektar didominasi kawasan hutan,” katanya.

Menurutnya, lahan itu diberikan kepada masyarakat yang sudah menduduki kawasan terlebih dahulu bukan sebaliknya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Suasana penuh khidmat mewarnai pengukuhan Pengurus Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2021-2026, di Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Kamis (18/11).

Raudatul Jannah Sahbirin Noor selaku penasihat, saat mengukuhkan pengurus menyampaikan optimisme akan kemajuan BKOW ke depan  sebagai jembatan koordinasi antar seluruh organisasi wanita yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dikatakan, optimisme ini dilatari berbagai latar organisasi dan banyaknya jumlah pengurus dalam organisasi. Dan BKOW siap bersinergi bersama  pemerintah mengatasi permasalahan sosial strategis daerah.

Istri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor ini secara khusus menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Hj Fathul Jannah Muhidin, selaku Ketua BKOW, dan seluruh pengurus yang dikukuhkan.

“Banyak sekali ternyata pengurus BKOW. Ini adalah suatu potensi yang besar, kekuatan yang besar apabila pian-pian (kita semua) bersatu, berkomitmen dan bergerak bersama, Insya Allah BKOW akan semakin maju,” harapnya.

Raudatul Jannah juga berpesan agar keberadaan dan partisipasi BKOW dalam membantu pemerintah dan pembangunan masyarakat, dan wanita pada khususnya dapat berkelanjutan dan tidak bersifat sementara.

Terutama dalam  mendampingi dan membantu pemerintah dalam menangani isu-isu strategis seperti wajib belajar 12 tahun, pernikahan usia dini dan juga isu stunting yang sebenarnya saling berhubungan.

Karena menurutnya, apabila anak mendapat pendidikan yang semestinya, lebih mungkin bagi mereka untuk tidak memutuskan menikah di usia dini.

“Anak yang selesai menempuh wajib belajar 12 tahun, pasti berpikiran terus ingin sekolah dan mengaplikasikan apa yang dia dapatkan di sekolah. Sehingga dia ingin bekerja, berkarir dan tidak buru-buru ingin menikah”, jelasnya.

Raudatul Jannah juga menyampaikan, anak yang menikah usia dini, mungkin belum mengerti bagaimana cara mendidik atau mengasuh anaknya. Sehingga meskipun anaknya tumbuh, tetapi kurang terperhatikan  kualitasnya.

Raudatul Jannah meminta seluruh anggota BKOW dan hadiri yang berhadir agar aktif mengedukasi dengan cara persuasif, tanpa menggurui dan menjustifikasi terkait hal ini.

“Tolong diberi pandangan dan sharing, tanpa menggurui dan menjustifikasi. Gunakan bahasa yang betul-betul hati-hati dan santun. Jangan menggunakan kalimat dan penyampaian yang tidak  pas, yang malah dapat menimbulkan sifat apatis”, pesannya.

Di akhir sambutannya, dirinya berharap agar keberadaan BKOW dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat di Kalsel.

“Mudah-mudahan dengan keberadaan BKOW, akan mampu menghadirkan organisasi kewanitaan yang kuat, tangguh secara kelembagaan serta produktif dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan yang betul-betul memberikan manfaat terhadap masyarakat banua kita di Kalimantan Selatan,” harapnya.

Selaras dengan Raudatul Jannah, Ketua BKOW Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin mengajak seluruh anggota dan pengurus BKOW untuk maju dan andil bagian untuk Kalsel.

“Saya mengajak kepada seluruh anggota dan pengurus BKOW Kalsel, mari kita majukan BKOW sebagai organisasi wanita terpercaya dan andil bagian dalam mewujudkan wanita-wanita Kalsel maju dan berdaya saing,” ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya juga menyampaikan bahwa keberadaan BKOW sangat strategis untuk membantu pemerintah dalam menangani berbagai isu di Kalsel.

“Saat ini kesenjangan masih ditemukan di berbagai sektor. Masih banyak anak-anak kita yang belum bisa mendapatkan pendidikan. Lalu tingginya pernikahan usia anak di beberapa daerah di Kalsel dan juga angka stunting. Isu isu ini tidak akan selesai kalau bukan kita sendiri yang turun,” ucapnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)