Keterlambatan Upah, Kesehatan dan Gaji Menjadi Pengaduan Layanan di BPKD Wilayah II

BANJARBARU – Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II Kalimantan Selatan mencatat sepanjang September – Oktober 2021 aduan yang sering diterima pihaknya adalah keterlambatan pembayaran upah dan gaji tidak sesuai aturan hingga permasalahan jaminan kesehatan.

Diakui Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II Kalsel Tamrin, tak hanya dua bulan terakhir ini menjadi catatan pihak petugas pengawas tetapi masalah tersebut sebelumnya juga sudah terjadi pada 2019 lalu.

“Ada juga kelebihan jam kerja namun tidak mendapat upah, setelah itu, tidak adanya aturan perusahaan untuk memberikan jaminan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (4/11) siang.

Selanjutnya laporan lain yang juga sering menjadi aduan para pegawai atau karyawan perusahaan yang menjadi wilayah tanggung jawab Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II Kalimantan Selatan antara lain slip gaji tidak dibagikan hingga perjanjian kerja yang tidak sesuai.

“Itulah yang menjadi tuntutan mereka agar memberikan pembinaan kepada perusahaan agar dapat memberikan hak-hak pegawainya dengan harapan dapat dipenuhi,” jelasnya lagi.

Terkait tindaklanjut aduan, ia menuturkan akan difasilitasi oleh pihaknya untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan aturan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.

“Yang jelas, kami akan membuat kesepakatan antara perusahaan dan tenaga kerjanya agar yang hak mereka tidak dirugikan dengan menerjunkan para petugas pengawas ketenagakerjaan,” tuturnya.

Tamrin juga mengungkapkan, lingkup tanggung jawab wilayah II Kalsel diketahui meliputi, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin dan Tanah Laut dengan menugaskan 10 pengawas ketenagakerjaan yang tersebar di daerah tersebut.

“Rata-rata yang mengadukan hal ini kebanyakan dari karyawan yang bekerja di Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru,” pungkasnya. (RHS/RDM/HDR)