BANJARMASIN – Dengan adanya layanan vaksin pfizer di kota Banjarmasin, membuat warga kota ini antusias untuk mendapatkan vaksin asal Amerika Serikat tersebut.
Warga bervaksin pfizer
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi mengatakan, untuk vaksinasi COVID-19 pfizer saat ini di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, telah membuka layanan agar warga mendapatkan vaksin pfizer tersebut.
“Saat ini vaksin pfizer selain diberikan di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, kami juga telah menyalurkan kepada puskesmas puskesmas yang ada di kota ini,” ungkap Machli.
Pada layanan vaksinasi di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin ini meliputi, vaksin tahap 1 untuk vaksin pfizer, sedangkan vaksin tahap 2 untuk vaksin sinovac.
“Bagi warga yang ingin mendapatkan layanan vaksin tersebut, bisa mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin serta puskesmas,” ucapnya.
Sementara itu salah satu warga Iwan Kurniawan mengatakan, ia memang memilih untuk bervaksin di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
“Kami memang sengaja memilih bervaksin di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, untuk mendapatkan vaksin pfizer,” ucapnya.
Iwan mengatakan, begitu mengetahui, di Kota Banjarmasin telah ada layanan vaksin pfizer, maka ia langsung mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, untuk mendapatkan layanan vaksin asal Amerika Serikat tersebut.
Menurut Iwan, mendapatkan layanan vaksin di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin cukup mudah, hanya membawa e-KTP.
Oleh karena itu, lanjutnya, warga Bumi Mas Raya ini mengajak warga lainnya untuk mau bervaksin, bersama sama mencegah paparan Covid-19 dan meningkatkan angka capaian vaksinasi di Kota Banjarmasin.
“Untuk warga Kota Banjarmasin yang belum bervaksin, ayo bervaksin, vaksin itu aman,” ucap Iwan. (SRI/RDM/RH)
BANJAR – Bertempat di halaman kantor DPRD Kabupaten Banjar, terlihat ratusan warga memadati kantor rakyat tersebut untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. penyebaran wabah COVID-19 sudah menjadi fenomena yang menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang di tanah air, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, walaupun jumlah pasien yang terinfeksi sudah mulai ada penurunan, namun tidak menutup kemungkinan virus tersebut masih ada dilingkungan masyarakat.
Melihat kondisi saat ini, perlu dilaksanakan kesadaran kita semua dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat, guna menangkal dan menghentikan laju penularan Virus Corona yang menjadi musuh bersama.
Untuk menanggapi hal tersebut, kali ini Pangkalan TNI AL (Lanal) Banjarmasin bersinergi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banjar, dan Pemerintah Kabupaten Banjar menyelenggarakan Operasi Serbuan Vaksinasi (Servak) COVID-19 kepada masyarakat maritim (Pesisir) dan masyarakat Kota serta para pelajar bertempat di kantor DPRD Banjar, Kamis (14/10).
Servak dosis pertama dan ke-2 ini menggunakan Vaksin jenis Astra Zeneca untuk usia 18 tahun keatas, dan Vaksin jenis Sinovac yang diperuntukkan bagi yang berusia 13 tahun.
Sebanyak 39 tenaga kesehatan gabungan sekaligus sebagai Tim Vaksinator terlibat dalam kegiatan Servak ini yaitu dari Balai Pengobatan (BP) Lanal Banjarmasin, Dinkes Kota Banjarmasin dan Dinkes Kab. Banjar.
Saat meninjau vaksinasi, Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Herbiyantoko Hanla mengatakan, kegiatan Operasi Serbuan Vaksinasi Maritim secara massal ini selaras dengan perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono, yaitu TNI AL beserta jajarannya agar berperan aktif dalam mendukung dan mensukseskan program pemerintah dalam rangka percepatan dan penanganan penyebaran Wabah COVID-19 secara totalitas dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki.
“Sinergitas dan aksi kerja nyata ini untuk menciptakan Herd Immunity (Kekebalan Kelompok) dilapisan masyarakat, supaya tetap terlindungi dari serangan Virus, sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali dengan normal menuju tatanan kehidupan yang baru dan sehat,” ucap Herbiyantoko.
Herbiyantoko menambahkan, ia berterimakasih kepada Pemkab Banjar dan Kadin Banjar dikarenakan telah membantu dalam menyediakan tempat serta mendukung atas diadakannya Operasi Serbuan Vaksinasi (Servak) COVID-19 di Daerah Kabupaten Banjar.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada Bupati Banjar serta Ketua Kadin Banjar yang telah membantu kami dalam memerangi pandemi covid-19, dengan vaksinasi maka masyarakat tidak perlu takut tertular virus corona,” tutup Herbiyantoko.
Sementara itu, Bupati Banjar Saidi Mansyur dan Ketua Kadin Kab. Banjar juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Lanal Banjarmasin atas Sinergitas yang baik ini, semoga Serbuan Vaksinasi Maritim ini bermanfaat bagi masyarakat Banjar dan sekitarnya supaya secepatnya bisa memutus mata rantai penyebaran Wabah COVID-19 dan mengembalikan putaran ekonomi bisa segera pulih seperti sedia kala.
“Kerja sama ini tidak berhenti sampai disini saja, kedepan akan tetap kita laksanakan secara berkelanjutan,” ungkap Bupati Kabupaten Banjar.
Dilanjutkan Saidi Mansyur, Masyarakat Banjar masih sedikit yang melaksanakan vaksinasi, hal ini dikarenakan kurangnya dosis vaksinasi di Daerah ini, sehingga kami menyambut baik adanya Servak COVID-19 dari Lanal Banjarmasin.
“Pendistribusian vaksinasi COVID-19 di seluruh indonesia masih belum teratur, hal ini dikarenakan untuk Banjar, sangat banyak masyarakat yang belum divaksinasi akibat kurangnya dosis vaksinasi untuk daerah ini. Bahkan, masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi covid-19, hanya sebesar 20 persen saja. Kami mengharapkan terdapat berbagai bantuan untuk pengadaan vaksinasi covid-19 di daerah ini, sehingga peningkatan ekonomi masyarakat pun, dapat tercapai,” tutup Saidi Mansyur.
Untuk diketahui, Servak kali ini menyiapkan 1000 dosis untuk peserta Vaksinasi, sejauh ini Lanal Banjarmasin sudah berhasil menyelenggarakan Servak yang ke- 47 dan mencapai 16.580 orang (Vial),
dengan hasil yang sighnifikan ini menunjukkan bentuk keseriusannya dalam memutus mata rantai Pandemi COVID-19. (MRF/RDM/RH)
HULU SUNGAI TENGAH – Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Firmansyah melihat langsung hasil TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-12 Kodim 1002/HST, di Desa Rantau Keminting, Kecamatan Labuan Amas Utara, Hulu Sungai Tengah (HST), pada Kamis (14/10).
Danrem menyusuri jalan sepanjang 1.725 meter menaiki motor trail. Selanjutnya, Ia melihat hasil perbaikan rumah tidak layak huni di lokasi tersebut. Kegiatan berlanjut dengan memantau hasil rehabilitasi total musala Noor Iman yang telah rampung.
Dari pengamatannya, ada beberapa saran yang disampaikan khususnya kepada pemerintah daerah. Danrem mengajak Pemkab HST dan TNI berkolaborasi untuk menindak lanjuti perbaikan jalan yang sudah dikerjakan.
“Misalnya perbaikan jalan ini nantinya masuk program prioritas. Jadi bisa ditingkatkan lagi kualitas jalannya,” ujarnya saat menghadiri penutupan TMMD.
Dengan adanya peningkatan mutu jalan, warga setempat akan merasa lebih nyaman, kemudian jalan tidak gampang rusak dan bergelombang seperti dulu.
“Saya mohon warga juga turut menjaga hasil perbaikan jalan ini,” pungkasnya.
Dansatgas TMMD Kodim 1002/HST, Letkol Inf Muh Ishak mengatakan, sasaran TMMD tahun ini yakni fisik dan non fisik. Sasaran fisik seperti peningkatan mutu jalan sepanjang 1.725 meter, perbaikan dua jembatan, perbaikan rumah dan rehabilitasi musala Noor Iman.
Untuk non fisik banyak diisi penyuluhan, bagi-bagi sembako, dan vaksinasi.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota satgas TMMD yang bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi tinggi demi suksesnya program ini,” ucapnya.
Hasil TMMD ini tujuannya memberikan kemudahan kepada warga, khususnya petani setempat.
“Hasilnya sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yaitu berkebun dan membawa hasil panen, bahkan para pencari ikan dengan mudah melewati jalan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat,” pungkasnya. (PENREM101/ANTASARI-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan rapat kerja bersama mitra kerja mengenai penggunaan lahan eks tambang dalam pengembangan hewan ternak, di DPRD Kalsel, Rabu (13/10).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo selaku pimpinan rapat menyampaikan, rapat kali ini adalah tindak lanjut dari surat DPKH Kabupaten Tanah Laut yang ditujukan ke DPRD Kalsel, mengenai pinjam pakai lahan eks tambang PT. Arutmin Indonesia untuk dijadikan padang pengembalaan ternak.
“Lahan tidur apabila dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, maka lahan tersebut akan terjaga. Untuk itu kita akan terus dorong pemerintah untuk pemanfaatan lahan tersebut,” kata Imam.
Namun sesuai tugas dan fungsi DPRD, lanjut Imam, pihaknya hanya bisa mendorong untuk pemanfaatan lahan ini, akan tetapi untuk keputusan dan pelaksanaannya tetap diserahkan sepenuhnya ke pemerintah.
Sementara itu, Kepala Disbunak Kalsel Suparmi menjelaskan, program ini sangat baik untuk percepatan swasembada pangan di Kalsel sekaligus untuk mendukung ketahanan pangan menuju Kalsel sebagai gerbang ibukota negara Republik Indonesia.
“Kami diminta oleh Gubernur untuk memanfaatkan semua sumber daya yang ada, untuk bisa mengembangkan komoditi yang saat ini Kalsel masih kekurangan, yaitu komoditi daging merah,” ucapnya.
Terkait permintaan pemanfaatan lahan eks tambang tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kalsel Fatimatuzzahra menjelaskan, lahan yang diusulkan tersebut bukan eks lahan reklamasi, karena posisi sekarang PT. Arutmin baru melakukan reklamasi dilahan tersebut, sehingga untuk saat ini sesuai aturan belum bisa dimanfaatkan terlebih dahulu.
“Untuk persyaratan pemanfaatan lahan eks reklamasi dari Kementrian Kehutanan adalah, tanaman yang ditanam harus berusia lima tahun,” ungkap Kadishut Kalsel.
Sedangkan Kepala Kantor Perwakilan PT. Arutmin Indonesia Banjarbaru, Darko Putra membenarkan lahan yang diminta untuk dimanfaatkan saat ini masih dalam tahap reklamasi dimana penanamannya sejak tahun 2017.
“Karena itu kami belum mengajukan penilaian reklamasi ke Kementrian, mengingat dari sisi persyaratannya kami belum memenuhi dari usia tanam,” jelasnya.
Meskipun demikian, lanjut Darko, pihaknya mendukung program pemerintah daerah tersebut, tentu hal itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Diketahui, rapat ini menghadirkan Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Banjarbaru, Dinas Kehutanan Kalsel, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Tanah Laut serta PT. Arutmin Indonesia. (NRH/RDM/RH)
Salam Literasi! Halo Sobat Milenial ✋🏻 . Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) meluncurkan program Literasi Digital Nasional dengan tema “Gerakan Nasional Literasi Digital 2021” . Yuk! Ikuti webinar Literasi Digital bersama Kominfo RI dengan Topik-topik asik dan narasumber yang seru pastinya. Untuk besok, topik pembahasannya: Didik Anak dengan Literasi Digital di Era Pandemi . 🗣️ KEYNOTE SPEECH Drs. H. Anang Syakhfiani, M.Si – Bupati Tabalong
🗣️ NARASUMBER: . 1. Awiek Hadi Widodo ■ Trainer & Motivator Bisnis . 2. Dr. H. M. Dimyati Huda, M.Ag ■ Kaprodi Ilmu Komunikasi Atmajaya . 3. Genta Pramadhona ■ Ketua HIPMI Tabalong . 📝 SAVE THE DATE 📅 Sabtu, 16 Oktober 2021 ⏰ 10.00 WITA / 09.00 WIB – Selesai 📱 Via Zoom Meeting . Fasilitas yang didapatkan : 📄 E-Sertifikat 💸 E – money untuk 10 Peserta Terpilih 🤝 Relasi baru 💡 Ilmu bermanfaat . LINK_ PENDAFTARAN https://s.id/litdigTBL1610
BANJARBARU – Rumah warga Kalsel yang mengalami rusak berat akibat terjangan banjir beberapa waktu lalu akan menerima bantuan rehabilitasi layak huni. Namun, jatah yang disediakan secara keseluruhan hanya sekitar 136 unit dan dianggarkan melalui APBD tahun 2022.
Terlebih, program rehabilitasi Rumah Layak Huni (RTLH) khusus menangani pengentasan kawasan kumuh tak lagi menjadi kewenangan bidang Perumahan. Sesuai perubahan nomenklatur baru dari Kementerian Dalam Negeri RI. Tupoksi itu pun seluruhnya dialihkan di bidang Pengembangan Permukiman Disperkim Kalimantan Selatan.
“Untuk program rehabilitasi sudah dibagi. Sesuai dengan adanya aturan baru itu, maka, bidang perumahan kewenangannya sekarang adalah hanya khusus membantu RTLH korban bencana alam dan relokasi sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan,” ungkap Kabid Perumahan Disperkim Kalsel, Bayu Syawaluddin di ruang kerjanya, Rabu (13/10) siang.
Salah satu tupoksi yang masih fokus dijalankan pihak Disperkim Kalsel yakni membantu melakukan rehabilitasi Rumah Layak Huni (RTLH) yang berada di sejumlah wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
“Barabai salah satunya dan itu merupakan tupoksi dan kewenangan dari Pemprov Kalsel. Selanjutnya, Insha Allah, tahun 2022 kami anggarkan lagi untuk penanganan korban bencana daerah tersebut,” ungkapnya.
Akan tetapi penganggaran yang dialokasikan itu tidak hanya untuk satu Kabupaten di Hulu Sungai Tengah (HST) saja, beberapa daerah lain pun diakuinya juga akan mendapatkan bantuan sama persis dari Pemprov Kalsel melalui APBD.
“Tidak hanya satu wilayah saja, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala dan Balangan juga akan diberikan bantuan ini,” bebernya.
Terkait keterbatasan anggaran, dia menyampaikan, program tersebut akan dikerjakan secara bertahap.
“Namun, kami membantu itu juga menyesuaikan dengan data yang ada dan total bantuan untuk RTLH secara keseluruhan di kabupaten/kota diberikan kouta sekitar 136 unit,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARBARU – Disabilitas mental merupakan keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Seseorang disebut memiliki disabilitas mental jika masalah tersebut telah menjadi rintangan atau hambatan untuk melakukan fungsi sosial dalam pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan kegiatan sehari-hari.
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru Muhdi kepada Abdi Persada FM pada Rabu (13/10) menyebutkan ada tiga faktor penyebab terjadinya disabilitas mental diantaranya faktor genetik, faktor alam, serta faktor sosial.
Faktor genetik dijelaskan Muhdi biasanya diakibatkan oleh keturunan. Namun setelah berkembangnya ilmu pengobatan di masa sekarang sudah sangat jarang ditemukan penyandang disabilitas mental yang diakibatkan oleh faktor genetik. Sedangkan faktor alam terjadi akibat kecelakaan atau bahkan akibat terkena penyakit malaria.
“Penyakit malaria dapat menyebabkan demam yang sangat tinggi hingga dapat menyebabkan kerusakan saraf otak, sehingga beresiko terjadinya disabilitas mental,” jelas Muhdi.
Selain dua faktor tersebut, Muhdi mengatakan faktor sosial merupakan faktor yang paling sering terjadi kepada anak usia remaja yang salah pergaulan.
“Penyalahgunaan obat obatan yang cenderung marak bekakangan ini sehingga efek samping penyalahgunaan tersebut juga dapat menyebabkan gangguan pada otak,” jelas Muhdi lagi.
Mudi menambahkan di BRSPDM Budi Luhur Banjarbaru terdapat beberapa terapi penanganan untuk penyandang disabilitas mental yaitu pertama terapi fisik seperti menjaga kebersihan serta olahraga, kedua terapi sosial dimana terapi ini dilakukan agar penyandang disabilitas mental dapat mengendalikan emosi serta berinteraksi dengan sesama, ketiga terapi spiritual dengan mengajarkan serta menerapkan ilmu keagamaan, dan yang terakhir terapi vokasional yaitu terapi yang memberikan keterampilan untuk penyandang disabilitas mental sehingga bisa berdaya guna, mandiri, dan produktif.
“Misalnya keterampilan tata rias, perkebunan, perikanan, kerajinan tangan serta yang bersifat rekreatif seperti musik dan vokal” tutup Muhdi. (TR21-01/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan legislatif mendukung gerakan vaksinasi 5.000 dalam satu hari. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Tugiatno kepada wartawan baru baru tadi mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan, terkait gerakan 5.000 sehari vaksinasi COVID-19, apalagi ditetapkannya sudah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat level tiga, sehingga diharapkan akan tercapai nantinya (PPKM) level dua atau level satu.
“Kami minta gerakan itu tidak hanya slogan, namun kerja nyata lebih utama,” ucapnya.
Tugiatno mengatakan, saat ini untuk umum capaian vaksinasinya sudah melebihi sasaran dari target 50 persen, dirinya berharap akan semakin gencar dilakukan khususnya lanjut usia, karena masih belum 30 persen. Karena program vaksinasi ini sebagai upaya membentuk kekebalan imun tubuh, dan tentunya tetap disiplim protokol kesehatan 3 M.
“Bulan kesehatan nasional nantinya, akan diperingati pada 12 November 2021, kita ingin capaian vaksinasi akan terpenuhi 90 persen,” pintanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, memang untuk kendala selama ini masih adanya sebagian oknum warga termakan isu hoax, dengan berbagai macam pemikiran bahwa akibat vaksin membuat mudah terserang sakit, bahkan kematian. Dengan demikian tugas dinas kesehatan sebagai pelayanan kesehatan, harus terus gencar memberikan edukasi ke semua lapisan masyarakat, melalui datang langsung, dari rumah ke rumah.
“Penjelasan secara intens perlu dilakukan terutama ke wilayah pinggir kota, dan sasaran utama para lansia, dalam artian tidak harus menunggu mereka ke puskesmas, untuk divaksin” pungkasnya. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Menurunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah di Kalimantan Selatan, membuat Dinas Kehutanan Kalsel mengambil kebijakan untuk membuka destinasi wisata Mandiangin di Tahura Sultan Adam, Kabupaten Banjar, mulai Rabu (13/10).
Plt Kepala Dishut Kalsel, Fatimatuzzahra menyebut, alasan dibukanya Tahura Sultan Adam ini, atas dasar level PPKM yang sudah menurun hingga level 2.
“Kita juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan (Gubernur Kalsel Sahbirin Noor),” ujar pejabat yang akrab disapa Aya, Selasa (12/10).
Alasan lain ungkap Aya, melihat masifnya vaksinasi yang digagas oleh Gubernur melalui vaksin bergerak.
“Dengan begitu, hampir semua masyarakat di Kalsel akan mendapatkan vaksin,” ungkapnya.
Dibukanya wisata Mandiangin ini, membuat kerinduan masyarakat untuk bisa menikmati keindahan alam di Mandiangin, seperti air terjun, pemandangan perbukitan dan lain-lain dipastikan akan terobati.
Namun, untuk objek wisata lain yang juga berada di kawasan Tahura Sultan Adam, masih belum dibuka untuk masyarakat umum.
“Bukit Batu di Sungai Luar misalnya, masih menunggu pemasangan akses internet guna melayani pendaftaran secara online untuk membatasi jumlah pengunjung,” katanya
Untuk wisata Mandiangin, dia mengungkapkan, pendaftaran masuk lokasi itu hanya bisa dilakukan secara daring atau booking online melalui situs https://tiket.tahurasultanadam.id.
“Namun setiap Senin ditutup untuk pelaksanaan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh, guna pencegahan penyebaran COVID-19,” ungkapnya
Selain diliburkan sehari dalam sepekan, dia menyebut, waktu kunjungan ke Mandiangin juga dibatasi. Yakni, dari pukul 08.00 Wita hingga 17.00 Wita dengan pembatasan jumlah pengunjung hanya 50 persen dari total kapasitas.
“Untuk kegiatan camping atau menginap juga belum diperkenankan,” sebutnya.
Bagi pengunjung, Aya menegaskan bahwa UPT Tahura Sultan Adam menerapkan sejumlah persyaratan. Di antaranya, wajib menerapkan prosedur protokol kesehatan.
“Penerapan prokes ini diawasi secara ketat,” tegasnya.
Disampaikannya, pihak UPT Tahura Sultan Adam mengerahkan petugas lapangan setiap 30 menit sekali untuk memonitor supaya tidak ada penumpukan orang atau kerumunan.
“Ini juga sebagai upaya pencegahan karhutla,” ucapnya.
Sedangkan bagi pengunjung yang tidak membawa masker, akan disediakan masker yang dapat dibeli di pos masuk.
“Titik-titik untuk mencuci tangan pun kini sudah banyak disediakan,” kata Aya. (ASC/RDM/RH)
BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020. APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.
Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
Pemerintah Kabupaten Banjar menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2020 Kategori Pratama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Pemberian anugerah APE 2020 oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPAP) RI dilakukan secara virtual, Rabu (13/10).
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati hadir bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy.
Sementara di Martapura Kabupaten Banjar, Bupati Kab Banjar Saidi Mansyur yang diwakili oleh Kepala DP2KBP3A Kabupaten Banjar Siti Hamidah beserta jajaran mengikuti acara Bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Merilu Ripner, Kepala Bidang Sosial Budaya dan SDM Bappedalitbang Kabupaten Banjar Anna Rosida Santi di Command Center, Martapura.
Menteri (PPPA) RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati menjelaskan, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah ASEAN Ministerial Meeting on Woman (AMMW) Ke-4. Kegiatan bertujuan untuk menentukan kebijakan perlindungan perempuan di negara-negara ASEAN dan salah satu rangkaian kegiatannya adalah pemberian Anugerah Parahita Ekapraya 2020.
Kepala DP2KBP3A Kabupaten Banjar Siti Hamidah menjelaskan Anugerah Parahita Ekapraya merupakan ukuran penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkomitmen dan mendukung pelaksanaan pengutamaan gender.
Dijelaskan ada 4 kategori Anugerah Parahita Ekapraya ini yaitu pratama, madya, utama dan tingkat mentor. Penilaian dilaksanakan 2 tahun sekali dengan 7 komponen penilaian antara lain komitmen, kebijakan, kelembagaan, SDM dan anggaran, alat analisis gender, data gender dan partisipasi masyarakat.
“Terdapat 13 Kementerian/Lembaga, 29 Provinsi, dan 266 Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan APE 2020. Tentu harapan kami akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Suatu kehormatan bagi Pemkab Banjar dimana acara pemberian penghargaan APE tahun ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) Ke-4,” ucap Siti Hamidah. (HUMASBANJAR-MRF/RDM/RH)
