Hari: 23 Juli 2021

BANJARMASIN – Tepat 23 Juli 2021, merupakan puncak Hari Kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke 23.

Pada puncak peringatan Hari Lahir PKB tersebut dirayakan secara sederhana di DPW PKB Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (23/7). Dengan tema yang diangkat pada Harlah PKB ini yaitu, aksi melayani Indonesia.

Sekretaris DPW PKB Provinsi Kalimantan Selatan Hormansyah mengatakan, hari ini merupakan puncak peringatan Hari Lahir PKB, yang diperingati secara virtual ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Diikuti oleh DPW PKB Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami bersyukur PKB dapat diterima oleh masyarakat di provinsi ini. Dan, PKB akan memberikan yang terbaik untuk warga di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Terbukti, lanjut Hormansyah, dengan dapatnya kursi PKB di legislatif baik pada tingkat daerah, maupun nasional.

“Kami berharap kepada masyarakat agar dapat terus memberikan dukungannya kepada PKB Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Hormansyah, PKB Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya menargetkan dapat meningkatkan perolehan suara pada pemilihan legislatif mendatang.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PKB Daerah Pemilihan Kalsel 2 Heru Widodo mengatakan, PKB pada peringatan Harlah ke 23 ini, hadir dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pada saat Pandemi COVID-19 ini, PKB hadir ditengah tengah masyarakat untuk memberikan bantuan,” ungkapnya.

Heru mengatakan, berdasarkan arahan dari Ketua Umum PKB, maka seluruh anggota PKB diseluruh tanah air, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat memberikan bantuan, untuk membantu masyarakat dan pemerintah pada saat Pandemi COVID-19 ini.

“Salah satunya yang dilakukan oleh PKB, dengan menyediakan rumah Isoma untuk warga yang terpapar COVID-19, pada saat menjalani isolasi mandiri,” ucap Heru. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menghibahkan Balai Latihan Kerja (BLK) di Sungai Ulin, Kota Banjarbaru kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Sehingga tahun depan tidak lagi dikelola oleh Disnakertrans Kalsel.

“Yang dihibahkan berupa lahan seluas sekitar 10,1 hektare, serta aset sarana prasarana dan 70 orang pegawai di sana (BLK),” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kamis (22/7).

Roy menyebut, dengan dihibahkan ke Kemenaker, maka penggajian pegawai BLK Kalsel nantinya langsung dari pemerintah pusat.

“Karena pegawai nantinya menjadi ASN pusat,” ungkapnya.

Hibah sendiri menurut Roy, saat ini masih dalam proses. Ditargetkan paling lambat sebelum Agustus 2021 sudah selesai.

“Kita mengejar untuk program Jokowi: satu provinsi, satu BLK. Dengan alokasi anggaran minimal 50 miliar rupiah untuk pembangunannya,” ungkapnya.

Peningkatan sumberdaya manusia menurut Roy, menjadi dasar perpindahan aset BLK ke pemerintah pusat ini.

“Peluang ini kita sambut dengan baik, demi pembangunan gedung baru sebagi standarisasi pendidikan BLK,” bebernya.

Selain pembangunan gedung baru, Roy mengatakan, jika sudah dihibahkan, aset yang sudah dimiliki BLK Kalsel, baik berupa mesin dan lain-lain yang tidak layak pakai akan diperbaiki serta diperbaharui sesuai dengan kebutuhan sekarang.

“Sehingga dengan peralatan yang bagus, dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja Kalsel,” ucapnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Senin 12 Juli lalu, Pemerintah kabupaten Banjar melaunching Proyek Strategis Pembangunan Martapura Manis, dengan tujuan dapat meningkatkan ekonomi melalui kebijakan pengembangan perkotaan Martapura sebagai pusat perkumpulan di Kalimantan Selatan. Pada Kamis (23/7) sore kemarin, Pemkab Banjar kembali memperkenalkan Proyek Pembangunan Martapura Manis Kepada Pemprov Kalsel, pengenalan Proyek ini dilakukan oleh Wakil Bupati Kabupaten Banjar Said Idrul Al-Habsyie yang didampingi Sekda Banjar Muhammad Hilman dan Kepala Bappeda Litbang Banjar Galuh Tantri Narindra. Dari Pemprov Kalsel dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA yang didampingi Kepala Bappeda Prov Kalsel Nurul Fajar Desira serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Prov Kalsel Hanifah Dwi Nirwana.

Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsyie menyampaikan, tujuan pembangunan Martapura manis yakni untuk mewujudkan perkotaan Martapura sebagai  pusat kebudayaan dan kawasan wisata religius islami, pembangunan ini perlu adanya kontribusi dari berbagai pihak sehingga pihaknya mengharapkan adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalsel untuk pembangunan Martapura Manis.

“Dengan adanya pembangunan Martapura Manis maka kawasan tersebut dapat menjadi tempat berkembangnya pembangunan ekonomi melalui potensi religi, serta tetap memperlihatkan kondisi kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, dan agamis,” ungkap Said Idrus.

Said Idrus menambahkan, perkotaan Martapura ditetapkan sebagai pusat perdagangan oleh Pemerintah Pusat, yakni pusat perdagangan batu mulia dan pusat religi. Sehingga dengan adanya pengakuan dari Pemerintah Pusat maka kota ini dinilai perlu ditata ulang, sehingga banyak wisatawan yang berdatang ke kota Martapura.

“Dengan banyaknya wisatawan yang berdatangan ke kota Martapura, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan,” ungkap Said Idrus.

Sementara itu, Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA mengungkapkan, Proyek Pembangunan Martapura Manis sangat berbau prestisius, sehingga ia mengharapkan pembangunan ini tidak dijanjikan kepada masyarakat Banjar.

“Saya sudah diperlihatkan Pembangunan Martapura Manis, dan menurut saya ini prestisius, yakni ada sedikit berbau ambisius, tapi jangan dijanjikan kepada masyarakat karena nanti kalau tidak terbangun,” ungkap Safrizal.

Dilanjutkan Safrizal, Proyek strategis pembangunan Martapura Manis harus memperhatikan aspek lingkungan. Dikarenakan proyek ini juga harus memperhatikan penyelesaian Banjir, sehingga Kota Martapura diharapkan tidak akan mendapat musibah banjir kedepannya.

“Dalam pembangunan Martapura Manis, Pemkab Banjar harus mencari cara bagaimana proyek tersebut juga berdampak dengan penyelesaian bencana banjir,” terang Safrizal.

Dilanjutkan Safrizal, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut sektor yang menjadi kewenangan Provinsi Kalsel dalam pembangunan Proyek Martapura Manis, sehingga Pemprov Kalsel dapat membantu pembangunan Martapura Manis.

“Saya akan intruksikan kepada Bappeda Provinsi Kalsel dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, serta Dinas Terkait, sektor mana saja yang menjadi kewenangan Provinsi,” tutup Safrizal. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Guna sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan agenda kegiatan tahun 2022 dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Kotabaru melaksanakan kunjungan ke Banmus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (23/7).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Mukhni menyampaikan kunjungan ini untuk menyesuaikan jadwal kegiatan dewan yang terbatas akibat Pandemi COVID-19.

“Kita koordinasi dengan dewan provinsi, karena kegiatan keluar daerah tidak dilaksanakan saat Pandemi seperti ini,” katanya.

Sehingga menurutnya, DPRD Kabupaten Kotabaru lebih menekankan kegiatan di dalam daerah seperti bertemu dengan konstituen tidak hanya saat reses namun juga pada Sosialisasi Perda. Oleh karena itu, pihaknya ingin agar pelaksanaan sosper di daerahnya tetap dapat berjalan.

Hal ini pun ditanggapi Anggota Banmus DPRD Kalimantan Selatan, Burhanuddin yang mengatakan pelaksanaan Sosper di Kotabaru sempat terputus sehingga pihaknya disana berkoordinasi agar kegiatan itu dapat dijalankan kembali.

“Sosper disana terputus namun telah ada dijalankan sebelumnya, ini yang ingin mereka kembalikan,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Banmus DPRD Kalsel, Siti Noortita Ayu Febria Roosani bahwa DPRD Kotabaru ingin menambah kegiatan Sosper seperti di dewan provinsi.

“Tadi sudah kita sampaikan juga perincian dan pelaksanaan teknisnya,” katanya.

Wakil Rakyat yang akrab disapa Tatum ini mengungkapkan pihaknya juga menyarankan agar Dewan di Kotabaru dapat berkonsultasi dengan Bakeuda setempat terlebih dulu agar bisa mensinkronkan dengan jadwal keberangkatan.

Karena menurutnya, yang dikeluhkan itu pertriwulan ada jadwal yang tidak bisa terpenuhi untuk keluar daerah jadi harus menunggu perubahannya sampai satu bulan lamanya.

“Kita sarankan konsultasi ke Bakeuda dan kalau bisa Renja di sana dilakukan perubahan,” terangnya.

Sebab, jelasnya, DPRD Provinsi Kalsel sendiri untuk Renja sudah ditentukan dan tujuan itu bisa ditentukan di komisi-komisi dan kegiatan AKD masing-masing. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati dan mendukung 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang merupakan usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan.

Sebagaimana yang disampaikan salah satu Fraksi DPRD Kalimantan Selatan, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan Hariyanto dalam rapat paripurna Dewan, Kamis (22/7).

Menurutnya, Fraksi PKS DPRD Kalimantan Selatan mengapresiasi atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan akan Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) karena merupakan bagian dari inovasi pembangunan aparatur negara dan juga upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Selain merupakan amanat peraturan perundang-undangan, SPBE merupakan instrumen perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang di Banua,” kata Hariyanto.

Sementara mengenai Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2024, Fraksi PKS menyatakan sepakat dan sangat menyetujui bahwa Provinsi Kalimantan Selatan harus memiliki Perda ini karena selain sebagai amanat peraturan perundang-undangan, ini adalah sarana untuk terus meningkatkan angka Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Selatan lebih baik.

“Hal ini sebagai langkah strategis untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” tambah Hariyanto. (NRH/RDM/RH)