LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Memperingati hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 2021 nanti, layanan klinik Bandara Internasional Syamsudin Noor memberikan layanan spesial dengan memberikan tarif RT-PCR lebih murah dari biasanya.

“Dalam memperingati hari sumpah pemuda kita ingin memberikan penghargaan kepada para penumpang penerbangan Bandara Internasional Syamsudin Noor dengan menurunkan tarif menjadi 280 ribu rupiah saja,” ucap Stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Ahmad Zulfian Noor, Selasa (26/10).

Penurunan harga tersebut ditegaskannya, hanya berlaku pada hari tersebut, dan tarif akan kembali normal pada hari berikutnya.

Sementara itu penyesuaian tarif PCR sesuai arah Presiden RI Joko Widodo yang meminta diturunkan hingga ke harga Rp300.000, Zulfian menjelaskan pihaknya masih menunggu surat keputusan dari pemerintah pusat.

“Kalau dari instruksi Presiden biasanya akan ada surat instruksi lagi dari Kementrian terkait, jadi itu nantinya yang akan menjadi dasar penuruan tarif selanjutnya,” jelasnya.

Dilanjutkan Zulfian, sejak tanggal 24 Oktober 2021 lalu, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan nomor 88 tahun 2021, persyaratan penerbangan dari dan ke daerah luar pulau Jawa dan Bali sudah mulai dipermudah dengan diperbolehkan hanya membawa surat keterangan negatif antigen serta vaksin minimal dosis pertama.

“Sementara ini sesuai surat edaran tersebut hanya berlaku untuk daerah luar pulau Jawa dan Bali yang berada di level 2 PPKM,” terang Zulfian.

Zulfian berharap agar pemerintah dapat segera menyesuaikan tarif Rapid Test PCR agar dapat lebih terjangkau bagi masyarakat jika pemerintah masih mewajibkan hasil keterangan negatif PCR sebagai syarat utama untuk melakukan penerbangan. (TR21-01/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) agar bisa meningkatkan volumenya melalui penggabungan beberapa UPPB.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel, Suparmi menjelaskan, dengan penggabungan beberapa UPPB ini, mempunyai manfaat yang lebih besar. Seperti harga yang didapat lebih tinggi, juga penghematan dari segi biaya.

“Pabrikan bisa memberikan harga yang lebih tinggi apabila volume karet yang dihasilkan lebih besar. Jadi bisa dinikmati juga petani-petani kita. Harga juga berbeda dari UPPB yang hasilnya kecil. Dari segi transportasi juga lebih murah, karena bisa menggunakan truk besar,” jelasnya.

Suparmi menambahkan, UPPB di Kalsel juga sudah mempunyai posisi harga tawar terhadap pabrik. Hal ini disebabkan permintaan karet yang terus mengalami peningkatan, sehingga pabrikan secara tidak langsung berlomba-lomba untuk melakukan transaksi dengan UPPB.

“Kalau sebelumnya pabrik yang menentukan harga. Saat ini posisi tawar ada di UPPB. Karena selain kebutuhan, faktor lainnya karena harga bisa diketahui oleh UPPB melalui harga yang diterbitkan oleh SICOM (Singapore Commodity Exchange),” ujarnya.

Berdasarkan data harga karet yang diterbitkan oleh SICOM pertanggal 25 Oktober 2021, untuk K3 (kadar karet kering) 100 persen mempunyai nilai antara Rp21.000 hingga Rp22.000 per KG. sedangkan untuk K3 62-65 persen mempunyai harga Rp13.330 – Rp13.975 per KG. Kemudian untuk K3 56-58 persen berada diangka Rp12.685 – Rp13.115 per KG.

“Rata-rata K3 kita ada dikisaran 60-67 persen. Jadi sekitar Rp12.000 ke-atas. Bahkan harga karet dengan K3 40-45 persen (karet basah ditingkat petani baru panen) sudah di atas Rp8.000,” bebernya.

Lebih lanjut Suparmi menyebut, Pemprov Kalsel juga terus berharap agar petani karet di Kalsel dapat meningkatkan produksinya melalui peremajaan karet secara mandiri.

“Dengan harga karet bagus, maka diharapkan semangat melakukan peremajaan dan pemeliharaan sendiri untuk meningkatkan produksinya,” harapnya. (ASC/RDM/RH)

JAKARTA – Raudatul Jannah Sahbirin Noor resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)  Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti 2021-2024.

Pelantikan berlangsung di Gedung C Kementerian Dalam Negeri oleh Ketua Umum TP PKK , Tri Tito Karnavian, Selasa (26/10).

Pelantikan ini turut disaksikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin beserta Isteri, serta sejumlah pejabat Kemendagri.

Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada Raudatul Jannah Sahbirin Noor, yang  secara resmi menjabat Ketua TP PKK Prov Kalsel, Masa Bakti 2021-2024.

Tri mengatakan,  Ketua TP PKK merupakan konsekuensi logis sebagai Isteri Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

“Selamat buat Ibu Raudatul Jannah. Kita tidak hanya Kader PKK, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dan relawan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Tri menekankan kepada Ketua TP PKK Kalsel untuk melanjutkan program prioritas terkait pentingnya melanjutkan kembali program penanganan  stunting dan kesehatan ibu hamil.

Ia juga mengharapkan, Ketua TP PKK baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, agar turun secara langsung ke lapangan, untuk melihat kondisi masyarakat, terlebih di masa pandemi ini, dan masih adanya persoalan  stunting dan kesehatan ibu hamil.

“Saya berharap kepada Ketua TP PKK Provinsi Kalsel agar terus aktif  ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung, karena kita selain sebagai ibu dari anak-anak,  kita juga ibu dari masyarakat,” harapnya.

Ketua TP PKK Prov Kalsel, Raudatul Jannah Sahbirin Noor, SKM, MKes mengaku bersyukur, bisa kembali dilantik sebagai Ketua TP PKK Prov Kalsel masa bakti 2021-2024.

“Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum TP PKK yang telah melantik sebagai Ketua TP PKK Prov Kalsel Masa Bakti 2021-2024,” ucapnya.

Raudatul Jannah mengatakan segera menindaklanjuti arahan dari Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian, untuk melaksanakan program prioritas PKK, dan sebagai mitra pemerintah.

“Terkait arahan dari Ibu Ketum TP PKK, saya segera menindaklanjutinya. Setelah ini, saya akan bersinergi, merapatkan barisan, dan berkolaborasi untuk melaksanakannya, kita akan membantu pemerintah untuk penuntasan angka stunting, mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan filosofi Ketua TP PKK dijabat oleh pendamping Kepala Daerah.

PKK merupakan sebuah mesin yang besar yang bisa menyentuh lapisan masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga.

PKK memiliki peranan penting dan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, dan bisa mendatangkan pahala.

“Agar PKK bisa berjalan dengan maksimal di seluruh daerah, maka dari itu Ketua TP PKK harus dijabat oleh pendamping kepala daerah, karena Istri merupakan Ring 1 nya pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan. Itulah filosofi nya kenapa Ketua TP PKk harus pendamping atau istri kepala daerah,” sebutnya.

Mendagri meminta kepada Gubernur Kalsel, agar dapat mendukung kegiatan PKK, sehingga mesin PKK benar-benar bergerak, untuk menuntaskan stunting, meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta penanganan pandemi. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Daerah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Pendidikan Kader Pratama Angkatan I Tahun 2021 di salah satu hotel, Selasa (26/10).

Kegiatan yang diselenggarakan selama satu hari ini dibuka oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Kalsel, Muhammad Syaripuddin dan diikuti ratusan kader yang berasal dari DPD PDI-P Kalsel serta beberapa DPC PDI-P yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru.

“Pendidikan kader ini diselenggarakan sebagai salah satu sarana untuk membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kalsel ini menjelaskan bahwa pendidikan kader ini adalah Angkatan I. Sedangkan untuk angkatan II bersama Enam (6) DPC lainnya akan dilaksanakan bulan November mendatang.

“Rencananya pada bulan Desember 2021 akan dilaksanakan pendidikan politik lanjutan yaitu Pendidikan Kader Tingkat Madya,” tambahnya.

Terhitung 100 peserta yang berhadir dalam Pendidikan Kader Pratama tersebut secara fisik serta 350 orang peserta yang ada di 7 DPC masing-masing dan terhubung secara teleconference.

Peserta yang mengikuti acara ini ialah fungsionaris DPD, DPC dan PAC Partai, para pengurus Badan dan Sayap Organisasi Partai serta anggota baru partai dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) COVID-19.

Pendidikan kader pratama ini menyajikan 6 materi dasar yaitu sejarah partai, Pancasila 1 Juni, Nasionalisme, Marhaenisme, Kapitalisme Bangsa Sendiri, Membangun Dunia Kembali serta Konstitusi dan Tata Kelola Partai. Kemudian ditambah 3 materi penunjang yang akan disampaikan oleh 3 orang akademisi dari Fisip Universitas Lambung Mangkurat. Sedangkan pengisi materi pada kegiatan ini yaitu dari kalangan internal partai serta para ahli/akademisi yang kepakarannya sudah terbukti. (NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Kalimantan Selatan tetap siaga dalam mencegah terjadinya potensi lonjakan kasus COVID-19, meski angka kasus  sudah menurun signifikan.

Metode gas dan rem yang dinamis,  selalu waspada, siaga dan kecepatan bertindak, harus makin dimantapkan.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor,  mereview arahan atau pesan penting Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah, melalui rapat secara virtual, di Kantor Badan Penghubung Kalsel, di Jakarta, Senin (25/10).

Dikemukakan Paman Birin (sapaan akrabnya), Presiden mengingatkan daerah untuk tetap mewaspadai potensi lonjakan COVID-19 gelombang tiga

“Potensi itu bisa terjadi di hari hari libur nasional, seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun baru,” jelasnya.

Paman Birin mengatakan, Presiden juga meminta kepada seluruh daerah agar tetap waspada terhadap peningkatan kasus COVID-19, meski dalam beberapa waktu terakhir kasusnya melandai.

“Kita semua diminta untuk tetap waspada, jangan sampai lengah meski kasus COVID-19 mulai melandai,” jelasnya.

Selain itu, sebut Paman Birin, kepala negara juga mengingatkan pentingnya kolaborasi kerja sama segenap komponen dalam upaya percepatan capaian vaksinasi.

“Dalam rapat tadi Presiden Jokowi mengingatkan capaian vaksinasi di Desember harus 70 persen,” terangnya.

Paman Birin mengatakan, Presiden juga meminta kepada seluruh daerah agar tetap waspada terhadap peningkatan kasus COVID-19, meski dalam beberapa waktu terkahir kasusnya melandai.

“Bersama Forkopimda dan segenap komponen, kami  akan siap melaksanakan arahan Presiden, untuk mempercepat capaian vaksinasi, dan antisipasi potensi lonjakan kasus di Hari Natal dan Tahun Baru,” ucapnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PTT di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan mengikuti tes urine anti narkoba, pada Senin (25/10).

Tahap awal percontohan dilakukan kepada seluruh ASN/ PTT Biro Administrasi Pimpinan Setda Kalsel.
Hasilnya, semua pegawai yang dites urine pada hari itu, yakni berjumlah 46 orang dinyatakan Non Reaktif.

Kegiatan ini bekerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Provinsi Kalsel. 

Tes urine ini sebagai  bagian dari komitmen Gubernur Kalsel, mendukung gerakan  bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang secara nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar saat dikonfirmasi mengatakan, uji urine di kalangan ASN/PTT  digelar secara bertahap.

“Kegiatan uji urine di kalangan ASN dan PTT di lingkungan Pemprov Kalsel ini,  bagian dari implementasi dan komitmen Gubernur Kalsel mendukung gerakan  bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang,” terangnya.

Pelaksanaan tes urine merupakan program nasional Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dan Bela Negara.

Dasar yuridis Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018 – 2019 Kementerian/Lembaga.

Kemudian Surat Edaran Menteri PANRB No. 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dikatakan, ASN sebagai pelayan masyarakat harus bisa menjadi contoh bagi seluruh masyarakat untuk menjauhi narkoba.

“Imbauan saya kepada seluruh ASN/PTT  jangan sampai mencoba-coba untuk menggunakan narkoba dalam bentuk apapun. Karena dengan narkoba masa depan akan hancur,” tutupnya

Uji Urine di kalangan ASN dan PTT, sebut Sekda  telah dilakukan beberapa kali, bahkan dirancang dadakan.

Kepala Labkesda  Kalsel, dr Susi Hermina menjelaskan, pelaksanan tes urine sebagai kebijakan gubernur menindaklanjuti regulasi pusat.

Menurut Susi, kegiatan yang dirancang dadakan ini sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh ASN dan tenaga kontrak lingkup Pemprov  Kalsel.

Jika ada pegawai yang terkena dampak awal dari penyalahgunaan narkoba akan dilakukan pembinaan dan pantauan serta pemberian edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

“Semua SKPD akan kami sasar, tanpa pemberitahuan dilakukan pemeriksaan,” tegasnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)