LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Capaian pendapatan dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalsel yang tercatat Oktober – November 2021 baru mencapai Rp11 miliar lebih.

Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Bakeuda Kalsel, Rustamaji menyampaikan, dari hasil realiasi yang diterima pihaknya dengan pendapatan miliaran rupiah itu setidaknya telah mengumpulkan kendaraan sebanyak 15.353 yang terdiri dari roda dua hingga empat yang tersebar di UPPD Samsat se Kalsel.

“Secara akumulasi diperoleh penerimaan PKB sekitar Rp11.196.615.250. Kemudian, kami juga terus melakukan sosialisasi terkait kebijakan ini terutama masa diberlakukannya relaksasi yang tinggal sebulan lagi,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, belum lama tadi.

Melonjaknya pendapatan, diakui Rustamaji, karena bentuk kesadaran atas pulihnya ekonomi yang dimiliki masyarakat di Kalsel secara bertahap sudah mulai membaik.

“Diharapkan warga di Kalsel bisa memanfaatkan sebaik-baiknya moment program kebijakan ini dan tentunya tak hanya di kantor induk UPPD saja kami memberikan informasinya, tetapi, juga disebar luaskan di medsos dan samsat keliling yang dimiliki,” papar Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Bakeuda Kalsel, Rustamaji.

Bahkan, kebijakan relaksasi yang berlaku hingga Desember itu apabila di akumulasikan antara 20 – 25 November diprakirakan sudah terkumpul sebesar Rp15 miliar lebih.

“Angkanya masih dinamis, karena yang kami terima sampai saat ini hanya melalui aplikasi. Mungkin secara konvesional masih diprakirakan oleh tim di Bakeuda Kalsel ada tersisa sebesar Rp3 miliar lebih dan secara akumulasi berkisar Rp15 miliaran,” paparnya lagi.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Rantau, Raden Mas Ernanto Surya Jaya mengungkapkan, kendaraan yang telah membayarkan kewajibannya secara total mencapai 981 unit, baik melalui pelunasan tunggakan ataupun pembayaran pajak tahunan.

“Jadi, untuk November ini untuk rincin kendaraannya baik roda dua/tiga sekitar 815 unit dan roda empat sebanyak 166 unit,” ungkapnya.

Setelah diberlakukannya program insentif itu, ia menyebutkan, realisasi yang diterima pihaknya hingga November 2021 sebesar Rp748.333.950.

“Ini realisasi pembebasan beserta dendanya dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” paparnya.

Sedangkan, realisasi PKB dari Oktober – November 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang diterima oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kandangan sedikitnya sekitar 948 unit terdiri dari roda dua/tiga dan roda empat.

“Realisasi untuk HSS sudah tercapai sekitar Rp471.881.400 dan rinciannya itu terdiri dari 760 roda dua/tiga dan 118 unit roda empat,” jelas Ernanto Surya Jaya yang juga dipercaya menjabat sebagai Plt Kepala UPPD Samsat Kandangan. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Jumlah penumpang yang berangkat melalui bandara di Provinsi Kalimantan Selatan pada September 2021 mengalami kenaikan dibandingkan bulan Agustus 2021.

Hal ini terungkap melalui paparan yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Yos Rusdiansyah, melalui channel YouTube BPS Kalsel.

Disampaikan Yos, pada September 2021, jumlah penumpang yang berangkat dari bandara di Kalsel sebanyak 38.634 orang atau terjadi kenaikan sebesar 86,93 persen dibandingkan dengan Agustus 2021 yang berjumlah 20.668 orang.

“Namun angka ini mengalami penurunan sebesar 15,60 persen bila dibandingkan dengan September 2020 yang mengangkut 45.774 orang,” ujarnya.

BPS Kalsel juga memaparkan data angkutan udara dari sisi kedatangan, yang mana jumlah penumpang yang datang melalui bandara Kalsel pada September 2021 terjadi kenaikan sebesar 49,50 persen.

“September 2021 penumpang yang datang sebanyak 39.679 orang. Sedangkan pada Agustus 2021 hanya 26.542 orang,” paparnya.

Sementara jumlah penumpang yang datang di bandara Kalsel bila dibandingkan dengan September 2020, maka pada September 2021 ini terjadi penurunan sebesar 19,92 persen, dimana pada bulan tersebut penumpang yang datang sebanyak 49.548 orang.

Sementara itu, untuk angkutan barang di Bandara Kalsel pada September 2021 ini terjadi kenaikan dibandingkan Agustus 2021. Yang mana jumlah barang yang dimuat di bandara di Kalsel selama September 2021 sebanyak 367.123 kg, naik 8,33 persen dibandingkan Agustus 2021 yang sebanyak 338.904 kg.

“Adapun untuk jumlah barang yang dibongkar sebanyak 1.930.205 kg, naik 5,53 persen dibandingkan bulan Agustus 2021 yang sebanyak 1.829.139 kg,” terangnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, pada Kamis (25/11).

Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang dibacakan Sahrujani dijelaskan bahwa total pendapatan daerah pada rancangan APBD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp5.564.601.747.410,00. Ada kenaikan sebesar Rp138.436.474.873,00 atau 2,49 persen dari total anggaran pendapatan daerah murni Tahun 2021 sebesar Rp5.426.165.272.537,00.

“Sedangkan total belanja daerah pada Rancangan APBD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp5,529.601.747.410,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp3.436.474.873,00 atau 0,06 persen dari total anggaran belanja daerah murni tahun 2021 sebesar Rp5.526.165.272.537,00,” lanjutnya.

Sahrujani menambahkan dalam R-APBD Tahun 2022 secara total pos pembiayaan daerah netto minus Rp35 miliar yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp50 miliar yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp85 miliar berupa pembentukan dana cadangan Rp75 miliar dan penyertaan modal daerah Rp10 miliar.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah, Roy Rizali Anwar menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel yang telah memberikan perhatiannya dan membahas secara seksama terkait R-APBD Tahun 2022 sehingga bisa diselesaikan dengan baik dan lancar.

“Kita telah menemukan kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan masyarakat dalam melewati pandemi COVID-19 dan dampaknya, yang masih kita hadapi pada tahun ini dan mungkin masih kita rasakan pada tahun 2022,” ungkapnya.

Disisi lain, lanjut Gubernur, APBD Tahun 2022 ini, juga diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, mengapresiasi capaian pemerintah daerah yang telah memperoleh Opini WTP berturut-turut dari BPK. Namun, katanya, pemerintah daerah tidak boleh terlena dengan raihan opini WTP

“Harus ada value laporan keuangan bagi masyarakat. Yang paling utama, opini WTP harus menunjukkan pemerintah daerah bebas dari korupsi dan akuntabel”, katanya.

Opini WTP adalah modal kepercayaan masyarakat untuk mendatangkan investor dalam penanaman modal di daerah, seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang banyak memiliki tempat yang perlu dikembangkan di sektor pertanian dan kepariwisataan.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPKP provinsi Kalsel pada Jumat (26/11), ketika membuka focused group discussion (FGD) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021, di salah satu hotel di Banjarmasin.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah 8 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK, meminta pendampingan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.

Capaian opini WTP menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga informasi keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

“Ini adalah indikasi awal bahwa governansi atau tata kelola pemerintahan telah dijalankan dengan baik,” kata Rudy.

Rudy juga menekankan, agar opini WTP memberikan nilai dan tidak ada korupsi, pemerintah daerah perlu menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

“Diperlukan penerapan SPIP Terintegrasi, mulai dari perencanaan atau penetapan tujuan, menganalisis risiko, dan memastikan pencapaian tujuan, sehingga janji-janji kepala daerah ketika kampanye terbukti,” tegasnya.

Dalam paparannya, Rudy juga mengatakan bahwa pengelolaan keuangan bisa disebut berhasil apabila pemerintah daerah berhasil mengumpulkan pendapatan, menjalankan pembangunan, merealisasikan belanja secara efesien dan efektif, dan menarik pendanaan ke daerah. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Banua mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.

Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan pameran produk unggulan UMKM di Kalsel, dengan tajuk “Borneo UMKM Expo 2021”. yang di gelar selama 11 (sebelas) hari oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Amanah Borneo Park, Banjarbaru.

Kegiatan yang dimulai dari Kamis (25/11) ini, dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Adi Santoso.

Pada pembukaan ini turut dihadiri oleh Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin, Plt Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Sirpan, Kepala Dinas Perdagangan Birhasani, Kapolres Banjarbaru AKBP Nur Khamid, Direktur Utama Amanah Borneo Park Fatwa aji Lanang Nugroho, Direktur LPPL Abdi Persada FM Ibnu Min Haji, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini. Yang mana diharapkan geliat UMKM di Kalsel dapat lebih berkembang.

“UMKM adalah pilar perekonomian Indonesia. Sampai saat ini, UMKM masih menjadi sektor penyumbang PDB terbesar yakni 60 persen,” ujar Paman Birin melalui sambutan tertulisnya.

Selain itu, dikatakan bahwa kontribusi UMKM juga terletak pada penyerapan tenaga kerja yang mencapai 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.

“Oleh karenanya pelaku UMKM harus semakin kuat dan memantapkan produk yang dijual dan dipromosikan nya salah satunya melalui Expo pada hari ini,” tutur Adi Santoso dalam membacakan sambutan ini.

Sebelum menutup sambutan, Paman Birin melalui teks tertulis ini juga menyampaikan agar kegiatan Expo ini dapat dimanfaatkan dengan baik terutama dalam membangun mitra kerja.

“Bangun networking diantara sesama produsen serta meningkatkan kepercayaan konsumen. UMKM hendaknya saling berkolaborasi dan berinovasi agar produk lebih bervariatif dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Sementara itu Plt. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Sirpan menyampaikan, disaat berbagai sektor usaha mengalami dampak yang cukup siginifikan akibat mewabahnya COVID-19, namun sektor UMKM dapat terus bertahan bahkan lebih baik.

“Bisa kita lihat, pada masa Pandemi COVID-19, pelaku UMKM bisa bertahan, bahkan lebih inovatif dan kreatif,” ujarnya.

Sirpan juga menyampaikan apresiasinya kepada Amanah Borneo Park Banjarbaru selaku fasilitator dalam kegiatan ini. Yang mana kegiatan ini dipastikan akan semakin meningkatkan daya saing UMKM yang ada di Kalsel.

“Dengan fasilitas yang disediakan ini, maka akan lebih meningkatkan promosi, yang mana promosi merupakan pelaksanaan manajemen yang berkualitas,” tuturnya.

Untuk diketahui, kegiatan ini mengahdirkan sedikitnya 100 pelaku UMKM di Kalsel yang sudah melalui proses seleksi untuk menjadi peserta dalam Borneo UMKM Expo 2021 ini. (ASC/RDM/RH)