LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali melakukan sosialisasi Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yaitu 15 dan 16 November 2021 di aula kantor Dispersip Kalsel.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie mengatakan kegiatan sosialisasi UU ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun sekali mulai tahun 2019 hingga sekarang. Hal itu dilakukan mengingat pentingnya kegiatan sosialisasi ini sebagai suatu langkah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga, mewujudkan koleksi daerah dan melestarikannya sebagai hasil budaya putra daerah dalam menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyelamatkan KCKR dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam maupun ulah dari perbuatan manusia.

“Untuk itu, perlu adanya dokumentasi yang dikelola dalam KCKR sehingga menjadi arsip sebagai informasi untuk generasi selanjutnya,” jelas Bunda Nunung (sapaan akrab Kepala Dispersip Kalsel).

Sementara, Pustakawan Madya Koordinator Pengelola Koleksi Hasil KCKR Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Tatat Kurniawati, selaku Nara Sumber dalam kegiatan sosialisasi UU ini, mengungkapkan bahwa kepatuhan menyerahkan untuk menyimpan KCKR di seluruh Indonesia baru mencapai sekitar 45 persen.

“Ini juga terkendala dengan sosialisasi. Jadi Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan PalNam Kalsel harus secara terus menerus melakukan sosialisasi Undang-undang tentang Serah Simpan KCKR,” katanya.

Oleh karena itu, Tatat memberikan apresiasi langkah Dispersip Kalsel dalam melakukan sosialisasi UU 13/2008 ini. Ia berharap kegiatan ini dapat difollow up secara baik oleh wajib serah dan masyarakat di Kalsel.

Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi UU 13/2008 ini diikuti Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas Pariwisata, Balitbangda, Diskominfo, Biro Administrasi, Dosen, Guru, Penulis, Penerbit, Media Elektronik Wartawan dan Sastrawan di Kabupaten dan Kota se Kalsel. Diharapkan kegiatan sosialisasi Undang-undang ini mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bersama akan tanggung jawab dalam pelestarian nilai-nilai budaya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan menargetkan 65 pondok pesantren di tahun ini bakal menjadi program percontohan ramah anak.

Kepala Dinas PPPA Kalsel, Husnul Hatimah melalui Kabid Pemenuhan Hak Anak DPPPA Kalsel, Adryan Anwary mengatakan, dilaksanakannya program pondok pesantren ramah anak ini merupakan instruksi langsung dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

“Tujuan dipilihnya pondok pesantren sebagai program ramah anak yakni membentuk karakter nyaman anak di dalam suasana belajar di sekolah dan tentu haknya pun harus terpenuhi,” ujarnya, belum lama tadi.

Berdasarkan statistik dan fakta lapangan, penduduk Kalsel yang berusia anak bahkan masih berstatus pelajar di sekolah sebagian besarnya banyak memilih mengenyam pendidikan di pesantren.

“Ada kondisi khusus di pondok pesantren, karena anak berada di tempat itu hampir 24 jam. Jadi, tidak salah apabila mereka juga mendapatkan hak dan perlakuan yang sama seperti sekolah ramah anak lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengasuhan DPPPA Kalsel, Rahmawaty menyebutkan, pondok pesantren yang dicanangkan sebagai kaderisasi program ramah anak itu juga sudah dipetakan dan akan menjadi role model.

“Kita sudah memetakan ada sekitar 65 pesantren yang akan dijadikan percontohan dan mudah-mudahan ke depannya masuk dalam deretan kategori nasional,” bebernya.

Bahkan, Rahmawaty menyampaikan, salah satu pondok pesantren yang dicanangkan masuk dalam skala nasional sudah dibentuk.

“Itu adalah Pondok Pesantrean Al Falah Banjarbaru dan menjadi role model di Kalsel bahkan sudah di SK kan pada tahun 2019 kemarin,” ucapnya.

Terlebih, melalui hasil monitoring yang dilaksanakan pihaknya dalam beberapa bulan terakhir ini, indikator capaian menuju Pesantren Ramah Anak sudah berhasil naik diangka 70 persen.

“Iya, kami juga sudah mendatangi ke sejumlah pesantren yang pernah dilatih seiring dengan hasil evaluasi bahwa capaian ini cukup berhasil,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel sebagai salah satu bank pembangunan daerah, tidak lepas dari tuntutan untuk bertransformasi sebagai langkah mutlak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan. Hal ini juga sebagai bentuk adaptasi dalam mengarungi persaingan dunia perbankan yang semakin kompleks dan masif. Kini, Bank Kalsel resmi memasuki era baru transformasi digital dalam rangka memperluas lingkup layanan sebagai
bank digital.

Era baru ini merupakan suatu tonggak perubahan yang besar bagi Bank Kalsel sebagai suatu bank daerah yang memiliki cita-cita luhur untuk berperan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah serta memiliki visi berkontribusi dalam mendorong pembangunan ekonomi regional maupun nasional.

Bank Kalsel tentunya tidak bisa berada di zona nyaman sebagai bank daerah yang merasa aman dengan bisnis yang ada, fase perubahan core banking system inilah yang menjadi gebrakan besar keluar dari zona nyaman tersebut untuk mewujudkan cita dan visinya.

Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, I G.K. Prasetya mengutarakan, bahwa cita-cita besar hanya akan terwujud apabila berani mengambil risiko keluar dari zona nyaman dan mengambil langkah berani melakukan perubahan.

“Saat ini Bank Kalsel tengah melakukan inovasi besar dari traditional legacy system, kami bertransformasi menyuguhkan sistem digital yang mampu menjawab segala bentuk kebutuhan nasabah seiring dengan meningkatnya kebutuhan nasabah sebagai akibat dari disrupsi digital,” ucap Prasetya.

Tentunya suatu perubahan tidak bisa terwujud secara instan, perlu komitmen dan kerja keras yang dilakukan secara kontinuitas yang dilakukan sepenuh hati demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Bank Kalsel sangat memahami konsekuensi atas perubahan besar yang dilakukan akan ada hambatan-hambatan dalam fase transformasi digital ini yang pastinya akan mengganggu kenyamanan nasabah setia Bank Kalsel. Namun hal tersebut merupakan bagian atas suatu proses untuk suatu era baru yang jauh lebih baik.

“Kami menyadari transisi transformasi ini mengganggu kenyamanan Anda para nasabah setia Bank Kalsel. Kami berkomitmen untuk segera melakukan pembenahan-pembenahan agar proses transisi transformasi berjalan lancar dan optimal. Kesabaran dan pengertian serta kesediaan Anda untuk turut mengawal proses ini sangat kami apresiasi dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Anda akan disuguhkan pengalaman baru dengan layanan yang lebih cepat, mudah, aman dan nyaman,” jelas Prasetya.

Kepercayaan nasabah senantiasa menjadi energi yang selalu menggerakkan Bank Kalsel untuk terus memberikan layanan secara optimal. Bank Kalsel memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada nasabah setia yang telah berkenan jadi bagian proses dalam rangka layanan terbaik dimasa depan. Bank Kalsel akan selalu berkomitmen memberikan layanan terbaik dan tumbuh berkembang untuk melaju bersama masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Besarnya klaim pasien COVID-19 di RSUD Ulin Banjarmasin, membuat Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke RSUD Ulin Banjarmasin, terkait pengawasan terhadap proses dan pembayaran klaim COVID-19 di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, Selasa (16/11).

Kedatangan anggota Komisi IX DPR RI tersebut disambut Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan diwaliki Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Faried Fakhmansyah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan M. Muslim, Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar, jajaran petinggi RSUD Ulin Banjarmasin, serta lainnya.

Dalam sambutannya yang dibacakan Faried, diharapkan dengan adanya kunjungan dari DPR RI ini, maka klaim pembayaran COVID-19 dapat lebih baik lagi.

“Dengan kedatangan Komisi IX DPR RI ke RSUD Ulin Banjarmasin, diharapkan akan meningkatkan pelayanan dan pembayaran klaim pasien COVID-19,” ucapnya.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan, untuk kasus COVID-19 saat ini untuk pasien semakin mengalami penurunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Meski melandai tetapi seluruh warga tetap diminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat, seperti terus memakai masker serta lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, kedatangan mereka ke RSUD Ulin Banjarmasin ini, dalam rangka untuk mengetahui kondisi klaim pembayaran pasien COVID-19 di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Setelah mendengar penjelasan langsung, maka Komisi IX DPR RI tentunya akan memberikan bantuan dan dukungan, untuk kelancaran dari pembayaran klaim pembayaran pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkapnya.

Sedangkan Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar mengungkapkan, klaim pembayaran pasien COVID-19 yang tidak bisa dibayarkan karena secara klinis tidak memenuhi syarat sebesar Rp 6, 7 M.

“RSUD Ulin Banjarmasin telah menyampaikan hal tersebut kepada Komisi 9 DPR RI, mengingat klaim yang tidak bisa dibayarkan tersebut cukup besar, bagi RSUD Ulin Banjarmasin,” ucapnya.

Uzzak berharap, dengan kedatangan anggota Komisi 9 DPR RI tersebut, dapat menyelesaikan permasalahan klaim BPJS pasien COVID-19 di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Tentu kami berharap klaim pasien COVID-19 ini dapat segera terbayarkan,” ujar Izzak. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalimantan Selatan dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI melakukan penanaman pohon di lahan seluas 19,7 hektar yang dihibahkan oleh Pemprov Kalsel, di Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Senin (15/11).

Tak hanya diikuti oleh jajaran BPSDMD Kalsel dan LAN RI, kegiatan ini juga dihadiri anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang sekaligus menyaksikan rencana pembangunan tanah yang diketahui sekarang sudah menjadi hak kepemilikan LAN RI di Banjarbaru.

Kepala LAN RI, Adi Suryanto mengungkapkan, sangat mengapresiasi dengan kegiatan tersebut. Bahkan, menanam satu pohon sudah menyumbangkan satu oksigen untuk paru-paru dunia.

“Setidaknya membuat bermanfaat dan tidak bagi orang lain tidak salah. Ini merupakan gerakan yang sangat positif sekali dan mendukung dengan adanya program gerakan menanam pohon,” ungkapnya.

Bahkan, dirinya mengajak masyarakat Indonesia khususnya di Kalsel untuk mempertahankan kelestarian alam dengan cara melakukan reboisasi atau penanaman kembali.

“Ayo, sama-sama kita melakukan hal kebaikan. Karena ini merupakan langkah nyata sebagai bentuk kontribusi kita terhadap alam,” imbuhnya.

Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Muhammad Nispuani menghimbau, agar gerakan menanam pohon ini terus digalakkan. Bahkan, program tersebut merupakan langkah atau pencegahan dari berbagai macam bencana termasuk resiko banjir.

“Pohon yang kami tanam disini bersama Kepala LAN RI seluruhnya yang bisa menyerap air, seperti durian, kepala gading, durian dan lain-lain masih banyak lagi. Tentu, kita berharap ini menjadi manfaat baik bukan hanya bisa dinikmati tetapi juga dapat membantu mencegah banjir,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDMD Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan. Menurutnya, tidak hanya gerakan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalsel yang diambil sebagai contoh. Namun, peran masyarakat saat ini juga dibutuhkan.

“Kerjasama ini diharapkan bisa terus tumbuh sehingga dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup selanjutnya, tentu anak dan cucu kita,” ujarnya.

Sementara itu, lahan yang dihibahkan Pemprov Kalsel untuk Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dengan luas 19,7 hektar, di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru dan disaksikan oleh Komisi II DPR RI itu akan dibangun kantor sekretariat, GOR, masjid, gedung pembelajaran, auditorium. (BPSDMD-RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kalsel, Senin (15/11).

Mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel untuk mengajukan gugatan atau uji materi terhadap Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Pasalnya, Undang-Undang yang dijanjikan akan menjadikan tata kelola pertambangan menjadi lebih baik dinilai tidak terealisasi.

“Kami ingin melalui DPRD Kalsel melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua KAKI Kalsel, Ahmad Husaini.

Selain itu, dengan undang-undang baru tentang tata kelola pertambangan ini, menurutnya, hak otonomi daerah dikebiri dan pengelolaan hasil bumi menjadi sistem sentralistik.

“Berdasarkan data yang kami dapat, ada 400 izin tambang di Kalsel. Sedangkan Kalsel hanya mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang jumlahnya kecil,” ungkapnya.

Husaini mengharapkan Kalsel jangan hanya tertimpa bencana alamnya saja sebagai dampak dari pertambangan. Karenanya, KAKI Kalsel akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga ke pemerintah pusat dengan melakukan unjuk rasa ke Kementerian ESDM dan Kemendagri.

Sementara, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyambut baik aksi unjuk rasa yang digelar oleh rombongan KAKI Kalsel tersebut. Pasalnya, ia menganggap penyampaian aspirasi merupakan hal yang wajar selama digelar secara sehat sebagai wujud pengawalan kebijakan pemerintah dari rakyat.

“Saya sudah melihat tuntutan-tuntutan yang diutarakan oleh teman-teman KAKI Kalsel. Apa yang disampaikan dinda Husaini tadi sangat positif. Karena sebagai pemerintah provinsi kita kehilangan otonominya dalam sektor pertambangan,” katanya.

Tentu juga, menurut Supian, momentum ini sangat baik untuk KAKI Kalsel menggugat dan mengevaluasi kebijakan pemerintah pusat terkait pengambil alihan kewenangan tersebut.

“Pada intinya saya mewakili seluruh rakyat di Provinsi Kalsel mengacungi jempol atas statement positif semacam ini, tentu jumlah kami sangat terbatas, karenanya perlu masukan-masukan dari para masyarakat atau para LSM,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan apresiasi kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalsel yang ikut berperan dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan kehidupan masyarakat di Banua.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Kalsel, Fathurrahman pada acara pembukaan Seminar bertema “Peran FPK Dalam Memperkokoh Harmoni Nasional di Era Pandemi COVID-19” di salah satu hotel di Banjarmasin, Senin (15/11).

“Dinamika terkini yang perlu kita waspada adalah kewaspadaan terhadap pihak tertentu yang memanfaatkan situasi pandemi untuk memecah belah persatuan bangsa kita,” katanya.

Cukup banyak kebijakan dalam penanganan pendemi yang menimbulkan pro dan kontra, lanjut Gubernur, terkadang kebijakan penangangan pandemi digiring ke arah politik dan kekuasaan. Termasuk beredarnya berita-berita bohong atau hoax di tengah masyarakat yang ujung-ujungnya mereka ingin dibenturkan satu sama lain. Namun masyarakat tidak terpancing dengan “penggorengan” isu-isu pandemi sebagai sebuah rekayasa.

“Hingga saat ini, isu-isu tentang vaksin yang tidak aman dan tidak halal, tidak terbukti! Kenyataannya vaksin terbukti efektif untuk menangkal penyebaran COVID-19 sehingga kasusnya terus melandai,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua FPK Kalsel, Hasim Kadir mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan seminar ini, antara lain untuk memantapkan pemahaman tentang empat wawasan kebangsaan kepada para peserta yang terdiri dari para pengurus, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mahasiswa.

“Sehingga kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bisa tetap terjaga,” tambahnya.

Hadir sebagai Nara Sumber dalam kegiatan ini yaitu Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kalsel Heriansyah, Rektor UIN Antasari Prof Mujiburrahman dan Perwakilan Korem 101 Antasari. (NRH/RDM/RH)