LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan, Kamis sore (9/12) menyampaikan, sangatlah mengapresiasi langkah DPD Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) Kalsel, dalam menggelar pameran dan lomba, dengan harapan akan semakin memajukan pariwisata.

“Penyelenggaraan Meratus Orchid Show ke – 9 tahun ini, merupakan event nasional, peserta tidak hanya berasal dari Kalsel, namun luar daerah, sehingga dapat memberi dampak kepada sektor pariwisata,” katanya

Disampaikan Syarifuddin, dalam proposal DPD Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) Kalsel, mengajukan dana hibah sejak tahun 2020 lalu, namun baru tahun ini disetujui, karena sebelumnya masih awal terjadi pandemi COVID-19. Kegiatan Meratus Orchid Show digelar selama 3 hari, mulai 10 – 12 Desember 2021, berlokasi di halaman eks kantor Gubernur Kalsel.

“Warga bisa datang untuk melihat langsung, tentu dengan disilpin prokes, sederet spesies tanaman anggrek akan ada, mulai dari anggrek hybrid atau silangan, anggrek Kalimantan dan anggrek langka yang sulit ditemukan,” jelasnya

Sementara itu, Sekretaris Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) Kalsel, Marzuki mengatakan, penyelenggaraan Meratus Orchid Show ke – 9 tahun ini, dengan tema “Bergema” yaitu bergerak membersamai meratus, yang bertujuan untuk semakin menanamkan rasa kecintaan kepada masyarakat, terhadap anggrek khususnya Meratus. Mengingat dipegunungan Meratus habitatnya ribuan species anggrek yang harus dilestarikan.

“Kami ingin lomba dan pameran ini dapat membuat warga senang dengan anggrek, dan nanti akan melestarikan,” pintanya

Lebih lanjut Marzuki menambahkan, saat ini telah dipersiapkan sebanyak 50 stand berbagai macam jenis anggrek, dengan menghadirkan juri dari luar daerah. Selain itu dalam kegiatan, juga ada stand geopark Kalsel, Komunitas Pecinta Hewan, Stand Kuliner UMKM, ikan dan tanaman hias.

“Kita sangat berterima kasih, apresiasi dari Dispar Kalsel dalam kegiatan ini melalui dana hibah 200 juta rupiah,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) melalui Ketua Umum nya Arist Merdeka Sirait, memberikan penghargaan kepada Jajaran Polda Kalsel, Kamis (9/12) di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Polda Kalsel.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel Lisnawati Rikwanto, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono dan Kapolres Kotabaru AKBP Gafur Aditya Siregar.

Pemberian penghargaan kepada Kapolda Kalsel dan jajaran tersebut, atas dedikasi percepatan vaksinasi kepada generasi anak bangsa dan penanganan kasus terhadap anak.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto mengapresiasi penghargaan yang diberikan Komnas PA. Ia menyatakan, anak-anak selaku generasi penerus bangsa harus selalu dilindungi baik dari penyebaran penyakit seperti Virus COVID-19 maupun dari pelaku kejahatan.

Terlebih, lanjut Kapolda, polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat harus hadir di tengah masyarakat untuk melindungi anak, perempuan dan kaum rentan dari potensi pelaku kejahatan.

“Kenapa harus dilindungi karena banyak yang tidak mampu melindungi diri sendiri dan negara harus hadir,” ujarnya. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Perkembangan di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) di Kalsel geliatnya kian membaik. Tak heran, jika pemerintah daerah (pemda) memilih bisnis ini sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Sebagai bentuk kepedulian, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (10/12).

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan, agar sektor UMKM dapat berjalan secara optimal dan berkembang kedepannya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih memproses Peraturan Daerah (Perda) terkait usaha ini.

“Pemprov melalui dukungan Gubernur Kalsel sangat mendukung adanya progtam ini. Sementara ini kami lagi memproses Perda tentang ekonomi kreatif. Kedatangan ini, kami ingin mengawikan sesuatu program yang setidaknya dapat bermanfaat bagi masyarakat di Dapil VI,” jelasnya.

Terlebih, Yani Helmi yang merupakan Dapil VI Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu membidangi ekonomi dan keuangan di Komisi II DPRD Kalsel itu juga sempat melakukan diskusi dengan sejumlah bank untuk membantu kelangsungan bisnis yang dijalankan oleh pelaku UMKM di Kalimantan Selatan.

“Apalagi tadi kami sempat mendengar terkait pengemasan yang dibuat sebaik mungkin. Bahkan, perizinan produknya juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan BPOM tentu akan layak di konsumsi dan ini harus didukung penuh,” katanya.

Selain mampu bertahan dan menyiasati pemulihan perekonomian pasca wabah COVID-19. Bisnis ini diakui Yani Helmi, juga dapat membuka peluang dan menciptakan lapangan perkerjaan yang baru.

“Apabila dari pusat, provinsi hingga kabupaten benar-benar mendukung dan terjalin kerjasama yang baik tentu ini akan maksimal pula untuk perkembangan UMKM yang di masing-masing daerah terutama di Tanah Bumbu dan Kotabaru,” harap anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalimantan Selatan yang akrab disapa Paman Yani itu.

Senada disampaikan anggota Komisi II DPRD Kalsel, Burhanudin. Menurut dia, peran UMKM di Kalsel pasca pandemi justru diakuinya sangat potensial terhadap pemulihan perekonomian. Bahkan, di Tanah Bumbu usaha tersebut diketahui sudah mulai menggeliat secara positif.

“Namun, kalau kita liat secara perkembangan perjalanan UMKM sangat maju karena memang harapan dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat baik melalui dorongan dari pemerintah, baik pusat, provinsi bisa menekankan perhatiannya kepada warga yang memiliki usaha bergerak dibidang ini,” paparnya.

Secara persentase, mantan Ketua DPRD Tanbu ini menyebutkan, melalui hasil diskusi bersama instansi terkait bahwa UMKM di Tanah Bumbu sudah mulai menunjukkan pergerakan ke arah yang jauh lebih baik.

“Harapan kami adalah pergerakan UMKM sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pemulihan pendapatan masyarakat yang dalam hal ini dukungan dari pemerintah daerah juga diperlukan,” ungkapnya.

Tak hanya melihat kondisi kantor, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel yang keduanya sama-sama duduk di Fraksi Partai Golkar ini juga melakukan diskusi dengan Avian Noor selaku Kepala Disnakertrans, Koperasi dan UM Tanbu diruang kerjanya.

“Kami juga meminta dukungan serta doa dari Komisi II DPRD Kalsel terkait langkah serta program yang kami jalankan, salah satunya nanti cara pengemasan yang sesuai standart bagi pelaku UMKM di Tanbu,” tuntas Kepala Disnakertrans, Koperasi dan UM Tanbu, Avian Noor. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Pendidikan Kader Madya di salah satu hotel berbintang, Kamis (9/12) siang. Kegiatan ini sebagai bagian pelaksanaan tanggung jawab kaderisasi partai di tingkat provinsi dan memperkuat konsolidasi partai dalam menghadapi Pemilu tahun 2024 mendatang.

“PDIP fokus melakukan konsolidasi partai sekaligus menyelenggarakan pendidikan kader mulai tingkat Pratama, Madya dan Utama. Struktur partai sudah terbentuk, orangnya sudah ditempatkan. Yang perlu sekarang adalah kita didik secara terus menerus,” kata Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP, Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan.

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk mencetak dan mempersiapkan kader-kader partai, yang salah satunya dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Dengan kaderisasi yang dilakukan secara terus menerus dan turun ke masyarakat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat Kalsel, diharapkan PDI Perjuangan dapat merebut kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang.

“Selama ini kita selalu di nomor dua, Inshaallah pemilu 2024 waktunya PDIP di Kalsel merebut kemenangan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, Mardani H Maming menyampaikan pendidikan kader pratama telah diselesaikan pada Oktober lalu dan dilanjutkan kaderisasi di tingkat madya pada, Kamis (9/12).

Harapannya dengan pengkaderan ini nantinya para kader PDIP Kalsel bisa turun langsung ke masyarakat menjadi ujung tombak penerus petugas partai sesuai arahan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Puteri.

Mardani menyambut baik target yang diberikan DPP PDIP kepada Kalsel untuk bisa menjadi partai pemenang dalam Pemilu 2024.

“Pemilu 2024 kita harus jadi pemenang baik di Kursi Ketua DPRD Kalsel maupun jabatan Gubernur dan Wakilnya,” terangnya.

Mardani juga berharap pada tahun 2024 mendatang, persiapan kader yang bakal dicalonkan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif sudah bisa rampung. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Di era digitalisasi seperti sekarang ini, para penyuluh pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diharapkan mengetahui perkembangan teknologi informasi atau melek teknologi. Mengingat mereka sebagai garda terdepan dan motor penggerak yang diharapkan bisa meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan demi kesejahteraan masyarakat tani di Banua.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel, Syamsir Alam kepada wartawan, usai membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Provinsi Kalsel yang diadakan di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (9/12).

“Saya mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor membuka sekaligus memberikan materi dalam Rakorwil ini. Ini adalah wujud kegiatan dari Perhiptani Kalsel yang semuanya adalah penyuluh yang berasal dari 13 kabupaten/kota. Mereka mempunyai program masing-masing yang dalam kegiatan ini disatukan,” katanya.

Syamsir meminta agar program-program penyuluh pertanian ini berkaitan dengan update keadaan dan situasi sekarang. Sedangkan nantinya Pemprov Kalsel yang akan memback-up program-program tersebut agar kegiatan penyuluh pertanian bisa terarah dan disesuaikan dengan digitalisasi.

“Karena banyak penyuluh pertanian yang belum memahami dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi. HPnya saja masih banyak yang jadul. Bagaimana mereka bisa meningkatkan produksi kalau mereka ketinggalan jaman. Karena sekarang perlu pupuk atau benih yang berkualitas bisa melalui HP atau media teknologi yang lebih cepat. Jadi hal itu yang harus ditekankan dalam Rakorwil ini,” jelasnya.

Oleh karena itu, Syamsir berharap kegiatan ini dapat menyatukan, menumbuhkan semangat dan motivasi para penyuluh sehingga kinerja mereka bisa lebih maksimal di masa-masa mendatang. Syamsir juga menyatakan pihaknya akan memfasilitasi apa saja yang menjadi kendala bagi para penyuluh dan mengkomunikasikannya ke Kementerian Pertanian agar mendapatkan solusi terbaik.

Sementara itu, Ketua DPD Perhiptani Kalsel, Sumedi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyegarkan ingatan para penyuluh pertanian terutama berkaitan dengan ilmu-ilmu dan teknologi pertanian terkini. Pasalnya, lanjutnya, materi itu yang nantinya akan menjadi pegangan dan disampaikan penyuluh pertanian kepada para petani.

“Selain itu, dalam kegiatan ini, kami ingin membentuk kebersamaan para penyuluh pertanian sehingga semangat mereka bisa tumbuh kembali dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Menghadapi era digitalisasi, Sumedi mengungkapkan bahwa pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas para penyuluh melalui kegiatan pelatihan terkait teknologi informasi.

“Kami mengadakan pelatihan-pelatihan bagi penyuluh tentang IT. Mereka juga secara mandiri melengkapi kinerjanya dengan memiliki smartphone,” jelasnya.

Kegiatan yang diikuti sekitar 150 orang penyuluh pertanian yang berasal dari 13 kabupaten dan kota di Kalsel, juga menghadirkan beberapa nara sumber antara lain Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalsel Suparno dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel. Dalam kegiatan itu, Ketua DPW Perhiptani Kalsel, Sumedi mengukuhkan pengurus DPD Perhiptani Kota Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tabalong. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menghadiri Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang dilaksanakan oleh KPK RI secara virtual, untuk Kalsel, Pemprov mengikutinya dari Command Center Setdaprov Kalsel, Kamis (9/12).

Puncak peringatan tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, serta sejumlah Kepala SKPD di lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, menekankan pentingnya inovasi untuk meningkatkan dan menyempurnakan metode pemberantasan Korupsi di Indonesia.

“Metode pencegahan korupsi harus lebih baik lagi, harus dibangun melalui upaya fundamental dan komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” ucapnya.

Penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum dan KPK selama periode Januari hingga November 2021 mencapai ribuan kasus dengan harta sitaan negara mencapai triliunan Rupiah.

Meski begitu Jokowi meminta kepada aparat penegak hukum dan KPK agar tidak cepat berpuas diri dan bekerja lebih keras lagi.

“Penilaian masyarakat masih belum baik. Untuk itu, upaya penanganan kasus korupsi harus terus ditingkatkan,” pesannya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan pihaknya terus berupaya memperkuat pencegahan korupsi di lingkup Pemprov Kalsel.

“Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kita harus memperbaiki sistem, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kuat,” ucapnya.

Sahbirin mengaskan SKPD di lingkup pemerintahan perlu menjadi pribadi yang tidak hanya mementingkan kekuasaan dan harta. Namun harus menumbuhkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat

“Saya harap kedepannya provinsi Kalimantan Selatan dapat bersih dari kasus korupsi baik di wilayah pemerintah maupun di masyarakat,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/RH)