LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan jadi Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2028.

Hal itu terungkap saat Sekdaprov Roy Rizali Anwar dan jajaran Kepala SKPD menerima Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, di Ruang Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel Banjarbaru, pada Senin (20/12).

Kalsel diketahui pernah berupaya menjadi Tuan Rumah PON 2024. Kendati tidak terlaksana, pemprov kembali mengusulkan untuk mengisi posisi tersebut di tahun 2028.

Melalui Kunker Komisi X DPR RI, Sekda Roy menyampaikan aspirasinya dan memohon dukungan terkait penyelenggaraan PON.

“Yang tadinya tertunda di tahun 2024, kita harap pada tahun 2028 Kalsel bisa menjadi Tuan Rumah PON, bersama provinsi tetangga yang mungkin akan menjadi mitra kita,” ujar Roy Rizali.

“Dukungan infrastruktur kami harapkan juga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Infrastruktur itu menunjang pengembangan prestasi olahraga di Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Adapun Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI kali ini bertujuan menyerap aspirasi dan paparan data-data faktual dari unsur pemerintah daerah, terkait bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga, dan perpustakaan.

Rombongan Komisi X dipimpin oleh Djohar Arifin Husein dari fraksi Gerindra. Turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Forkopimda, dan sejumlah Kepala SKPD.

Ada beberapa agenda besar Kalsel yang disampaikan dalam forum tersebut. Selain mengenai PON 2028, Sekda Roy juga mengungkapkan persiapan Kalsel sebagai tuan rumah MTQ nasional tahun 2022 mendatang.

“Banyak aspirasi yang kami sampaikan, mulai dari sektor pendidikan, peningkatan dana alokasi khusus, kemudian terkait pariwisata. Rencana MTQ tahun 2022, kami juga mohon dukungan dari Komisi X,” terang Roy usai berdialog dengan rekan-rekan DPR.

Pada sektor perpustakaan, dalam beberapa tahun terakhir ini juga terus meningkat.

“Berkat dukungan komisi X melalui anggaran dana DAK, hampir seluruh kabupaten kota sudah terbangun gedung perpustakaan. Mudah-mudahan kerja sama yang baik terus berlanjut. Kami juga terus memohon dukungan untuk pembangunan di Kalimantan Selatan, khususnya sektor pendidikan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif,” harap Roy.

Sementara itu, Ketua Kunker Komisi X DPR, Djohar Arifin Husein, mengungkapkan, persiapan Kalsel sebagai tuan rumah PON 2028 memang sudah seharusnya didiskusikan sejak awal. Segala aspirasi dan masukan pihaknya tampung, tentunya tidak terkecuali sektor pendidikan.

“Untuk bidang pendidikan tadi, banyak sekali aspirasi yang kita terima. Terima kasih karena telah berterus terang. Ini perlu kita evaluasi, dan semua masukan akan kita bahas bersama,” ujar mantan Ketua Umum PSSI ini. (Biroadpim-RIW/RH)

BANJARMASIN – Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin menggelar Seminar Nasional di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Selasa (21/12).

Seminar Nasional ini, menghadirkan narasumber Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Mahfud MD, dan beberapa tokoh penting lainnya. Seperti Ketua MA, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sesjampidum Kejaksaan Agung, Guru Besar Universitas Islam Indonesia serta dosen Fakultas Hukum ULM.

Dalam sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang dibacakan Sekdaprov Kalsel Roy Rizal Anwar disebutkan, bahwa pemerintah provinsi mengapresiasi seminat in. Dengan harapan, dapat menjadi inspirasi sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang hukum.

“Mahasiswa harus semakin semangat untuk mempertajam ilmu hukum, semoga dapat memberi manfaat bagi Banua, Nusa dan Bangsa,” ucap Roy.

Sementara itu, saat memberikan materi berjudul Peran Sistem Peradilan Dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD, menegaskan, bahwa
pemerintah pusat mempunyai aturan sesuai visi dan misi dalam setiap pembangunan. Baik untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Terkait budaya hukum di Indonesia, saat ini banyak yang memgetahui dengan hukum, namun masih ada oknum yang tidak tunduk dengan hukum.

“Hukum dianggap aturan resmi, padahal adanya hukum terinspirasi dari nilai agama, moral, dan etika,” jelas Mahfud MD.

Sementara itu, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi menyampaikan bahwa, Seminar Nasional ini menunjukkan hukum di sebuah negara sangatlah dinamis, sehingga perlu kajian dari para pakar. Dimana tujuan ke depan, adalah untuk regenerasi dalam dunia hukum dan perpolitikan.

“Kami merasa, sangatlah tepat Seminar Nasional ini menghadirkan beberapa tokoh nasional sebagai pembicara, diikuti peserta baik secara daring maupun luring,” tutup Rektor ULM.

Seminar Nasional ini juga dirangkai dengan pelantikan Pengurus DPW Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan periode 2020-2025. Dimana terpilih sebagai Ketua, Abdul Halim Barakullah. (NHF/RIW/RH)

TANAH BUMBU – RSUD Ulin Banjarmasin menjadi satu-satunya rumah sakit di Kalimantan, yang kini memiliki fasilitas layanan bedah jantung. Sebagai bukti, pada 24 Desember nanti, rumah sakit milik pemerintah provinsi Kalimantan Selatan ini, akan menyelenggarakan operasi bypass jantung koroner, secara perdana.

“Betul, tiga hari lagi RSUD Ulin akan melakukan operasi tersebut dan perdana,” ujar Kasi Pelayanan Rawat Jalan RSUD Ulin Banjarmasin, Muhammad Aini, usai menjadi narasumber dalam kegiatan Sosper Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan, di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (21/12) siang.

Langkah tranformasi dan berinovasi itu, dilakukan RSUD Ulin semata-mata hanya untuk membantu meringankan masyarakat di Banua, agar tidak kerepotan lagi harus ke luar daerah ataupun ke luar negeri, untuk melakukan operasi jantung.

“Pelayanan ini merupakan suatu terobosan besar dilingkup Pemprov Kalsel. Bahkan, warga kita yang sakit jantung tidak perlu jauh-jauh lagi melakukan pengobatan,cukup di Banjarmasin dan tentunya mampu menghemat biaya,” paparnya.

Ia menyebutkan, untuk pembiayaan secara keseluruhan sudah ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Namun, kebetulan pasien tidak memiliki BPJS Kesehatan ada dana-dana lain yang siap memback up untuk provinsi kita di Kalsel,” bebernya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengapresiasi dan menganggap layanan serta fasilitas yang dimiliki oleh RSUD Ulin Banjarmasin kini sudah benar-benar lengkap bahkan mampu bersaing secara ketat.

“Kita tidak perlu lagi datang ke Jakarta ataupun ke pulau Jawa sana untuk melakukan operasi jantung. Alatnya di RSUD Ulin juga sudah ada bahkan lengkap dengan dokter spesialis,” ucap anggota Komisi II DPRD Kalsel dari Dapil VI Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu tersebut.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel, yang akrab disapa Paman Yani itu, juga mengapresiasi kebijakan RSUD Ulin, yang tetap memberikan kesempatan bagi masyarakat luar Kalsel, untuk memanfaatkan layanan baru tersebut.

“Jadi 24 Desember itu menjadi hari yang bersejarah untuk Kalsel dalam dunia kesehatan. Tentu, kita sudah melakukan terobosan-terobosan bagus dan baik khususnya bagi warga di Kalsel. Tapi tidak menutup kemungkinan provinsi tetangga juga menggunakan layanan ini,” tutupnya. (RHS/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka mendukung capaian angka vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan ikut berpartisipasi mengajak masyarakat umum untuk bervaksin.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian Dispora Kalsel Hairansyah mengatakan, Dispora Kalsel ikut berpartisipasi mengajak masyarakat umum, untuk bervaksin.

“Saat ini Dispora Kalsel membawa 60 lebih warga untuk bervaksin di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dari target 100 orang,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (21/12).

Sedangkan, lanjutnya, 40 warga lagi, akan dibawa pada hari berikutnya. Untuk menghindari terjadinya penumpukan.

“Tujuan dari kegiatan ini dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam peningkatan capaian angka vaksinasi di Banua ini,” ucapnya

Dispora Kalsel berharap, capaian angka vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan akan semakin meningkat.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, dalam mengajak masyarakat umum bervaksin.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim.

Muslim mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan yang telah turut serta membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, meningkatkan capaian angka vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta kepada seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan untuk mengajak masyarakat umum untuk bervaksin, salah satunya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel,” ucapnya.

Muslim berharap, dengan adanya ajakan seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, kepada warga sekitar tempat tinggal mereka, maka masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan ini mau bervaksin demi kesehatan bersama. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel optimis Geopark Meratus bakal diakui sebagai UNESCO Global Geopark (UGG) oleh UNESCO. Hal tersebut didasari asal usul dari pegunungan Meratus, berupa bebatuan Oviolit yang diperkirakan berusia 200 juta tahun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira, mengatakan, bebatuan di Geopark Meratus, bahkan lebih tua dibandingkan bebatuan di kawasan Gunung Sewu di Pulau Jawa yang telah lebih dulu diakui sebagai UGG.

“Bebatuan di Geopark Meratus hasil kejadian 200 juta tahun lalu, jenis batunya Oviolit makanya temanya adalah Hamparan Oviolit Tertua di Indonesia,” terangnya.

Tak hanya itu, Geopark Meratus juga memiliki keunikan lain. Yaitu terdapatnya bebatuan yang ditumbuhi hutan hujan (Rain Forest), atau yang lebih sering disebut bebatuan Serpentinit.

“Serpentinit hanya ada tiga di dunia yaitu di Geopark Meratus, Pegunungan Jaya Wijaya Papua dan Pegunungan Himalaya Nepal,” terangnya lagi.

Fajar mengungkapkan, terdapat lebih dari 70 Geosite yang ada di Geopark Meratus. Namun pada tahap pertama di tahun depan, hanya 5 Geosite yang akan diajukan.

“Kita sudah membuat dokumen rinci dan pengelolaan dengan baik oleh masyarakat serta bisa menjelaskan sejarah kejadian Geosite tersebut,” ungkapnya.

Tujuan pengembangan Geopark Meratus sebagai UGG, bebernya, adalah untuk menyelamatkan pegunungan Meratus dari pemanfaatan secara ekonomi tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.

“Selain itu akan bernilai edukasi bagi khususnya generasi muda sekaligus jadi lokasi penelitian, kita beruntung punya keunikan Geopark Meratus yang bisa kita ceritakan,” pungkasnya. (TR21-01/RIW/RH)

BANJARBARU – Penutupan ini digelar di Aula Graha  Kampus I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel, pada Selasa (21/12) pagi.

Saat menutup pelatihan, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Syaiful Azhari menyampaikan, dengan ditutupnya pelatihan kepemimpinan angkatan VII tahun 2021 ini, maka para peserta dapat mengaplikasikan segala pengetahuan mereka yang diperoleh dari pelatihan.

“Kepemimpinan dalam pemerintahan mempunyai peranan dominan untuk meningkatkan kualitas kerja. Karena peranan pemimpin diperlukan untuk perubahan-perubahan dalam menetapkan yang benar atau yang paling baik. Sehingga dengan selesainya pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan tujuh tahun 2021, maka diharapkan para peserta dapat mengaplikasikan segala pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan,” ungkap syaiful.

Syaiful Azhari menambahkan, pihaknya mengapresiasi  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel, yang telah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sebaik mungkin, sehingga dapat mencetak pemimpin yang dapat menjadi contoh baik bagi para pegawainya di lingkungan masing-masing.

“Kami mengapresiasi apa yang dilakukan BPSDMD Provinsi Kalsel dalam rangka meningkatkan kualitas ASN, jadi apa yang dilakukan ini nantinya meningkatkan kualitas dan nantinya akan ditingkatkan lagi sebaik mungkin,” tutup Syaiful Azhari. (MRF/RIW/RH)

TANAH BUMBU – Sesuai amanat UUD 1945 pasal 28 (H) ayat 1, menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sama. Hal ini juga dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Pemprov Kalsel Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menegaskan, sesuai dengan hak-hak dasar layanan kesehatan masyarakat di provinsi ini, maka pemerintah daerah memang harus memenuhi kewajibannya. Bahkan, ini merupakan amanat undang-undang di dalam negara Indonesia.

“Adanya Perda ini beserta Pergub yang merupakan turunannya, tentu masyarakat akan merasa dilayani dan terlayani dengan baik,” ujar Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalsel, yang akrab disapa Paman Yani, usai menggelar kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) Perda Nomor 3 Tahun 2021, di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

Yani Helmi yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Kalsel, menuturkan, bahwa keberadaan Perda Nomor 3/2011 ini ditujukan sebagai bentuk arah dan kebijakan, dalam mengatur sistem layanan bagi masyarakat secara optimal yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan rumah sakit.

“Nah, inilah yang kami inginkan dalam pelaksanaan kegiatan Sosper Perda dan diharapkan bisa bermanfaat. Bahkan, kita suarakan itu bagaimana hak layanan kesehatan warga di Kalsel khususnya di Tanah Bumbu bisa mendapatkan hal sama,” tegas anggota DPRD Kalsel dari Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Ia menyampaikan, wajar apabila produk hukum yang telah ditetapkan oleh badan eksekutif dan legislatif itu di informasikan kembali kepada warga di daerah pemilihannya, dengan harapan tidak membuat bingung masyarakat lagi dalam mendapatkan hak kesehatan di rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan lainnya.

“Kami juga bersyukur masyarakat yang ikut berhadir dalam kegiatan Sosper ini dapat dengan mudah mencerna materi yang disampaikan bahkan apa yang dipaparkan oleh narasumber sangat dipahami mereka,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Rawat Jalan RSUD Ulin Banjarmasin, Muhammad Aini, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dalam membantu menyebarluaskan Perda terkait layanan dan pola tarif yang dijalankan oleh rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Tentu ini merupakan bentuk atau langkah tepat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap tahunnya kami selalu mendapatkan tantangan besar terkait layanan kesehatan apalagi perkembangan penyakit yang begitu cepat, tanpa didukung penuh oleh instansi-instansi berwenang pastinya tidak bisa berbuat apa-apa,” tuturnya.

Ia mengharapkan, sinerginitas antara  DPRD dan Pemprov Kalsel bisa terus terjalin dengan baik.

“Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan kepala daerah dalam hal ini Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dan Banggar di DPRD Kalsel yang mengajak serta untuk ikut mensosialisasikan Perda layanan kesehatan,” tuntasnya. (RHS/RIW/RH)

BANJARBARU – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalsel tahun ini mencapai 71,28 persen. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat 0,52 persen.

Kadisdik Provinsi Kalsel, Muhammad Yusuf Effendi mengakui, IPM Kalsel tahun 2021, cukup menggembirakan.

“Data ini menunjukkan bahwa tidak benar IPM Kalsel berada diperingkat keempat regional Kalimantan. Justru, hasil ini juga menempatkan Kalsel berada di atas Kalteng, Kalbar dan Kaltara dengan nilai 0,73 poin,” ujarnya melalui rilis yang diterima Abdi Persada FM, Senin (20/12) petang.

Terkait kualitas pendidikan, lanjut yusuf, pemda melalui Disdikbud Kalsel secara sistematis dan terprogram terus mengupayakan optimalisasi delapan standar pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di provinsi ini.

“Yakni standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian,” ungkapnya.

Ia mengemukakan, beberapa kegiatan dalam konteks delapan standar yang terus dilakukan pihaknya adalah meluncurkan program BOSDA, disamping mengoptomalkam alokasi BOS dari pemerintah pusat.

“Pada standar PTK, kita telah mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan non PNS kurang lebih 5.375 orang agar meningkat kinerjanya,” ucapnya.

Untuk sarana dan prasarana, Pemprov Kalsel setidaknya telah berhasil membangun 12 unit sekolah baru dan 238 Ruang Kelas Belajar (RKB).

“Hal ini didasari sepenuhnya berdasarkan regulasi UU Nomor 23 tahun 2021, bahwa urusan dan kewenangan pendidikan terbagi antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Kalsel,” paparnya.

Berdasarkan riset Badan Pusat Statistik (BPS) selama tahun 2010 – 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,85 persen.

“Alhamdulillah, Pemprov Kalsel meraih APK 93,36 dan APM 66,04 untuk pendidikan menengah tahun 2020,” tuntas Yusuf.

Untuk diketahui, IPM Kalbar berada dikisaran 67,90 persen, Kalteng 71,25 persen sedangkan Kaltara meraih 71,19 persen. Meski capaian tahun sebelumnya Kalsel berada diangka 70,91 persen. (RHS/RIW/RH)

BANJARMASIN – Sejak dua pekan terakhir, harga cabai di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan di pasaran. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, kepada Abdi Persada FM pada Senin (20/12) mengatakan, kondisi ini terjadi akibat banjir rob yang diperparah curah hujan tinggi, menyebabkan sebagian wilayah pertanian cabai di Kalsel terendam banjir. Dampaknya, terjadi kenaikan harga di pasaran. Untuk di Kalsel l, pemasok cabai biasanya berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, sedangkan dari luar daerah yaitu pulau Jawa dan Sulawesi.

“Tingginya harga cabai ini secara nasional, disebabkan musim hujan yang panjang, dan berakibat rusaknya tanaman, karena kandungan air yang tinggi membuat cepat busuk, baik di pohon maupun saat penyimpanan,” ucap Birhasani.

Birhasani menyampaikan, untuk harga cabai besar atau cabai merah sebelumnya hanya Rp45.000 per kilogram, naik menjadi Rp70.000 per kilogram, cabai tiung yang sebelumnya Rp40.000, harganya melonjak dua kali lipat menjadi Rp80.000 per kilogram, sedangkan cabai taji yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram, kini menjadi Rp90.000 per kilogram.

“Harga cabai rawit sebelumnya 80 ribu rupiah, naik menjadi 125 ribu rupiah per kilogram, hanya cabai hijau keriting yang tidak mengalami kenaikan, yaitu dikisaran 25 ribu hingga 30 ribu rupiah per kilogram,” katanya.

Sementara itu, salah satu penjual ayam lalapan di Jalan Pekapuran A Banjarmasin Timur Rima mengakui, naiknya harga cabai, membuatnya kesulitan menjual masakan. Karena biasanya ciri khas masakan yang Ia jua, adalah dari sambal yang pedas. Sebelum harga cabai naik, pembelian satu kilogram cabai rawit dicampur cabai besar atau cabai merah, cukup untuk memenuhi 100 pelanggan.

“Sekarang harga cabai naik, tidak mungkin mengurangi porsi sambal, akan membuat sepi nanti jualan,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel menggelar Kejuaraan Paman Birin Shooting Competition, di Kiram Park, Kabupaten Banjar, pada Minggu (19/12).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, digelarnya Kejuaraan Paman Birin Shooting Competition ini, merupakan ajang pengembangan talenta atlet menembak.

“Pemerintah Kalsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraganya akan terus mengembangkan olahraga menembak di Banua ini,” ungkap Hermansyah.

Jadi lanjutnya, kegiatan Shooting Competition ini sangat bermanfaat untuk penjaringan bibit-bibit atlet menembak di Kalsel.

“Untuk itu, kegiatan seperti ini nantinya akan diagendakan setiap tahunnya. Karena olahraga menembak menjadi cabang unggulan di Kalsel yang telah menghasilkan beberapa mendali pada saat PON maupun kejurnas,” ucapnya.

Menurut Hermansyah, Dispora Kalsel melihat adanya talenta khusus pada cabang menembak, sehingga diharapkan dapat mengharumkan nama Provinsi Kalsel di ajang nasional hingga internasional.

Sementara itu, ketua Panitia Kejuaraan Paman Birin Shooting Competition Irfan mengatakan, pihaknya berterimakasih atas dukungannya yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Kalsel Sahbirin Noor serta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel.

“Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalsel,” ucapnya.

Pada Kejuaraan Paman Birin Shooting Competition ini, diikuti 150 atlet menembak yang ada di berbagai Provinsi di Indonesia seperti DKI Jakarta, Banten, Jateng, Jabar, Jatim, Kaltim serta Kalteng. (SRI/RIW/RH)