Pelaku UMKM Banua, Antusias Ikuti Pelatihan Digital Marketing Bank Kalsel

BANJARMASIN – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku usaha paling memberikan kontribusi besar lebih dari 50 persen bagi perekonomian nasional. Terlebih di masa pandemi, dikala banyak perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksi, ekosistem UMKM masih mampu bertahan bahkan terus tumbuh. Latar belakang inilah yang membuat Bank Kalsel menaruh perhatian lebih kepada pelaku UMKM di Kalimantan Selatan, sehingga Bank Kalsel menggelar Pembinaan dan Pelatihan Pengemasan serta Digitalisasi Marketing Produk UMKM, Rabu (15/12).

Suasana pelantihan Bank Kalsel

Secara khusus, Bank Kalsel menggelar kegiatan pembinaan dan pelatihan ini sebagai upaya memperkuat stabilitas pelaku UMKM di Banjarmasin. Kegiatan yang digelar di salah satu rumah makan di Kelurahan Sungai Jingah ini, mengundang 2 narasumber yakni Fajeri Hidayat selaku pelaku usaha UMKM yang berhasil mengembangkan digital marketing, dan Ramadhania Meiliantinoor selaku Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian, Kimia, Tekstil dan Aneka Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin. Acara ini dibuka oleh Pgs. Kepala Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel, Suriadi yang mewakili Direksi didampingi oleh Plt. Kepala Divisi Kredit Bank Kalsel, Teguh Indra Bayu.

Suriadi menyampaikan bahwa acara ini merupakan salah satu bentuk partisipasi Bank Kalsel dalam rangka mendukung dan mengembangkan UMKM di Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin.

“Bank Kalsel senantiasa mendukung dan berharap pelaku UMKM di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin semakin maju dan berkembang. Kegiatan ini akan kita laksanakan secara berkesinambungan sehingga nanti dapat terbentuk UMKM yang unggul,” ucap Suriadi.

Diikuti puluhan peserta yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM di segmen mikro dan usaha rumah tangga, kegiatan ini diisi dengan paparan dalam hal pengemasan produk dan digital marketing dalam menghadapi era 4.0 yang serba digital dan di masa pemulihan ekonomi saat ini.

Ramadhania Meiliantinoor menyampaikan betapa pentingnya pengemasan yang apik, higienis dan menarik untuk sebuah produk UMKM kepada para peserta.

“Pengemasan produk yang baik dan menarik sangat diperlukan sebagai bagian dari pemasaran sebuah produk UMKM yang efektif. Pengemasan yang apik disamping dapat menarik minat calon pembeli secara langsung, juga menarik keingintahuan calon pembeli secara online yang mengedepankan visual terlebih dahulu,” jelas Ramadhania.

Lebih lanjut, Fajeri menyampaikan paparan bagaimana para pelaku UMKM Banua harus dapat beradaptasi dengan cara pemasaran menggunakan internet dan media digital lainnya.

Fajeri Hidayat sendiri merupakan pengusaha UMKM asli Banjarmasin memiliki berbagai pengalaman dan meraih sejumlah prestasi dalam berjualan secara online di berbagai platform.

“Pelaku UMKM di Kalimantan Selatan mau tidak mau harus melek dengan dunia digital untuk memperluas pangsa pasar. Dengan pemanfaatan internet secara optimal dan aktif memperkenalkan produk di aplikasi jual beli atau populer disebut e-commerce, saya yakin produk UMKM Banua dapat dikenal secara nasional bahkan luar negeri. Kuncinya yakni ada pada kekhasan yang dimiliki produk – produk asli Kalimantan Selatan dan cara pengemasan yang apik. Kami yakin dengan sinergi antara Bank Kalsel dan dinas terkait semakin memperkuat UMKM Banua,” yakin Fajeri. (ADV-RIW/RDM/RH)

Ibnu Sina : Permasalahan Sosial Atasi Dengan Gotong-Royong

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2021, dengan mengangkat tema Kayuh Baimbai untuk Mewujudkan Banjarmasin Baiman Lebih Bermartabat.

Peringatan HKSN di Pemko Banjarmasin

Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ini dilaksanakan, di lobby Balaikota Banjarmasin, Rabu (15/12).

Dalam sambutannya Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang telah melaksanakan kegiatan ini.

“Dimana permasalahan sosial di Kota Banjarmasin agar dapat ditangani secara bergotong-royong atau bersama-sama,” ucapnya.

Menurut Ibnu, Pemerintah Kota Banjarmasin juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait seperti yayasan sosial, relawan sosial, organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, yang telah membantu DInas Sosial Kota Banjarmasin.

“Atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin mengucapkan terimakasih kepada seluruh komoditas perduli, yang telah tumbuh subur di Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Komoditas perduli tersebut, lanjut Ibnu, ada yang bergerak untuk lansia, anak-anak, wanita, kaum dhuafa, parkir miskin serta lainnya.

Ibnu mengatakan, tentunya keberadaan komoditas perduli ini, membantu Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Kami tentunya mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada komoditas perduli yang telah mendukung Dinas Sosial Kota Banjarmasin,” ungkap Ibnu.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Banjarmasin mengucapkan, terimakasih kepada Kementerian Sosial melalui program program dalam memberikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat di Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

22 Desa di Kalsel Masih Belum Tersentuh PLN

BANJARBARU – Pembangunan secara merata terus menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Termasuk pengaliran energi listrik hingga pelosok.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berharap, pengaliran listrik yang merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat harus terpenuhi sehingga partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam membangun daerahnya dapat terwujud.

“Semoga PLN terus berjaya dan dapat terus menerangi wilayah Kalsel khususnya daerah terpencil,” ujar Sahbirin Noor, Rabu (15/12).

Sementara itu, Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) unit induk wilayah Kalselteng, Tonni Bellamy menerangkan hingga saat ini rasio elektrifikasi atau perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga di wilayah Kalsel mempunyai angka 99,6 persen.

“Namun jika ditambahkan dengan non PLN atau swadaya masyarakat yakni listrik skala kecil, Kalsel sudah berada di angka 99,9 persen,” terangnya.

Lalu untuk rasio desa berlistrik hingga akhir 2021 ini lanjutnya, PLN Kalsel telah mengaliri listrik sebesar 98 persen. Yang mana sisanya akan diselesaikan pada 2022 hingga 2023 mendatang.

“Secara total masih ada 22 desa yang belum teraliri listrik PLN. Desa ini berada di Kabupaten HST, HSS dan Kotabaru,” tambahnya.

Beberapa alasan dipaparkan Tonni Bellamy terkait masih adanya pekerjaan rumah ini, yakni infrastruktur jalan di desa tersebut masih belum memadai untuk mengangkut material.

“Hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik, selama kerjasama pemerintah setempat juga berjalan dengan baik. Namun biasanya akan dipercepat pembangunan infrastruktur,” paparnya. (ASC/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Gelar Pembukaan Training Center MTQ Tahap Pertama

BANJARBARU – Dalam rangka mempersiapkan pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional tahun 2022 mendatang, Pemerintah Provinsi Kalsel mempersiapkan sematang mungkin menjelang pelaksanaan MTQ Nasional ini, salah satu persiapan Pemprov Kalsel, yakni menggelar pembukaan training center MTQ tahap pertama yang dilaksanakan di Asrama Haji Banjarbaru, Rabu Sore (15/12).

Pembukaan training center MTQ Nasional 2022

Membacakan sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Plt Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Adi Santoso menyampaikan, pihaknya mengucapkan selamat kepada 130 putra-putri terbaik di Kalsel, yang terpilih untuk mengikuti training center MTQ tahap pertama ini, dan menjadi khafilah Kalsel tahun 2022 mendatang.

“Semoga training center ini, khafilah semakin siap untuk mengikuti dan memberikan yang terbaik pada pelaksanaan MTQ Nasional tahun 2022 mendatang, dengan persiaapan maksimal, Insya Allah khafilah akan memberikan prestasi yang dapat mengharumkan nama Banua,” ungkap Adi Santoso.

Masih melanjutkan sambutan Sahbirin Noor, Adi Santoso menyampaikan, pelaksanaan MTQ Nasional tahun 2022 mendatang akan terasa istimewa karena akan kembali digelar dibanua Kalsel.

“Lebih dari 50 tahun MTQ Nasional tidak digelar dibanua kita, sehingga para Khafilah haris berkerja keras untuk menjadi juara umum pada pelaksanaan MTQ 2022,” lanjut Adi.

Ditambahkannya, momen bersejarah ini hendak nya dimanfaatkan secara maksimal, untuk meraih prestasi terbaik, para putra – putri terbaik banua akan dipersiapkan dengan berbagai kegiatan termasuk training center untuk mencapai harapan tersebut.

“Saya ingin training center dapat djadikan bahan evaluasi persiapan khafilah, mereka yang beradaptasi mampu meningkatkan performa akan dipilih dan  dipersiapkan,” tutup Adi Santoso. (MRF/RDM/RH)

Pemkab Banjar Gelar Sosialisasi Migrasi Aman Perlindungan Pekerja Migran

BANJAR – Sosialisasi Migrasi Aman Perlindungan Pekerja Migran dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar di Aula Barakat Kantor Setda Banjar, Rabu (15/12). Sosialisasi ini bertujuan sebagai wadah komunikasi dalam tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran dalam rangka pelaksanaan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran yang lebih baik lagi di Kabupaten Banjar di masa yang akan datang.

Saat membuka sosialisasi, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Banjar Ikhwansyah menyampaikan, dengan digelarnya sosialisasi migrasi aman perlindungan pekerja migran ini, maka diharapkan dapat membangun keselarasan dan kesefahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.

“Sosialisasi ini sebagai wadah komunikasi dalam tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran Indonesia. Merupakan sebuah momentum untuk dapat saling berkomunikasi, berkoordinasi, dalam rangka pelaksanaan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran Indonesia yang lebih baik lagi di Kabupaten Banjar di masa yang akan datang,” ucap Ikhwansyah.

Ikhwansyah menambahkan, sosialisasi ini sangatlah penting, mengingat bahwa sektor ketenagakerjaan dan kegiatan terkait hajat hidup orang banyak sesuai UUD 1945 pasal 27 ayat 2, yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

“Sosialisasi ini sendiri dapat memberikan masukan-masukan kepada peserta yang umumnya dari desa-desa di Kabupaten Banjar, agar materi yang disampaikan disebarluaskan di daerahnya masing-masing, terutama calon Pekerja Migran Indonesia tidak lagi berniat untuk bekerja di luar negeri secara non-prosedural,” tutup Ikhwansyah. (HUMASBANJAR-MRF/RDM/RH)

Mitigasi Banjir, DPRD Banjarmasin : Perlu Dibangun Posko Pengungsian

BANJARMASIN – Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, di ruang kerjanya, Rabu (15/12) mengatakan, saat ini Pemerintah kota, sudah saatnya harus menyiapkan penanganan kemungkinan terjadi bencana banjir, yaitu membangun posko pengungsian.

“Wilayah kita ini dalam satu tahun dua kali terdampak banjir, pertama pertengahan Januari yang berlangsung hampir 3 pekan, dan kedua dalam satu pekan ini air pasang rob,” katanya.

Matnor menjelaskan, daerah yang dikenal sebagai rawan banjir hingga merendam pemukiman, harus didata menjadi titik-titik rawan banjir, sehingga perlu dibangun posko untuk pengungsian bencana. Bangunannya tidak perlu secara permanen, namun menjadi alternatif representatif, untuk bisa dijadikan tempat pengungsian.

“Posko itu harus menjadi tempat aman bagi korban bencana, baik anak-anak, wanita dan lansia untuk berlindung,” pintanya

Lebih lanjut dirinya mengharapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin juga harus menyiapkan perlengkapan penanganan banjir khususnya ketersediaan perahu karet.

“Kita dapat laporannya cuma dua dimiliki, pihaknya akan menyetujui dianggaran untuk penambahan perahu karet,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Pemulihan Ekonomi Jadi Prioritas Penggunaan Dana Desa

BANJARBARU – Pemulihan ekonomi masih menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa pada 2022 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Zulkifli menyampaikan, pemulihan ekonomi ini masih seperti tahun sebelumnya yakni melalui bantuan langsung tunai (BLT) yang diambil dari desa sebesar Rp300.000 per KK yang akan disalurkan setiap bulannya.

“Ini akan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dari sisi ekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan kepada masyarakat melalui dana desa juga bisa melalui padat karya tunai. Seperti proyek pembangunan yang biasanya diserahkan kepada pihak ketiga, maka dikerjakan oleh masyarakat dengan tujuan masyarakat desa mendapatkan tambahan penghasilan.

“Jadi dari total anggaran, 50 persen diperuntukkan untuk upah. Jangan tanya kualitas, yang penting masyarakat terlibat meski sebagai buruh kasar,” terangnya.

Selain pemulihan ekonomi lanjutnya, anggaran dana desa juga harus mendukung program prioritas nasional seperti penurunan dan pencegahan stunting di Banua sesuai dengan kewenangan desa.

“Selanjutnya juga ada mitigasi bencana yang masuk dalam bagian sub sektor prioritas nasional. Semua ini bertujuan untuk pencapaian SDGs desa,” jelasnya.

Adapun SDGs desa mempunyai 18 kriteria, yakni Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. (ASC/RDM/RH)

Jelang Akhir Tahun 2021, Polda Kalsel Gelar Rakor Pengamanan Nataru

BANJARMASIN – Dalam rangka persiapan Pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang bertempat di Rupatama Polda Kalsel, Rabu (15/12).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto didampingi Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar dan Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah, dihadiri Danlanal Banjarmasin, Kabinda Kalsel, Kepala BNNP Kalsel, Kepala Dinkes Provinsi Kalsel, Ketua MUI Kalsel, Ketua FKUB Provinsi Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, dan para Kapolres/Ta Jajaran via zoom meeting.

Rapat Koordinasi Lintas Sektoral tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sinergitas TNI/Polri, Pemerintah Daerah dan masyarakat serta langkah-langkah kongkret instansi terkait dalam rangka menghadapi Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 ditengah masih merebaknya Pandemi COVID-19 di Kalimantan Selatan.

“Rapat Koordinasi ini merupakan hal yang penting walaupun di wilayah Kalimantan Selatan ini aman aman saja tetapi kita harus selalu waspada dalam keadaan yang aman dan tidak menganggap hal yang sepele, tentunya aparat keamanan pengamanan harus bersinergi dengan penyelenggara kegiatan tersebut,” ungkap Kapolda Kalsel.

Malam Tahun Baru merupakan salah satu kegiatan yang dapat mengundang kerumunan masyarakat dengan mendatangi objek wisata salah satunya, oleh sebab itu, Polda Kalsel melaksanakan koordinasi dalam pengamanan Natal dan malam Tahun Baru sehingga dapat menghindari hal hal yang menyebabkan penyebaran COVID-19 di wilayah Kalimantan Selatan.

“Tidak ada larangan bagi masyarakat, akan tetapi diingatkan agar tetap memerhatikan protokol kesehatan, karena kita melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan,” ujar Kapolda.

Lebih lanjut disampaikan oleh Kapolda Kalsel, pihaknya akan membatasi kegiatan masyarakat mulai tanggal 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022.

“Untuk itu kami mengharapkan juga kepada seluruh stakerholder terkait dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan ini sehingga dapat terwujudnya situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kalimantan Selatan,” tutupnya. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

Banjir Rob, DLH Kalsel Siap Kawal Penanaman Mangrove

BANJARBARU – Beberapa waktu belakangan, banjir akibat air laut pasang (rob) melanda kawasan pesisir Kalimantan Selatan. Rob bahkan mulai merendam sejumlah kawasan permukiman di bantaran sungai hingga mencapai ketinggian 30-50 cm.

Meskipun kawasan pesisir pantai secara garis merupakan tanggung jawab dari Dinas Kelautan dan Perikanan, namun Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana mengungkapkan, pihaknya juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjaga lingkungan di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup prov Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana

“Kita akan melakulan penanaman di kawasan mangrove yang memang menjadi kewenangan kami,” ucapnya.

Hanifah mengungkapkan, meski tidak termasuk dalam anggaran di tahun mendatang, upaya penanaman mangrove tetap akan dilaksanakan guna menjaga lingkungan wilayah pesisir.

“Kami akan giat penanaman dengan Dinas Kehutanan karena kami juga memiliki target untuk percepatan penanaman mangrove,” ungkapnya.

Dalam penanaman mangrove ini sendiri sangat banyak pihak yang dilibatkan seperti Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kelompok Petani Hutan, UPT KLHK-BPDAS HL dan BKSDA, bersama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami akan tetap membersamai kegiatan itu, dengan aksi aksi yang akan kami lakukan,” terangnya.

Lebih lanjut Hanifah menyebut, banjir rob merupakan isu global yang mempunyai banyak faktor penyebab, salah satunya minimnha penanaman mangrove di kawasan pesisir pantai.

“Tentunya dengan menanam, kita dapat mengurangi isu tersebut,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/RH)

Ketua DPRD Kalsel : Tahun 2022 Lebih Baik Dari Sebelumnya

BANJARMASIN – Kondisi tahun 2022 diharapkan menjadi lebih baik dari 2021, baik di tingkat nasional maupun Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Khusus di Kalsel perlu peningkatan kebersamaan dan kolaborasi antar pihak terkait atau pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, kepada wartawan, Selasa (14/12).

Selain itu, lanjut Supian HK, juga bagaimana cara meningkatkan kepedulian serta partisipasi semua komponen masyarakat luas agar keadaan tahun 2022 lebih baik.

Ia mencontohkan, masalah bencana banjir belakangan yang melanda hampir diseluruh wilayah Kalsel yang punya 13 kabupaten/kota dan menimbulkan dampak cukup parah pada beberapa tempat.

“Karena masalah hujan bisa mengakibatkan bencana banjir kita tidak bisa menahan. Karena, itu hukum alam dan kehendak Tuhan,” katanya.

Begitu pula, tambah wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong, dari Fraksi Golkar ini, banjir rob (pasang besar/kenaikan air laut yang cukup tinggi) juga merupakan hukum alam yang tidak bisa dipungkiri atas Kemahakuasaan Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Namun kesemua itu, mungkin bisa diantipasi dan dikendalikan secara dini sehingga dampak buruk bisa diminimalisir.

Sebagai contoh Supian HK menambahkan, faktor kanal guna percepatan air hujan terbuang segera ke laut juga sangat penting seperti yang ada di Danau Pangang, HSU sehingga belakangan ini air tak lama menggenangi seperti terjadi sebelumnya pada tahun 2004.

Sesuai pengalamanya ke negeri Belanda, lanjut Supian HK, negeri kincir angin itu membuat DAM air sehingga pasang air laut yang dalam tidak sampai merendam Amsterdam (Ibu Kota Negara Belanda).

Untuk itu dia menyakini jika Kalsel juga bisa untuk mengendalikan banjir ataupun rob asalkan ada komitmen yang kuat dari semua pihak.

Sebab jika tanpa berbuat seperti di kota Banjarmasin kemungkinan beberapa tahun ke depan bisa tenggelam saat berbarengannya banjir dan rob.

“Karena itu, sungai-sungai (termasuk anak-anak sungainya) harus kita fungsikan lagi lebih maksimal, bukan sebaliknya,” pintanya.

Hal lain, kepatuhan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Rumah Panggung yan sudah dibuat, harus ditaati, salahsatunya agar tidak mengurangi daerah resapan-resapan air, guna upaya pencegahan dan meminimalkan bencana banjir. (NRH/RDM/RH)

Exit mobile version