LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

KOTABARU – Hutan mangrove di perairan Pulau Laut Sigam, Kotabaru, Kalsel, diakui kondisinya kini cukup mengkhawatirkan. Tak hanya jadi habitat flora dan fauna, kawasan tersebut dipercaya mampu menahan kikisan air laut ke pesisir.

Hal ini diketahui, saat melaksanakan Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Daerah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kantor Desa Sarang Tiung, Pulau Laut Sigam, Kotabaru, Jumat (14/1) sore.

Anggota DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan, persoalan ini tak bisa dianggap remeh. Ia meminta agar pemerintah bisa memperhatikan sejumlah wilayah termasuk daerah kepulauan seperti Kotabaru.

“Hutan mangrove sekarang ini sudah mulai sulit didapatkan termasuk batangnya yang besar-besar untuk dijadikan bagang (tempat mencari ikan di laut) bahkan sudah berkurang tentu menjadi persoalan,” ujarnya.

Melalui dasar hukum dari perda yang disahkan itu, anggota dewan sering akrab disapa paman Yani pun menegaskan, agar permasalahan terkait program rehabilitasi hutan mangrove sepenuhnya dapat ditindaklanjuti segera.

“Ini juga sudah menjadi klasik, saya menginginkan agar pemerintah pusat bersinergi dengan Pemda di provinsi maupun kabupaten bisa menjawab persoalan tersebut,” cetusnya.

Orang yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Kalsel itu juga menyoroti agar permasalahan pelik di sejumlah wilayah yang ada di daerah pesisir Kalimantan Selatan dapat segera diselesaikan.

“Kalau dikerjakan oleh saya selaku anggota DPRD dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel tak bisa juga karena hal ini diatur oleh Kementerian, tentu tugas kami adalah bagaimana caranya mengkomunikasikan kepada mereka dengan baik. Saya tegaskan sekali lagi, adanya sinerginitas antara pusat dan daerah untuk warga pesisir,” papar Wakil Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dislautkan Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan, selain memaksimalkan APBD diharapkan perencanaan rehabilitasi juga dianggarkan melaui CRS.

“Ini ke depan dapat lebih memperkuat lagi hubungan atau kesinambungan kelestarian alam kelautan tadi secara ekonomi jalan, sosial liquitynya didapatkan dan ekologi proteksinya juga kita jaga,” terangnya.

Kendati bakal dianggarkan melalui APBD, akui Ariadi, dana ini masih terlalu kecil untuk melaksanakan program rehabilitasi hutan mangrove. Yang mana, alokasi anggaran lain pun juga sangat dibutuhkan.

“APBN pun juga harus ada dianggarkan, supaya realisasi rehabilitasi hutan mangrove ini juga maksimal,” ucapnya yang kini juga masih menjabat sebagai Plt Kabid Perikanan Tangkap.

Ditempat yang sama, Kades Sarang Tiung, Muhammad Yohanies, menuturkan, peraturan daerah (perda) yang disampaikan oleh DPRD dan Dislautkan Kalsel diakui cukup memberikan angin segar bagi warga desa pesisir dalam melaksanakan kegiatan tangkap ikan.

“Semoga apa yang kami sampaikan tadi mohon bisa direalisasikan dan DPRD Kalsel beserta instansi terkait bisa menyampaikan hal tersebut ke pemerintah pusat agar ekosistem laut bisa tetap terjaga sehingga usaha kami pun juga tetap berjalan secara berkelanjutan,” paparnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan mengunjungi SDN Handil Purai 1 dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 18 di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar.

Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan literasi dan minat baca di Banua untuk mewujudkan “Kalsel Cerdas” sekaligus mendukung percepatan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun.

“Seperti kunjungan sebelumnya, kali ini kami menghadirkan dua unit perpustakaan keliling atau pusling serta pendongeng dan badut”, kata Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani, Kamis (13/1).

Dari kegiatan yang bekerjasama dengan Puskesmas Beruntung Baru tersebut, Dispersip Kalsel berhasil vaksinasi sekitar 151 orang.

Sementara itu, Camat Beruntung Baru, Agus Muslim menyatakan bangga atas kunjungan Dispersip Kalsel ke desa-desa yang ada di kecamatannya. Meskipun jalan melalui medan sulit, katanya, tetapi tim Dispersip Kalsel tetap mau datang untuk memberikan pelayanan.

“Kada ada yang hakun belicak datang ke wilayah kami,” ucapnya.

Menurut Agus, kegiatan ini sangat bagus, selain memberikan vaksinasi, juga agar anak-anak peserta didik dapat menambah wawasan dan mencerdaskan.

“Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut,” harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Puskesmas Beruntung Baru Johansyah, Korwil Pendidikan Kecamatan Beruntung Baru, M. Arifin serta Kepala Sekolah setempat. (DISPERSIP.KALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJAR – Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah membuka dan meninjau Serbuan Vaksinasi TNI di Koramil 1006-05/Karang Intan, Banjar, Kamis (13/1).

Serbuan Vaksinasi ini digelar guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan juga tindak lanjut instruksi dari Panglima TNI, untuk menggelar Serbuan Vaksinasi secara serentak di jajaran TNI di seluruh Indonesia.

Danrem 101/Antasari sangat mengapresiasi animo masyarakat untuk mengikuti serbuan vaksinasi TNI di Koramil 1006-05/Karang Intan walaupun dalam kondisi hujan. Danrem pun menyatakan vaksinasi ini merupakan tanggung jawab bersama dan suatu prosedur memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh, dalam memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit, salah satunya adalah virus COVID-19.

“Kegiatan vaksinasi ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran dan penguatan seluruh masyarakat dengan memperkuat ketahanan tubuh untuk melawan virus, selain itu vaksinasi juga bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu alat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19,” ucapnya.

Danrem juga menegaskan, hal paling penting dan perlu diperhatikan, bahwa masyarakat tidak boleh beranggapan, setelah mendapatkan vaksin dapat melakukan kegiatan apa saja dengan mengabaikan protokol kesehatan. Namun, melalui serbuan vaksinasi TNI ini diharapkan pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan perekonomian dapat bangkit kembali.

Pimpinan PT. Pama Persada sebagai pendukung kegiatan menyatakan terima kasih atas kehadiran peserta vaksin dalam mendukung pencapaian vaksinasi sehingga harapan kita adalah bisa terbebas dari Virus COVID-19.

Turut digelar pemberian paket sembako secara simbolis kepada peserta vaksin, yang disaksikan oleh  Bupati Banjar, Para Kasi Korem 101/Antasari, Kapolres Banjar, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, dan Kajari Kabupaten Banjar. (PENREM-RIW/RDM/RH)

Enam Daerah di Kalsel Terima Hasil Kajian Pengelolaan DAS Barito dari KemenLHK

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor,  menyerahkan dokumen hasil kajian pengamanan lingkungan kepada sejumlah bupati wali kota, Kamis (13/1), di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.

Kajian tersebut merupakan kolaborasi antara KemenLHK dan Pemprov Kalsel, berisi strategi pengelolaan DAS Barito guna mereduksi banjir.

Selain penyerahan hasil kajian, Gubernur bersama bupati wali kota juga menandatangani Nota Kesepakatan Upaya Percepatan Pemulihan Lingkungan Hidup pasca banjir Kalsel awal 2021

Dengan adanya MoU, maka kepala daerah berkomitmen mengimplementasikan hasil kajian dalam kebijakan pembangunan.

Kepala Daerah yang menandatangani MoU, yakni Wali kota Banjarmasin, Wakil Bupati Banjar, Plt Bupati Hulu Sungai Utara, Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Bupati Balangan, serta Bupati Tanah Laut.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor memaparkan sejumlah program yang sedang dan terus dilakukan untuk mereduksi banjir.

“Kalsel terus berupaya melakukan berbagai kampanye kepada masyarakat untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim melalui program Desa Sasangga Banua, dan program Sungai Martapura Bungas, yang salah satu tujuannya untuk mereduksi banjir,” jelas Paman Birin, sapaan akrabnya.

Disisi lain, ujar Paman Birin, Provinsi Kalsel juga melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah pusat pada skala tapak dalam mitigasi bencana.

“Misalnya, program Kampung Siaga Bencana, Taruna Tanggap Bencana oleh Kemensos, Program Kampung Iklim oleh KLHK. Juga melalui Sekretariat Forum DAS Barito, dengan prinsip one river one management,” terang Gubernur.

Secara khusus Paman Birin mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) atas perhatian nyata membantu penanganan bencana alam di Kalsel

“Seperti penyerahan dokumen hasil kajian pengamanan lingkungan
dari Kementerian Lingkungan Hidup ini, merupakan salah satu perhatian Presiden melalui Kementerian LHK untuk membantu penanganan bencana alam.di Kalsel,” ucapnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar melalui Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugadirman, memaparkan Rencana Aksi Pengamanan DAS Barito, yang telah melewati serangkaian kajian bersama tim universitas dan instansi terkait.

“Berdasarkan arahan Presiden, kami melakukan kajian komprehensif bagaimana penanganan pasca banjir sehingga ada solusi permanen secara terstruktur dan sistematis, agar bencana banjir ini bisa kita minimalisir,” jelas Ruandha Agung.

Dengan adanya MoU dari Gubernur ke bupati wali kota, maka diharapkan hasil kajian ini bisa dimasukkan ke dalam regulasi pemerintah daerah.

Menteri LHK melalui Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengungkapkan beberapa rekomendasi aksi untuk upaya reduksi banjir. Salah satunya bangunan fisik, seperti pembangunan bendungan (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Di hari ketiga kunjungannya ke Kalimantan Selatan (Kalsel), CEO PT Indonesia Market Quotes (IMQ), Darmadi, menyempatkan diri untuk menyambangi kantor LPPL Abdi Persada FM, Rabu (12/1).

Didampingi Kepala Diskominfo prov Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, CEO dari anak perusahaan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA ini menyampaikan maksud tujuannya ke provinsi ini sebagai wujud komitmen terhadap kerjasama layanan informasi publik dengan Pemprov Kalsel melalui program ANTARA Digital Media.

“Selama ini ruang ruang publik hanya dimanfaatkan oleh komersil, melalui program ini, kita ingin berita tentang kenegaraan dan pemerintahan juga masuk ke ruang publik melalui media indoor dan videotron,” terangnya.

Selain itu Darmadi juga menjelaskan tentang kerjasama pemeberitaan dan penyebaran informasi antara LKBN Antara dengan Kantor Berita Bernama, Malaysia, salah satunya melalui media radio.

“Suatu ketika nanti radio Abdi Persada bisa saja melakukan siaran langsung dengan radio Bernama, kita juga sekaligus dapat mempromosikan pontensi Kalsel melalui radio,” katanya.

Sementara itu Kepala Diskominfo Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, menyambut baik kerjasama yang dilakukan oleh PT MQI bersama pemerintah provinsi ini.

“Selain untuk mempublikasi pemberitaan kita hingga ke luar daerah, program ini juga dapat membantu kita untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita melalui tayangan pariwisata dan investasi yang ada di Kalsel,” ungkapnya.

Diharapkan dengan kerjasama ini, segala potensi yang ada di Kalsel dapat terekspos tidak hanya di tingkat Nasional, namun dapat mencapai tingkat Internasional. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Raperda Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baru saja disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diharapkan dapat mendorong percepatan penerapan SPBE di berbagai instansi pemerintahan, di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Harapan tersebut disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (12/1).

“Kita menyetujui Raperda tentang SPBE ini dengan sebuah harapan besar agar sistem ini mampu membangun kepemerintahan yang baik dan profesional,” katanya.

Apalagi, lanjut Gubernur, sekarang memang eranya sistem elektronik diterapkan di berbagai aktivitas kehidupan. Bahkan, sektor swasta banyak yang lebih dulu dalam memanfaatkan sistem elektronik ini karena sistem ini melahirkan kerja yang cepat dan akurat.

“Kita ingin birokrasi dengan pendekatan sistem elektronik akan meningkatkan reputasi pemerintah dan kemudahan pelayanan,” jelasnya.

Perlu diketahui, DPRD Kalsel menggelar rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin, dan dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili oleh Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, Anggota DPRD Kalsel, sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Forkopimda. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penetapan Perda tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK di ruang Mansyah Anddrian Gedung A Kantor DPRD Kalsel, Rabu (12/1).

Dalam laporannya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang SPBE, Rachmah Norlias menyampaikan beberapa pendapat dan saran yaitu penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel mengutip Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, secara umum tidak hanya mengatur penerapan SPBE, tetapi lebih kepada penguatan informasi dan kerahasiaan informasi juga mengatur bagaimana menjaga dan memberikan Informasi yang akurat termasuk pelayanan publik.

“Selain itu, diharapkan dengan adanya Perda ini, penguatan Diskominfo dengan sistem keamanan terintegrasi menjadi lebih baik,” katanya.

Dengan adanya Perda ini, menurut Rachmah, ada tiga hal yang harus dilakukan oleh Diskominfo yaitu pertama dan penting Sumber Daya Manusia (SDM), kedua Tata kelolanya dan ketiga teknologi yang berkesinambungan dan tepat guna.

“Namun jangan sampai teknologi ini membebani keuangan daerah,” harap Ketua Komisi I DPRD Kalsel ini.

Rachmah menambahkan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemprov Kalsel sangat tergantung pad sistem keamana siber, yaitu kerahasiaan informasi, keamanan informasi pemerintah daerah, juga terkait informasi publik serta penyelenggaraannya secara handal dan bertanggungjawab.

Perda tentang SPBE ini juga untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang komprehensif,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pelatihan kehumasan bagi tenaga administrasi Fraksi PKS DPRD Kalsel. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang Fraksi PKS DPRD Kalsel, Selasa (11/1).

Ketua pelaksana, Laivfan Shuffy Irwani mengatakan pelatihan kehumasan ini digelar dalam rangka menunjang dan mendukung segala tugas dan amanah lima orang anggota dewan dari Fraksi PKS DPRD Kalsel sebagai wakil rakyat tingkat provinsi tersebut.

“Dalam sesi pelatihan ini, para peserta yang terdiri dari lima orang tenaga administrasi anggota Fraksi PKS DPRD Kalsel, tiga staf fraksi dan dua orang humas Sekretariat DPRD Kalsel dibekali dengan ilmu-ilmu jurnalistik, fotografi, media sosial, desain dan videografi,” jelasnya.

Diharapkan melalui pelatihan kehumasan ini, para peserta dapat meningkatkan kapasitas ilmu kehumasan mereka dalam menunjang kinerja anggota Fraksi PKS DPRD Kalsel ke depannya.

Sementara itu, pemateri yang dihadirkan dalam kegiatan ini yaitu wartawan Persroom DPRD Kalsel dan pembicara tamu yang berasal dari keluarga besar PKS. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar seminar kesehatan bagi anggotanya. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, (11/1) di ruang Ismail Abdullah Gedung B Kantor DPRD Kalsel mengangkat tema tentang cara diet yang benar dengan menghadirkan nara sumber dokter Caria dari kota Banjarbaru.

“Pertemuan ini bukan hanya pertemuan biasa, namun juga diisi seminar kesehatan agar lebih memberikan manfaat bagi peserta yang hadir,” kata Wakil Ketua Gatriwara DPRD Kalsel, Sanita Muhammad Syaripuddin didampingi Sekretaris, Emelda Iskandar Zulkarnain dan Bendahara, Yuana Dewi Yani Helmi kepada wartawan.

Seminar kesehatan ini, menurut Sanita, sebagai salah satu upaya menjaga kesehatan bagi anggota Gatriwara. Apalagi mereka sebagai pendamping suami anggota Dewan.

“Semoga melalui seminar kesehatan ini, anggota Gatriwara mendapatkan pengetahuan dan diterapkan pola hidup sehat dalam kehidupan keluarganya masing-masing,” harapnya.

Perlu diketahui, kegiatan Gatriwara DPRD Kalsel ini juga diikuti Anggota Gatriwara dari 13 kabupaten/kota di Kalsel. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga berbagi informasi dan bertukar pikiran terkait program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. (NRH/RDM/RH)