LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Penambahan jumlah penduduk baru di Kalsel diprakirakan bakal dirasakan pada saat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara resmi berpindah ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Kadis Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kalsel, Zulkipli, mengungkapkan, meski diakui administrasi kependudukan tak menjadi permasalahan. Namun, salah satu perhatiannya adalah daya tampung penduduk yang pindah dari Jawa ke Kalimantan.

 “Kemungkinan terjadinya kenaikan dari luar datang ke Kalimantan yakni Banjarmasin atau Banjarbaru itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Tetapi, justru yang jadi persoalan itu bagaimana daya tampung (carraying capacity) baik di Kalsel dan daerah lain,” ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (14/3) siang.

Sebagai pintu gerbang IKN nanti, dia mengungkapkan, penambahan penduduk juga bakal berpengaruh terhadap penambahan sejumlah lahan disegala sektor baik pengembangan maupun pembangunan.

“Ada tenaga kerja, produktivitas pertanian, lahan hingga aktivitas perindustrian itu juga harus menyesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada,” ungkap mantan Kadis PMD Kalsel ini.

Selaku instansi pelayanan, pihaknya hanya sebagai penyaji data atau informasi terkait sebesar apa kemungkinan penduduk yang berdatangan dan tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami di Disdukcapil mendata sebesar apa tenaga kerja ataupun penduduk di luar Kalimantan kita sendiri dan bahkan sebenarnya tidak menjadi masalah terlebih untuk Adminduk karena sudah terintegrasi secara nasional,” paparnya.

Terkait legalitas resmi keberadaan status daerah, ia menjelaskan, warga yang diketahui sebagai penduduk baru tetap wajib melaporkan data diri ke disdukcapil kabupaten/kota setempat agar tercatat dan setelahnya nanti diurus sesuai prosedur.

“Seandainya ingin pindah secara resmi, tinggal informasikan saja ke dukcapil setempat yang dituju dan nanti akan dibuatkan KTP. Selanjutnya, administrasi yang ada di kelurahan atau di RT hingga kecamatan justru dari dinas terkait akan memberitahu bahwa ada seorang penduduk yang berpindah tempat misalnya dari Jawa atau Sulawesi itu sesuaikan dengan administrasi dibawah, jadi tidak seperti dulu lagi,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan berencana melakukan kerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel, untuk mengenalkan sejarah dan budaya Kalsel kepada para pembina narapidana di Lembaga Permasyarakatan (Lapas).

Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel, Lilik Sujandi,  pada Jumat (11/3) siang.

Menurut Lilik, kerjasama ini sangat berperan penting untuk lebih mengenalkan sejarah dan kebudayaan daerah sendiri, serta menanamkan semangat juang leluhur dan pahlawan nasional dari Kalsel dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari.

Seperti pengaturan regulasi dengan berakar pada berbagai macam struktur bangunan rumah yang berbentuk bubungan tinggi untuk para raja maupun sultan, rumah untuk pedagang, rumah untuk pemuka agama, dan sebagainya. Sehingga memudahkan pengidentifikasian dan mitigasi potensi konflik.

Hal lainnya, lanjut Lilik, dengan mencontoh semangat serta filosofi prinsip leluhur. Salah satunya seperti ornamen kayu Tampuk Manggis, yg bermakna kejujuran. Tampuk manggis yg terlihat tidak akan pernah berbohong atau berbeda dengan isi di dalamnya.

“Sejalan dengan citra ASN ‘Berakhlak’ yg saat ini diprioritaskan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Selain itu Kalimantan Selatan juga memiliki banyak tokoh2 keagamaan maupun nasional yg kharismatik, yg diakui negara bahkan dunia.

“Seperti Sultan Suriansyah dan Pangeran Antasari, tak lupa ulama kharismatik seperti Tuan Guru Sekumpul, dan Guru Zuhdi,” jelasnya.

Sementara itu Plt Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel Rusmiady mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi atas kunjungan serta rencana kerjasama yang melibatkan budaya dan  sejarah banua ini.

“Kita ingin semua ASN baik di tingkat Pemprov maupun Kabupaten Kota dapat mengerti sejarah dan budaya kita,” harapnya.

Untuk diketahui, Lilik Sujandi baru saja dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantam Selatan pada 9 Maret 2022. Dimana sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. (SYA/RDM/RH)

KALIMANTAN TIMUR – Presiden Republik Indonesia – Joko Widodo (Jokowi), memimpin secara langsung prosesi Kendi Nusantara, yakni penyerahan air dan tanah Nusantara dari 34 Gubernur dari seluruh Indonesia, di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kecamatan Sepaku Kabupaten  Panajam Paser  Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3) pagi.

Para Gubernur dari seluruh Indonesia ini, secara bergiliran menyerahkan air dan tanah dari daerah masing-masing untuk diserahkan kepada Presiden.

Selanjutnya oleh Presiden, tanah dan air itu dituangkan kedalam bejana atau kendi ukuran cukup besar. Prosesi acara kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon dipimpin langsung Presiden RI 1, disertai dengan penyiraman tanah dan air dari 34 provinsi yang sudah disatukan.

Salah satu kepala daerah yang menyerahkan tanah dan air kepada Presiden RI itu, adalah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin.

Usai penyerahan, Paman Birin pun ikut menanam pohon bersama Presiden, para Menteri beserta  Gubernur dari 33 provinsi lainnya di Indonesia.

Usai acara Paman Birin mengatakan filosofi penyatuan tanah dan air dari seluruh  provinsi ini, memiliki makna, bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah  negara besar milik rakyat dan harus dirawat,  dijaga bersama seluruh rakyat Indonesia.

Kalsel sendiri, sebut Paman Birin, sangat mendukung kebijakan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menurutnya, jika pemindahan ibu kota negara terealisasi, maka akan memberikan multi efek luar biasa bagi kemajuan pembangunan, termasuk  di daerah atau provinsi sekitar IKN.

“Salah satu efek positif itu adalah Kalsel bisa mempersiapkan sebagai daerah pintu gerbang strategis bagi IKN. Dan Kalsel turut mendoakan kelancaran pembangunan IKN di Kaltim,” ucapnya.

Adapun tanah dan air dari Kalsel yang dibawa ke lokasi penanaman pohon di IKN, sebut Paman Birin diambil dari tanah di Desa Dalam Pagar, yaitu tempat kediaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan. Desa ini juga menjadi tempat beliau mengajarkan ilmu agama hingga lahirnya para alim ulama di Kalsel hingga sekarang.

Sedangkan airnya berasal dari sumur bernilai historis religius dari Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Sejarahnya, sumur ini digali atas arahan Tuan Guru KH Zainal Ilmi. Sejak digali hingga sekarang, sumur itu tidak pernah kering meski di daerah tersebut, dahulu pernah dilanda bencana kemarau panjang. Sumur itu, hingga kini menjadi salah satu sumber air bersih bagi masyarakat.

Sebelum dibawa ke lokasi IKN, tanah dan air ini terlebih dahulu dibacakan doa oleh KH Muhammad Wildan Salman (Guru Wildan), untuk memohonkan do’a kepada Allah SWT, agar senantiasa semua rencana pemerintah dimudahkan dan dilancarkan.

“Semoga air dan tanah yang kita bawa ini, dapat memberikan keberkahan, kebaikan, serta keselamatan, baik bagi banua kita maupun buat daerah IKN nantinya,” sebutnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Selama puluhan tahun, pada musim panen di Provinsi Kalsel harga jual gabah selalu mengalami penurunan, hal ini dikarenakan nilai jual yang diberikan para pengepul kepada para petani sangatlah rendah dibandingkan nilai jual normal. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalsel mengusulkan kepada Kementerian Pertanian, untuk menggganti subsidi pupuk yang diberikan Kementerian Pertanian menjadi subsidi harga. Adapun yang dimaksud subsidi harga yakni pemerintah akan memberikan harga subsidi kepada para petani pada saat musim panen, sehingga meskipun nilai jual gabah mengalami penurunan disaat musim panen, para petani tidak akan mengalami kerugian dikarenakan sudah disubsidi oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas TPH Provinsi Kalsel Syamsir Rahman belum lama tadi.

Syamsir menyampaikan, usulan mengganti subsidi pupuk menjadi subsidi harga yang pihaknya sampaikan kepada Kementerian Pertanian tersebut, bertujuan untuk meningkatkan nilai jual gabah pada musim panen, sehingga pada musim panen Pemerintah tinggal membeli harga bantuan untuk petani agar mereka percaya untuk menanam. Pasar pertanian di Kalsel sejak jaman dulu selalu mengalami penurunan harga dimusim panen, sehingga harus terdapat bantuan dari Pemerintah untuk memberikan subsidi harga.

“Saya sudah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, dari pada kita mensubsidi harga pupuk, lebih baik mensubsidi harga. Jadi kalau harga panen turun, pemerintah tinggal membantu dengan subsidi harga,” ungkap Syamsir.

Ia menambahkan, apabila tidak terdapat subsidi dari pemerintah, maka para petani lama kelamaan akan enggan untuk menanam dan kepercayaan para petani kepada Pemerintah akan berkurang.

“Lama kelamaan, kalau tidak ada bantuan pupuk subsidi, bantuan apapun, maka petani akan enggan untuk menanam, dan disisi lain bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan mereka sangat bergantung pada para petani,” tutup Syamsir Rahman. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Penggunaan pupuk kimiawi dan pupuk hayati masih menjadi polemik bagi para petani di Kalimantan Selatan. Murahnya harga pupuk kimia menjadi salah satu faktor para petani sering menggunakan pupuk ini untuk menyuburkan tanaman, namun kerugian pemakain pupuk juga dirasakan bagi para petani, seperti percepatan kerusakan lahan pertanian. Oleh karena itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) provinsi Kalsel mengimbau, agar para petani mengurangi penggunaan pupuk kimiawi.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas TPH Provinsi Kalsel Syamsir Rahman belum lama tadi. Ia menyampaikan, petani-petani di Kalsel sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia dilahan mereka, penggunaan pupuk kimia berkelanjutan dapat menyebabkan beban tanah yang semakin berat akibat memikul beban kimiawi dan mengakibatkan percepatan kerusakan lahan. Sehingga untuk mengganti penggunaan pupuk kimia, para petani diimbau untuk menggunakan pupuk hayati.

“Memang harga pupuk hayati lebih mahal, namun keuntungannya banyak juga, pupuk hayati lebih ramah lingkungan dari pada pupuk kimiawi,” ungkap Syamsir Rahman.

Syamsir melanjutkan, dengan berganti menggunakan pupuk hayati, selain membuat lahan pertanian para petani akan semakin subur, pupuk hayati juga ramah terhadap lingkungan, tidak menimbulkan pencemaran, dan hasil produksi mampu bersaing dengan pupuk kimiawi.

“Sudah banyak pupuk hayati yang muncul walaupun harganya masih tinggi, tetapi para petani masih menganggap penggunaan pupuk kimiawi lebih mudah digunakan sehingga masih banyak yang memakai pupuk kimiawi,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Majunya industri-industri di banua Kalimantan Selatan, berbanding dengan masih kurangnya tenaga kerja kerja yang dibutuhkan para pelaku industri, contohnya saja hilirasi industri CPO, hilirasi industri Nikel, dan Hilirisasi industri baterai yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian analis kimia. Namun pendidikan vokasi dan SMK di Banua ini, masih belum ada yang mempunyai bidang studi tersebut, padahal lulusan dari bidang studi analis kimia sangat diperlukan bagi para pelaku industri. Dengan tidak adanya bidang studi Analis Kimia di Kalsel, menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalsel.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel Mahyuni menyampaikan, bidang studi Analis Kimia sangatlah diperlukan bagi pelaku industri di banua ini, apalagi sudah banyak pelaku industri yang melakukan hilirisasi industri seperti hilirisasi industri pengolahan biji besi, nikel, dan baterai, yang memerlukan analis kimia.

“Perusahaan – perusahaan terpaksa merekrut atau mengambil tenaga kerja dari luar daerah, karena di tempat kita tidak tersedia program studi yang diperlukan, yakni analis kimia baik ditingkat SMK sampai perguruan tinggi,” unkap Mahyuni.

Mahyuni menambahkan, ditahun 2022 ini sudah terdapat puluhan pelaku industri melakukan hilirisasi industri, sehingga untuk mengisi tenaga kerja pada industri bidang studi Analis Kimia harus segera ada dibanua ini.

“Itu memang tantangan kita kedepan untuk segera melakukam langkah-langkah agar kita lebih siap terhadap tenaga kerja yang diperlukan insdustri, dan kedepan bahwa investasi industri baik hilirasi industri dari CPO, biji besi, nikel atau baterai, semuanya memerlukan analis kimia dan teknik kimia,” lanjut Mahyuni.

Mahyuni mengungkapkan, masih banyak pelaku industri di Banua Kalsel yang merekrut tenaga kerja dari luar Daerah, yang kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan dan pulau Jawa, oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian yang sangat serius oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Semenjak peraturan baru pemerintah yang resmi mengeluarkan maklumat terkait tidak diberlakukannya lagi para pengguna jasa penerbangan untuk menujukkan surat hasil test negatif PCR ataupun Antigen, kini lonjakan jumlah penumpang Badara Internasional Syamsudin Noor, di Banjarbaru, meningkat drastis. Bahkan, presentasenya berhasil merangkak naik hingga 67 persen.

General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Dony Subandono, saat ditemui sejumlah wartawan, Jumat (11/3) siang, mengakui, adanya kenaikan yang tak biasa bahkan terhitung sejak Kamis (8/3) kemarin, jumlah pelaku jasa penerbangan telah mencapai 2.800 – 3.000.

“Jadi, kondisi penumpang setelah pemberlakuan aturan baru itu jumlahnya naik drastis, kemungkinan masih ada lagi pelaku penerbangan tambahan yang begitu datang langsung masuk,” ungkapnya.

Terlebih, ia menjelaskan, kenaikan sebelumnya atas diberlakukan aturan baru melalui Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan orang dalam negeri pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga sempat menambah jumlah penumpang sekitar 2.300.

“Jumlah ini hanya keberangkatan saja,” ucapnya.

Terkait sempat memberlakukan aturan antigen, dia menyebutkan, capaian penumpang di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, di Banjarbaru, juga mengalami lonjakan sebesar 3.000.

“Penggunaan antigen cukup berdampak positif terhadap jumlah penumpang,” ungkap General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Dony Subandono.

Kendati begitu, dirinya mengungkapkan, kondisi varian Omicron di Kalsel ternyata cukup berdampak terhadap jumlah pengguna jasa penerbangan di bandar udara yang telah berstatus internasional ini.

“Sempat turun dikisaran 1.800 – 2.000 dan maksimal sekitar 2.200. Tetapi, sekarang sudah agak naik menjadi 2.300 dan adanya pemberlakuan aturan baru tambah naik lagi,” jelasnya.

Sebelum pandemi menyebar di Kalsel, sedikitnya kouta penumpang yang terhitung sejak 2019 lalu diakui mampu mencapai hingga 4.000 – 5.000 orang. Tetapi, karena kondisi COVID-19 cukup memberikan dampak negatif terhadap bisnis penerbangan maka penurunan drastis pun dialami dengan menyisakan nilai presentase sekitar 16 persen.

“Kemudian naik diangka 20 persen, namun, semenjak saya bertugas disini, Alhamdulillah, sudah diatas 50 persen dan sekarang sudah 67 persen,” imbuhnya.

Ia menyampaikan melihat status jumlah penumpang pesawat yang kini diketahui sudah mulai normal. Sebaliknya, pada awal ramadan nanti, kouta pengguna jasa penerbangan untuk keberangkatan pesawat diprakirakan kembali menurun.

“Tetapi, pada pertengah puasa menuju lebaran hingga pasca Idul Fitri naik lagi. Kami minta doanya juga agar akhir tahun lonjakan penumpang bisa kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)