DPRD Banjarmasin Minta Disperkim Bekerja Lebih Maksimal

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Banjarmasin meminta Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (Disperkim), tahun 2022 ini dapat memberikan kinerja lebih maksimal.

Saran itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD kota Banjarmasin Muhammad Isnaini, kepada wartawan, Kamis (10/3).

Dijelaskannya, dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan disperkim baru baru tadi, pihaknya mengevaluasi kegiatan tahun 2021 ternyata terjadi Silpa sebesar Rp14 miliar, diantaranya rencana pembangunan jembatan, rusunawa dan rumah korban bencana di kawasan Banjarmasin Barat, dengan alasan terkendala pembebasan lahan yang tidak selesai.

“Kami ingin Disperkim tahun 2022 ini, dapat memberikan kinerja maksimal, agar kejadian silpa tidak terulang kembali,” pintanya

Isnaini menjelaskan, pihaknya sangat menyayangkan terkait rencana akan dibangun, rumah korban bencana di kawasan Banjarmasin Barat yang tak lunjung terealisasi, karena biaya pembangunannya hibah dari pusat, dengan demikian otomatis dananya dikembalikan pemerintah ke pusat.

“Akibat pembebasan lahan tidak selesai, maka batal dibangun,” jelasnya

Politisi Gerindra DPRD Kota Banjarmasin ini menambahkan, ke depan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman sebelum dilakukan pengerjaan proyek fisik, lahannya harus sudah selesai dibebaskan, supaya tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari, karena pembebasan lahan merupakan posisi awal, setelah itu baru bisa dilakukan pembangunan fisik.

“Kita mengambil pelajaran, salah satu contoh, pembangunan jembatan HKSN, beberapa lahan sempat bermasalah, jangan lagi terulang di tahun 2022 ini,” tandasnya. (NHF/RDM/RH)