LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengatakan, aksi pencegahan korupsi baik yang didorong oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) maupun oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, bermula dari identifikasi atas berbagai titik rawan korupsi, antara lain yaitu mark-up pada pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) dan penurunan spesifikasi/kualitas.

Hal itu disampaikannya dalam Seminar Nasional bertema Penguatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa, pada Kamis (2/12) di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin. Dimana seminar ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

“Kami melihat adanya modus korupsi pada tahapan proses PBJ mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Untuk itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk membangun Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) yang berintegritas,” ujar Lili.

Berdasarkan data KPK, sebut Lili, sejak 2004 hingga Juni 2021, terdapat 241 kasus terkait PBJ yang ditangani KPK. Selain itu, lanjutnya, sepanjang 2020 hingga Maret 2021 ada 36 kasus terkait infrastruktur.

KPK, sambung Lili, karenanya meminta komitmen pemda untuk melakukan pembenahan tata kelola agar proses PBJ dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan, serta bebas intervensi yang tidak sah dari pihak manapun.

Di sisi lain, dia juga menegaskan pihaknya akan terus mengawal dan memastikan pelaksanaannya bebas dari korupsi.

“Pembinaan dan pengawasan yang ketat juga perlu dilakukan oleh Gubernur, Dirjen Otonomi Daerah bersama dengan LKPP. Dalam membangun UKPBJ yang berintegritas dapat tercipta bila lembaga-lembaga terkait mendukung upaya serta memiliki organisasi yang konsisten melakukan tindakan sesuai nilai, tujuan dan tugas,” tutup Lili.

Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor hadir membuka seminar dan menyampaikan bahwa PBJ merupakan kegiatan yang cukup besar menggunakan keuangan negara. Setiap tahun anggaran untuk belanja barang/jasa mencapai angka triliunan rupiah.

“Di lingkungan Pemprov Kalsel, hingga November 2021, realisasi belanja PBJ mencapai Rp1,2 Triliun,” katanya.

Memang, sambungnya, PBJ ini dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Hampir seluruh kegiatan pemerintah seperti membangun infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, peningkatan pelayanan dan sektor lain akan bersentuhan dengan PBJ.

“Oleh karena itu, PBJ pemerintah perlu sistem manajemen yang mumpuni, kelembagaan yang kuat, termasuk peningkatan kompetensi SDM dan pejabat Fungsional didalamnya,” terang Sahbirin.

Pemprov Kalsel, ujarnya, juga terus berupaya melakukan transformasi ke arah digitalisasi dalam PBJ. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi “SI BEKANTANS” pada 16 November 2021, sebagai implementasi program Belanja Langsung Pengadaan dan per 2 Desember, nilai transaksi melalui aplikasi sudah mencapai Rp1,2 Miliar.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari turut hadir menyampaikan prinsip dan etika PBJ, titik rawan PBJ, kasus seputar PBJ dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Narasumber lainnya adalah Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Emin Adhy Muhaemin, serta Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementeriaan PUPR Yudha Mediawan.

Turut Hadir pada saat kegiatan yaitu Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Jatim, Gubernur DIY, Pejabat yang mewakili Gubernur Jateng, Bupati/Walikota Se-Kalsel, Forkompinda, Ketua DPRD Provinsi, Kaper BPKP, Para Inspektur dan Kepala UKPBJ. (HUMAS.KPK-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – BPKP menemukan masih banyak titik rawan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, dan PBJ yang tidak sesuai dengan prinsip dan etika. Hal itu disampaikan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, pada Seminar Nasional Penguatan Transparansi dan Akuntabiitas Pengadaan Barang dan Jasa, pada Kamis (2/12) di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diadakan Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK). Pada kesempatan tersebut hadir juga sejumlah pimpinan daerah dan unsur Forkopimda di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, serta disiarkan secara streaming melalui aplikasi zoom.

“Masih terdapat titik rawan dalam Pengadaan Barang dan Jasa mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima. Sebagai contoh, dalam proses perencanaan masih dijumpai kasus seperti calon penyedia yang sudah diarahkan, rekayasan pemaketan untuk menghindari lelang, sampai dengan adanya campur tangan pihak luar. Jika penyimpangan sudah terjadi di awal, maka proses selanjutnya juga akan bermasalah, yang pada akhirnya permasalahan seperti kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan kontrak serta pembayaran tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan,” papar Agustina.

Lebih lanjut, Agustina juga memberikan studi kasus terkait kasus korupsi Pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) Sudin Dikmen Jakarta Barat tahun 2014, yang telah dilakukan audit oleh BPKP.

“Dari hasil audit dijumpai penyimpangan di setiap proses (perencanaan, penganggaran, pelelangan, pelaksanaan hingga pembayaran), fee oknum 7 persen dari anggaran, serta nilai kerugian keuangan negara mencapai 55,88 persen dari realisasi anggaran, dan juga fee kepada setiap pihak dalam PBJ dan Panitia Penerima Barang,” jelasnya.

Agustina menambahkan, bahwa pelaksanaan Audit Penyesuaian Harga dan Audit Klaim perlu mendapat perhatian dan kecermatan, karena dapat menekan kenaikan nilai pengadaan dan mencegah timbulnya klaim atas cost overrun.
Dalam menyelenggarakan fungsi di bidang pengawasan keuangan negara/daerah yang bersifat represif, BPKP juga berperan dalam melakukan Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap menyatakan kesiapannya untuk mendukung fungsi tersebut.

“BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan sendiri juga pernah melakukan audit beberapa Kasus Korupsi yang menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah, diantaranya Pembangunan Jembatan Mandastana-Tanipah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015, dengan nilai kerugian Rp16.353.445.364,00, Pengadaan Alkes dan Kedokteran pada BLUD RSUD Ulin Banjarmasin Tahun 2015 dengan nilai kerugian Rp3.146.142.830,00 dan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017, dengan nilai kerugian Rp2.283.539.538,00, serta beberapa kasus lain terkait Pengadaan Barang dan Jasa,” kata Rudy.

Selain menjalankan pengawasan yang bersifat represif, BPKP juga memiliki tools pengawasan yang bersifat preventif dan edukatif, seperti Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi dan bimbingan teknis pembentukan Fraud Control Plan pada beberapa BUMD. BPKP sebagai pembina APIP juga senantiasa berkoordinasi dan memberikan bimbingan kepada Inspektorat Kabupaten Kota di Wilayah Kalimantan Selatan terkait pelaksanaan pengawasan di Bidang Investigasi.

Rudy juga menekankan perlunya sinergi antara BPKP, Pemerintah Daerah, dan Aparat Penegak Hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia khususnya di Wilayah Kalimantan Selatan. (BPKP.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah menerima bantuan sembako untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dari BMPD (Badan Musyawarah Perbankan Daerah), yang terdiri dari berbagai bank swasta dan pemerintah yang beroperasi pada area Kalimantan Selatan, di Aula Korem 101/Antasari, Kamis, (2/12).

Cecep Sopwan Hadi Kepala KCU BCA Banjarmasin sebagai perwakilan dari BMPD Kalsel mengatakan, memahami kesulitan warga terdampak banjir.

“Kami ingin sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak Banjir di Kabupaten HST. Kami mengucapkan terimakasih kepada Korem 101/Antasari telah memfasilitasi penyaluran bantuan ini,” terangnya.

Menanggapi bantuan ini, Danrem 101/Antasari mengucapkan terimakasih atas sumbangsih yang sangat bermanfaat untuk warga terdampak banjir di Kabupaten HST (Hulu Sungai Tengah).

“Kodim 1002/HST sebagai satuan terdekat dengan lokasi banjir, akan tetap melaksanakan bantuan penanganan bencana alam, dan bantuan ini akan kami distribusikan kepada masyarakat yang terdampak banjir, serta berharap bencana banjir ini bisa segera diatasi,” pungkasnya.

Bantuan tersebut akan disalurkan Korem 101/Antasari ke beberapa wilayah terdampak banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (PENREM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) prov Kalsel berhasil menjadi juara dalam lomba Perkantoran Ramah Lingkungan (Eco Office) yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH) provinsi Kalsel

Lomba ini merupakan usaha Pemerintah Provinsi melalui Dinas LH untuk menciptakan kesadaran dan penerapan budaya peduli lingkungan di lingkup perkantoran Pemprov Kalsel.

Ditahun ini, Dinas PUPR dalam penilaian mendapatkan predikat hijau sebagai kantor di lingkungan Pemprov Kalsel yang ramah lingkungan. Disusul Dinas Kehutanan di posisi kedua dan Bappeda di posisi ketiga yang mendapat predikat biru.

“Seperti yang dipesankan oleh Gubernur, sudah seharusnya ASN menjadi agen perubahan terhadap perilaku itu,” ucap Kepala Dinas LH prov Kalsel Hanifah Dwi Nirwana kepada sejumlah awak media, Rabu (1/12).

Hanifah menjelaskan, kepedulian atas lingkungan di area perkantoran sudah menjadi salah satu budaya dalam aktifitas sehari-hari. Seperti mengurangi penggunaan kertas, pembatasan penggunaan minuman botol plastik, penghematan energi dan air, dan program perlindungan lingkungan lainnya.

“Kami juga menyediakan bank sampah sebagai salah satu indikator penilaian. Jika mereka (ASN) menerapkan program ini maka kantor tersebut pasti menjadi nasabah bank kami atau di wilayah sekitar mereka,” terangnya.
Selain itu, peran Pimpinan SKPD terhadap regulasi dan kebijakan ramah lingkungan di perkantoran juga menjadi salah satu poin penting dalam penilaian.

“Bukan hanya diambil dari bagaimana instansi perkantoran provinsi kalimantan selatan mengelola sampah dan energi, namun juga bagaimana pimpinan SKPD membangun semangat, mengkampanyekan, serta mensosialisasikan pentingnya ramah terhadap lingkungan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, program penilaian perkantoran ramah lingkungan ini merupakan penyempurnaan dari konsep Eco Office yang sudah berjalan beberapa tahun dan sudah tercantum dalam Pergub nomor 97 tahun 2020 tentang perkantoran ramah lingkungan.Dimana penilaian sementara hanya dilakukan kepada 35 instansi perkantoran di lingkup Pemprov dan direncanakan di tahun mendatang akan diperluas di tingkat kabupaten kota, perguruan tinggi, serta instansi vertikal lainnya. (TR21-01/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Imam Suprastowo menyoroti kenaikan harga minyak goreng yang mulai meresahkan masyarakat di wilayah Kalsel, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang terjadi belakangan ini.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/12), Imam menyampaikan dirinya belum mendapatkan laporan dari Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Kalsel terkait harga minyak goreng ini yang melonjak naik.

“Sampai sekarang, Disdag belum ada melaporkannya. Selain itu, memang harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit saat ini sangat tinggi. Bahkan sudah menyentuh angka di atas Rp3 ribu per kilogramnya,” katanya.

Namun, lanjut Wakil Rakyat dari Dapil Banjarbaru dan Tanah Laut itu, provinsi Kalsel adalah salah satu daerah lumbung dari TBS yang memiliki lahan kelapa sawit yang luas. Sehingga pihaknya mempertanyakan apakah harga yang melambung tersebut karena untuk memenuhi keperluan di dunia akan Cruel Palm Oil (CPO) yang cukup tinggi sehingga lebih banyak diekspor daripada dipergunakan untuk pembuatan minyak goreng.

“Dalam waktu dekat, kita akan panggil Disdag dan juga Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit untuk menanyakan persoalan ini,” tegasnya.

Ditambahkan Imam, tingginya keperluan CPO di pasar dunia bisa menjadi kendala sehingga pabrik-pabrik minyak goreng tidak mampu membeli CPO karena harganya yang mahal.

“Memang keperluan di dalam negeri juga banyak, dimana sesuai jadwal sudah memasuki B30 dan B50 yang merupakan program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran biodesel dan solar yang nantinya menghasilkan produk Biosolar. Ini juga banyak menyerap TBS,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (1/12).

Pembukaan Musrenbang RPJMD Provinsi Kalsel ini ditandai dengan pemukulan babun oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi Wakil Gubernur Muhiddin serta ketua DPRD Kalsel Supian HK.

Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Bupati dan Walikota se Kalsel, jajaran Kepala SKPD Pemprov Kalsel, serta anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Kalsel yang mengikuti melalui virtual.

Dalam sambutannya, Sahbirin Noor menyampaikan akan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari kesiapan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Kalau kita maju dengan persiapan, insyaallah kita akan turun dengan mendapatkan kehormatan,” ujar Paman Birin sapaan akrabnya.

Paman Birin juga berharap, melalui Musrenbang RPJMD ini, diharapkan apabila ada keinginan masyarakat yang masih belum tercantum untuk pembangunan Banua, dapat menjadi fokus perhatian untuk disinergikan.

“Semoga hasil yang kita rencanakan sesuai dengan harapan rakyat, harapan pemerintah, harapan DPRD dan harapan kita semua,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira menyampaikan, ada lima misi pembangunan di dalam RPJMD Kalsel 2021-2026, yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur, mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian, tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan bencana.

“Sebagai contoh membangun SDM dari sisi kesehatan, yakni meningkatkan angka harapan hidup melalui perbaikan stunting,” ujarnya.

Kemudian terkait sisi pendidikan lanjut Fajar Desira, adalah memperbaiki rata-rata lama sekolah di Kalsel, yang mana saat ini rata-rata masih berada diangka delapan tahun atau kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Adapun fokus pembangunan dari sisi peningkatan perekonomian adalah, meningkatkan hilirisasi, agar perekonomian Kalsel tidak terus terpaku pada yang energi tak terbarukan seperti batubara,” paparnya.

Sementara untuk tata kelola pemerintahan lanjut Fajar Desira, adalah transformasi digitalisasi. Mengingat dalam kurun dua tahun atau di masa pandemi COVID-19, secara tidak langsung Pemerintah telah beralih kepada era digitalisasi dan merasakan manfaatnya.

“Ternyata digital lebih efisien dan kita akan mampu bersaing dengan daerah lain,” terangnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2021-2026.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Sahrujani kepada wartawan, usai mengikuti pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kalsel Tahun 2021-2026 secara virtual, Rabu (1/12).

“Sebagai contoh mengenai perbaikan dan peningkatan jalan, terutama jalan provinsi atau yang berstatus jaringan jalan strategis, baik karena rusak terdampak bencana banjir maupun lainnya juga menjadi prioritas dalam RPJMD tersebut,” katanya.

Begitu pula, lanjut Mantan Ketua DPRD Kabupaten HSU itu, upaya pencegahan dan pengendalian banjir seperti pembangunan waduk menjadi perhatian. Kendati pendanaannya mengharapkan bantuan pemerintah pusat, karena memerlukan biaya besar, sedangkan anggaran daerah tidak memungkinkan.

Oleh karena itu, Sahrujani juga mengharapkan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur tersebut bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Selain itu, bisa berkolaborasi dengan anggota DPR RI Dapil Kalsel untuk mendorong dan memperjuangkannya,” jelasnya.

Untuk diketahui, Pemprov Kalsel menggelar Musrenbang RPJMD Tahun 2016-2026 di gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel di Banjarbaru. Turut hadir secara langsung dalam pertemuan tersebut yaitu Ketua DPRD Kalsel Supian HK.

Sementara pimpinan Komisi-komisi DPRD Kalsel mengikuti pertemuan tersebut secara virtual di ruang DPRD Kalsel di Banjarmasin. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar seminar sosialisasi dan diskusi, pemenuhan kebutuhan jamaah Haji dan Umrah embarkasi Banjarmasin, di salah satu hotel berbintang, Rabu siang (1/12).

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani menyampaikan, dalam upaya membuka akses peluang pasar lebih luas, baik dalam negeri maupun mancanegara, Kementerian Perdagangan RI telah menandatangani MoU bersama Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, dan Kementerian Agama RI, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Jedah, dalam bentuk kerjasama, untuk mendorong produk UKM Indonesia ke pasar ekspor, khususnya dengan negara tujuan Arab Saudi dan negara Timur Tengah serta lainnya.

“Kami gelar seminar sosialisasi dan diskusi, karena Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah yang dipilih untuk melaksanakan, diikuti sebanyak 50 pelaku UKM Kalsel,” katanya

Disampaikan Birhasani, pemanfaatan momentum musim haji untuk pemasaran produk Usaha Kecil Menengah merupakan satu langkah yang sangat strategis, baik di dalam negeri saat jamaah di Embarkasi, dan pihak asrama Haji memfasilitasi satu tempat untuk menjual produk UKM khususnya di Kalsel, yang pengelolaannya diserahkan kepada asosiasi misalnya Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) atau Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Kalsel.

“Dua asosiasi ini nanti menampung produk-prduk UKM, yang tentu berkualitas sudah memenuhi standar produksi serta bersertifikat halal,” jelasnya

Birhasani menambahkan, peluang pasar ekspor bagi produk Usaha Kecil Menengah di Kalsel sangatlah terbuka untuk memenuhi kebutuhan jamaah Haji. Mengingat jamaah haji Kalsel setiap tahun cukuplah besar, apalagi biasanya merindukan produk makanan dan minuman asal Banua, seperti ikan asin sepat kering, seluang, sambal acan, kerupuk, amplang dan lain-lain, yang digemari jamaah provinsi lain serta Asia.

“Pada umumnya selera tidak jauh beda, dengan demikian sangat tepat kebijakan Pemerintah yang akan memfasilitasi ekspor produk Usaha Kecil Menengah pada saat musim haji khususnya. Kita berharap, seluruh pelaku UKM Kalsel memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya, karena Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel, sangat mendukung program tersebut,” tutupnya.

Untuk diketahui, seminar sosialisasi dan diskusi potensi pemenuhan kebutuhan jamaah Haji dan Umrah Embarkasi Banjarmasin, di buka langsung Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, dengan Narasumber dari Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag RI, Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag RI, Asdep Pengembangan SDM UKM Kemenkop RI, dan Kepala ITPC Jeddah. (NHF/RDM/RH)