LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Majunya industri-industri di banua Kalimantan Selatan, berbanding dengan masih kurangnya tenaga kerja kerja yang dibutuhkan para pelaku industri, contohnya saja hilirasi industri CPO, hilirasi industri Nikel, dan Hilirisasi industri baterai yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian analis kimia. Namun pendidikan vokasi dan SMK di Banua ini, masih belum ada yang mempunyai bidang studi tersebut, padahal lulusan dari bidang studi analis kimia sangat diperlukan bagi para pelaku industri. Dengan tidak adanya bidang studi Analis Kimia di Kalsel, menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalsel.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel Mahyuni menyampaikan, bidang studi Analis Kimia sangatlah diperlukan bagi pelaku industri di banua ini, apalagi sudah banyak pelaku industri yang melakukan hilirisasi industri seperti hilirisasi industri pengolahan biji besi, nikel, dan baterai, yang memerlukan analis kimia.

“Perusahaan – perusahaan terpaksa merekrut atau mengambil tenaga kerja dari luar daerah, karena di tempat kita tidak tersedia program studi yang diperlukan, yakni analis kimia baik ditingkat SMK sampai perguruan tinggi,” unkap Mahyuni.

Mahyuni menambahkan, ditahun 2022 ini sudah terdapat puluhan pelaku industri melakukan hilirisasi industri, sehingga untuk mengisi tenaga kerja pada industri bidang studi Analis Kimia harus segera ada dibanua ini.

“Itu memang tantangan kita kedepan untuk segera melakukam langkah-langkah agar kita lebih siap terhadap tenaga kerja yang diperlukan insdustri, dan kedepan bahwa investasi industri baik hilirasi industri dari CPO, biji besi, nikel atau baterai, semuanya memerlukan analis kimia dan teknik kimia,” lanjut Mahyuni.

Mahyuni mengungkapkan, masih banyak pelaku industri di Banua Kalsel yang merekrut tenaga kerja dari luar Daerah, yang kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan dan pulau Jawa, oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian yang sangat serius oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Semenjak peraturan baru pemerintah yang resmi mengeluarkan maklumat terkait tidak diberlakukannya lagi para pengguna jasa penerbangan untuk menujukkan surat hasil test negatif PCR ataupun Antigen, kini lonjakan jumlah penumpang Badara Internasional Syamsudin Noor, di Banjarbaru, meningkat drastis. Bahkan, presentasenya berhasil merangkak naik hingga 67 persen.

General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Dony Subandono, saat ditemui sejumlah wartawan, Jumat (11/3) siang, mengakui, adanya kenaikan yang tak biasa bahkan terhitung sejak Kamis (8/3) kemarin, jumlah pelaku jasa penerbangan telah mencapai 2.800 – 3.000.

“Jadi, kondisi penumpang setelah pemberlakuan aturan baru itu jumlahnya naik drastis, kemungkinan masih ada lagi pelaku penerbangan tambahan yang begitu datang langsung masuk,” ungkapnya.

Terlebih, ia menjelaskan, kenaikan sebelumnya atas diberlakukan aturan baru melalui Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan orang dalam negeri pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga sempat menambah jumlah penumpang sekitar 2.300.

“Jumlah ini hanya keberangkatan saja,” ucapnya.

Terkait sempat memberlakukan aturan antigen, dia menyebutkan, capaian penumpang di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, di Banjarbaru, juga mengalami lonjakan sebesar 3.000.

“Penggunaan antigen cukup berdampak positif terhadap jumlah penumpang,” ungkap General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Dony Subandono.

Kendati begitu, dirinya mengungkapkan, kondisi varian Omicron di Kalsel ternyata cukup berdampak terhadap jumlah pengguna jasa penerbangan di bandar udara yang telah berstatus internasional ini.

“Sempat turun dikisaran 1.800 – 2.000 dan maksimal sekitar 2.200. Tetapi, sekarang sudah agak naik menjadi 2.300 dan adanya pemberlakuan aturan baru tambah naik lagi,” jelasnya.

Sebelum pandemi menyebar di Kalsel, sedikitnya kouta penumpang yang terhitung sejak 2019 lalu diakui mampu mencapai hingga 4.000 – 5.000 orang. Tetapi, karena kondisi COVID-19 cukup memberikan dampak negatif terhadap bisnis penerbangan maka penurunan drastis pun dialami dengan menyisakan nilai presentase sekitar 16 persen.

“Kemudian naik diangka 20 persen, namun, semenjak saya bertugas disini, Alhamdulillah, sudah diatas 50 persen dan sekarang sudah 67 persen,” imbuhnya.

Ia menyampaikan melihat status jumlah penumpang pesawat yang kini diketahui sudah mulai normal. Sebaliknya, pada awal ramadan nanti, kouta pengguna jasa penerbangan untuk keberangkatan pesawat diprakirakan kembali menurun.

“Tetapi, pada pertengah puasa menuju lebaran hingga pasca Idul Fitri naik lagi. Kami minta doanya juga agar akhir tahun lonjakan penumpang bisa kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan mendatangkan seorang penulis novel “Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam”, Dian Purnomo ke Banua, Kamis (10/3).

Kepala Dispersip Kalsel melalui Sekretarisnya, Muhammad Ramadhan mengatakan bahwa mendatangkan penulis-penulis ternama ke Kalsel merupakan salah satu bentuk upaya dari Dispersip Kalsel untuk meningkatkan minat baca di Kalsel.

“Jadi ini salah bentuk upaya kami dalam meningkatkan minat baca bagi masyarakat Kalsel dengan mendatangkan penulis yang memang bisa membuat anak-anak muda dan masyarakat semakin cinta dengan tulisan dan buku yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kecerdasan mereka,” katanya kepada wartawan.

Selain itu, lanjut Ramadhan, program ini juga sebagai upaya untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi (IPL) Kalsel, yang mana pada tahun 2020 lalu menjadi IPL tertinggi dari seluruh provinsi se-Indonesia.

“Kegiatan ini juga bagian dari mempertahankan Indeks Pembangunan Literasi di Kalsel yang tertinggi di Indonesia pada tahun 2020 lalu,” tambahnya.

Sementara itu, melalui kegiatan yang bertajuk ‘Memperjuangkan Keadilan Melalui Literasi’ ini, Dian Purnomo mengatakan literasi bisa menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan apabila diiringi dengan riset yang baik dan benar, serta target yang sesuai.

“Dari pengalaman saya, menyuarakan keadilan melalui literasi ini cukup efektif. Seperti halnya yang saya lakukan melalui novel saya yang berjudul perempuan yang menangis kepada bulan hitam, novel ini menceritakan tentang adat kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dimana perempuan yang menjadi korbannya,” jelasnya.

Menurut perspektif Dian, kawin tangkap di zaman kesetaraan gender seperti saat ini merupakan sebuah praktik kekerasan terhadap perempuan yang dibungkus dengan embel-embel budaya. Untuk itu, ia mengimbau dan mengajak masyarakat khususnya perempuan untuk melek dengan isu atau peristiwa kekerasan yang terjadi disekitar mereka agar bisa diminimalisir.

“Melek sih, kita harus tengok kiri-kanan karena isu itu tidak jauh dari kita kok. Jangan-jangan di dalam rumah kita sendiri juga ada isu-isu kekerasan ataupun ketimpangan,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Ramainya masyarakat di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang melakukan keberangkatan umrah membuat Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias berupaya memastikan pemberian pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Hal itu diwujudkannya dengan melakukan monitoring ke kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani KM 22 Landasan Ulin, Kamis (10/3).

Rachmah melihat langsung alur pelayanan yang diberikan kepada pemohon. Terpantau, tidak ada bludakan antrian karena permohonan bisa diajukan secara online melalui aplikasi M-Paspor, termasuk untuk proses pembayarannya. Pemohon hanya datang untuk berfoto dan melengkapi data seperti verifikasi sidik jari.

Legislator dari Partai Amanat Nasional ini menilai pelayanan yang diberikan oleh kantor imigrasi sudah sangat maksimal. Terlebih untuk menghindari kerumunan di masa pandemi ini.

“Kami memonitor pembuatan paspor sekalian bikin paspor. Alhamdulillah pelayanan sangat bagus tanpa antri karena kita sudah daftar online kemudian fasilitas pelayanan cukup baik. Segala fasilitas yang disyaratkan untu WBK dan WBBM sudah lengkap. Bahkan disediakan minuman teh dan kopi untuk pemohon,” katanya kepada wartawan.

Dalam kesempatan ini, Rachmah meminta agar kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin terus berupaya meningkatkan pelayanan. Apalagi pada April mendatang, lanjutnya, berpotensi terjadi peningkatan pemohon menyusul akan dihapuskannya kebijakan karantina untuk penerbangan internasional.

“Kalau melihat jumlah pemohon yang datang hari ini kemungkinan pembuatan paspor akan meningkat karena orang akan banyak yang umrah dan ditambah nantinya kebijakan bebas karantina. Mudah-mudahan layanan terus ditingkatkan dan sukses selalu untuk imigrasi,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Sahat Pasaribu mengakui sejak umrah kembali dibuka, memang terjadi peningkatan mencapai 30 pemohon perhari. Hanya saja, menurutnya, jumlah itu belum kembali normal dimana sebelum pandemi angka pemohon di atas 100 orang perhari.

“Pada saat musim pandemi dari Februari 2021, pemohonnya itu sehari bisa 8 orang, paling tinggi 15 orang. Tapi setelah Desember dibuka, naik dari 15 sampai 30 orang. Kemudian ditutup lagi. Tapi kalau sekarang tiap hari meningkat meningkat bisa rata-rata 30 pemohon perhari. Namun jumlah tersebut belum normal karena untuk Banjarmasin itu pelayanan paspor sekitar 85 persen untuk umrah dan haji rata-rata di atas 100 orang perhari. Selain itu, ada juga yang membuat paspor untuk wisata dan melanjutkan sekolah di luar negeri,” jelasnya .

Sahat menambahkan, saat ini dalam rangka mempermudah masyarakat yang ingin berumrah khususnya para lansia, kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin juga melakukan jemput bola dengan memberikan layanan eazy pasport yang ada di 11 kabupaten/kota di Kalsel kecuali Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

“Pemohon bisa secara kolektif mengajukan permohonan dan akan langsung didatangi oleh petugas imigrasi,” jelasnya.

Selain itu, kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin juga telah membuka unit layanan paspor (ULP) di kabupaten Tapin dan unit kerja kantor (UKK) di kabupaten Balangan untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto bersama Irwasda, Karo Rena, Dir Intelkam, Kabid Propam dan Kasi SIM Dit Lantas Polda Kalsel, mengikuti kegiatan Penyampaian Evaluasi dan Penyerahan Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2021 Lingkup Polres/Ta/Tabes/ melalui sarana zoom meeting, bertempat di Ruang Monitoring Center Polda Kalsel, pada Kamis (10/3) siang.

Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini juga diikuti para Kapolres/Ta Jajaran Polda Kalsel secara virtual.

Dalam kesempatan tersebut, Menpan RB Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa seluruh instansi dan lembaga Pemerintahan khususnya Polri, harus konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini sebagaimana pesan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa dalam setiap aparat negara, harus terdapat jiwa melayani dan membantu masyarakat.

Sementara itu, dikesempatan yang sama para Kapolres dan jajarannya juga mendapatkan arahan dari Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Penyerahan penghargaan ini untuk mereka yang berhasil meraih predikat A atau Kategori Prima. Hasil evaluasi tahun 2021, sebanyak 27 Polres/Polresta/Polrestabes berhasil mendapatkan penghargaan Kategori Pelayanan Prima seperti yang diraih oleh Polres Jajaran Polda Kalsel yakni Polresta Banjarmasin, Polres Banjarbaru, Polres Tapin, dan Polres Hulu Sungai Selatan (HSS).

Sedangkan untuk penghargaan dengan Kategori Sangat Baik juga diraih oleh Polres Banjar, Polres Hulu Sungai Tengah, Polres Tabalong, Polres Tanah Laut, Polres Tanah Bumbu, dan Polres Kotabaru.

Penghargaan diberikan di Aula Awaluddin Djamin Gedung Bareskrim Polri Lantai 9, Jakarta, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, kegiatan ini juga dapat disaksikan secara live melalui kanal YouTube Kementerian PAN RB.

Lebih lanjut dijelaskan, tujuan diselenggarakannya pemberian penghargaan tersebut untuk memberikan apresiasi dan mendorong motivasi penyelenggara pelayanan publik, untuk terus melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik, bertujuan untuk mempublikasikan secara luas atas prestasi yang sudah dicapai oleh masing-masing unit, sehingga diharapkan akan memicu persaingan positif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik,” ungkap Menpan RB.

Ada enam aspek yang menjadi dasar penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2017. Enam aspek tersebut adalah, kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto mengapresiasi capaian yang diraih oleh jajarannya, dan meminta untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat sekaligus juga meningkatan kualitas pelayanan publik sebagai simbol komitmen kuat Kepolisian untuk terus hadir ditengah masyarakat dan bagi masyarakat. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berulang kali menertibkan aktivitas penambangan emas secara ilegal di kawasan hutan. Terbaru pada awal Maret 2022 ini, pihaknya menertibkan praktik penambangan rakyat  di wilayah hulu Sungai Kiram, Kabupaten Banjar.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dishut provinsi Kalsel Panca Satata, Rabu (9/4) siang.

Panca Satata menyampaikan, bermula dari laporan masyarakat, Polisi Kehutanan (Polhut) Dishut Kalsel berhasil mengungkap praktik tambang emas ilegal dengan barang bukti 1 unit mesin dompeng besar yang telah ditinggalkan pemiliknya.

“Ada laporan dari masyarakat, terus kami tindaklanjuti di lapangan. Ternyata memang benar ada aktivitas tambang emas ilegal,” ungkapnya.

Panca menambahkan, saat penertiban penambangan emaa illegal tersebut, pihaknya tidak berhasil menangkap para pelaku dikarenakan sudah kabur sebelum petugas datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Sudah kabur duluan pelakunya, mungkin mendengar suara mesin sepeda motor kami atau bisa juga sudah diberi tahu mata-mata yang berada di kawasan luar hutan,” lanjut Panca.

Para pelaku penambangan liar dinilai sengaja meninggalkan mesin dompeng yang sangat berat. Sehingga berhasil kabur dari pantauan petugas.

“Total kami sudah mengamankan 12 unit mesin dompeng besar kecil dan 3 mesin kecil yang biasa digunakan untuk sedot air,” ungkap Panca.

Dilanjutkannya, seluruh barang bukti akan dimusnahkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Terkait penagkapan pelaku, diakuinya cukup sulit dilakukan, karena hanya bermodalkan barang bukti yang ditinggalkan di lapangan.

“Tidak mau ngaku mereka, tidak ada bukti yang kuat,” tutup Panca. (MRF/RDM/RH)