BANJARMASIN – Pengurus KONI Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti 2021-2025 resmi dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum KONI Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, di Gedung Mahligai Pancasila, Selasa (15/3).
Ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama mengaku bersyukur pengukuhan dan pelantikan pengurus sudah dilaksanakan.
Bambang menerima Bendera KONI
“Setelah dilantik sebagai Ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan ini, maka kami segera bekerja dengan maksimal, untuk peningkatan prestasi atlet Kalimantan Selatan,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Salah satunya, lanjut Bambang, saat ini pihaknya menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Medan dan Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap, peningkatan olahraga di Kalsel.
Seperti yang dikatakan, Wakil Gubenur Provinsi Kalimantan Selatan Muhidin saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus KONI Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan dukungan dan apresiasi terhadap Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti 2021- 2025,” ucapnya.
Ia juga mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan baru ini. Dan diharapkan, dapat memajukan prestasi olahraga di Provinsi ini.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki keyakinan untuk kepengurusan baru ini, dapat meningkatkan prestasi olahraga pada ajang nasional,” ujarnya.
Muhidin juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta agar kepengurusan baru ini, dapat bekerja dengan maksimal, agar peningkatan prestasi olahraga dapat tercapai.
Pada Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Provinsi Kalimantan Selatan ini, dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK, serta undangan lainnya. (SRI/RDM/RH)
BANJAR – Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, Selasa (15/3) mendapatkan informasi dari BPBD Kabupaten Banjar bahwa pukul 00.30 WITA tadi telah terjadi Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) orang tenggelam di sungai Martapura desa Antasan Senor Kabupaten Banjar dengan identitas korban yang sampai berita ini dirilis, masih belum diketahui.
Berdasarkan infomasi yang didapatkan dari saksi, korban terlihat melompat dari atas jembatan ke dalam sungai dalam kondisi mabuk sebelum jatuh dan tenggelam.
“Ya kita melihat korban melompat dari atas jembatan, sebelumnya dia terlihat duduk di atas motor dengan plat nomor DA 2658 QC dalam keadaan mabuk, kemudian tiba-tiba berdiri ke tepi jembatan dan melompat,” terang M. Seman salah satu saksi yang berada di lokasi kejadian.
Dari hasil penulusuran lewat aplikasi Bakeuda Provinsi Kalsel bahwa nomor plat DA 2658 QC tersebut teregistrasi atas nama Kasful Anwar, namun nama tersebut tidak dapat di pastikan sebagai identitas korban, karena data yang didapat hanya menginformasikan kepemilikan kendaraan yang berada dilokasi kejadian.
Merespon informasi tersebut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin Al Amrad, langsung menerjunkan 1 Tim rescue berjumlah 6 orang dengan menggunakan sarana 1 Unit Truck personil, Rubber Boat, GPS, Alat Komunikasi, APD COVID-19, serta 1 set peralatan terbaru Basarnas bernama Aqua Eye ke lokasi kejadian.
Menurut Al Amrad, Basarnas Banjarmasin baru saja kedatangan dua alat canggih yaitu Aqua Eye dan Under Water Search Device, adapun kedua alat tersebut merupakan peralatan yang dikirim dari Kantor Pusat Basarnas di Jakarta untuk mendukung operasi SAR di daerah.
“Saat ini alat tersebut kami pergunakan pada giat operasi SAR di Sungai Martapura di desa Antasan Senor ini,” terangnya.
Saat ini menurut Al Amrad, Basarnas Banjarmasin memang sangat perlu memiliki kedua alat canggih tersebut, guna mendukung operasi SAR khususnya di perairan laut, sungai atau danau yang ada di Kalimantan Selatan.
Disampaikannya, alat Aqua Eye atau sonar pendeteksi bawah air ini berfungsi dan dipergunakan saat mendeteksi keberadaan korban di kedalaman air dengan sistem pendeteksian frekuensi, sonar atau scanning.
“Jadi alat ini bisa dioperasionalkan dengan short range (jarak pendek), medium range (jarak menengah) serta long range (jarak jauh). Maksimal jaraknya 50 meter di kedalaman air. Jadi kita bisa dapat melakukan scanning untuk segera mengetahui keberadaan korban atau ada tidaknya korbannya,” jelasnya.
Sampai berita ini diturunkan, tim rescue Basarnas Banjarmasin yang tergabung dalam tim SAR Gabungan masih melakukan upaya pencarian dengan memaksimalkan sarana prasarana yang dimiliki.
“Kami berupaya agar korban segera kita temukan tentunya dengan bantuan serta sinergitas semua unsur potensi SAR yang terlibat pada operasi kali ini,” jelasnya. (SAR.BJM/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Memberikan pemahaman terhadap produk hukum yang telah dituangkan melalui perundang-undangan menjadi satu diantara banyaknya kewajiban sebagai wakil rakyat. Inilah yang dilaksanakan oleh anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi, Senin (14/3). Yakni melaksanakan sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, bertempat di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
Sosper inipun diikuti oleh pejabat dilingkungan Pemprov Kalsel, serta menghadirkan narasumber yang berasal dari RSUD Ulin sendiri, yakni Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan pada RSUD Ulin, Muhammad Aini serta Kepala Ruangan Radiologi RSUD Ulin Banjarmasin Muhammad Ayatullah.
Muhammad Aini, saat memberikan paparan dihadapan puluhan peserta menyampaikan, biaya operasional RSUD Ulin Banjarmasin tidak sepenuhnya didapatkan melalui APBD. Namun juga melalui biaya tarif yang ditarik dari masyarakat.
“Maka RSUD Ulin diberi kesempatan untuk memungut biaya, tetapi harus berdasarkan Perda,” paparnya.
Adanya Perda tentang tarif ini adalah satu bentuk jaminan kepada rumah sakit dalam menarik biaya dari masyarakat tanpa melanggar hukum atau pungutan liar. Yang mana juga tertuang dalam Pergub nomor 052 tahun 2019.
Aini menuturkan, titik berat dalam informasi biaya yang dikenakan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa kesehatan ini bagi masyarakat yang tidak memilik kartu jaminan seperti BPJS. Sehingga masyarakat dapat mempersiapkan dana lebih awal sesuai dengan tarif dan layanan kesehatan yang digunakan.
“Mereka kadang-kadang menyiapkan dana yang dianggap cukup. Ternyata tidak,” tuturnya.
Namun begitu, informasi ini juga menjadi penting bagi pemilik kartu BPJS. Yang mana kerap kali menggunakan jasa kesehatan di luar dari kelas yang seharusnya.
“Untuk pengguna BPJS yang menggunakan jasa lebih tinggi, ada selisih tarif yang dikenakan,” tambahnya.
Tarif ini lanjutnya, dihitung berdasarkan belanja modal dari sebuah pelayanan. Kemudian sebelum tarif disampaikan kepada masyarakat, maka terlebih dahulu dibahas di DPRD Provinsi.
“Pertimbangan-pertimbangan di DPRD sangat terkait dengan daya jangkau masyarakat. Apabila terlalu tinggi, maka akan disesuaikan. Jangan sampai tarif membebani masyarakat, dan jangan sampai mengurangi mutu pelayanan rumah sakit,” terangnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi bersyukur atas terlaksananya kegiatan Sosper ini sebagai tanggungjawab untuk mensosialisasikan perda yang sudah dibuat.
“Perda ini harus disosialisasikan, agar masyarakat menjadi paham dan mengerti, terlebih tentang tarif layanan kesehatan yang sedang menjadi kebutuhan di masyarakat,” ujarnya.
Dengan Sosper tentang pola tarif pelayanan kesehatan pada (RSUD) Ulin Banjarmasin ini sebutnya, akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Sehingga tidak ada lagi yang merasa terbebani dengan mahalnya biaya kesehatan karena sudah mendapatkan informasi di awal.
Penyerahan Perda Tarif RSUD Ulin Banjarmasin kepada pejabat Desa
“Mindset biaya RS mahal, orang miskin tidak boleh sakit, ini harus dirubah. Karena tarif yang dikenakan sesuai peraturan,” ucapnya.
Yani Helmi juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap RSUD Ulin yang mempunyai kualitas setara dengan Rumah Sakit yang ada di pulau Jawa.
“Mutu pelayanan kita nomor ‘wahid’ di regional Kalimantan. Jadi masyarakat patut berbangga dan tidak perlu jauh-jauh untuk berobat,” katanya.
Yani Helmi juga menegaskan, biaya RS untuk pasien umum ini, juga menjadi tanggungjawab pemerintah apabila masyarakat tersebut memenuhi syarat sebagai warga tidak mampu.
“Kalau ada Rumah Sakit Daerah yang menetapkan tarif tidak sewajarnya, lapor saya. Apalagi bagi masyarakat Tanah Bumbu dan Kotabaru, jangan main-main,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini Yani Helmi juga membagikan bingkisan untuk warga yang beruntung berupa bahan pokok serta kelengkapan alat kesehatan dimasa COVID-19.
Untuk diketahui, berbagai layanan di RSUD Ulin Banjarmasin yang sering menjadi rujukan Provinsi tetangga antara lain pusat layanan kanker dan pusat layanan jantung. (ASC/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin menyarankan, agar dibuatkan peta baru untuk luas kawasan kumuh.
Menurut Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Arufah Arif, kepada wartawan pada Senin (14/3), peta baru luas kawasan kumuh sangatlah penting dalam membantu program Kota Tanpa Kumuh dari Pemerintah Pusat. Sebelumnya dari lahan seluas 549,7 hektare untuk kawasan kumuh tersebar di masing-masing lima kecamatan, hampir 90 persen telah tertangani sejak tahun 2015 – 2021 lalu.
“Program kotaku ini, tentu membantu dalam penanganan kawasan kumuh,” katanya
Disampaikan Arufah, peran Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman kota Banjarmasin sangat besar, dengan cara mengupayakan jangan sampai ada lagi titik kawasan kumuh yang tidak dibenahi, agar kota seribu sungai kedepannya terbebas dari wilayah kumuh.
“Kita ingin banjarmasin menjadi kota sehat, dan bersih,” pintanya
Politisi PPP DPRD Kota Banjarmasin ini menambahkan, langkah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman kota Banjarmasin, di tahun 2022 melakukan pemetaan kawasan kumuh, maka bisa dibuatkan peta baru untuk kawasan kumuh, agar diajukan kembali dalam program Kotaku selanjutnya.
“Berdasarkan evaluasi sementara, sekitar 500 hektare lagi, kawasan kumuh di daerah ini,” pungkasnya. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Penambahan jumlah penduduk baru di Kalsel diprakirakan bakal dirasakan pada saat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara resmi berpindah ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Kadis Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kalsel, Zulkipli, mengungkapkan, meski diakui administrasi kependudukan tak menjadi permasalahan. Namun, salah satu perhatiannya adalah daya tampung penduduk yang pindah dari Jawa ke Kalimantan.
Kepala Disdukcapil dan KB Prov Kalsel, Zulkipli
“Kemungkinan terjadinya kenaikan dari luar datang ke Kalimantan yakni Banjarmasin atau Banjarbaru itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Tetapi, justru yang jadi persoalan itu bagaimana daya tampung (carraying capacity) baik di Kalsel dan daerah lain,” ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (14/3) siang.
Sebagai pintu gerbang IKN nanti, dia mengungkapkan, penambahan penduduk juga bakal berpengaruh terhadap penambahan sejumlah lahan disegala sektor baik pengembangan maupun pembangunan.
“Ada tenaga kerja, produktivitas pertanian, lahan hingga aktivitas perindustrian itu juga harus menyesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada,” ungkap mantan Kadis PMD Kalsel ini.
Selaku instansi pelayanan, pihaknya hanya sebagai penyaji data atau informasi terkait sebesar apa kemungkinan penduduk yang berdatangan dan tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kami di Disdukcapil mendata sebesar apa tenaga kerja ataupun penduduk di luar Kalimantan kita sendiri dan bahkan sebenarnya tidak menjadi masalah terlebih untuk Adminduk karena sudah terintegrasi secara nasional,” paparnya.
Terkait legalitas resmi keberadaan status daerah, ia menjelaskan, warga yang diketahui sebagai penduduk baru tetap wajib melaporkan data diri ke disdukcapil kabupaten/kota setempat agar tercatat dan setelahnya nanti diurus sesuai prosedur.
“Seandainya ingin pindah secara resmi, tinggal informasikan saja ke dukcapil setempat yang dituju dan nanti akan dibuatkan KTP. Selanjutnya, administrasi yang ada di kelurahan atau di RT hingga kecamatan justru dari dinas terkait akan memberitahu bahwa ada seorang penduduk yang berpindah tempat misalnya dari Jawa atau Sulawesi itu sesuaikan dengan administrasi dibawah, jadi tidak seperti dulu lagi,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan berencana melakukan kerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel, untuk mengenalkan sejarah dan budaya Kalsel kepada para pembina narapidana di Lembaga Permasyarakatan (Lapas).
Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel, Lilik Sujandi, pada Jumat (11/3) siang.
Menurut Lilik, kerjasama ini sangat berperan penting untuk lebih mengenalkan sejarah dan kebudayaan daerah sendiri, serta menanamkan semangat juang leluhur dan pahlawan nasional dari Kalsel dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari.
Seperti pengaturan regulasi dengan berakar pada berbagai macam struktur bangunan rumah yang berbentuk bubungan tinggi untuk para raja maupun sultan, rumah untuk pedagang, rumah untuk pemuka agama, dan sebagainya. Sehingga memudahkan pengidentifikasian dan mitigasi potensi konflik.
Hal lainnya, lanjut Lilik, dengan mencontoh semangat serta filosofi prinsip leluhur. Salah satunya seperti ornamen kayu Tampuk Manggis, yg bermakna kejujuran. Tampuk manggis yg terlihat tidak akan pernah berbohong atau berbeda dengan isi di dalamnya.
“Sejalan dengan citra ASN ‘Berakhlak’ yg saat ini diprioritaskan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu Kalimantan Selatan juga memiliki banyak tokoh2 keagamaan maupun nasional yg kharismatik, yg diakui negara bahkan dunia.
“Seperti Sultan Suriansyah dan Pangeran Antasari, tak lupa ulama kharismatik seperti Tuan Guru Sekumpul, dan Guru Zuhdi,” jelasnya.
Sementara itu Plt Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel Rusmiady mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi atas kunjungan serta rencana kerjasama yang melibatkan budaya dan sejarah banua ini.
“Kita ingin semua ASN baik di tingkat Pemprov maupun Kabupaten Kota dapat mengerti sejarah dan budaya kita,” harapnya.
Untuk diketahui, Lilik Sujandi baru saja dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantam Selatan pada 9 Maret 2022. Dimana sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Banjarmasin pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke 42, memfokuskan untuk membantu pengrajin atau pelaku UMKM dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran. Hal ini disampaikan Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin Siti Wasilah.
Penyerahan penghargaan kepada pelaku UMKM
“Pada HUT Dekranasda tahun ini, dimeriahkan para pengrajin serta UMKM di Kota Banjarmasin,” ungkap Siti Wasilah, baru baru tadi.
Menurut Siti Wasilah, pada peringatan Dekranasda di Kota Banjarmasin, diramaikan dengan acara Dekrashow yang menampilkan hasil kerajinan pelaku UMKM tersebut.
“Dekrashow ini merupakan, event mini yang diselenggarakan untuk memberi kesempatan kepada para desainer dari banua serta para pengrajin dibawah binaan mitra Dekranasda Kota Banjarmasin untuk menampilkan karyanya,” jelas Siti Wasilah.
Menurut Siti Wasilah, kedepannya acara Dekrashow ini akan digelar kembali. Untuk menjadi calon peserta Banjarmasin Sasirangan Festival (BSF) mendatang.
“Pada Dekrashow ini karya karya pengrajin dilelang serta hasilnya digunakan untuk pembinaan,” ungkapnya.
Pembinaan pengrajin, lanjut Siti Wasilah, perlu dilakukan untuk meningkatkan dan memajukan produk UMKM Kota Banjarmasin.
“Dekranasda Kota Banjarmasin saat ini akan mengelola Dekra Store dengan profesional,” ucapnya.
Sehingga, dapat membantu para pengrajin dalam hal promosi dan juga pemasaran.
“Bantuan yang diberikan tersebut, untuk membantu dan memastikan pengrajin bertahan ditengah Pandemi COVID-19, untuk menuju kesejahteraan,” ujar Siti Wasilah.
Sedangkan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina berharap, kepada pelaku UMKM di Kota Banjarmasin dapat segera bangkit dan pulih dari dampak pandemi COVID-19.
“Pemko Banjarmasin memberikan dukungan kepada Dekranasda Kota Banjarmasin, dalam membantu peningkatan dan kemajuan UMKM di kota ini,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)
KALIMANTAN TIMUR – Presiden Republik Indonesia – Joko Widodo (Jokowi), memimpin secara langsung prosesi Kendi Nusantara, yakni penyerahan air dan tanah Nusantara dari 34 Gubernur dari seluruh Indonesia, di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kecamatan Sepaku Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3) pagi.
Para Gubernur dari seluruh Indonesia ini, secara bergiliran menyerahkan air dan tanah dari daerah masing-masing untuk diserahkan kepada Presiden.
Selanjutnya oleh Presiden, tanah dan air itu dituangkan kedalam bejana atau kendi ukuran cukup besar. Prosesi acara kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon dipimpin langsung Presiden RI 1, disertai dengan penyiraman tanah dan air dari 34 provinsi yang sudah disatukan.
Salah satu kepala daerah yang menyerahkan tanah dan air kepada Presiden RI itu, adalah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin.
Usai penyerahan, Paman Birin pun ikut menanam pohon bersama Presiden, para Menteri beserta Gubernur dari 33 provinsi lainnya di Indonesia.
Usai acara Paman Birin mengatakan filosofi penyatuan tanah dan air dari seluruh provinsi ini, memiliki makna, bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara besar milik rakyat dan harus dirawat, dijaga bersama seluruh rakyat Indonesia.
Kalsel sendiri, sebut Paman Birin, sangat mendukung kebijakan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Menurutnya, jika pemindahan ibu kota negara terealisasi, maka akan memberikan multi efek luar biasa bagi kemajuan pembangunan, termasuk di daerah atau provinsi sekitar IKN.
“Salah satu efek positif itu adalah Kalsel bisa mempersiapkan sebagai daerah pintu gerbang strategis bagi IKN. Dan Kalsel turut mendoakan kelancaran pembangunan IKN di Kaltim,” ucapnya.
Adapun tanah dan air dari Kalsel yang dibawa ke lokasi penanaman pohon di IKN, sebut Paman Birin diambil dari tanah di Desa Dalam Pagar, yaitu tempat kediaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan. Desa ini juga menjadi tempat beliau mengajarkan ilmu agama hingga lahirnya para alim ulama di Kalsel hingga sekarang.
Sedangkan airnya berasal dari sumur bernilai historis religius dari Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Sejarahnya, sumur ini digali atas arahan Tuan Guru KH Zainal Ilmi. Sejak digali hingga sekarang, sumur itu tidak pernah kering meski di daerah tersebut, dahulu pernah dilanda bencana kemarau panjang. Sumur itu, hingga kini menjadi salah satu sumber air bersih bagi masyarakat.
Sebelum dibawa ke lokasi IKN, tanah dan air ini terlebih dahulu dibacakan doa oleh KH Muhammad Wildan Salman (Guru Wildan), untuk memohonkan do’a kepada Allah SWT, agar senantiasa semua rencana pemerintah dimudahkan dan dilancarkan.
“Semoga air dan tanah yang kita bawa ini, dapat memberikan keberkahan, kebaikan, serta keselamatan, baik bagi banua kita maupun buat daerah IKN nantinya,” sebutnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Selama puluhan tahun, pada musim panen di Provinsi Kalsel harga jual gabah selalu mengalami penurunan, hal ini dikarenakan nilai jual yang diberikan para pengepul kepada para petani sangatlah rendah dibandingkan nilai jual normal. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalsel mengusulkan kepada Kementerian Pertanian, untuk menggganti subsidi pupuk yang diberikan Kementerian Pertanian menjadi subsidi harga. Adapun yang dimaksud subsidi harga yakni pemerintah akan memberikan harga subsidi kepada para petani pada saat musim panen, sehingga meskipun nilai jual gabah mengalami penurunan disaat musim panen, para petani tidak akan mengalami kerugian dikarenakan sudah disubsidi oleh pemerintah.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas TPH Provinsi Kalsel Syamsir Rahman belum lama tadi.
Syamsir menyampaikan, usulan mengganti subsidi pupuk menjadi subsidi harga yang pihaknya sampaikan kepada Kementerian Pertanian tersebut, bertujuan untuk meningkatkan nilai jual gabah pada musim panen, sehingga pada musim panen Pemerintah tinggal membeli harga bantuan untuk petani agar mereka percaya untuk menanam. Pasar pertanian di Kalsel sejak jaman dulu selalu mengalami penurunan harga dimusim panen, sehingga harus terdapat bantuan dari Pemerintah untuk memberikan subsidi harga.
Kadis TPH prov Kalsel Syamsir Rahman
“Saya sudah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, dari pada kita mensubsidi harga pupuk, lebih baik mensubsidi harga. Jadi kalau harga panen turun, pemerintah tinggal membantu dengan subsidi harga,” ungkap Syamsir.
Ia menambahkan, apabila tidak terdapat subsidi dari pemerintah, maka para petani lama kelamaan akan enggan untuk menanam dan kepercayaan para petani kepada Pemerintah akan berkurang.
“Lama kelamaan, kalau tidak ada bantuan pupuk subsidi, bantuan apapun, maka petani akan enggan untuk menanam, dan disisi lain bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan mereka sangat bergantung pada para petani,” tutup Syamsir Rahman. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Penggunaan pupuk kimiawi dan pupuk hayati masih menjadi polemik bagi para petani di Kalimantan Selatan. Murahnya harga pupuk kimia menjadi salah satu faktor para petani sering menggunakan pupuk ini untuk menyuburkan tanaman, namun kerugian pemakain pupuk juga dirasakan bagi para petani, seperti percepatan kerusakan lahan pertanian. Oleh karena itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) provinsi Kalsel mengimbau, agar para petani mengurangi penggunaan pupuk kimiawi.
Kadis TPH Prov Kalsel Syamsir Rahman
Hal ini disampaikan Kepala Dinas TPH Provinsi Kalsel Syamsir Rahman belum lama tadi. Ia menyampaikan, petani-petani di Kalsel sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia dilahan mereka, penggunaan pupuk kimia berkelanjutan dapat menyebabkan beban tanah yang semakin berat akibat memikul beban kimiawi dan mengakibatkan percepatan kerusakan lahan. Sehingga untuk mengganti penggunaan pupuk kimia, para petani diimbau untuk menggunakan pupuk hayati.
Contoh pupuk kimia
“Memang harga pupuk hayati lebih mahal, namun keuntungannya banyak juga, pupuk hayati lebih ramah lingkungan dari pada pupuk kimiawi,” ungkap Syamsir Rahman.
Syamsir melanjutkan, dengan berganti menggunakan pupuk hayati, selain membuat lahan pertanian para petani akan semakin subur, pupuk hayati juga ramah terhadap lingkungan, tidak menimbulkan pencemaran, dan hasil produksi mampu bersaing dengan pupuk kimiawi.
“Sudah banyak pupuk hayati yang muncul walaupun harganya masih tinggi, tetapi para petani masih menganggap penggunaan pupuk kimiawi lebih mudah digunakan sehingga masih banyak yang memakai pupuk kimiawi,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)
