LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Sebagai upaya meningkatkan kemudahan dan fasilitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kalimantan Selatan, Bank Kalsel melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT TASPEN (Persero) untuk secara resmi menjadi mitra pembayaran manfaat Peserta Taspen. Meliputi pembayaran Jaminan Hari Tua, Pensiunan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Penandatanganan di Gedung PT TASPEN (Persero) Jakarta ini, dilakukan Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya dan Branch Manager Taspen KC Banjarmasin, Valentino Situmorang. Turut mendampingi Direktur Operasional Taspen, Ariyandi dan Service and Marketing Division Head, Resi Lora, pada akhir pekan tadi.

Menanggapi Penandatanganan Kerjasama ini, Direktur Operasional Taspen, Ariyandi mengatakan bahwa Bank Kalsel merupakan mitra kerja yang diyakini mampu memberikan layanan secara mudah dan meningkatkan Kerjasama bagi Peserta Taspen, terkhusus di lingkup Kalimantan Selatan.

“Taspen berkomitmen untuk terus memudahkan para pesertanya dalam melakukan klaim manfaat pensiunannya. Kerja sama mitra bayar dengan Bank Kalsel ini merupakan inisiatif Taspen dalam memberikan kemudahan dan meningkatkan kenyamanan melakukan klaim, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Kami yakin bahwa Bank Kalsel dapat memberikan layanan yang setara dengan Taspen dan memberikan perhitungan manfaat yang amanah karena seluruh data peserta pensiunan telah diintegrasikan dengan sistem Taspen Online. Ke depan, kami berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi para peserta melalui kerja sama dengan mitra bayar lain di seluruh Indonesia,” ungkap Ariyandi.

Lebih lanjut, Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya menyampaikan apresiasi terhadap PT TASPEN (Persero) yang telah mempercayakan Bank Kalsel sebagai mitra bayar resmi.

“Apresiasi tertinggi kami berikan kepada Taspen atas kepercayaan kepada Bank kalsel untuk menjadi mitra bayar resmi Taspen. Terkait penyaluran manfaat bagi pensiunan ASN, Bank Kalsel membuka layanan khusus pengurusan klaim peserta Taspen mulai pukul 7 pagi pada tanggal 1-5 setiap bulannya. Bank Kalsel juga berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan optimal kepada peserta Taspen, antara lain dengan mempersilakan para peserta pensiunan untuk datang ke Bank Kalsel dan nantinya para teller atau customer service kami yang akan langsung datang melayani para pensiunan di kursi mereka. Kami berharap, dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan Kami agar sesuai dengan arahan dari Taspen,” tutur Hanawijaya.

Kerjasama ini, sebagai bentuk komitmen Bank Kalsel untuk senantiasa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, sebagaimana tagline Setia Melayani, Melaju Bersama. Hal ini juga kian menegaskan Bank Kalsel sebagai entitas bisnis daerah yang senantiasa berupaya mendorong/berkontribusi terhadap pembangunan Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap peningkatan prestasi serta memasyarakatkan olahraga, maka Pemprov Kalsel turutserta memperingati Hari Olahraga Nasional Tahun 2022, di Gedung Serba Guna Voli Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mulawarman, Jumat (9/9).

Tema yang diangkat pada Peringatan Hari Olahraga Nasional tahun ini, adalah bersama cetak juara.

Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, membacakan sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Zainuddin Hamali.

Menpora mengucapkan, selamat memperingati Hari Olahraga Nasional Tahun 2022 ini, setelah 2 tahun dilanda Pandemi COVID-19.

“Kami mengucapkan selamat Hari Olahraga Nasional,” ucapnya.

Sehingga, lanjutnya, saat ini menjadi momentum Hari Peringatan Hari Olahraga Nasional, untuk cetak atlet berprestasi.

Sementara itu, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kalimantan Selatan juga memperingati Hari Olahraga Nasional dengan senam sehat di hari yang sama.

Disampaikan Wakil Ketua Bidang Media, Promisi, dan Event KORMI Kalsel Yusni Hardi. Pada peringatan Hari Olahraga Nasional tahun ini, KORMI Provinsi Kalimantan Selatan melalui indorga senam sehat, berpartisipasi untuk menyemarakkan peringatan Hari Olahraga Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pihaknya tidak hanya sekedar berpartisipasi tetapi juga menyemarakkan olahraga senam sehat ditengah tengah masyarakat di Banua ini.

“KORMI Provinsi Kalimantan Selatan saat ini turutserta bertanggung jawab untuk menyehatkan masyarakat, dengan berolahraga,” ucapnya.

Hadir pada Peringatan Hari Olahraga Nasional tersebut, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalimantan Selatan Subhan Nor Yaumil, Wakil Ketua Bidang Medi, Promosi, dan Event KORMI Kalsel Yusni Hardi, serta lainnya. (SRI/RDM/RH)

BATOLA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rachmah Norlias melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta yang berasal dari guru-guru di bawah Pimpinan Wilayah (PW) Aisyiyah Kalsel juga diberikan pelatihan mengubah limbah minyak jelantah menjadi sabun.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel itu turut melibatkan Direktur Bank Sampah, Fatmawati untuk memberikan informasi tentang aturan dan tata cara pengelolaan sampah serta memilah sampah yang masih bisa didaur ulang dan dijual di bank sampah. Selain itu, menghadirkan Pengurus Wilayah Aisyiyah Kalsel, Tri Hariyani Sawitri untuk melatih para peserta mengubah limbah minyak jelantah menjadi sabun.

“Dari segi teorinya kita jelaskan isi Perda tersebut yang mengatur tata cara pengelolaan sampah. Disamping itu, kita mendatangkan narasumber untuk praktik pembuatan limbah minyak jelantah menjadi sabun. Jadi kita tidak hanya teori, tapi juga langsung praktik untuk pengelolaan sampah ini,” katanya kepada wartawan, Kamis (8/9).

Dengan pembuatan minyak jelantah menjadi sabun, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap limbah tersebut dapat bermanfaat dan bernilai ekonomis untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Sementara itu, Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalsel, Tri Hariyani Sawitri menjelaskan selain dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh, limbah minyak jelantah ini juga dapat mencemari lingkungan jika dibuang sembarangan.

“Maka itu saya bersama kawan-kawan berinisiatif memanfaatkan limbah minyak jelantah menjadi sabun. Apalagi, bahan yang diperlukan tidak memerlukan modal dan biaya yang besar. Pemanfaatannya pun tidak hanya untuk mandi, melainkan bisa untuk mencuci pakaian dan mencuci piring,” ungkapnya.

Tri menambahkan pelatihan pembuatan limbah minyak jelantah menjadi sabun ini gencar disosialisasikan ke cabang-cabang organisasi di bawah PW Aisyiah Kalsel di 13 Kabupaten/Kota. (NRH/RDM/RH)

BATOLA – Penerapan Kurikulum Merdeka diharapkan memuat mata pelajaran Pendidikan Al-Qur’an. Mengingat Pendidikan Al-Qur’an sebagai bekal akhlak dan moral untuk para peserta didik.

Harapan itu disampaikan Guru Pendidikan Al-Qur’an, Damiri saat sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Al-Qur’an yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel, Dewi Damayanti Said pada Kamis (8/9).

“Kalau Pendidikan Al-Qur’an tidak diajarkan, kita lihat sendiri di lapangan bahwa anak-anak perlu bimbingan membaca Al-Qur’an. Selain itu, berdampak terhadap ada kesempatan untuk orang-oranh yang bisa mengajar Al-Qur’an, sedangkan anak-anak tak sempat belajar karena sekolah sampai sore,” jelasnya.

Menanggapi harapan tersebut, Anggota DPRD Kalsel, Dewi Damayanti Said mengatakan dirinya akan menyampaikan aspirasi guru-guru tersebut kepada Komisi IV DPRD Kalsel yang membidangi juga masalah keagamaan. Pasalnya, menurut Politisi Partai Golkar ini, pendidikan Al-Qur’an ini sebagai salah satu bagian penting dalam pendidikan peserta didik.

“Keinginan mereka ini merupakan aspirasi yang akan disampaikan ke Komisi IV DPRD Kalsel. Nanti Komisi IV yang akan memfasilitasi mereka bertemu dengan Diknas. Mudah-mudahan kita bisa memfasilitasi keinginan masyarakat, khususnya dari kami para ibu rumah tangga pasti ingin anaknya mendalami Al-Qur’an,” ucapnya.

Sedangkan Pimpinan Lembaga Pendidikan Islam Madinatu Taqwa, Nurul Madinah menyambut positif kegiatan sosper ini. Dengan adanya sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2009, pihaknya mengetahui dan memahami isi Perda tersebut.

“Alhamdulillah sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi guru-guru pendidikan Al-Qur’an. Yang belum tahu, sekarang jadi melek tentang Perda ini. Terimakasih kepada Ibu Dewi,” tambahnya.

Dalam sosialisasi ini, turut disampaikan isi dari payung hukum produk DPRD Kalsel mengenai hak dan kewajiban para pengajar al quran di Banua. Selain menyangkut pembelajaran, di dalam Perda diharapkan juga mengakomodir harapan para guru terkait kesejahteraan. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dewi Damayanti Said di tengah kesibukannya menyambangi kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel, Kamis (8/9).

Didampingi saudara perempuannya, Laila Refiana dan kakak iparnya, Ahmadi Noor Supit, Politisi Partai Golkar itu menyerahkan buku karya ayahnya, Gubernur Kalsel Periode 1985 – 1995, Muhammad Said ke Perpustakaan Palnam.

Ada empat buku yang masing-masing berjudul Menuju Kursi Nomor 1, Renungan Seorang Kakek, Buah Pena Sang Mantan, Intisari Kisah Gerilya Kalimantan Karya Hasan Basry.

Buku-buku tersebut diterima langsung oleh Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie didampingi jajarannya.

Dewi Damayanti Said menjelaskan bahwa buku-buku yang diserahkan sebagai hasil pemikiran ayahnya yang ditulis berdasarkan pengalaman hidupnya selama berkarir di pemerintahan sampai masa pensiun.

“Mudah-mudahan adanya buku-buku tersebut dapat menambah koleksi perpustakaan di bawah kepemimpinan Bunda Nunung,” harapnya.

Selain itu, Dewi mengharapkan masyarakat di Banua bisa lebih banyak membaca sehingga pengetahuan dan wawasan mereka bertambah luas, khususnya terkait tokoh-tokoh Kalsel yang sukses.

“Sehingga bisa menjadi inspirasi masyarakat sehingga ke depan akan banyak lahir orang-orang yang sukses di Kalsel,” tambahnya.

Sementara, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani mengaku sangat senang atas kunjungan anak-anak dan menantu Mantan Gubernur Kalsel, M Said dan sekaligus menyerahkan karya tokoh Banua tersebut ke perpustakaan palnam. Ia berharap melalui buku-buku itu, masyarakat dapat membaca dan mengetahui lebih banyak tentang kiprah mantan Gubernur Kalsel.

“Ke depan, kami ingin karya-karya Beliau bisa ditulis kembali dalam bentuk E-Book agar bisa dimasukkan ke aplikasi iKalsel sehingga masyarakat dapat membacanya melalui gadget tanpa harus datang ke perpustakaan palnam,” harapnya.

Sedangkan, kakak perempuan Dewi, Laila Refiana menerangkan salah satu buku yang berjudul “Menuju Kursi Nomor 1” berisi terkait strategi meraih posisi nomor 1 di pemerintahan dengan etika yang baik.

“Pada saat itu, kata Beliau, siapa tahu buku ini berguna bagi orang-orang yang ingin menjadi Gubernur ataupun meraih posisi nomor 1 lainnya dengan etika yang baik,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, masih menjalin koordinasi dalam penerapan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional atau dikenal (Sisparnas).

Disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan belum lama tadi mengatakan, Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional ini, bertujuan untuk melengkapi basis data kepariwisataan daerah yang dikelola secara digital dan terintegrasi, sehingga semakin tercipta kemajuan destinasi wisata di Banua.

“Sisparnas ini merupakan inovasi yang dikelola oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, yang memuat berbagai informasi terkait kepariwisataan di seluruh Indonesia,” katanya.

Syarifuddin menjelaskan, adanya intruksi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ini, pihaknya menjalin koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Pariwisata di tiga belas Kabupaten dan Kota, untuk persiapan membentuk tim khusus dalam menghimpun data-data kepariwisataan di Kalsel.

“Kita sebelumnya sudah gelar Bimtek terkait Sisparnas, data wisata itu seperti rumah makan, perhotelan, dan destinasi wisata, yang tersebar di semua kabupaten dan kota,” jelas Mantan Pjs Bupati Kotabaru.

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, dengan adanya data yang telah dihimpun nanti, tentu akan memudahkan pihak Kemenparekraf RI, untuk menentukan program yang cocok dalam pengembangan pariwisata di Kalsel, agar lebih maju lagi baik dari infrastruktur dan fasilitas pendukung lain.

“Kami minta Dispar di tiga belas kabupaten dan kota, dapat membantu para petugas yang turun ke lapangan, untuk menggali data kepariwisataan setempat,” pungkasnya. (NHF/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi, kembali menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 8 tahun 2012 tentang pola tarif pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum yang diselenggarakan di Desa Rantau Panjang Hulu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (9/9) siang.

Disampaikan Yani Helmi, selain untuk mensosialisasikan pola tarif ini, ia juga mempunyai misi lainnya yakni pencegahan terhadap maraknya penggunaan narkoba di tengah masyarakat.

“Cegah, tangkal pemakaian narkoba ini sangat perlu dilakukan. Terlebih pada saat pandemi COVID-19. Hal ini terbukti dengan banyaknya tingkat hunian di RSJ Sambang Lihum kasus narkoba,” ujarnya.

Kondisi inilah menurut Paman Yani (sapaan akrabnya), yang menjadi dasar pentingnya sosialisasi ini. Agar masyarakat dapat mengetahui besaran tarif yang ditentukan oleh RSJ Sambang Lihum sebagai penyedia layanan baik pasien orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), pasien rehabilitasi narkoba maupun pasien lainnya.

Melalui sosialisasi ini juga diharapkan para orang tua yang mendominasi sebagai peserta sosialisasi juga dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada anak-anaknya agar menjauhi segala bentuk narkoba.

“Pemakaian narkoba berefek bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan,” tegasnya.

Melalui rilis resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalsel, sedikitnya ada sekitar 1.600 orang terjerat kasus narkoba. Sementara 2.000 lebih ditetapkan sebagai tersangka.

Tak hanya itu, prevalensi pengguna narkoba di Kalsel selama pandemi meningkat tajam bahkan kini berada dilevel 57 ribu. Angka tersebut pun belum termasuk pemakai obat-obatan terlarang alias berbahaya. Situasi ini juga menjadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikan.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan RSJ Sambang Lihum, Indra Husnul Huda, membeberkan, rumah sakit milik Pemprov Kalsel ini mempunyai 14 jenis layanan dengan 2 pelayanan utama yakni penyembuhan bagi ODGJ serta rehabilitasi narkoba.

“Untuk ODGJ, kita lakukan pengobatan, perawatan sampai pada rehabilisasi, hingga sembuh dan terjun di masyarakat dengan suatu keahlian tertentu,” paparnya.

Adapun jumlah kapasitas di RSJ Sambang Lihum dikatakan Indra saat ini ada sekitar 500, dengan keterisian hampir setengahnya.

“Meski RSJ Sambang Lihum adalah rumah sakit rujukan. Namun ada beberapa kabupaten kota yang membina pasiennya di wilayah masing-masing sebelum ke RSJ Sambang Lihum,” terangnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Demi memacu kreativitas SKPD pemerintah daerah berinovasi, maka Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Kalsel Innovation Award (KIA) Tahun 2022. Penghargaan ini adalah yang pertama kalinya digelar, dan akan berlanjut secara reguler.

Pada KIA Tahun 2022 ini, ada 2 kategori yang dilombakan. Yakni zona atau kategori SKPD lingkup pemerintah kabupaten/kota, serta kategori SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalsel.

Setelah melalui tahapan penjurian dari Kementrian Dalam Negeri, Kementrian PAN RB, serta unsur akademisi, maka terpilihlah 3 pemenang dari masing-masing kategori.

Untuk kategori SKPD pemerintah provinsi, juara pertama diraih program Revolusi Hijau Dinas Kehutanan Provinsi, disusul program e-kalibrasi milik UPTD Dinas Perdagangan BPSMB, serta juara ketiga program Saliling dari RSJ Sambang Lihum.

Sementara untuk kategori kabupaten/kota, juara pertama diberikan kepada Dinas Sosial kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan program rumah sejahteranya. Kemudian juara kedua program mal pelayanan publik milik Dinas PMPTSP kota Banjarbaru, dan juara ketiga program SILAKAS dari Disdukcapil Tanah Laut.

Penghargaan berupa trophy dan sertifikat kepada para juara ini, diserahkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Subhan Noor Yaumil, pada Kamis (8/9) di gedung Idham Khalid Banjarbaru. Turut mendampingi Ketua DPRD Provinsi, yang diwakili Ketua Komisi III DPRD Provinsi, Isra Ismail, serta Kepala Balitbangda Provinsi Kalsel, Muhammad Amin.

Kepada wartawan usai penyerahan penghargaan, Kepala Balitbangda Provinsi Kalsel, Muhammad Amin mengatakan, kegiatan ini adalah puncak dari rangkaian Sosialisasi Inovasi Daerah yang dilaksanakan sejak 17 Mei 2022.

“Pelaksanaan KIA 2022 ini merupakan salah satu komitmen Kalsel dalam meningkatkan penilaian Indeks Inovasi Daerah, dan bentuk apresiasi terhadap semangat dan keberhasilan inovator-inovator seluruh SKPD se-Kalsel baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya dihadapan wartawan.

Sementara itu, Gubernur Kalsel yang diwakili Asisten III Setdaprov Kalsel, Subhan Noor Yaumil mengatakan, pihaknya sangat mendukung gelaran KIA Tahun 2022 ini. Sebab secara tidak langsung, kegiatan ini mendorong setiap SKPD di daerah membuat inovasi baru, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Bahkan dalam sambutan Gubernur yang saya bacakan tadi, Paman Birin menegaskan, tahun depan setiap SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalsel, setidaknya mengikutsertakan satu inovasi. Jika tidak maka akan SKPD dimaksud akan dievaluasi,” tutupnya.

Selain mendapatkan sertifikat dan trophy, para pemenang Kalsel Innovation Award Tahun 2022, juga mendapatkan hadiah uang. Yakni senilai 6 juta rupiah, untuk pemenang ketiga, pemenang kedua 8 juta rupiah serta 10 juta rupiah untuk juara pemenang pertama. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rapat dengan Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Bakeuda) Kalsel bersama Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) di 13 Kabupaten/Kota di Banua, Rabu (7/9).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi selaku Pimpinan Rapat mengatakan kegiatan tersebut untuk membahas mengenai Pajak Air Permukaan (PAP) yang juga diikuti Kepala Seksi (Kasi) Pendapatan Lainnya (PL) pada UPPD di 13 Kabupaten/Kota.

“Alhamdulillah sesuai jadwal, kami mengundang Bakeuda sebagai mitra kerja untuk membahas pajak air permukaan sampai ke titik paling bawah, artinya dengan menghadirkan seluruh Kasi PL karena mereka sebagai ujung tombak yang akan menarik pajak tersebut,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini, dijelaskan tentang kegiatan-kegiatan dalam upaya pemungutan PAP.

“Tim teknis yang terdiri dari berbagai unsur sudah bekerja. Mereka juga membantu bagaimana caranya supaya pemerintah melalui petugas-petugas yang ada di 13 Kabupaten/Kota bisa menarik pajak,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Paman Yani, dalam rapat tersebut diungkapkan juga kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya masih ada Wajib Pajak yang tidak taat membayar pajak, ada yang ingin bayar pajak namun SIPA-nya belum terbit, persoalan fasilitas sarana dan prasarana penunjang lainnya yang belum memadai.

“Temuan-temuan di lapangan ini yang perlu kita perbaiki kedepannya,” tegasnya.

Paman Yani juga menegaskan agar Pemprov gencar melakukan sosialisasi terkait peraturan PAP untuk mengingatkan perusahaan-perusahaan membayar pajak.

“Karena masih ada Wajib Pajak yang belum memahami peraturan ini. Ada yang membayar langsung ke pemerintah pusat, padahal PAP merupakan hak pemerintah daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Paman Yani juga mengingatkan kepada Pemprov agar menyiapkan infrastrukturnya sehingga pemungutan PAP berjalan maksimal dan tidak ada kendala lagi.

“Misalnya perlu disiapkan fasilitas unit penunjang untuk menjangkau lokasi,” jelasnya.

Paman Yani juga mengimbau kepada Wajib Pajak agar taat dan patuh membayar Pajak, khususnya PAP karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan di Banua.

“Karena masih ada Wajib Pajak yang tidak bayar pajak. Ada juga yang mau bayar tapi dengan tarif yang lama. Padahal sesuai Pergub yang baru ada penyesuaian tarif,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)