Serap Aspirasi Warga Tanbu dan Kotabaru, Yani Helmi Siap Suarakan Pokirnya di Rumah Banjar 

TANAH BUMBU – Sebanyak 14 titik telah berhasil dilewati anggota DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi. Sejumlah aspirasi pun akan disuarakan di rumah banjar (DPRD Kalsel) setelah berakhirnya masa reses.

M Yani Helmi saat meninjau jembatan rusak di Desa Sungai Taib, Kotabaru, sembari melaksanakan kegiatan reses belum lama tadi.

“Tidak terasa sudah berada dititik 14 artinya sudah 7 hari melaksanakan kegiatan reses ini tentu aspirasi yang disampaikan menjadi catatan pokok pikiran kami di DPRD Provinsi Kalsel” ujarnya, usai menggelar reses dititik 13 dan 14 di Desa Batuah dan Wirittasi, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (17/5) sore.

Meski tinggal 1 hari lagi kegiatan reses akan berakhir tepat 18 Mei 2022, Yani Helmi yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel itu tentu akan memperjuangkan apa yang menjadi hak dari aspirasi rakyat sesuai kewilayahan konstituennya.

“Jelas, nanti akan kita perjuangkan apa yang menjadi haknya. Banyak sekali masukan dari warga yang kami datangi baik dari titik pertama sampai dititik ke 14 ini,” ucapnya.

Dari sejumlah perjalanan yang ia lewati ada beberapa lokasi yang cukup ekstrim mulai dari akses jalan hingga jembatan.

“Sempat kami menyisir di daerah Kotabaru tepatnya di Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara yang hanya bisa dilintasi berjalan kaki saja mengingat akses jalannya yang cukup sempit dan jembatannya pun rapuh ini juga harusnya menjadi perhatian,” ucap politisi Golkar, paman Yani (sapaan akrab).

Namun dari setiap rute yang sulit dilalui, dirinya bersama tim beserta jajaran tetap disambut ramah oleh warga sekitar. Bahkan, Yani Helmi menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki untuk bekunjung di lokasi.

“Secara pribadi, saya turut berterima kasih karena setiap titik yang didatangi selalu disambut baik dan ini bukan hanya menjaring aspirasi tetapi lebih kepada gayung bersambut untuk bersilaturahmi,” ungkapnya.

Sementara 14 titik yang didatangi, menurutnya, lebih banyak penyampaian aspirasi terhadap nasib ekonomi nelayan yang bertumpu pada satu pekerjaan yakni melaut.

“Kemarin ada permintaan alat pemadam. Tetapi, sebagai masyarakat pesisir yang jati diri mereka pun secara tegas tetap menjadi perhatian serius kami apapun yang menjadi kewenangan provinsi akan disampaikan begitu pula pemda di kabupaten didorong melalui fraksi di DPRD setempat,” jelasnya. 

Tak sampai disitu, sektor pembangunan juga menjadi sorotan utama dirinya agar inovasi perekonomian yang ditonjolkan mampu secara mudah terealisasi sehingga kesejahteraan rakyat di dua wilayah yaitu Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kotabaru terjamin.

“Harus diakui pembangunan juga menjadi leading sektor dalam menambah pendapatan salah satunya terdapat banyak fasilitas wisata, ini bisa membantu sekaligus mendongkrak pemulihan ekonomi,” paparnya.

Dari 14 titik yang sementara telah disambangi legislatif DPRD Kalsel di Dapilnya itu diantaranya Sebatung, Rampa, Semanyap, Sungai Taib, Baharu Utara, Dirgahayu dan Kelurahan Kotabaru Hulu.

Anggota DPRD Kalsel M Yani Helmi saat mendapatkan sambutan dari warga Desa Wirittasi, Tanbu pada kegiatan reses, Selasa (17/5) sore.

Sedangkan di Kabupaten Tanah Bumbu berada di Desa Betung, Pagaruyung, Batuah, Wirittasi, Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir dan Kelurahan Batulicin. (RHS/RDM/RH)

Wujud Pemulihan Ekonomi, Yani Helmi Dorong Sektor Perikanan di Desa Rampa Kotabaru

KOTABARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mendorong agar sektor perikanan di desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dapat terus ditingkatkan dengan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

M Yani Helmi saat menjaring aspirasi nelayan di Desa Sebatung, Pulau Laut Utara, Kotabaru.

“Kita lihat rata-rata banyak masyarakat Desa Rampa Kotabaru yang mata pencahariannya sebagai nelayan mencari ikan. Nah, aspirasi apa yang menjadi pokok pikiran (pokir) akan diteruskan ke rumah banjar (DPRD Kalsel),” ujarnya, usai mendengar aspirasi warga Desa Rampa, Pulau Laut Utara, Kotabaru, baru-baru tadi.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, M Yani Helmi

Saat ini, menurutnya, potensi perikanan pada sektor kelautan di Kotabaru cukup memberikan respon besar terhadap perekonomian masyarakat pesisir salah satunya di Desa Rampa dan sekitarnya.

“Meski sektor wisata sudah mulai digenjot, tetapi, jati diri sebagai pemasok utama perikanan bagi warga tentu jadi perhatian di Komisi II DPRD Kalsel. 

“Meski begitu, pasar ikan masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Artinya, sektor perikanan masih menjadi komoditi nomor satu di daerah tersebut,” imbuhnya.

Terlebih, menurut dia, sektor perikanan mampu sebagai penguat kebangkitan usaha para nelayan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok ikan di Kalsel.

“Jelas, potensi ini harus didukung penuh sebagai bentuk peningkatan ekonomi nelayan untuk pemulihan,” ungkapnya.

Tak sampai disitu, dia menginginkan kesejahteraan nelayan pesisir yang merupakan Dapilnya itu mampu terjamin sebagaimana terus mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

“Karena itu lah fungsi Komisi II DPRD bermitra dengan Dislautkan Kalsel bertujuan agar nelayan bisa sejahtera,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt Kepala Desa Rampa, Tiara mengaku, bahwa sektor perikanan di Desa Rampa cukup berpotensi memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat pesisir terbebih ikan yang diasinkan.

“Memang mayoritas untuk hasil melimpah di laut adalah perikanan. Kami berharap terus mendapat dorongan serta dukungan dari pemda dan legislatif,” ucapnya.

Ia berharap dengan adanya perhatian serta dorongan anggota legislatif Kalsel ini setidaknya mampu memberikan semangat kepada masyarakat serta berdampak positif terhadap ekonomi di Kotabaru.

“Kami dari Pemdes Rampa Kotabaru mengucapkan terima kasih atas kunjungannya oleh Paman Yani untuk melihat kondisi di lokasi ini sebagai bentuk perhatiannya terhadap sektor perikanan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

147 Desa di Kotabaru Gelar Pilkades Serentak 2022, Yani Helmi Harapkan Berjalan Kondusif dan Transparan

KOTABARU – Rencana dilaksanakannya Pilkades pada 9 Juni mendatang di Kabupaten Kotabaru diharapkan berjalan lancar dan transparan sesuai amanat birokrasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 perubahan atas Nomor 112 Tahun 2014.

Anggota DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengungkapkan, setelah banyak penetapan sejumlah calon yang mengusung diri untuk dipilih menjadi kepala desa. Tentu, harapan yang diinginkan adalah peningkatan peluang sektor baru perekonomian warga.

“Kita lihat seperti di Desa Rampa Pulau Laut Utara Kotabaru ini kan mayoritas adalah nelayan tentu yang mampu dimaksimalkan untuk berinovasi adalah perikananannya bahkan ekonomi mereka bertumpu disini. Nah, bagaimana nanti ke depan kades terpilih bisa mencari prospek baik untuk peningkatan pendapatan warga atau pun Pemdesnya sendiri,” ujarnya, usai menggelar reses (menjaring aspirasi) di Desa Baharu Utara, Pulau Laut Sigam dan Dirgahayu, Pulau Laut Utara, Kotabaru, baru-baru tadi. 

Selain mengapresiasi adanya pesta demokrasi ditingkat desa ini, ia mengharapkan pemimpin yang baru nanti bisa membawa perubahan ke arah lebih baik termasuk menumbuhkan perekonomian baru masyarakat.

“Saya lihat tadi di Desa Rampa tak hanya sektor perikanannya saja, tetapi, ada pariwisata baru (siring laut Rampa Berkah) yang berhasil dibangun pemerintah agar menarik wisatawan berkunjung dan ini bisa memunculkan pendapatan desa,” papar politisi Partai Golkar yang dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi II Provinsi DPRD Kalsel.

Sesuai tupoksinya di Komisi II DPRD Kalsel, dirinya terus mendukung sektor ekonomi warga pesisir di Kotabaru apalagi perikanan hingga kekayaan laut menjadi tumpuan serius pemerintah daerah dan pusat.

“Perlu menjadi perhatian serius, selain memulihkan ekonomi tentu wujud nyata kades terpilih adalah pembangunan sebagai wujud nyata perhatian dan aspirasi warga,” harap Paman Yani (sapaan akrab).

Dilokasi berbeda, Plt Kepala Desa Rampa, Tiara, mengharapkan pada kontestasi yang digelar pada 9 Juni mendatang bisa mendapatkan kepala desa (kades) dengan mengedepankan hak dan kepentingan masyarakat sesuai visi dan misi yang diusung calon.

“Kami berharap dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk warga yang menginginkan pemimpin baru sesuai amanah yang diembannya nanti,” ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kotabaru telah menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2021 tentang sistem pemilihan kepala desa (kades) secara serentak kepada sejumlah perwakilan desa yang menyelenggarakannya.

Untuk diketahui, penyelenggaraan Pilkades yang rencananya digelar serentak tercatat ada sekitar 147 dari 198 desa dengan tekad siap berkontestasi. (RHS/RDM/RH)

Berkelakuan Baik, 3 WBP Lapas Kelas IIB Banjarbaru Dapat Remisi Khusus Hari Raya Waisak 2022

BANJARBARU – Memperingati Hari Raya Trisuci Waisak 2566 BE pada 16 Mei 2022, sebanyak 3 (tiga) orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang beragama Budha di Lapas Kelas IIB Banjarbaru mendapatkan Remisi Khusus.

Penyerahan SK Remisi secara simbolis dilakukan oleh Kepala Lapas Kelas IIB Banjarbaru melalui Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Septyawan Kuspriyo Pratomo di Aula Gedung II Lapas Banjarbaru. Senin (16/5) pagi.

Kalapas Kelas IIB Banjarbaru, Amico Balalembang mengatakan, Remisi Khusus (RK-I) merupakan pemotongan masa tahanan yang diberikan pada hari Raya Waisak kepada WBP beragama Buddha yang berkelakuan baik.

“Di Lapas Banjarbaru, ada 6 orang warga binaan yang beragama budha. 3 orang kita usulkan untuk mendapatkan remisi karena dinilai telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Sementara itu, 3 orang lainnya belum bisa diusulkan karena masih berstatus tahanan, pencabutan PB, dan perbaikan remisi,” jelasnya.

Amico juga menyampaikan, melalui pemberian remisi khusus menjadi bentuk implementasi pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan pelayanan yang menjadi hak-hak para WBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut Amico menyampaikan dalam pemenuhan hak-hak tersebut syarat utama yaitu berkelakuan baik dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Kemudian telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas, dengan predikat baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.

“Dengan memenuhi seluruh kriteria yang berlaku, pada momentum Hari Raya Trisuci Waisak 2566 BE tahun ini para WBP yang beragama Buddha berhak untuk memperoleh Remisi Khusus Hari Besar Keagamaan,” pungkas Amico

Untuk diketahui, Remisi RK.I yang diperoleh WBP adalah 2 orang mendapatkan Remisi sebanyak 2 Bulan dan 1 Orang mendapatkan Remisi sebanyak 1 Bulan dengan kasus 340 KUHP sebanyak dua orang dan 365 KUHP sebanyak 1 orang. (LAPAS.KLSIIB.BJB-RDM/RH)

Yani Helmi Akan Sumbangkan Alat Pemadam Pasca Kebakaran di Desa Rampa Kotabaru

KOTABARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, akan menyumbangkan satu unit alat pemadam kebakaran untuk Desa Rampa, Pulau Laut Utara, Kotabaru, yang baru-baru tadi tertimpa musibah kebakaran.

Suasana kegaduhan waga Desa Rampa Kotabaru saat terjadinya kebakaran

Inisiasi ini menyusul keprihatinan dirinya yang sekaligus perhatian kepada korban pasca tragedi kebakaran, Rabu (11/5) malam. Terlebih saat berlangsungnya kegiatan reses (menjaring aspirasi) yang digelar di lokasi yang berdekatan dengan tempat kejadian.

“Saya tentu turut prihatin atas kejadian ini dan semoga dari musibah ini keluarga terkena musibah diberikan ketabahan serta kesabaran meski tidak memakan korban jiwa,” ungkap Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Kalsel, belum lama tadi.

Bahkan di lokasi kejadian, dia juga sempat melihat minimnya peralatan selang milik barisan pemadam (PMK) dikarenakan lokasi menuju titik kebakaran cukup sulit dijangkau oleh kendaraan roda tiga dan empat akibat sempitnya ruas jalan tersebut.

“Yang jelas ini menjadi perhatian kami di DPRD Provinsi Kalsel dan dalam waktu dekat kami akan menerima proposal pengajuan bantuan ini apa yang menjadi aspirasi mereka sebagai wujud nyata kepedulian yang setidaknya dapat membantu dan mengantisipasi kejadian tersebut,” papar wakil rakyat dari Dapil VI Kabupaten Tanbu dan Kotabaru itu yang akrab disapa Paman Yani itu.

Meski hanya menghanguskan dua buah rumah, akan tetapi, anggota DPRD Kalsel yang membidangi ekonomi dan keuangan itu tidak ingin mengulang lagi kengerian sama seperti 29 tahun yang berhasil membumi hanguskan hampir puluhan ribu bangunan di Kotabaru.

“Adalah barang kali alat pemadam kebakaran yang proposional untuk membantu memadamkan secara sigap sehingga mampu ditanggulangi dengan cepat,” ucapnya.

Menekan terjadinya itu, politisi Partai Golkar Kalsel ini pun mengingatkan agar setiap pemilik rumah untuk selalu memerhatikan tempat tinggalnya sebelum bepergian supaya tidak menjadi kekhawatiran atas trauma yang sempat dialami puluhan ribu warga Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

“Saya menghimbau agar masyarakat juga turut bekerjasama dan membantu agar kenyamanan tercipta. Selain itu, dengan adanya unit alat pemadam kebakaran tadi tidak harus lagi menyulitkan BPK dari luar, cukup di desa ini dan dapat difungsikan sebagaimana mestinya,” Imbaunya.

Sementara itu, perwakilan dari Pemerintahan Desa (Pemdes) Rampa, Fatmawati, menyebutkan, kebakaran yang terjadi di desanya itu diakuinya cukup memberikan dampak trauma berat terhadap masyarakat mengingat 29 tahun silam sempat terjadi kebakaran massal di desa ini.

“Banyak, hampir puluhan ribu rumah pernah terbakar. Jadi, kami berharap apabila bantuan ini diberikan kami sangat bersyukur sekali selain alat pemadam selangnya pun juga bisa mendapatkan ukurang cukup panjang. Mengingat, akses dan lokasi dari desa ini sangat luas tapi sempit,” paparnya.

Dilokasi yang sama, tokoh masyarakat Desa Rampa, Mustamar mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih apabila alat pemadam yang akan diberikan dapat direalisasikan kepada desanya.

“Kalau bisa secepatnya alat pemadam ini kami dapatkan agar dapat menjaga ketentraman desa dari musibah kebakaran,” katanya. 

Sekedar diketahui kembali, pada tahun 1993 tepat 27 Juni 1993 silam kebakaran hebat juga pernah melanda Kabupaten Kotabaru. Sedikitnya ribuan bangunan seperti pertokoan, rumah warga hingga tempat ibadah diketahui hangus terbakar. (RHS/RDM/RH)

Gubernur : Jambore dan Eduperience PTK PAUD Wujud Kalsel Ciptakan Generasi Emas

BANJAR – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, mengapresiasi kegiatan Jambore dan Festival Eduperience, yang dilaksanakan oleh Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kalsel.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dalam sambutannya saat membuka pelaksanaan kegiatan tersebut, di Kiram Park, kabupaten Banjar, Sabtu (14/5).

Sahbirin Noor mengatakan, kegiatan yang diikuti oleh 263 Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD dari seluruh kabupaten/kota se Kalsel ini, merupakan wujud jawaban dan persiapan Pemprov Kalsel khususnya dalam bidang pendidikan, dalam menciptakan Generasi Emas di tahun 2045 mendatang.

“Ini adalah bentuk kesadaran kita terhadap anak bangsa, untuk membina generasi-generasi yang akan menjadi pengganti kita di masa yang akan datang,” ucap Paman Birin (sapaan akrabnya).

Paman Birin berharap, kegiatan ini dapat berlangsung sportif, mengingat kegiatan ini merupakan penilaian terhadap kualitas PTK untuk kemajuan banua.

“Kita berharap kegiatan ini berjalan sportif, agar yang menjadi juara merupakan juara sejati, bukan juara palsu,” harapnya.

Di tempat sama, Ketua Himpaudi Kalsel, Rabiatul Adawiyah mengatakan, terdapat beberapa kategori yang dilombakan oleh PTK PAUD se Kalsel dalam kegiatan yang dilaksanakan mulai 13-15 Mei ini.

Diantaranya lomba cerdas cermat penguatan kompetensi pendidik PAUD, lomba setting pembelajaran Steam dan Loose Part, lomba tari kreasi dan cipta lagu bahasa banjar anak usia dini, serta lomba pembuatan video pembelajaran anak usia dini berbasis digital.

“Kita juga akan mengadakan kegiatan khas jambore, yaitu renungan suci. Dimana nanti kami akan memberikan motivasi kepada para peserta,” terangnya. (SYA/RDM/RH)

Pasca Lebaran, Jumlah Pasien Yang Dilayani RSUD Ansari Saleh Meningkat 30 Persen

BANJARMASIN – Pasca Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, jumlah pasien baik yang rawat inap maupun rawat jalan yang dilayani Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin mengalami peningkatan sekitar 30 persen.

Hal itu disampaikan kata Direktur Utama RSUD Ansari Saleh, dr. Among Wibowo kepada wartawan, Jum’at (13/5).

Ia mengungkapkan, untuk pasien rawat jalan dari data yang dihimpun RSUD Ansari Saleh sebelum lebaran rata-rata 400 pasien per hari. Namun setelah lebaran, dari 9 – 12 Mei 2022 terjadi peningkatan sekitar 30 persen.

“Jadi untuk hari pertama pas lebaran, pasien yang berkunjung ke RSUD Ansari Saleh mencapai 665 pasien perhari. Dalam empat hari terakhir sampai hari Kamis, jumlah kunjungan masih tinggi,” jelasnya.

Peningkatan jumlah pasien pasca lebaran adalah hal yang biasa dimana meningkatnya angka kunjungan pasien ini disebabkan imbas cuti bersama dan libur lebaran yang cukup panjang sehingga terjadi penumpukan pasien seperti melakukan kontrol rutin dan lain-lain.

“Rata-rata jumlah kunjungan meningkat, imbas cuti lebaran sekitar 8 hari sehingga pasien melakukan kontrol atau konsultasi ke dokter pada hari-hari pertama pasca lebaran,” tambahnya.

Selain itu, selama lebaran masyarakat kurang menjaga konsumsi makanan dan minuman, banyak bergerak dan kurang istirahat. (NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Akan Sampaikan Pembangunan Jalur Kereta Api Dihadapan 5 Kementerian

BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, akan menyampaikan sejumlah prioritas infrastruktur yang akan di bangun di provinsi ini, dalam Forum Kerja Sama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK), di Jakarta, pada 19 Mei mendatang.

Dihadapan 5 Kementerian dan seluruh Gubernur regional Kalimantan pada Musrenbang regional Kalimantan tersebut, salah satu prioritas infrastruktur yang akan disampaikan oleh Pemprov Kalsel yaitu mengenai pembangunan jalur transportasi kereta api (KA) dari kota Banjarmasin hingga kabupaten Tabalong, untuk menunjang Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“Kita memang mengharapkan, kota Banjarmasin sampai ke IKN itu dapat terhubung dengan rel kereta api,” ucap Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, kepada wartawan baru-baru tadi.

Dengan dibangunnya jalur rel sepanjang kurang lebih 213 Km tersebut, menurut Ari (sapaan akrab), Kalsel yang didaulat sebagai pintu gerbang IKN juga akan memiliki berbagai macam mode transportasi.

“Kita harap ini akan jadi prioritas nasional nanti,” harapnya.

Dalam perencanaannya, Pemprov Kalsel sendiri akan membangun 17 stasiun kereta api di 7 kabupaten/kota di provinsi ini. Diantaranya di kabupaten Banjar, Tabalong, HST, HSS, Tapin, serta di kota Banjarbaru dan Banjarmasin.

Dimana dari stasiun tersebut terdiri dari 1 stasiun penumpang, 12 stasiun penumpang dan barang, dan 4 stasiun operasi.

Selain pembangunan jalur rel kereta api, Ari menyebutkan, pihaknya juga akan meminta persetujuan pembangunan Bandara Internasional di kabupaten Tabalong.

Dimana Pemkab Tabalong sendiri diakuinya, telah menyiapkan lahan seluas 200 hektare, guna mewujudkan pembangunan Bandara tersebut.

“Mudah-mudahan semuanya ini dapat terwujud, walaupun masih panjang perjalanannya,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

DPRD Kalsel Sambut Positif Wacana Pembangunan Jembatan Pantang Baru

BARITO KUALA – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasanuddin Murad turun ke masyarakat meninjau langsung daerah pemilihannya dalam rangka pelaksanaan reses DPRD Provinsi Kalsel.

Suasana Reses Anggota DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad di Desa Karya Makmur

Kegiatan reses tersebut dilaksanakan di sejumlah titik di Kabupaten Barito Kuala dari 11-18 Mei 2022. Salah satunya dilaksanakan di Desa Karya Makmur, Kecamatan Tabukan yang merupakan desa sebelah Utara Batola yang dihadiri oleh masyarakat, Kepala Desa dan Camat Tabukan, Kamis (12/5).

“Daerah ini memang sangat jauh dari ibukota provinsi, bahkan mendekati ujung dari Kabupaten Barito Kuala. Setelah jalan di sini, sudah habis jalan di Barito Kuala. Kami sengaja datang ke sini untuk melihat perkembangan masyarakat” ungkap politisi senior partai Golkar tersebut.

Hasanuddin berharap, dengan adanya kegiatan ini, pihaknya dapat menampung aspirasi masyarakat yang kemudian akan disampaikan kepada kepala daerah Kalsel untuk menjadi petimbangan serta pedoman pengambilan kebijakan, sebagai tindak lanjut harapan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Hasanuddin juga menyoroti wacana pembangunan jembatan di daerah Pantang Baru yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan tengah (Kalteng) yang merupakan MoU dari Bupati Barito Kuala dan Bupati Kapuas.

Ia menanggapi postif wacana pembangunan jembatan ini dan menilai hal tersebut merupakan kabar baik yang harapannya akan membantu aktivitas warga agar akses tidak lagi terbatas.

“Peluang ini diharapkan juga menjadi angin segar untuk meningkatkan ekonomi warga,” jelasnya.

Sementara, Camat Tabukan Abdi Maulana menyambut baik kedatangan Anggota DPRD Kalsel Dapil Batola yang menurutnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena sosoknya sangat berpengaruh dan pernah menjabat sebagai Bupati Barito Kuala selama dua periode.

“Saya mewakili warga kecamatan Tabukan tentunya berbangga dengan kehadiran beliau, sebagaimana sosok beliau sebagai bupati dua periode tentunya sangat dinantikan di sini. Apalagi tadi sempat ada sesi tanya jawab atau diskusi, jadi aspirasi warga tersampaikan dengan baik. Semoga di lain waktu beliau dapat kembali berhadir di tengah-tengah warga Kecamatan Tabukan,” pungkasnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Bahas Raperda Retribusi PBG

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Banjarmasin, mulai melakukan pembahasan raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menurut Ketua Panitia Khusus raperda Persetujuan Bangunan Gedung, DPRD kota Banjarmasin, Hilyah Aulia, kepada wartawan baru baru tadi, pembahasan retribusi PBG ini, menggantikan aturan sebelumnya tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kedepan pengajuan izin ini tidak lagi di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, namun dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang kota Banjarmasin,” ucapnya

Disampaikan Hilyah, kehadiran payung hukum PBG sangat penting dalam rangka sejak dini, mengantisipasi terjadi keretakan atau robohnya bangunan, baik gedung, ruko dan rumah di pemukiman warga.

“Salah satu pasal diatur peran dari Ketua RT bersama Lurah, memberikan pengawasan dilapangan, agar tidak ada yang boleh sembarangan melakukan pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, raperda PBG dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang pembangunan gedung, yaitu perizinannya lebih bersifat mengatur tentang spesifikasi bangunan yang harus dibangun.

“Banyak spesifikasi bangunan yang tidak sesuai, sangat tepat raperda retribusi PBG mengatur, untuk nominal masih belum dibahas lagi,” tutup Hilyah. (NHF/RDM/RH)

Exit mobile version