LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, bertempat di salah satu Hotel berbintang di Banjarmasin, pada Kamis (29/2).

Acara FGD tersebut dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Husnul Khatimah.

Dalam sambutannya Husnul menyampaikan Pemerintahan Provinsi merupakan bagian dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga ikut bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas beragam Suku, Ras, Agama, Golongan dan Sosial Ekonomi yang mempunyai potensi terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
Dalam upaya menjaga sendi-sendi kerukunan di Kalsel telah dilakukan langkah-langkah strategis dan sinergis dalam upaya pembinaan antar dan intra umat beragama,” ucapnya.

Lebih lanjut, Husnul mengatakan salah satunya melalui strategi struktural yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yakni Perda Provinsi Kalimantan Selatan nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2022.

“Perda yang dimaksud terdiri dari 7 bab 17 pasal dan 22 ayat dengan ruang lingkup pengaturan yang mengatur dan meliputi peran Pemerintah Daerah serta peran masyarakat dalam menyelenggarakan toleransi di Provinsi Kalsel, di samping itu Perda ini bertujuan untuk memelihara kehidupan masyarakat yang Rukun, Aman, Tentram, Damai dan Sejahtera serta menjamin Ketertiban dan Kelancaran pelaksanaan ibadat Agama,” ungkapnya.

Husnul berharap, Kegiatan FGD ini dapat menjadi komitmen bersama untuk menghasilkan sebuah regulasi yang dapat menjadi pegangan dalam upaya memelihara kerukunan serta menjaga persatuan.

“FGD ini mudah-mudahan sebagai langkah kita untuk kesatuan bangsa serta mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan yang Aman tentram dan Tertib dalam keragaman, Suku, Ras, Agama, Golongan dan Sosial Ekonomi yang jauh dari konflik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Bakesbangpol, Sri Rachma mengatakan FGD ini bertujuan untuk mengumpulkan kontribusi pemikiran dari pemangku kepentingan

“FGD ini merupakan bagian dari kegiatan Bakesbangpol Prov. Kalsel untuk Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kalimantan Selatan, maka diharapkan Lembaga Pemerintah, Lembaga Legislatif, dan para Akademisi memberikan pemikiran atau upayanya dalam rangka melengkapi regulasi yang mengatur tentang Toleransi Kehidupan Bermasyarakat,” tutupnya.

Untuk diketahui turut hadir sebagai Narasumber pada acara tersebut dari Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalsel, Riswandi, kemudian dari Biro Hukum Sekda Prov. Kalsel, Said dan Maulidhani Muthia Sari.

FGD tersebut diikuti oleh sebanyak 30 orang peserta dari beberapa Instansi dan Organisasi Kemasyarakatan serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pariwisata Kalsel, menggelar pelatihan Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Batola.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel melalui Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Mugeni, pada Kamis (29/2) mengatakan, pihaknya kembali menggelar Pelatihan Pengembangan Sadar Wisata dan Potensi Masyarakat sekitar khusus Kabupaten Batola, setelah sebelumnya dengan Kota Banjarmasin. Ia berharap, dapat meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia terutama pengelola objek wisata yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Barito Kuala.

“Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu program prioritas yang diusung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor,” ucapnya

Disampaikan Mugeni, dalam Pelatihan Pengembangan Sadar Wisata dan Potensi Masyarakat, tidak hanya infrastruktur, tetapi kompetensi sumber daya manusia pengelola sektor pariwisata. Dimana, menjadi faktor penting dalam menunjang kemajuan destinasi wisata.

“Pelatihan bagi Pokdarwis karena sudah banyak destinasi wisata baru yang muncul,” jelasnya

Sementara itu, Ketua Pokdarwis Desa Wisata Pulau Sewangi Seribu Jukung, Syarifah Saupiah menyampaikan, Pelatihan Pengembangan Sadar Wisata dan Potensi Masyarakat, sangat penting dalam meningkatkan kemajuan objek wisata di tempatnya. Apalagi Pulau Sewangi terkenal sebagai Desa pembuat Jukung atau Kelotok (perahu motor kecil) yang menjadi mata pencaharian utama 75 persen penduduk di sana. Selain itu, menjadi salah satu geosite Geopark Meratus yang akan diusulkan menjadi UNESCO Global Geopark (UGG).

“Kami apresiasi diselenggarakan pelatihan ini diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel,” tutupnya

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, menyelenggarakan Pelatihan Pengembangan Sadar Wisata dan Potensi Masyarakat Sekitar Wisata, bertempat disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Kamis (29/2). (DISPAR.KALSEL-NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat pemerintah desa dalam penyusunan pengisian data profil desa dan kelurahan.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kabid Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho menyampaikan, penyusunan profil desa dan kelurahan dilaksanakan secara berjenjang profil desa dan kelurahan, mulai dari tingkat desa, kelurahan hingga kabupaten/kota. Penyusunan profil desa dan kelurahan meliputi penyiapan instrumen pengumpulan data, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data, penginputan data profil desa dan kelurahan

“Serta publikasi data profil desa dan kelurahan,” ungkap Wahyu, Kamis (29/2) sore.

Ia menambahkan, pihaknya menginginkan dari workshop yang diikuti aparat pemerintah desa, nantinya dapat dijadikan pembelajaran dalam penyusunan profil desa dan kelurahan serta menjadi masukan yang sangat berharga dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Walikota.

“Sehingga tidak hanya memberikan komitmen pikiran tetapi dapat memberikan masukan ataupun pendampingan, pemberdayaan masyarakat menuju pembangunan disegala bidang yang maju dan lebih baik lagi,” lanjut Wahyu.

Penyusunan data profil desa dan kelurahan diarahkan pada pemanfaatan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan sebagai data dasar bersama pelaku pembangunan desa dan kelurahan dalam mendukung perencanaan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik dan lainnya. Penyusunan data profil desa dan kelurahan juga dimanfaatkan dalam mengukur kecepatan perkembangan desa dan kelurahan sebagai dampak sinergritas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan dan sarana prasarana serta hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

“Dalam melihat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, perlu disusun data profil desa dan kelurahan,” tutup Wahyu. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tahun 2023, angka inflasi di Kalimantan Selatan berhasil ditekan menjadi 2,43 persen setelah pada tahun sebelumnya terjadi inflasi hingga 6,99 persen. Keberhasilan ini, tidak lepas dari upaya seluruh pihak yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan juga tingkat kabupaten kota.

Tahun 2024 ini, inflasi Kalimantan Selatan juga ditargetkan dapat terjaga di angka 2 plus minus 3 persen pada akhir tahun nanti. Tercatat pada Januari 2024, inflasi di Kalimantan Selatan 0,55 persen.

“Sudah ada beberapa hal baik yang terjadi di tahun 2023, dan saya harapkan dapat diperkuat lagi tahun ini. Dan dengan TPID yang semakin solid, semakin kita kuat menjaga stabilisasi pangan maupun inflasi di daerah kita,” jelas Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor kepada wartawan, usai membuka Rapat Koordinasi TPID se Provinsi Kalsel di Banjarmasin, pada Jumat (1/3).

Paman Birin (sapaan khas Gubernur Kalsel), dalam sambutannya sesaat sebelum membuka rakor, juga mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

“Peran BUMD menjaga stabilitas harga dan menghindari inflasi tidak bisa diabaikan. BUMD pangan ini merupakan langkah strategis jangka menengah yang harus kita canangkan agar inflasi dapat terkendali,” ujarnya.

Menuruti Gubernur, jika BUMD dapat mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya lokal, maka dapat dipastikan, bahwa ketersediaan pangan di tingkat lokal tetap terjaga.

“Melalui pengembangan agribisnis dan pemberdayaan petani lokal, BUMD dapat meningkatkan produksi dan efisiensi, yang pada gilirannya akan menstabilkan pasokan dan harga pangan,” tambahnya.

Lebih lanjut Gubernur juga memuji langkah cepat yang dilakukan TPID Provinsi dan TPID kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara, yang menggelar operasi pasar, pasca terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok yang signifikan di dua daerah tersebut pada Februari 2024 tadi.

Pada kesempatan rakor ini, Gubernur didampingi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Wahyu Pratomo, juga menyaksikan penandatanganan pernyataan kesepakatan bersama rencana aksi pengendalian inflasi di Kalsel tahun 2024, yang dilakukan sejumlah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah provinsi. Diantaranya Plt, Kepala Biro Perekonomian, Raudatul Jannah, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Suparmi, Kepala Dinas Perdagangan, Sulkan, Kepala Dinas Perhubungan, Muhammad Fitri Hernadi, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Irfan Sayuti.

Turut hadir pada rakor ini, Pj Bupati Hulu Sungai Utara, Sekda kota Banjarmasin, serta perwakilan TPID kabupaten kota se Kalimantan Selatan. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Workshop Tari Kalsel Tahun 2024 sebagai salah satu upaya melestarikan budaya dan seni tradisional Banua. Kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari mulai 29 Februari – 2 Maret 2024 di salah satu hotel berbintang.

Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammadun diwakili Kepala Seksi Kesenian Bidang Kebudayaan, D. Sunjaya Adhiarso, usai membuka workshop tari Kalsel Tahun 2024, Kamis (29/2) mengatakan di era modernisasi ini, sebagian generasi muda tidak lagi mengenali budayanya sendiri tetapi justru bangga terhadap budaya asing. Padahal, lanjutnya, Kalsel memiliki keanekaragaman budaya dan banyak seni tradisional yang masih harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan masyarakat agar tidak punah.

“Dengan adanya workshop atau pelatihan, pagelaran dan kompetisi atau festival secara berkesinambungan, diharapkan sebagai salah satu upaya pelestarian, pengembangan, regenerasi terhadap budaya dan seni tradisional bagi generasi muda,” jelasnya.

Sunjaya mengungkapkan kegiatan workshop ini diselenggarakan sebagai amanah dari Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Harapannya melalui kegiatan ini sebagai bekal ilmu untuk guru-guru tari di sekolah maupun para pelaku seni tari dalam melakukan pengembangan dan memperkaya perbendaharaan khasanah seni tari di daerahnya masing-masing,” terangnya.

Sunjaya menambahkan workshop tari ini juga mengambil tema besar yaitu “Gerak Tari Dasar Kalsel” dimana gerak tari dasar membedakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Sehingga dalam kegiatan ini betul-betul digali gerak tari dasar yang menjadi ciri khas Kalsel.

“Diharapkan ke depan, gerak dasar tari ini sebagai pembekalan bagi para peserta untuk dikembangkan dan diajarkan di sekolah masing-masing. Misalnya tari gedek gerakan bahu, di seni Mamanda itu ada namanya Ladon yang hanya ada di Kalsel,” tuturnya.

Kegiatan yang diikuti sebanyak 39 peserta tersebut terdiri dari pendamping dinas, pelaku seni tari dan guru tari dari kabupaten/kota di Kalsel menghadirkan empat narasumber dengan materi sesuai dengan kapasitas masing-masing yaitu pengajar di salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin yang juga sebagai seniman tari, Suwarjiya dan Gita Kinanthi Purnama serta Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang juga seniman, Firhansyah dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala dan juga seniman, Tajudinnoor. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menyelenggarakan kegiatan temu pelanggan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Kamis (29/2).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti menyampaikan budaya K3 ialah suatu sikap nilai, keyakinan, norma dan persepsi yang mendasari perilaku selamat dan penerapannya secara praktis dalam proses produksi.

“Budaya K3 menjadi aspek penting dalam perlindungan ketenagakerjaan dan hak dasar dari setiap pekerja sesuai dengan Undang-Undang No 1 1970 tentang Keselamatan Kerja,” katanya kepada wartawan, usai membuka acara.

Irfan menjelaskan kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma kesehatan dan keselamatan kerja di setiap tempat kerja.

Selain itu, lanjutnya, Temu Pelanggan ini juga menjadi ajang dalam menyamakan persepsi maupun saling bertukar pikiran antara perusahaan dan pihak Laboratorium K3 Kalsel.

“Kita ingin menyamakan persepsi sekaligus meminta masukan kepada para perusahaan yang datang pada kegitan ini, sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh Lab K3,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lab K3) Provinsi Kalimantan Selatan, Noorlianisyah menambahkan kegiatan ini diikuti 150 peserta yang merupakan perwakilan perusahaan, instansi dan lembaga pemerintah.

Dalam Temu Pelanggan tahun ini, lanjutnya, pihaknya juga menyampaikan beberapa materi mendukung program Kemenaker yang saat ini ikut berpartisipasi dalam pengentasan Tuberkolosis (TB) paru di lingkungan kerja.

“Kami mengundang dari Dinas Kesehatan untuk menjadi narasumber untuk memberikan informasi bagaimana screening TB di tempat kerja,” tuturnya.

Selain itu, Laboratorium K3 Kalsel juga menyampaikan inovasi dan layanan baru, seperti aplikasi Sistem Informasi Pelayanan (SIP) K3 kepada perusahaan secara langsung.

“Karena kami biasanya hanya melalui media sosial berinteraksi dengan perusahaan, mumpung bisa bertemu secara langsung maka kami maksimalkan menginformasikan pelayanan yang dimiliki Lab K3,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatikan (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2024 di Ruang Rapat P.M Noor Kantor Setda Banjarbaru, pada Selasa (27/2).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Tenaga Ahli Gubernur (TAG), Noor Aidi dan Anggota TAG lainnya. Kegiatan ini juga dihadiri Dinas PUPR, Biro Adpim, Bappeda, dan Inspektorat.

Dalam paparan Diskominfo Kalsel ada beberapa program unggulan yaitu SPBE, CSIRT, Satu Data Banua PPID dan Komisi informasi, LAPOR! PAMAN, Media Center dan Radio Abdi Persada 104,7 FM.

Usai rapat, Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim kepada Abdi Persada FM mengatakan, dari hasil rapat banyak diberikan masukan mengenai program prioritas Diskominfo yang dapat dikembangkan ada tiga urusan yaitu pertama urusan Informasi dan Komunikasi, kedua urusan statistik dan ketiga urusan keamanan persandian.

“Salah satu fokus utama Diskominfo Kalsel saat ini adalah bagaimana dapat memanfaatkan satu data secara optimal untuk mendukung program prioritas SKPD tahun 2024, terutama dalam hal integrasi data antar variabel untuk menghasilkan alternatif kebijakan yang lebih baik,” katanya.

Lebih lanjut Muslim mengatakan, sebagai contoh data tentang tingkat stunting di suatu wilayah dapat menjadi dasar bagi pimpinan untuk menentukan intervensi yang diperlukan, seperti memperbaiki pasokan air bersih atau menjamin ketersediaan pangan bagi ibu hamil.

“Tergambar bahwa integrasi data antar variabel dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan di suatu daerah, untuk kemudian merancang program atau intervensi yang lebih tepat,” ujarnya.

Pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi antar variabel dapat memberikan informasi yang berharga bagi pimpinan daerah ataupun masyarakat dalam membuat keputusan strategis.

“Hal ini tentunya membutuhkan kerjasama lintas instansi dan optimalisasi teknologi informasi yang ada. Dengan pertumbuhan digital yang semakin pesat, pemanfaatan data secara optimal menjadi kunci utama keberhasilan program pemerintahan, terutama dalam mendukung ketercapaian program prioritas SKPD tahun 2024,” ungkapnya.

Muslim menambahkan Selain memberikan masukan Tim Tenaga Ahli Gubernur (TAG) juga memberikan apresiasi terhadap capaian ditahun 2023 baik itu yang berkaitan dengan penghargaan top digital award, Merdeka Award, Top Leader on Digital Implementation 2023, Indonesia Persada id award dan Badan Publik dengan kualifikasi menuju informatif.

“Dari hasil capaian di tahun 2023 tersebut memicu Diskominfo untuk lebih bersemangat dan meningkatkan kinerja agar program ditahun 2024 dapat lebih baik lagi,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perindustrian (Disperin) memfasilitasi empat pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada pameran International Handicraft Trade Fair (Inacraft) yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) dari 28 Februari hingga 03 Maret 2024.

Plt Kepala Disperin Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan, pameran Inacraft yang setiap tahunnya dilaksanakan memang memberikan kontribusi dalam membangkitkan IKM di bidang kerajinan dan menjadi wadah untuk menampilkan produk lokal yang terbaru dan berkualitas sekaligus memperluas jejaring, serta menambah pengalaman dan edukasi. Pameran Inacraft yang diikuti pelaku IKM sangat menarik karena ini kesempatan untuk bisa melihat produk-produk unggulan kerajinan dari beberapa daerah lainnya.

“Sehingga bisa memotivasi mereka untuk meningkatkan kualitas produknya bisa lebih baik lagi dan dapat melihat pangsa pasar serta memunculkan inovasi yang lebih bagus lagi sesuai dengan tren pasar yang berlaku sekarang,” ucap Hanifah, melalui sambungan telpon, Kamis (29/2).

Ia menambahkan, terlebih dahulu produk kerajinan IKM yang diikutsertakan dalam pameran Inacraft memang telah diseleksi sehingga bisa memaksimalkan produknya bisa diminati banyak pihak.

“Dari produk kerajinan unggulan IKM yang dipamerkan sudah terbukti kualitasnya, seperti produk kain sasirangan, fashion berbahan sasirangan ready to wear , kerajinan tas anyaman berbahan baku organik dan kerajinan kayu berbahan limbah kayu Ulin. Namun, terdapat juga IKM Banua Maju dan IKM Banua Berdaya Saing yang telah berkontribusi positif dalam memajukan perekonomian masyarakat,” Ucap Hanifah.

Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, sangat mendukung penuh para pelaku IKM dalam memasarkan produk daerah agar bisa mendapatkan kontrak dagang dan memperluas pangsa pasar.

“Mudah-mudahan produk kerajinan yang telah dipromosikan oleh para pelaku IKM bisa lebih maju melangkah go international dan kita yakin IKM Kalsel siap bersaing dengan peserta dari luar negeri,” tutup Hanifah.

Untuk diketahui, pameran Inacraft diikuti 1.500 UKM peserta dengan mengisi 1.066 stand / booth dengan 24 island yang terdiri dari 850 anggota ASEPHI, 650 terdiri dari non Anggota dan peserta binaan Kementerian, BUMN, Dinas, dan Dekranasda serta diikuti juga oleh negara lainnya, seperti Uzbekistan, Nepal, Thailand, Malaysia, Korea, Jepang, Polandia, Palestina dan China. (MRF/RDM/RH)