LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Banjarmasin – Dalam rangka merumuskan langkah kebijakan untuk menjawab berbagai isu sosial di daerah, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Forum Perangkat Daerah di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (3/3).

Forum ini menghadirkan narasumber dari unsur Biro Umum, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bappeda Kalimantan Selatan, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie menegaskan, forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat arah kebijakan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan arahan Presiden RI serta visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan.

“Forum ini merupakan momentum penting bagi kita untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjawab berbagai isu sosial di masyarakat, sehingga terwujud kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Farhanie.

Ia menekankan, kebijakan sosial ke depan harus berbasis pada data tunggal terpadu yang akurat dan mutakhir. Validitas serta pemutakhiran data secara berkala dinilai krusial agar seluruh program perlindungan dan pemberdayaan sosial tepat sasaran.

“Data menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Selain penguatan data, Dinas Sosial Kalsel juga memprioritaskan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya yang berada di dalam panti.

Peningkatan kapasitas panti sosial dan tenaga pendukung menjadi fokus agar layanan semakin optimal dan berkualitas.

Di bidang pemberdayaan, Farhanie menyebut penguatan program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian PPKS secara berkelanjutan.

“Program UEP-P harus dikelola secara holistik, mulai dari pendampingan usaha, akses pasar, hingga monitoring keberlanjutan usaha. Dengan demikian, penerima manfaat dapat berkembang secara ekonomi dan tidak kembali pada kondisi rentan,” jelasnya.

Ia juga mengakui keterbatasan anggaran, masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Karena itu, kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga filantropi perlu terus diperkuat.

“Kita harus lebih aktif mengoptimalkan potensi pendanaan kesejahteraan sosial dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berdaya saing,” tambahnya.

Tak kalah penting, Farhanie menekankan optimalisasi peran pilar – pilar kesejahteraan sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta relawan sosial lainnya.

“Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan ketepatan sasaran program sosial sekaligus memberikan dukungan langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Terakhir, Ia menyoroti pentingnya peningkatan penanganan bencana berbasis masyarakat dalam perencanaan strategis. Dengan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan respons bencana, risiko dampak sosial dapat ditekan dan proses pemulihan pascabencana berlangsung lebih cepat dan efektif.

“Melalui forum ini, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menghadirkan kebijakan sosial yang adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Banua,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – Izin nikah menjadi permintaan pelayanan terbanyak di Kecamatan Banjarmasin Utara, selama Ramadan 1447 Hijriah.

Camat Banjarmasin Utara Norrahmawati menjelaskan, pada bulan Ramadan, pelayanan yang diberikan di Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara, sama dengan bulan lainnya.

“Pelayanan kami Senin sampai Kamis jam pelayanan buka dari pukul 08.00 sampai 14.30 WITA. Sedangkan hari Jumat dari pukul 08.00 sampai 10. 30 WITA,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Selasa (3/3).

Selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara banyak melayani pengajuan berkas pernikahan. Karena banyak calon pengantin memilih melangsungkan pernikahannya saat bulan Ramadan, ataupun setelah lebaran.

“Bulan puasa ini banyak yang menggelar nikahan dan mungkin ada juga memilih mengurus sekarang untuk resepsinya setelah lebaran,” ujarnya lagi.

Selain itu, permintaan pelayanan lainnya di Bulan Ramadan ini adalah masalah waris.

“Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara juga banyak melayani warga yang ingin mengurus Surat Keterangan Waris (SKW), dua keperluan ini yang banyak kami layani,” ucap Norrahmawati.

Selama Ramadhan ini, lanjutnya, ada penyesuaian jam pelayanan di Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara dari hari biasanya.

“Tapi kami tetap memberikan pelayanan sampai jam kepulangan, apabila memang masih ada yang mengurus,” ujar Norrahmawati.

Pihaknya berharap, warga dapat terlayani dengan maksimal, meski sedang menjalankan ibadah puasa. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Lambung Mangkurat, menggelar Asesmen Lapangan (AL) Akreditasi untuk Program Studi Kedokteran Gigi (PSKG), dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi (PSPPDGPP), yang berlangsung pada 1–5 Maret 2026 di Banjarmasin.

Kegiatan asesmen ini dilaksanakan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes), sebagai bentuk evaluasi eksternal, untuk memastikan mutu tata kelola, proses pembelajaran, serta luaran pendidikan tinggi kesehatan sesuai standar nasional.

Hari pertama asesmen, Senin (2/3), difokuskan pada pembukaan resmi, presentasi pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi, klarifikasi dokumen evaluasi diri, hingga wawancara bersama alumni, pengguna lulusan, dosen, serta mahasiswa.

Selain itu, tim asesor juga melakukan verifikasi implementasi sistem penjaminan mutu internal dan tata kelola akademik.

Tim asesor yang hadir terdiri dari drg. Sri Oktawati, Sp.Perio(K) dari Universitas Hasanuddin, drg. Haris Nasutianto dari Universitas Mahasaraswati Denpasar, serta drg. Abu Bakar, dari Universitas Baiturrahmah.

Dekan FKG ULM, drg. Maharani Laillyza Apriasari menyampaikan, asesmen lapangan merupakan momentum strategis untuk merefleksikan capaian, sekaligus memperkuat komitmen peningkatan mutu berkelanjutan.

Akreditasi bukan sekadar penilaian administratif, tetapi bagian dari upaya memastikan bahwa seluruh proses pendidikan, baik akademik maupun profesi, berjalan sesuai standar.

“Kami ingin menghasilkan dokter gigi yang kompeten, berintegritas, serta siap melayani masyarakat,” katanya.

Disampaikan Maharani, FKG ULM terus melakukan penguatan kurikulum berbasis capaian pembelajaran, peningkatan kapasitas dosen, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan, termasuk integrasi pembelajaran klinik dengan wahana pendidikan.

Sebagai rumah sakit pendidikan utama Program Profesi Dokter Gigi, RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, turut menjadi bagian penting dalam proses asesmen ini.

“Tim asesor melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas, sistem pelayanan, serta proses pembelajaran klinik yang dijalankan mahasiswa profesi,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Mashuda menambahkan, pihaknya berkomitmen penuh mendukung peningkatan mutu pendidikan klinik dokter gigi di Kalsel, dengan memastikan pelayanan dan pendidikan berjalan beriringan.

“Mahasiswa profesi mendapatkan pengalaman klinis yang komprehensif dengan tetap mengedepankan keselamatan pasien dan standar pelayanan rumah sakit pendidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut drg. Mashuda menambahkan, sinergi antara FKG ULM dan RSGM menjadi fondasi penting dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga terampil secara klinis, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat.

“Seluruh civitas akademika FKG ULM bersama jajaran rumah sakit pendidikan menunjukkan kesiapan dokumen, implementasi program, serta komitmen terhadap budaya mutu,” tutupnya. (RSGMKALSEL-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – DPC Peradi Kota Banjarmasin, menggelar Buka Puasa Bersama anak Panti Asuhan Harapan Bangsa Banjarmasin, di bawah naungan Yayasan KH Sam’ani. Buka puasa yang dihadiri langsung Ketua DPC Peradi Kota Banjarmasin, Edy Sucipto ini, berlangsung pada Minggu (1/3) petang, di Panti Asuhan Harapan Bangsa kawasan Banjar Indah Permai IV Banjarmasin.

Agenda rutin tahunan DPC Peradi Kota Banjarmasin ini, diawali dengan pembacaan salawat, dilanjutkan dengan tausiyah dan pemberian santunan kepada anak Panti Asuhan Harapan Bangsa, yang berusia 3 – 15 tahun.

Saat memberikan sambutan, Edy Sucipto mengaku bersyukur, bahwa di tengah kesibukan, dinamika persidangan, serta berbagai tanggung jawab yang diemban, Allah masih mempertemukan para advokat dalam suasana Ramadan yang penuh berkah.

“Buka puasa bersama ini bukan sekadar agenda tahunan semata. Tetapi menjadi ruang silaturahmi, saling menyapa, mendengar, menguatkan, dan mempererat ukhuwah sesama advokat,” jelasnya.

Profesi ini, menurut Edy, menuntut ketegasan, ketajaman analisis, bahkan kadang mempertemukan sesama advokat, pada perbedaan pendapat dan posisi.

“Justru dalam kebersamaan seperti ini lah, kita diingatkan bahwa di atas segala dinamika tersebut, kita tetap satu keluarga besar yang memiliki tujuan mulia yaitu menegakkan hukum dan memperjuangkan keadilan,” tegasnya.

Silaturahmi bukan hanya membawa keberkahan umur dan kelapangan rezeki, tetapi juga menjadi fondasi lahirnya solidaritas.

Ketika hubungan terjalin dengan baik, komunikasi terjaga, dan rasa saling menghormati tumbuh, maka profesionalisme pun akan semakin bermartabat dan berintegritas.

“Semoga kebersamaan hari ini tidak berhenti di buka puasa ini saja, tetapi menjadi penguat komitmen untuk terus menjaga persaudaraan, saling mendukung dalam kebaikan, dan bersama-sama menjaga marwah serta kehormatan profesi advokat,” tutupnya.

Turut hadir pada Buka Puasa bersama ini, Sekretaris DPC Peradi Kota Banjarmasin, Ali Murtadlo, serta seluruh jajaran pengurus dan anggota DPC Peradi Kota Banjarmasin. Hadir pula jajaran pengurus dan pengasuh Panti Asuhan Harapan Bangsa. (RIW/EPS)