BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, kembali meninjau Stadion 17 Mei Banjarmasin, untuk memastikan kesiapan lapangan sepakbola kebanggaan orang Banua itu, untuk kembali menggelar pertandingan bertaraf nasional.
“Kunjungan tersebut dalam rangka lanjutan perbaikan pembangunan dari stadion Kebanggaan warga Banua,” ungkap Hasnuryadi Sulaiman kepada wartawan, pada Selasa (27/5) sore.
Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman
Pihaknya berharap pembenahan Stadion 17 Mei ini, dapat dirampungkan dalam dua bulan mendatang.
Hasnuryadi juga meminta masukan para suporter Barito Putera , untuk perbaikan Stadion 17 Mei, dalam rangka persiapan dimulainya Kompetisi Liga 2 mendatang.
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan ini berharap, lapangan sepakbola 17 Mei dapat lolos verifikasi Liga 2 mendatang.
“Liga 2 akan berlangsung pada Agustus mendatang, oleh karena itu, agar lolos pada verifikasi perlu dilakukan pembenahan,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu untuk membenahi Stadion 17 Mei, sebagai tempat dilaksanakannya pertandingan Liga 2 nanti.
“Dalam dua bulan ke depan sebelum dilaksanakannya verifikasi, pembenahan Stadion 17 Mei dapat dirampungkan,” ujar Hasnuryadi.
Pada kunjungan tersebut Wakil Gubernur didampingi Plt Kadispora Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernandi beserta jajarannya, serta Tim Dinas PUPR Provinsi Kalsel. (SRI/RIW/RH)
BANJARBARU – Dalam upaya membangun kebiasaan menabung sejak dini sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, Bank Kalsel bersama Pemerintah Kota Banjarbaru melalui SMP Negeri 3 Banjarbaru, resmi meluncurkan program inovatif bertajuk Bank Sampah Mas Pitung (MAnajemen Sampah PIntar untuk TabUNGan).
Program ini mengintegrasikan edukasi literasi keuangan dengan pengelolaan sampah, dimana para siswa didorong untuk menabung dari hasil sampah anorganik yang telah dipilah dan memiliki nilai ekonomis.
Melalui sinergi dengan produk Simpanan Pelajar (SimPel) milik Bank Kalsel, Bank Sampah Mas Pitung menjadi bentuk nyata kolaborasi dunia pendidikan dan perbankan dalam membentuk generasi cerdas finansial, sekaligus berwawasan lingkungan.
Sebagai bentuk dukungan konkret, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan kerja sama pembukaan rekening SimPel kepada seluruh siswa/i SMPN 3 Banjarbaru, yang menjadi langkah awal dalam mengembangkan budaya menabung di kalangan pelajar.
Tak hanya itu, Bank Kalsel turut menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pengisian saldo awal rekening SimPel untuk siswa/i serta bantuan sarana dan prasarana penunjang untuk operasional Bank Sampah Mas Pitung.
Kegiatan peluncuran Bank Sampah Mas Pitung yang diresmikan Pj. Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni ini, dilaksanakan pada hari Selasa (27/5) bertempat di halaman SMPN 3 Banjarbaru.
Tak hanya itu, Bank Kalsel juga menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) secara langsung oleh Direktur Bisnis Bank Kalsel, Ahmad Fauzi Noor kepada Kepala Sekolah SMPN 3 Banjabaru, Erda Murniasih, berupa pengisian saldo awal rekening SimPel untuk siswa/i serta bantuan sarana dan prasarana penunjang operasional Bank Sampah Mas Pitung.
Turut menyaksikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo; Kepala Bagian Pengawasan PUJK, EPK dan LMS OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Andy Rahman Yuliman; Kepala Camat Cempaka, Kapolsek Cempaka dan Seluruh Kepala Sekolah SMP Banjabaru serta Kepala Cabang Banjarbaru beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Pj. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni menyampaikan, bahwa program ini merupakan langkah inovatif yang relevan dengan tantangan masa kini, di mana pengelolaan lingkungan dan literasi keuangan menjadi dua isu utama di masyarakat.
“Kami mengapresiasi inisiatif dari Bank Kalsel berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan bersama Dinas Lingkungan Hidup yang di implementasikan di SMPN 3 Banjarbaru. Program ini bukan hanya mengajarkan anak-anak untuk menabung, tapi juga membentuk karakter mereka agar peduli terhadap lingkungan sejak dini,” ujar Sirajoni.
Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Ahmad Fauzi Noor menekankan pentingnya memperkenalkan dunia keuangan kepada pelajar melalui cara yang kontekstual dan menyenangkan.
“Program Bank Sampah Mas Pitung adalah wujud inovasi Bank Kalsel dalam menjangkau pelajar dengan metode yang relevan. Kedepannya, Bank Kalsel ingin menunjukkan bahwa menabung bisa dimulai dari hal kecil seperti mengelola sampah. Diharapkan kedepannya nanti akan tercipta ekosistem sekolah yang tidak hanya melek finansial, tetapi juga aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan,” terang Fauzi.
Sebagai informasi, Program Bank Sampah Mas Pitung merupakan bagian dari upaya Bank Kalsel mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang pendidikan, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ke depannya, Bank Kalsel berharap program ini dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain di Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/RH)
BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin menerima kunjungan dari Tim Kementerian Kesehatan RI, untuk kegiatan evaluasi program pelaksanaan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat atau Ili Sari, di Aula Lantai 7, Gedung Ulin Tower, Selasa (27/5).
Rombongan ini disambut Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin, diwakili Wakil Direktur Non Medik, Hukum, dan Diklat RSUD Ulin Banjarmasin Rusma Khazairin.
“Kedatangan Tim Kemenkes ini untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim Ili Sari RSUD Ulin Banjarmasin, dalam menjalankan program yang dilaksanakan Kemenkes RI,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Wadir Non Medik Hukum dan Diklat RSUD Ulin Banjarmasin Rusma Khazairin
Menurut Rusma, RSUD Ulin Banjarmasin berupaya dengan maksimal untuk melaksanakan program yang diberikan tersebut.
“RSUD Ulin Banjarmasin merupakan Rumah Sakit Rujukan Tipe A untuk penangan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Berat,” jelasnya.
Sedangkan, lanjut Rusma, pasien dengan infeksi saluran pernafasan berat, yang telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, lebih sedikit dibanding dengan Pulau Jawa.
“Pasien dengan saluran pernafasan berat di Provinsi Kalimantan Selatan cukup banyak, dan mereka dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut,” ujarnya.
Saluran pernafasan berat ini merupakan penyakit yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, karena dapat membahayakan jiwa penderita.
“Karena itu RSUD Ulin Banjarmasin terus meningkatkan upaya penanggulangan dari penyakit Saluran Pernafasan Berat ini,” ucap Rusma.
Untuk diketahui penyakit saluran pernapasan akut berat ini, memiliki ciri yang dapat dilihat. Yakni, batuk kurang dari 10 hari, disertai demam, dan nafas pendek atau mengalami sesak nafas. (SRI/RIW/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong percepatan pembangunan berbasis inovasi. Komitmen itu ditunjukkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (27/5).
Pj Sekda Kalsel (tengah) mewakili Gubernur memukul gong tanda dimulai sosialisasi dan bimtek inovasi daerah tahun 2025
Dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Pj Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa kehadiran Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan seluruh pemangku kepentingan menunjukkan keseriusan dalam memajukan Kalsel melalui inovasi.
Gubernur menekankan pentingnya inovasi sebagai kunci utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di tengah tuntutan masyarakat yang semakin dinamis.
“Saya menegaskan bahwa seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel wajib mengikuti dan melaporkan inovasi daerah yang telah memasuki tahapan penerapan sejak 2023-2024,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muhidin mengingatkan, bahwa kewajiban tersebut didasarkan pada surat pernyataan komitmen yang telah ditandatangani seluruh kepala SKPD, di mana setiap perangkat daerah diwajibkan memiliki dan melaporkan minimal satu inovasi setiap tahunnya kepada Kementerian Dalam Negeri.
“Pemprov Kalsel juga mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah dalam pengembangan inovasi. Tidak ada satu pun SKPD yang bisa bekerja sendiri dalam menciptakan inovasi yang komprehensif,” tegasnya.
Pj Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin menambahkan, inovasi tidak hanya ditujukan bagi provinsi, namun juga diharapkan diterapkan pemerintah kabupaten/kota.
“Kami memberikan apresiasi dan juga menyiapkan uang pembinaan bagi daerah yang mampu menghadirkan inovasi bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah inovasi daerah di tahun 2024 sudah memberikan manfaat nyata, terutama di sektor pelayanan publik seperti rumah sakit dan instansi teknis lainnya.
“Ke depan, dengan dukungan teknologi, Pemprov berharap semakin banyak inovasi yang dapat mempermudah pelayanan bagi masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah, menyebut inovasi merupakan solusi strategis dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah.
“Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Selatan dalam ajang Innovation Government Award (IGA) 2024 dari Kemendagri berada di zona predikat inovatif, dengan skor 51,71. Ini bukti kemajuan, tapi juga pemicu untuk melangkah lebih jauh,” ujarnya.
Husnul berharap, melalui sosialisasi dan bimtek ini, peserta tidak hanya memahami teknis pelaporan inovasi, tapi juga terdorong melahirkan ide-ide segar yang bisa diterapkan langsung dan direplikasi oleh daerah lain.
“Kita ingin Kalimantan Selatan jadi provinsi rujukan dalam inovasi pemerintahan. Mari kita buktikan bahwa Banua punya SDM unggul yang siap menciptakan solusi kreatif untuk masa depan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)
BANJARMASIN – Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Tahun 2025, di Kota Banjarmasin, Selasa (26/5).
Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Sekdaprov Adi Santoso, membuka secara resmi musdalub tersebut.
Dalam sambutannya yang dibacakan Adi Santoso, Gubernur berharap Musdalub dapat berjalan lancar dan Pemerintah provinsi akan terus memberikan dukungan untuk peningkatan kegiatan Kepramukaan di Banua.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menghormati pengunduran diri Ketua Kwarda Pramuka Kalsel sebelumnya Raudatuh Jannah,” ungkapnya.
Pemprov Kalsel juga, lanjutnya, berterima kasih selama kepemimpinan Raudatul Jannah, Organisasi Kepramukaan di Kalsel dapat berkembang dan meningkat.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman terpilih secara aklamasi, sebagai Ketua Kwartir Daerah Pramuka Kalsel.
Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Kalsel Achmadi menjelaskan, terpilihnya Hasnuryadi ini secara aklamasi, pada Musyawarah Daerah Luar Biasa Tahun 2025.
“Seluruh perwakilan Kwarcab dari 13 Kabupaten dan Kota bersepakat memberikan dukungan kepada Wakil Gubernur Hasnuryadi sebagai Ketua Kwarda Kalsel, dalam proses persidangan Musdalub ini,” ungkap Achmadi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan, ucapan terimakasih atas dukungan yang diberikan tersebut.
Hasnuryadi siap membawa Organisasi Kepramukaan di Provinsi Kalimantan Selatan lebih maju serta meningkat.
Musdalub ini dihadiri Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Fitri Hernandi, Ketua Harian Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalsel Achmadi, serta utusan dari kwartir daerah di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. (SRI/RIW/RH)
BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dalam gelaran rapat bersama sejumlah mitra kerja, belum lama tadi.
Suasana Rapat Pansus I DPRD Kalsel, membahas Ranperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
Kepada sejumlah wartawan, baru-baru tadi, Ketua Pansus 1 DPRD Kalsel, Rais Ruhayat mengatakan, pembahasan pelatihan ini mencakup aspek redaksional hingga substansi materi dari raperda tersebut.
Ketua Pansus 1 DPRD Kalsel, Rais Ruhayat
Ia mengharapkan, dengan adanya perda ini, ormas memiliki payung hukum yang jelas, agar kehadiran mereka lebih dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat, dan berkontribusi membangun Banua bersama pemerintah.
Lebih lanjut, substansi raperda juga akan diselaraskan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Rapat tersebut menghadirkan mitra kerja antara lain dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel, serta staf ahli pansus,” katanya
Rais menjelaskan, meski rapat ini baru membahas draf awal ranperda. namun ormas segera memiliki payung hukum yang jelas. Sehingga, akan terbentuk sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil, dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif.
“Ormas adalah mitra strategis pemerintah dalam pembangunan. Karena itu, perlu regulasi yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan mereka secara aktif, sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” jelas Rais.
Lebih lanjut Rais menambahkan, mengacu data tahun 2023 dari Kesbangpol Kalsel, tercatat ada 121 ormas di Kalsel. Angka ini menjadi bagian dari lebih dari setengah juta ormas, yang terdaftar secara nasional. Melalui raperda ini, diharapkan ke depan ormas dapat tumbuh sehat, transparan dan professional, serta menjadi mitra strategis pembangunan berbasis nilai Pancasila dan UUD 1945.
“Ini menunjukkan dinamika dan kontribusi ormas yang sangat signifikan,” tandasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)
JAKARTA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bidang Kebudayaan Kalsel, bekerjasama dengan Badan Penghubung Kalsel, Ikatan Pelukis Kalsel, dan Ikatan Perupa Perempuan Kalsel, menggelar Pameran Perupa Kalimantan Selatan, selama dua hari dari 26 – 27 Mei 2025, di Anjungan Kalimantan Selatan, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) DKI Jakarta.
Pameran dibuka Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, diwakili Sekretaris Disdikbud Kalsel, Hadeli Rosyaidi.
Sekretaris Disdikbud Kalsel, Hadeli Rosyaidi, saat menyampaikan sambutan
Dalam sambutannya Hadeli mengatakan, pameran Perupa Kalimantan Selatan, mengangkat tema “Kebangkitan Jiwa Dalam Karya Perupa Banua”. Dimana pameran ini sebagai upaya mempromosikan warisan budaya Kalimantan Selatan, melalui Karya Seni Lukisan yang bersejarah, dengan mengangkat cerita lokal dan nilai budaya. Dimana, ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjembatani sarana edukasi publik mengenalkan nilai-nilai budaya, dan tradisi melalui karya seni yang dihasilkan.
“Ekosistem seni rupa Kalimantan Selatan, masih berjuang, baik soal ruang, dukungan, dan penghidupan yang layak bagi seniman. Sehingga, masih banyak tantangan dalam pengembangan seni rupa, baik dari sisi konsep, teknik presentasi, promosi, maupun publikasi,” ucapnya
Foto bersama
Disampaikan Hadeli, pada pameran perupa ini pihaknya ingin menyampaikan pesan, bahwa seni Banua tidak sendiri, pemerintah hadir untuk mendengar, mendukung, dan mendorong. Mengingat seni adalah urat nadi kebudayaan yang harus terus hidup dan berkembang.
Sehingga, pameran ini, tidak hanya berfungsi untuk memamerkan karya, juga menyampaikan pesan jiwa bahwa dibalik setiap lukisan, baik cerita Banua, identitas dan harapan yang tidak pernah padam.
“Mari kita jadikan ruang ini bukan hanya galeri, tapi arena kebangkitan, tempat saling llmenguatkan, menginspirasi, dan membuktikan bahwa perupa banua akan terus bersinar,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalsel, Sulikah berharap, pameran ini akan menginspirasi generasi muda terhadap karya-karya seni rupa dari para seniman Kalimantan Selatan.
Apalagi lukisan yang dipamerkan merupakan wujud ekspresi, refleksi keberagaman budaya suasana hati para seniman yang lahir dari kekayaan alam, dan dinamika sosial serta kearifan lokal Banua Kalimantan.
“Lewat pameran ini Disdikbud Kalsel juga mempromosikan karya seniman pelukis Kalsel alm Gusti Sholihin yang menginspirasi pelukis – pelukis muda di Kalsel,” tutupnya
Gelaran ini juga dibarengi Pameran Foto untuk mempromosikan Geopark Meratus yang telah resmi ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark (UGG).
Untuk diketahui, Pameran Perupa Kalimantan Selatan, turut dihadiri, Kepala Badan Penghubung se Indonesia, Direktur TMII, Kepala Anjungan Seluruh Indonesia, dan Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat. (DISDIKBUD.KALSEL-NHF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Perdagangan Kalsel, mendukung usaha lokal memasuki pasar global. Dukungan itu diperlihatkan, dengan menggelar pelatihan “Peluang dan Pengembangan Desain Kriya dan Wastra Daerah untuk Pasar Ekspor”, selama 2 hari dari 27 – 28 Mei 2025, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.
Suasana pelatihan Peluang dan Pengembangan Desain Kriya dan Wastra Daerah untuk Pasar Ekspor
Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan, Selasa (27/5) diwakili Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Sutikno, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini sebagai upaya memperluas pangsa pasar bagi produk Usaha Kecil Menengah (UKM) khususnya pasar global. Untuk tujuan ini, maka UMKM harus mempunyai strategi yang tepat, agar produk daerah Kalimantan Selatan dapat bersaing.
“Kami gelar pelatihan ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan para UKM, dalam rangka mempromosikan dan meningkatkan daya saing produknya,” katanya
Suasana pelatihan yang digelar Dinas Perdagangan Kalsel
Disampaikan Sutikno, produk kriya dan wastra di Kalsel sudah memiliki kekhasan budaya dan nilai estetika tinggi. Hanya saja, yang diperlukan saat ini adalah pemahaman terhadap tren global dan strategi desain yang tepat, agar mampu bersaing di pasar ekspor.
Pada pelatihan ini, para peserta yang terdiri dari pelaku UMKM kriya dan wastra membawa langsung produk unggulannya untuk dikurasi oleh para ahli.
“Kami apresiasi beberapa produk sudah ada yang masuk ke pasar internasional, seperti kain Sasirangan dari Kabupaten Tanah Laut yang telah diekspor ke Filipina dan Thailand, serta kerajinan anyaman purun yang diminati pasar luar negeri,” jelasnya
Lebih lanjut Sutikno menambahkan, kriya dan wastra merupakan dua elemen penting dalam identitas budaya Indonesia. Kriya mencerminkan keterampilan tangan dan nilai estetika. Sedangkan Wastra berupa kain Sasirangan khas Kalimantan Selatan, mengandung filosofi serta simbol budaya yang mendalam.
Diharapkan, melalui pelatihan ini, pihaknya dapat memfasilitasi pelaku usaha, agar lebih percaya diri dalam memasuki pasar ekspor.
“Desain yang inovatif dan pemahaman pasar yang baik, produk-produk ini dinilai sangat potensial untuk menembus pasar global,” pungkasnya. (NHF/RIW/RH)
BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Senin (26/5/25) siang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, dan dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota dewan serta tamu undangan lainnya.
Paripurna memuat dua agenda utama, yaitu pengambilan keputusan DPRD terhadap Raperda RPJMD dan penyampaian pendapat akhir Gubernur Kalsel.
Setelah melalui proses pembahasan yang panjang dan intensif, pimpinan DPRD Kalsel menyatakan persetujuan atas Raperda RPJMD untuk ditetapkan sebagai Perda.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) III pembahas RPJMD, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, dalam laporannya menyampaikan, bahwa pembahasan telah dilakukan secara menyeluruh bersama Bappeda, organisasi perangkat daerah, dan tim penyusun RPJMD. Pansus juga telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia untuk memastikan kelengkapan substansi dan legalitas dokumen.
Ketua Pansus III pembahas RPJMD, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, saat memberikan sambutan
Dokumen RPJMD 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis pembangunan daerah, memuat visi, misi, arah kebijakan, isu strategis, serta program prioritas yang akan dilaksanakan selama masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Poin utama adalah dorongan pemerataan pembangunan yang menyentuh seluruh wilayah Kalsel, termasuk daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau,” ungkapnya
Suasana Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap Raperda tentang RPJMD 2025 – 2029
Pansus juga menekankan pentingnya penggunaan basis data dan riset ilmiah dalam merumuskan isu strategis dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pembangunan.
“Koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program secara lebih efektif dan terintegrasi,” pungkasnya
Usai pengesahan, RPJMD ini akan diajukan kepada Kemendagri untuk dievaluasi sebelum resmi diundangkan.
Dalam pendapat akhirnya, Gubernur Kalsel Muhidin menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat dan berharap RPJMD ini menjadi pedoman pembangunan yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan hingga tahun 2029. (ADV-NHF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah – LKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024, meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Kepada sejumlah wartawan, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Ahmad Adib Susilo, mengatakan, prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong integritas dan transparansi keuangan daerah agar menjadi kebanggaan bersama. Dimana, Pemerintah Provinsi Kalsel berhasil mempertahankan WTP yang ke-12 kalinya berturut-turut.
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Ahmad Adib Susilo, saat memberikan sambutan
“Capaian ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang telah dijalankan dengan baik oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah,” ucapnya
Sementara itu, Gubernur Muhidin menyampaikan, pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras bersama antara eksekutif dan legislatif. Sinergi yang harmonis dan saling memberi masukan konstruktif dinilai menjadi kunci keberhasilan.
Gubernur Kalsel Muhidin, saat diwancara
“Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan ke depannya, demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tutupnya
Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tersebut, diserahkan langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Senin (26/5), kepada Gubernur Kalsel Muhidin dan Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK.
Penyerahan dilakukan Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Ahmad Adib Susilo, mewakili pimpinan BPK RI dalam agenda tahunan penyerahan LHP kepada pemerintah daerah. (NHF/RIW/RH)
