LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Rabu (19/2).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo ini membahas empat agenda utama, termasuk penyampaian pendapat akhir Gubernur Kalsel terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta penjelasan gubernur mengenai tiga Raperda lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyampaikan pendapat akhirnya terhadap dua Raperda yang disetujui menjadi Perda, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah serta Raperda tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi. Ia menekankan bahwa kedua regulasi ini sangat penting untuk mendukung kemajuan Kalimantan Selatan, terutama dalam aspek penelitian dan penguatan budaya literasi.

“Kami berharap Raperda tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah ini dapat menjadi payung hukum yang kuat, sehingga riset dan inovasi yang dilakukan di daerah ini semakin terencana, terintegrasi, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan serta daya saing daerah,” ujarnya.

Sementara itu, terkait Raperda tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi, Gubernur menegaskan bahwa regulasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat.

“Literasi adalah kunci kemajuan. Dengan adanya regulasi ini, kita ingin memastikan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” sambungnya.

Selain menyampaikan pendapat akhir terhadap dua Raperda tersebut, Gubernur juga memberikan penjelasan mengenai tiga Raperda lainnya yang tengah dibahas, yaitu Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak, Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Dalam penjelasannya terkait Pembiayaan Tahun Jamak, Gubernur menyebut bahwa pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan membutuhkan perencanaan pembiayaan yang berkelanjutan.

“Infrastruktur yang merata sangat dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah. Oleh karena itu, kita memerlukan skema pembiayaan yang berkelanjutan agar pembangunan tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran tahunan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait Grand Design Pembangunan Kependudukan, Gubernur menekankan pentingnya pengelolaan jumlah dan kualitas penduduk secara berdaya guna serta berhasil guna.

“Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola kependudukan dengan baik. Regulasi ini akan memastikan adanya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas SDM, dan distribusi yang merata di Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, Gubernur menegaskan bahwa revisi regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor.

“Kepastian hukum adalah faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modalnya. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan adaptif, kita berharap investasi di Kalimantan Selatan semakin meningkat, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Rapat paripurna ini menjadi forum strategis bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun kebijakan yang mendukung pembangunan daerah. Dengan adanya pembahasan berbagai regulasi ini, diharapkan Kalimantan Selatan dapat terus berkembang menuju daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Bidang Kebudayaan Seksi Kesenian, menggelar Workshop Seni Sastra sejak 19 – 21 Februari 2025, bertempat disalah satu hotel berbintang Banjarmasin.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Muhammadun, melalui Sekretaris Disdikbud Kalsel Hadeli Rosyaidi, disela kegiatan pada Rabu (19/2) mengatakan, Workshop Seni Sastra ini sangat penting yang merupakan cermin dari budaya dan peradaban suatu Bangsa. Dimana, memegang peran dalam membentuk khazanah kebudayaan. Pemerintah Provinsi akan terus berupaya dan berkomitmen dalam memajukan kesenian sastra.

“Sastra bukanlah sekedar kata-kata yang indah, tetapi suatu kecakapan dalam menggunakan bahasa berbentuk dan bernilai,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Seksi Kesenian D. Sunjaya Adhiarso menyampaikan, gelaran ini telah diikuti 70 orang peserta yakni Tenaga Pendidik SMA dan SMK Mata Pelajaran Seni, Bahasa serta Sastra di Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Kota Banjarmasin serta Banjarbaru. Dimana, ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh narasumber berkompeten, salah satunya sastra jurnalistik.

“Kegiatan ini untuk menambah literasi,” jelasnya

Lebih lanjut Sunjaya menambahkan, hasil Workshop Seni Sastra ini dapat diimplementasikan kepada peserta didik melalui Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Aruh Sastra Kalsel. Sehingga mempunyai potensi tentang seni sastra.

“Kita ingin kalangan pelajar mampu mengembangkan potensi, dan mengikuti ke jenjang nasional,” tutup Jaya

Untuk diketahui, Workshop Seni Sastra dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Muhammadun, diwakili Sekretaris Disdikbud Kalsel Hadeli Rosyaidi, didampingi Kasi Kesenian D Sunjaya Adhiarso, dan Jajaran Kesenian Bidang Kebudayaan Kalsel. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Kalsel, menggelar bimbingan teknis Pemanfataan Aplikasi Administrasi Sekolah (FANTAS), untuk tenaga administrasi sekolah jenjang SMA se – Kalimantan Selatan.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammadun, usai kegiatan pada Selasa (18/2) petang, kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga administrasi sekolah di era digitalisasi. Dimana, Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan terutama dunia pendidikan.

“Pemanfaatan teknologi dalam administrasi sekolah sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dalam pelaporan dan akurasi pengelolaan data serta layanan pendidikan,” katanya

Disampaikan Muhammadun, seluruh peserta dapat terus menjalin komunikasi dan berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan aplikasi FANTAS di sekolah masing-masing. Melalui kerjasama, dengan menciptakan sistem pendidikan yang lebih modern dan terintegrasi.

Revolusi Industri 4.0 secara signifikan telah memasuki ranah pendidikan. Sehingga kualitas mutu termasuk mutu pendidikan ditentukan oleh 2 hal yaitu Digitalisasi dan Pelayanan (DILAN). 

“Kualitas lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh output yang dihasilkan bermutu, tetapi pelayanan diberikan selama proses pendidikan berlangsung dalam bentuk digitalisasi,” ucapnya

Sementara itu, Kepala BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rusiani menambahkan, dalam rangka memfasilitasi Tenaga Administrasi Sekolah yang berbasis TIK mudah, murah, cepat, efektif dan efisien. Sehingga, pelayanan administrasi dilaksanakan dapat memanfatkan kemajuan TIK sekaligus untuk meningkatkan mutu layanan stakeholders sekolah itu sendiri.

“Materi bimtek terdiri dari teori, praktik dan diskusi dengan jumlah 18 jam pelajaran untuk teori, dan 6 jam pelajaran praktik dan diskusi, total peserta sebanyak 56 orang,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan, salah satu narasumber dari BLPT Pusdatin Kemendikbudristek, Agus Ali Sri Wartono. Menurutnya, kolaborasi yang dilakukan bersama BTIKP Provinsi Kalimantan sudah sangat luar biasa dalam meningkatkan kompetensi TIK para tenaga pendidik maupun siswa di Kalimantan Selatan. Ia berharap, para peserta dapat memahami dan memanfaatkan aplikasi FANTAS dengan optimal dan dapat meningkatkan kompetensi digital dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.

“Dukungan pembelajaran dan peningkatan para tenaga pendidik di Kalsel sangatlah penting di era digitalisasi,” tutupnya.

Untuk diketahui, dalam bimbingan teknis ini juga menghadirkan narasumber lain diantaranya, PGRI Kalsel, Praktisi Pendidikan dan Tim Produksi BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 selama dua hari yaitu 18-19 Februari 2025.

Forum ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispersip Kalsel, Adethia Hailina, dan dihadiri perwakilan Dispersip dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, khususnya yang membidangi perpustakaan, kearsipan, dan perencanaan.

Menurut Adethia, kegiatan ini bertujuan untuk sinkronisasi dan menyelaraskan program tahun 2026 agar capaian kinerja dan kegiatan berjalan optimal.

“Seperti di tahun 2025 ini, fokus utama kita adalah peningkatan minat baca dan pengelolaan kearsipan,” ujarnya, Selasa (18/2).

Dalam kesempatan ini, pihaknya juga menghadirkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas RI, Edi Wiyono dan Ketua Tim Pembinaan Wilayah I Kalimantan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku pembicara pada forum tersebut.

Dengan adanya forum ini, Adethia berharap, tidak ada lagi kegiatan atau program yang tumpang tindih antara Dispersip Provinsi Kalsel dengan Disperisp kabupaten/kota.

“Semoga tidak ada lagi kegiatan yang tumpang tindih, kita bisa saling menutupi celah kekurangan satu sama lain. Sehingga apa yang sudah dikerjakan provinsi, itu tidak dikerjakan lagi oleh kabupaten/kota, sebaliknya apa yang tidak bisa dijangkau oleh provinsi mohon bantuannya dari rekan-rekan kabupaten/kota,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berperan penting mewujudkan visi Kalimantan Selatan Bekerja, khususnya dalam membangun manusia yang unggul, berbudaya dan berakhlak mulia.

Sebagai langkah strategis, Disdikbud Kalsel menggelar Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan pada Senin (17/2), di Aula Disdikbud Kalsel. Forum ini melibatkan beberapa pihak diantaranya para guru besar, akademisi, peneliti kebudayaan, PGRI, Badan Akreditasi Nasional, pihak swasta serta tokoh seniman.

Tujuannya adalah menyerap masukan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.

Kepala Disdikbud Kalsel Muhammadun menyebut, masukan dan saran yang diterima akan menjadi catatan besar dalam menyusun kebijakan lima tahun ke depan.

Salah satu masukan membahas tentang warisan tak benda yang belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mempelajari sejarah didalamnya.

“Kita disarankan untuk membuat buku informasi warisan tak benda. Sekaligus tokoh seniman juga meminta agar warisan itu memiliki Pergub. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mempelajari filosofinya,” kata Muhammadun, usai memimpin forum.

Selain itu ada pula yang meminta pembangunan SMA baru di Kabupaten Banjar, tepatnya di Desa Cintapuri dan Kecamatan Astambul.

Alasannya karena belum ada SMA di lokasi tersebut, sehingga membuat sebagian besar lulusan SMP memilih untuk melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren.

“Kita sudah kantongi permintaan itu. Akan tetapi untuk tahun 2025 anggaran pembangunan sekolah baru sudah dialokasikan ke Kabupaten Tanah Laut. Jadi untuk Kabupaten Banjar akan kita usahakan di tahun berikutnya,” jelas Muhammadun.

Adapun berbagai inovasi juga akan dilakukan Disdikbud Kalsel tahun ini. Satu diantaranya yakni melalui kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, untuk membuat sekolah melakukan pengelolaan sampah mandiri.

Sedikitnya ada 90 sekolah setara SMA yang diajukan Disdikbud Kalsel ke DLH untuk diajarkan tata cara pengolaan sampah, mulai dari pemilihan jenis sampah hingga pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomi.

“Kita sudah menyurati DLH agar sekolah mengolah secara profesional sesuai arahan dari lingkungan hidup, imbasnya selain sekolah menjadi lebih bersih, hasil pengolahan bisa bermanfaat menjadi pemasukan untuk sekolah,” pungkas Muhammadun.(SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel, akan kembali melaksanakan program Mobile Training Unit (MTU) di tahun 2025.

Program ini menghadirkan pelatihan berbasis jemput bola ke masyarakat berbagai kabupaten/kota dengan total 12 paket pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.

Kepala BLK Provinsi Kalsel, Sayyid M. Yusfiansyah Al Azhmatkhan menyampaikan, bahwa program MTU tahun 2025 didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan fokus pada pelatihan kejuruan non-institusional yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

“Pelatihan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peserta, meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja, serta berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan perekonomian daerah,” katanya, Selasa (18/2).

Mekanisme pendaftaran program MTU diawali dengan pengajuan proposal dari pihak desa. Selanjutnya, tim BLK Kalsel akan melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan spesifik pelatihan di wilayah tersebut.

Selain itu, BLK juga bekerja sama dengan Bidang P4TK Disnakertrans Provinsi Kalsel dalam pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), yang mencakup sekitar 7 hingga 8 paket pelatihan dalam program MTU.

“Jenis pelatihan yang diberikan beragam, tergantung pada potensi yang dimiliki setiap desa, seperti pelatihan menjahit, tata boga, hingga servis sepeda motor,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Diklat, Muhammad Zainal Abidin menjelaskan, bahwa dari 12 paket pelatihan yang disediakan, setiap paket akan diikuti 16 peserta. Dengan demikian, total peserta yang akan mendapatkan pelatihan mencapai 192 orang dalam jangka waktu 22 hari.

“Pelaksanaan program MTU ini direncanakan berlangsung secara bertahap. Kami berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan bekal keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, menggelar Sosialisasi Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2025. Sosialisasi ini digelar disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin pada Selasa (18/2), dan dibuka Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Syamsir Rahman.

Keamanan Pangan yang merupakan implementasi dari Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar kondisi pangan yang tersedia dan akan di konsumsi oleh masyarakat, harus terjamin keamanannya dari berbagai cemaran. Baik cemaran biologis, kimia maupun gangguan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat dan produktif setiap saat dan setiap waktu.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Syamsir Rahman menyampaikan, dalam menjalankan mandat pengawasan tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan atau yang disingkat OKKP, secara intensif melaksanakan penjaminan keamanan pangan segar baik di peredaran maupun di produsen.

“Sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan, maka petugas serta dinas yang menangani pangan lah yang berkewajiban melakukan penjaminan keamanan pangan baik dari saat pasca panen, melalui sertifikasi PSAT Produk Dalam Usaha Kecil (PDUK) maupun saat sudah beredar di pasaran melalui pengawasan,” ungkap Syamsir.

Syamsir mengharapkan, dengan adanya pertemuan penguatan kelembagaan ini, para petugas keamanan pangan mendapat pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan keamanan pangan, yang terupdate disampaikan oleh narasumber dapat disebarluaskan ke petugas di kabupaten/kota yang menangani keamanan pangan.

“Dalam melakukan proses penjaminan tentu tidak lepas dari proses pengawasan dan pengujian produk, dimana petugas pengawas dan pengambil contoh berperan penting untuk memastikan produk yang akan di uji pada laboratorium maupun melalui Rapid Test Kit, adalah produk yang dapat mencerminkan kondisi pangan segar yang beredar di masyarakat,” tutup Syamsir.

Untuk diketahui, Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa urusan pangan termasuk urusan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur terkait pembagian kewenangan pengawasan keamanan pangan segar di peredaran oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada Selasa (18/2).

Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Kalsel ini membahas peran dan fungsi Komisi I dalam pembangunan daerah.

Rombongan DPRD Kota Mojokerto dipimpin Anggota DPRD Kota Mojokerto, Agung Soecipto, diterima Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor beserta Anggota Komisi I DPRD Kalsel lainnya.

Dalam sambutannya, Ilham mengajak untuk berbagi pengalaman guna meningkatkan pembangunan di masing-masing daerah.

“Mari kita saling berbagi ilmu demi kemajuan pembangunan di daerah kita masing-masing,” ujar Ilham.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Dirham Zein, menegaskan, bahwa Komisi I memiliki peran strategis dalam mengawal sektor pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia di Kalsel.

“Di Komisi I DPRD Kalsel, kami memiliki 17 mitra kerja dan 19 hubungan kerja yang harus terus dijaga dan ditingkatkan,” jelas Dirham.

Sedangkan, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, menekankan pentingnya kontribusi Komisi I dalam pembangunan daerah, termasuk dalam pengawasan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Bagaimana kami di Komisi I dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan mengawal PAD adalah hal yang selalu menjadi perhatian kami,” katanya.

Kunjungan kerja ini juga menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk bertukar pengalaman serta strategi dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Agung Soecipto berharap dapat mengadopsi praktik terbaik yang diterapkan di DPRD Kalsel.

“Kami berharap bisa mempelajari dan menerapkan praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan DPRD Kalsel dalam menjalankan tugas dan fungsi Komisi I,” ujarnya.

Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Komisi I DPRD Kalsel dan DPRD Kota Mojokerto sepakat untuk memperkuat peran legislatif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (NRH/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Sentra pemberdayaan pemuda di Kota Banjarmasin, pada Selasa (18/2), yang dibuka Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalimantan Selatan, Fitri Hernandi.

“Pada kegiatan ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Disbudparpora Kota Banjarmasin, serta Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kelurahan Murung Raya, dengan beberapa pemuda yang terpilih, kedepannya untuk dapat melakukan pembinaan peningkatan kualitas pemuda setempat,” ungkap Fitri, kepada sejumlah wartawan.

Dikatakan Fitri, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pelatihan kepada para pemuda terpilih tersebut.

“Pelatihan yang diberikan adalah upaya dalam peningkatan kualitas pemuda di kawasan Kelurahan Murung Raya,” ujarnya.

Sehingga kedepannya, pemuda Murung Raya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka.

Sementara itu, Kabid Kepemudaan Disbudporapar Kota Banjarmasin, M Syarif mengucapkan, atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin tentunya bersyukur, karena kota ini terpilih sebagai lokus sentra pemuda dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya.

“Kami tentu bersyukur di Tahun 2025 ini, Kota Banjarmasin terpilih sebagai lokus sentra kepemudaan dari Dispora Kalsel,” ucapnya.

Tentunya, lanjut Syarif, dengan harapan adanya peningkatan kreativitas pemuda di Kota Banjarmasin kedepannya.

“Daerah yang menjadi lokus sentra pemuda di Kota Banjarmasin, yaitu Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan,” ujarnya. (SRI/RIW/RH)