BATOLA – Legislator Provinsi Kalimantan Selatan mengajak para orang tua untuk berperan penting dalam melindungi dan memenuhi hak anak.
Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Kalsel, Mushaffa Zakir dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) terkait Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Sabtu, (23/11).
Suasana Sosper Nomor 11 Tahun 2018 oleh Anggota DPRD Kalsel, Mushaffa Zakir
Mushaffa menjelaskan peran strategis orang tua dalam melindungi dan mendidik anak dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap konsep parenting agar orang tua tidak menyesal di kemudian hari akibat salah pola asuh.
“Orang tua harus menjadi pelindung pertama bagi anak-anak mereka, memastikan pendidikan dan pengasuhan yang baik,” katanya.
Dalam hal pemberdayaan perempuan, ia mendorong kaum ibu untuk menjadi lebih produktif. Menurutnya, produktivitas ini tidak hanya terbatas pada menghasilkan pendapatan, tetapi juga berkontribusi positif di lingkungan sekitar, sehingga perempuan dapat lebih berdaya dalam membangun komunitas.
Namun, Mushaffa mencatat bahwa implementasi Perda ini belum berjalan maksimal. Ia menekankan perlunya dukungan lebih besar dari pemerintah, baik melalui alokasi anggaran maupun program-program yang terarah dan menyentuh masyarakat lapisan terbawah.
“Kami di DPRD juga harus memastikan bahwa program pemerintah benar-benar efisien dan menjadi instrumen perlindungan serta pemberdayaan bagi masyarakat,” tutupnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Pelatihan Pendidikan Dasar (Diksar) Bela Negara dan Kursus Kader Pimpinan (Suskapin) Nasional Angkatan ke-XXXVIII bagi Resimen Mahasiswa (Menwa) resmi dibuka di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) VI/Mulawarman, Banjarbaru, Sabtu (24/11).
Suasana Upacara Pembukaan Diksar dan Suskapin Nasional Menwa 2024
Upacara pembukaan ini dipimpin oleh Plh. Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalimantan Selatan, Heriansyah.
Dalam sambutannya, Heriansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia juga memotivasi para peserta agar memanfaatkan pelatihan ini untuk membentuk karakter kepemimpinan yang tangguh dan berintegritas.
“Resimen Mahasiswa adalah salah satu komponen pendukung pertahanan negara yang sangat strategis. Tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga dalam menjaga keutuhan NKRI melalui pembinaan karakter dan intelektual di lingkungan kampus,” ujarnya.
Heriansyah menegaskan pentingnya peran Menwa dalam mewujudkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), terutama di tengah tantangan kompleks seperti ancaman ideologi dan potensi perpecahan bangsa.
“Saudara-saudara adalah kader pilihan yang dipercaya untuk menjaga martabat dan kehormatan Resimen Mahasiswa. Jadikan kesempatan ini sebagai batu loncatan untuk menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan siap menghadapi tantangan zaman,” katanya.
Heriansyah berharap melalui kegiatan ini dapat mencetak kader-kader Menwa yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga memiliki wawasan luas serta komitmen dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Cinta tanah air dan patriotisme menjadi dasar penting yang perlu diwujudkan dalam setiap tindakan nyata demi menjaga warisan kemerdekaan bangsa,” pungkasnya.
Sementara itu, Komandan Menwa Suryanata Provinsi Kalimantan Selatan, Supiyannor mengatakan bahwa kader menwa se-Indonesia tengah berkumpul dalam pelatihan kepemimpinan secara bersama di Banua.
“Kita berharap kader kursus Pimpinan Menwa se-Indonesia ini. Mereka bisa membawa potrete baru, bagaimana ke depannya bisa menjadi calon generasi dan pemimpin bangsa,” ucap Supiyanoor.
Menurut Supiyannor, kegiatan ini nanti mampu menularkan semangat kepemimpinan di daerahnya masing-masing. Ia bersyukur, Komando Menwa Nasional telah mempercayai Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumahnya.
“Kita dipercaya sebagai tuan rumah dari Suskapin Menwa se-Indonesia ini. Tidak ada biaya, mereka hanya datang ke Kalsel dengan menyiapkan fisik, perangkat dan seluruhnya ditanggung oleh penyelenggara dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” tutupnya.
Untuk diketahui, Diksar yang diikuti oleh 100 peserta Menwa perguruan tinggi se Kalsel dan juga Suskapin Nasional sebanyak 100 peserta Menwa seluruh Indonesia ini turut dihadiri Wakil Komandan Komando Menwa Nasional, Erwin Hidayatullah Al-Jakartary, Forkopimda dan perwakilan SKPD di Lingkup Pemprov Kalsel. (BDR/RDM/RH)
BANJARBARU – Pendidikan Latihan Kader Organisasi Tingkat Madya (LATKORDYA) yang diselenggarakan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Provinsi Kalimantan Selatan, resmi berakhir pada Sabtu (23/11). Pendidikan LATKORDYA dilaksanakan selama 3 hari, 21 – 23 November 2024 yang berpusat di Datasemen Zipur 8/GM Banjarbaru.
Sekretaris FKPPI Kalsel (Kiri)
Berbagai kegiatan dilaksanakan pada Pendidikan LATKORDYA kali ini. Mulai dari pengenalan senjata, Pelatihan baris – berbaris, belajar wiraswasta, hingga kemah bakti untuk mempererat tali persaudaraan antar generasi muda FKPPI.
Pada hari ketiga (23/11) LATKORDYA dimulai dengan apel pagi di lapangan Datasemen Zipur 8/GM Banjarbaru, yang diikuti seluruh Generasi muda FKPPI di 13 Kabupaten – Kota, hingga anggota FKPPI Kalsel, dan dilanjutkan dengan penutupan kegiatan LATKORDYA di Aula Datasemen Zipur 8/GM Banjarbaru.
Saat menutup kegiatan, Ketua Umum FKPPI Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Sekretaris FKPPI Kalsel Zulfadli, menyampaikan bahwa pendidikan latihan LATKORDYA ini, diharapkan dapat lebih mengenalkan kepada para peserta, akan kandungan dari nilai – nilai pancasila guna diimplementasikan di masyarakat luas.
“Pendidikan pelatihan ini diharapkan dapat lebih mengenalkan dan memahami kandungan nilai – nilai pancasila kepada kader organisasi tingkat madya FKPPI Kalsel,” ungkap Zulfadli.
Ia juga berpesan, dengan berakhirnya pendidikan LATKORDYA ini, para anggota harus siap mengimplementasikan pancasila dan UUD 1945.
“FKPPI adalah salah satu komponen bangsa dan organisasi kemasyarakatan yang mandiri, profesional, serta dalam melaksanakan tugasnya guna mendukung kemajuan Banua dan NKRI,” lanjut Zulfadi.
Menurutnya, FKPPI sebagai salah satu organisasi binaan TNI-Polri, merupakan komponen bangsa yang memiliki peranan penting yang mampu menjadi pelopor dan suri tauladan ditengah – tengah kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Melalui pendidikan latihan LATKORDYA ini, generasi muda FKPPI akan tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi generasi emas 2045. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Hari kedua pendidikan Latihan Kader Organisasi Tingkat Madya FKPPI (LATKORDYA), yang bertempat di Datasemen Zipur 8/GM Banjarbaru, Jum’at (22/11), para peserta generasi muda FKPPI Kalsel, dibekali dengan berbagai pelatihan dan pendidikan. Salah satunya yakni pelatihan baris – berbaris, pengenalan senjata dari pihak TNI, serta pendidikan wiraswasta.
Kepada Abdi Persada FM, Sekretaris HIPWI FKPPI Kalsel Nawang Wijayati, menyampaikan bahwa pada hari ke – 2 pendidikan LATKORDYA FKPPI Kalsel ini, berbagai pelatihan dan pendidikan diberikan kepada generasi muda FKPPI, dengan harapan menjadi sebagai tempat pengenalan dan pemahaman, kandungan dari nilai – nilai pancasila guna diimplementasikan di masyarakat luas. Pada kegiatan ini pula, Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta (HIPWI) FKPPI Kalsel turut memberikan pemahaman terkait giat berwiraswasta.
“Kewirausahaan itukan bisa dirasakan oleh semua pihak, tidak terkecuali oleh anak TNI – Polri, wiraswasta itu tidak hanya dibidang UMKM, namun juga pada bidang ketahanan pangan,” ungkap Nawang.
Diungkapkan Nawang, Pemerintah Pusat sedang gencar – gencarnya menggalakkan program petani millenial, sehingga HIPWI FKPPI Kalsel turut mendukung program tersebut dengan mendorong generasi muda FKPPI agar bisa berwirausaha.
“Dari LATKORDYA inilah nanti kita berharap dapat terbentuk rasa pengenalan terhadap lembaga FKPPI, cinta tanah air, yang didapatkan para generasi muda,” lanjut Nawang.
Nawang menambahkan, pihaknya berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan peran wiraswasta kepada generasi muda FKPPI Kalsel. Pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan ternama, serta perusahaan Pemerintah Daerah, agar generasi muda FKPPI Kalsel dapat magang untuk mendapat ilmu dalam berwiraswasta.
“Kami juga akan berkerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kalsel, sehingga generasi muda FKPPI Kalsel mendapat bekal keterampilan untuk berwiraswasta,” tutup Nawang.
Seperti diketahui, pada hari kedua pendidikan LATKORDYA FKPPI Kalsel, para peserta dengan jumlah yang mencapai raturan generasi muda FKPPI dari 13 Kabupaten – Kota ini, akan melaksanakan kemah bakti pada malam hari nya, dimana kemah bakti tersebut juga akan disertai dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat, seperti renungan malam dan game menarik untuk mempererat tali silaturrahmi antar anggota FKPPI. (MRF/RDM/RH)
BATOLA – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong agar pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa berjalan lebih optimal.
Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, dalam Sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di kawasan Handil Bakti Kabupaten Batola, Jum’at (22/11).
Oleh karena itu, lanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar penerapan Perda tersebut berjalan optimal, antara lain terkait agar kebijakan dan program pemerintah daerah sudah seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan perempuan dan anak, seperti menyangkut fasilitas umum dan harus ramah terhadap perempuan dan anak.
“Misalnya, mal wajib menyediakan tempat bermain untuk anak yang aman dan sesuai standar. Kemudian juga tempat parkir yang disediakan khusus untuk perempuan,” jelasnya.
Selain itu, menurut Iskandar, pemerintah harus melakukan pengawasan dan optimalisasi penerapan Perda tersebut.
“Sejauh mana sosialisasi pemerintah daerah provinsi mensinergikan dengan pemerintah kota dan kabupaten karena posisi perempuan dan anak ini bukan hanya di provinsi tetapi di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalsel,” terangnya.
Iskandar juga meminta pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung penerapan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kalimantan Selatan. (ADV-NRH/RDM/RH)
MALANG – Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kinerja instansi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan pelatihan Certified Secure Computer User (CSCU), bertempat di salah satu hotel berbintang di Kota Malang, Jumat (22/11).
Suasana Pelatihan CSCU Diskominfo Kalsel
“Kegiatan ini untuk membekali para pegawai dengan pemahaman mendasar tentang berbagai ancaman keamanan komputer dan jaringan yang saat ini marak terjadi,” ucap Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim.
Dalam pelatihan ini, disampaikannya peserta menerima materi tentang keamanan internet dan email, keamanan data dan enkripsi, manajemen akses dan kata sandi, keamanan media sosial dan privasi, serta keamanan perangkat seluler.
Muslim menjelaskan bahwa program CSCU dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai teknik-teknik pengamanan data dan informasi secara interaktif.
“Pelatihan ini tidak hanya menambah kompetensi, wawasan, dan pengetahuan, tetapi juga dapat meningkatkan kesetaraan konektivitas dalam pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam mengawal tanggung jawab Diskominfo,” jelasnya.
Ia juga berharap ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini dapat didiseminasikan ke seluruh staf Diskominfo serta masyarakat Kalimantan Selatan.
“Ini merupakan upaya kita untuk melakukan pencegahan, pengendalian, dan merespons serangan-serangan yang berkaitan dengan dunia siber,” tutupnya. (Diskominfo-BDR/RDM/RH)
BANJARBARU – Lima hari menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini yang bertempat di salah satu hotel di Banjarbaru, Jumat (22/11).
Suasana Rakor Kewaspadaan Dini Pilkada 2024
Rakor ini dihadiri oleh seluruh tim kewaspadaan dini provinsi dan Bakesbangpol kabupaten/kota se-Kalsel. Dengan tema “Antisipasi dan Cegah Dini Kerawanan Pilkada 2024 di Provinsi Kalsel”, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan bersama dalam mengidentifikasi isu-isu yang berpotensi mengganggu jalannya pilkada serentak.
Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah, menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang dapat terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2024.
“Mengingat pelaksanaan pilkada lima hari lagi, berbagai dinamika permasalahan yang mungkin berpotensi kita hadapi, di antaranya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti potensi konflik antar pendukung serta ancaman polarisasi masyarakat,” ujar Heriansyah.
Ia juga menguraikan sejumlah dinamika lain yang perlu diantisipasi, seperti permasalahan netralitas aparatur (TNI, Polri, ASN, dan penyelenggara), pendistribusian logistik, serta kesiapan pembentukan badan sementara seperti PPK, PPS, dan KPPS.
“Selain itu, kesiapan lokasi, sarana dan prasarana TPS, dukungan pemerintah daerah seperti anggaran, personel, sarpras, linmas, hingga potensi kerawanan terkait bencana alam dan isu-isu aktual lainnya juga menjadi perhatian utama,” tambahnya.
Heriansyah menegaskan, antisipasi dan pencegahan dini harus dilakukan agar berbagai kerawanan tersebut tidak berkembang menjadi gangguan nyata. Ia juga menyebut pentingnya peran Bakesbangpol provinsi dan kabupaten/kota sebagai bagian dari tim kewaspadaan dini pemerintah, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di daerah.
Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi dengan aparatur intelijen daerah juga menjadi elemen penting untuk memetakan isu-isu krusial dan mengupayakan pencegahan dini terhadap potensi ATHG yang dapat mengganggu tahapan pilkada.
“Diharapkan pelaksanaan tahapan ini tidak terganggu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan, untuk mengatur tata kelola arsip, dalam menjaga dokumen sejarah di kota ini.
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kearsipan DPRD Banjarmasin Aliansyah, Kamis (21/11) mengatakan, pertama kalinya mereka telah menggelar rapat untuk merancang sistem pengarsipan data yang harus ditata, agar memudahkan pencarian apabila sewaktu-waktu ada pihak-pihak yang menginginkan data tersebut. Aliansyah menyampaikan, dengan adanya tata kelola arsip dapat menjaga dokumen bersejarah, apalagi Banjarmasin sudah berusia ke 498 tahun di tahun 2024 ini.
Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kearsipan DPRD Banjarmasin Aliansyah, saat memberikan komentarnya
“Dengan payung hukum ini memudahkan dalam pengelolaan tata kearsipan, baik yang belum diserahkan dari instansi pemerintah maupun dari luar,” ucapnya
Aliansyah menjelaskan, pembahasan Raperda ini akan mengatur pemeliharaan kearsipan daerah, salah satunya memiliki depo arsip yang representatif, salah satunya tidak terkena bencana musibah kebakaran. Karena jika arsip penting, tidak disimpan di tempat yang aman, otomatis akan hilang keseluruhan data yang dimiliki di kota ini.
“Dokumen yang diarsipkan dengan baik, untuk menambah wawasan dan pengetahuan generasi muda,” pintanya
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banjarmasin Ihsan Al Haq menambahkan, arsip itu sangat penting, berkaitan dengan kekayaan daerah seperti perjalanan sejarah kemajuan pembangunan, dan surat berharga yang dimiliki berupa sertifikat lahan. Sehingga, dengan tercipta pola pengarsipan yang tertata baik serta mudah diakses merupakan cerminan dari pengelolaan rekaman data yang baik bentuk video, audio maupun digital.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banjarmasin Ihsan Al Haq, saat diwancara awak media
“Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan DPRD Banjarmasin ini merupakan inisiatif Pemerintah kota Banjarmasin,” tutupnya
Untuk diketahui, DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dipimpin Ketua Pansus Aliansyah didampingi Wakil Ketua Hari Kartono dan anggota. Dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banjarmasin Ihsan Al Haq, Kabag Hukum Banjarmasin Jefri Fransyah dan beberapa Dinas terkait, bertempat di ruang Komisi I Dewan Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja maraton ke tiga provinsi di Kalimantan, dalam 2 hari. Yakni pada Kamis (21/11) hingga Jumat (22/11). Adapun 3 provinsi yang dimaksud adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Agenda ini dilakukan sebagai komitmen Amran, dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui optimalisasi lahan pertanian dan program cetak sawah.
“Hari ini tiga provinsi kami kunjungi, Alhamdulillah, untuk menunaikan perintah Bapak Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan secepat-cepatnya. Besok kami akan melanjutkan perjalanan ke wilayah paling timur Indonesia, Merauke,” ungkap Amran usai menghadiri Rapat Koordinasi Cetak Sawah untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin, pada Kamis (21/11) malam.
Dalam rapat tersebut, Amran menekankan pentingnya percepatan pembukaan lahan sawah baru yang produktif guna meningkatkan kapasitas produksi padi nasional. Ia juga memastikan bahwa semua intervensi yang diperlukan, seperti penyediaan sarana produksi, keterlibatan petani muda, dan teknologi pertanian modern, telah direncanakan dengan matang.
“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menetapkan sasaran, menentukan target, menyiapkan sarana produksi, serta memastikan keterlibatan petani muda. Di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, kurang lebih 15.000 generasi milenial akan kita libatkan. Semua harus disiapkan dari sekarang agar program ini betul-betul berjalan dengan baik,” jelas Amran.
Selain menghadiri rapat koordinasi, Amran juga melakukan kunjungan lapangan ke desa Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dan Kapuas Kalimantan Tengah. Di dua lokasi tersebut, Amran meninjau langsung pekerjaan optimalisasi lahan dan pelaksanaan program Brigade Pangan, yang melibatkan generasi muda sebagai motor penggerak.
Di desa Anjir Pasar, Amran berkesempatan memberikan arahan langsung kepada Brigade Pangan Kalsel yang hadir. Selain itu, Mentan juga menyerahkan bantuan ratusan unit alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada Brigade Pangan Kalsel.
Melalui kunjungan lapangan ini, Amran ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana, dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas lahan.
Kunjungan kerja Mentan ke tiga provinsi ini, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi Kalimantan sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional. Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan petani, diharapkan swasembada pangan dapat segera tercapai sesuai dengan perintah Presiden, sekaligus memperkuat kemandirian pangan bangsa. (HUMAS.KEMENTAN-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Pengurus Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diketuai Komandan Lanud Sjamsudin Noor, Kolonel Pnb Sri Raharjo, berkomitmen memunculkan bibit atlet Paralayang profesional.
Pencetakan bibit atlet akan dimulai melalui diklat yang terbuka untuk masyarakat umum.
“Untuk mendaftar silakan menghubungi FASI daerah Kalsel dalam hal ini dibawah Lanud Sjamsudin Noor, nanti akan dikabarkan tentang jadwal kegiatan diklat,” katanya, Jumat (22/11).
Danlanud menjelaskan, diklat tersebut bertujuan untuk memastikan keikutsertaan FASI Kalsel dalam PON 2028. Dimana ia menargetkan bisa memunculkan 40 atlet dalam cabor paralayang.
“Rekan-rekan FASI di Kabupaten Kota juga kita ajak, apalagi yang masih berstatus pelajar itu sangat bagus karena mudah untuk ditarik, berbeda dengan yang sudah berusia justru malah lebih lama untuk beradaptasi,” jelasnya.
Salah seorang atlet paralayang bersiap melompat di spot paralayang Tahura Sultan Adam. (Foto : Adpim)
Bagi calon peserta yang belum memiliki peralatan paralayang, FASI Kalsel, lanjut Danlanud, siap meminjamkan perlengkapan yang mereka miliki selama pelatihan hingga benar-benar terpilih menjadi atlet.
“Kita punya payung macam-macam, mulai ukuran paling kecil untuk anak usia 12 tahun dengan berat 40 kg sampai 50 kg. Kalau mereka sudah resmi menjadi atlet, mereka bisa membeli sendiri secara bertahap atau kalau mereka resmi menjadi anggota FASI silakan pakai alat-alat yang ada disini secara bergantian,” imbuhnya.
Soal lokasi pelatihan, Danlanud mengungkapkan saat ini sudah ada 4 spot yang mereka miliki, yakni di Tahura Sultan Adam dan Bukit Pamaton Kabupaten Banjar, Bukti Timah Kabupaten Tanah Laut, dan Bukti Mamake di Kabupaten Kotabaru.
Selain itu, pihaknya juga memiliki alat yang disebut Static Towing. Yakni sistem yang menggunakan pesawat microlight Trike sebagai penarik hingga mencapai ketinggian tertentu sebelum dilepas.
“Dengan alat tersebut kita tidak perlu susah untuk naik ke bukit, atau mencari bukit yang cocok dijadikan venue paralayang. Alat itu bahkan juga bisa digunakan untuk cabor penerbangan lain seperti gantole,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)
