MALANG – Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kinerja instansi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan pelatihan Certified Secure Computer User (CSCU), bertempat di salah satu hotel berbintang di Kota Malang, Jumat (22/11).
Suasana Pelatihan CSCU Diskominfo Kalsel
“Kegiatan ini untuk membekali para pegawai dengan pemahaman mendasar tentang berbagai ancaman keamanan komputer dan jaringan yang saat ini marak terjadi,” ucap Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim.
Dalam pelatihan ini, disampaikannya peserta menerima materi tentang keamanan internet dan email, keamanan data dan enkripsi, manajemen akses dan kata sandi, keamanan media sosial dan privasi, serta keamanan perangkat seluler.
Muslim menjelaskan bahwa program CSCU dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai teknik-teknik pengamanan data dan informasi secara interaktif.
“Pelatihan ini tidak hanya menambah kompetensi, wawasan, dan pengetahuan, tetapi juga dapat meningkatkan kesetaraan konektivitas dalam pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam mengawal tanggung jawab Diskominfo,” jelasnya.
Ia juga berharap ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini dapat didiseminasikan ke seluruh staf Diskominfo serta masyarakat Kalimantan Selatan.
“Ini merupakan upaya kita untuk melakukan pencegahan, pengendalian, dan merespons serangan-serangan yang berkaitan dengan dunia siber,” tutupnya. (Diskominfo-BDR/RDM/RH)
BANJARBARU – Lima hari menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini yang bertempat di salah satu hotel di Banjarbaru, Jumat (22/11).
Suasana Rakor Kewaspadaan Dini Pilkada 2024
Rakor ini dihadiri oleh seluruh tim kewaspadaan dini provinsi dan Bakesbangpol kabupaten/kota se-Kalsel. Dengan tema “Antisipasi dan Cegah Dini Kerawanan Pilkada 2024 di Provinsi Kalsel”, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan bersama dalam mengidentifikasi isu-isu yang berpotensi mengganggu jalannya pilkada serentak.
Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah, menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang dapat terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2024.
“Mengingat pelaksanaan pilkada lima hari lagi, berbagai dinamika permasalahan yang mungkin berpotensi kita hadapi, di antaranya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti potensi konflik antar pendukung serta ancaman polarisasi masyarakat,” ujar Heriansyah.
Ia juga menguraikan sejumlah dinamika lain yang perlu diantisipasi, seperti permasalahan netralitas aparatur (TNI, Polri, ASN, dan penyelenggara), pendistribusian logistik, serta kesiapan pembentukan badan sementara seperti PPK, PPS, dan KPPS.
“Selain itu, kesiapan lokasi, sarana dan prasarana TPS, dukungan pemerintah daerah seperti anggaran, personel, sarpras, linmas, hingga potensi kerawanan terkait bencana alam dan isu-isu aktual lainnya juga menjadi perhatian utama,” tambahnya.
Heriansyah menegaskan, antisipasi dan pencegahan dini harus dilakukan agar berbagai kerawanan tersebut tidak berkembang menjadi gangguan nyata. Ia juga menyebut pentingnya peran Bakesbangpol provinsi dan kabupaten/kota sebagai bagian dari tim kewaspadaan dini pemerintah, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di daerah.
Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi dengan aparatur intelijen daerah juga menjadi elemen penting untuk memetakan isu-isu krusial dan mengupayakan pencegahan dini terhadap potensi ATHG yang dapat mengganggu tahapan pilkada.
“Diharapkan pelaksanaan tahapan ini tidak terganggu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan, untuk mengatur tata kelola arsip, dalam menjaga dokumen sejarah di kota ini.
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kearsipan DPRD Banjarmasin Aliansyah, Kamis (21/11) mengatakan, pertama kalinya mereka telah menggelar rapat untuk merancang sistem pengarsipan data yang harus ditata, agar memudahkan pencarian apabila sewaktu-waktu ada pihak-pihak yang menginginkan data tersebut. Aliansyah menyampaikan, dengan adanya tata kelola arsip dapat menjaga dokumen bersejarah, apalagi Banjarmasin sudah berusia ke 498 tahun di tahun 2024 ini.
Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kearsipan DPRD Banjarmasin Aliansyah, saat memberikan komentarnya
“Dengan payung hukum ini memudahkan dalam pengelolaan tata kearsipan, baik yang belum diserahkan dari instansi pemerintah maupun dari luar,” ucapnya
Aliansyah menjelaskan, pembahasan Raperda ini akan mengatur pemeliharaan kearsipan daerah, salah satunya memiliki depo arsip yang representatif, salah satunya tidak terkena bencana musibah kebakaran. Karena jika arsip penting, tidak disimpan di tempat yang aman, otomatis akan hilang keseluruhan data yang dimiliki di kota ini.
“Dokumen yang diarsipkan dengan baik, untuk menambah wawasan dan pengetahuan generasi muda,” pintanya
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banjarmasin Ihsan Al Haq menambahkan, arsip itu sangat penting, berkaitan dengan kekayaan daerah seperti perjalanan sejarah kemajuan pembangunan, dan surat berharga yang dimiliki berupa sertifikat lahan. Sehingga, dengan tercipta pola pengarsipan yang tertata baik serta mudah diakses merupakan cerminan dari pengelolaan rekaman data yang baik bentuk video, audio maupun digital.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banjarmasin Ihsan Al Haq, saat diwancara awak media
“Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan DPRD Banjarmasin ini merupakan inisiatif Pemerintah kota Banjarmasin,” tutupnya
Untuk diketahui, DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dipimpin Ketua Pansus Aliansyah didampingi Wakil Ketua Hari Kartono dan anggota. Dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banjarmasin Ihsan Al Haq, Kabag Hukum Banjarmasin Jefri Fransyah dan beberapa Dinas terkait, bertempat di ruang Komisi I Dewan Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja maraton ke tiga provinsi di Kalimantan, dalam 2 hari. Yakni pada Kamis (21/11) hingga Jumat (22/11). Adapun 3 provinsi yang dimaksud adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Agenda ini dilakukan sebagai komitmen Amran, dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui optimalisasi lahan pertanian dan program cetak sawah.
“Hari ini tiga provinsi kami kunjungi, Alhamdulillah, untuk menunaikan perintah Bapak Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan secepat-cepatnya. Besok kami akan melanjutkan perjalanan ke wilayah paling timur Indonesia, Merauke,” ungkap Amran usai menghadiri Rapat Koordinasi Cetak Sawah untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin, pada Kamis (21/11) malam.
Dalam rapat tersebut, Amran menekankan pentingnya percepatan pembukaan lahan sawah baru yang produktif guna meningkatkan kapasitas produksi padi nasional. Ia juga memastikan bahwa semua intervensi yang diperlukan, seperti penyediaan sarana produksi, keterlibatan petani muda, dan teknologi pertanian modern, telah direncanakan dengan matang.
“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menetapkan sasaran, menentukan target, menyiapkan sarana produksi, serta memastikan keterlibatan petani muda. Di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, kurang lebih 15.000 generasi milenial akan kita libatkan. Semua harus disiapkan dari sekarang agar program ini betul-betul berjalan dengan baik,” jelas Amran.
Selain menghadiri rapat koordinasi, Amran juga melakukan kunjungan lapangan ke desa Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dan Kapuas Kalimantan Tengah. Di dua lokasi tersebut, Amran meninjau langsung pekerjaan optimalisasi lahan dan pelaksanaan program Brigade Pangan, yang melibatkan generasi muda sebagai motor penggerak.
Di desa Anjir Pasar, Amran berkesempatan memberikan arahan langsung kepada Brigade Pangan Kalsel yang hadir. Selain itu, Mentan juga menyerahkan bantuan ratusan unit alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada Brigade Pangan Kalsel.
Melalui kunjungan lapangan ini, Amran ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana, dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas lahan.
Kunjungan kerja Mentan ke tiga provinsi ini, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi Kalimantan sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional. Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan petani, diharapkan swasembada pangan dapat segera tercapai sesuai dengan perintah Presiden, sekaligus memperkuat kemandirian pangan bangsa. (HUMAS.KEMENTAN-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Pengurus Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diketuai Komandan Lanud Sjamsudin Noor, Kolonel Pnb Sri Raharjo, berkomitmen memunculkan bibit atlet Paralayang profesional.
Pencetakan bibit atlet akan dimulai melalui diklat yang terbuka untuk masyarakat umum.
“Untuk mendaftar silakan menghubungi FASI daerah Kalsel dalam hal ini dibawah Lanud Sjamsudin Noor, nanti akan dikabarkan tentang jadwal kegiatan diklat,” katanya, Jumat (22/11).
Danlanud menjelaskan, diklat tersebut bertujuan untuk memastikan keikutsertaan FASI Kalsel dalam PON 2028. Dimana ia menargetkan bisa memunculkan 40 atlet dalam cabor paralayang.
“Rekan-rekan FASI di Kabupaten Kota juga kita ajak, apalagi yang masih berstatus pelajar itu sangat bagus karena mudah untuk ditarik, berbeda dengan yang sudah berusia justru malah lebih lama untuk beradaptasi,” jelasnya.
Salah seorang atlet paralayang bersiap melompat di spot paralayang Tahura Sultan Adam. (Foto : Adpim)
Bagi calon peserta yang belum memiliki peralatan paralayang, FASI Kalsel, lanjut Danlanud, siap meminjamkan perlengkapan yang mereka miliki selama pelatihan hingga benar-benar terpilih menjadi atlet.
“Kita punya payung macam-macam, mulai ukuran paling kecil untuk anak usia 12 tahun dengan berat 40 kg sampai 50 kg. Kalau mereka sudah resmi menjadi atlet, mereka bisa membeli sendiri secara bertahap atau kalau mereka resmi menjadi anggota FASI silakan pakai alat-alat yang ada disini secara bergantian,” imbuhnya.
Soal lokasi pelatihan, Danlanud mengungkapkan saat ini sudah ada 4 spot yang mereka miliki, yakni di Tahura Sultan Adam dan Bukit Pamaton Kabupaten Banjar, Bukti Timah Kabupaten Tanah Laut, dan Bukti Mamake di Kabupaten Kotabaru.
Selain itu, pihaknya juga memiliki alat yang disebut Static Towing. Yakni sistem yang menggunakan pesawat microlight Trike sebagai penarik hingga mencapai ketinggian tertentu sebelum dilepas.
“Dengan alat tersebut kita tidak perlu susah untuk naik ke bukit, atau mencari bukit yang cocok dijadikan venue paralayang. Alat itu bahkan juga bisa digunakan untuk cabor penerbangan lain seperti gantole,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Bidang Kebudayaan Seksi Sejarah dan Tradisi, menggelar Workshop Warisan Budaya Takbenda (WBTb), selama dua hari, 21-22 November 2024.
Maestro Bapandung Muhammad Syaiful Arief, saat menyampaikan materi (baju biru)
Dalam sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Muhammadun, diwakili Kabid Kebudayaan Disdikbud Kalsel Raudati Hildayati, pada Kamis (21/11) sore mengatakan, kegiatan ini untuk mengimplementasikan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Kalsel yang telah ditetapkan sebagai WBTb Indonesia, agar pelestarian adat dan budaya tetap terjaga. Dengan workshop ini dapat semakin memperkenalkan warisan budaya Kalsel, terutama bagi peserta didik di Banua.
Foto bersama Kabid Kebudayaan Disdikbud Kalsel Narasumber dan Peserta
“WBTb tidak hanya sekedar peninggalan masa lalu, tetapi asset tak ternilai yang menjadi identitas dan jati diri bangsa,” ucapnya.
Disampaikan Raudati, mengangkat Tema “Menyambung Tradisi, Mamalihara Warisan Budaya”, gelaran Workshop ini diikuti peserta Tenaga pendidik bidang study Sejarah SMA, di 13 Kabupaten dan Kota, menghadirkan narasumber yakni Maestro Bapandung menyampaikan tentang Seni Pertunjukan dan Seni Bapandung, kemudian Maestro Badudus mengenai tradisi upacara Bemamdi-mandi Pengantin, Maestro Anyaman Purun tentang kerajinan tradisional anyaman purun dan Maestro Gamelan Banjar dikenal sebagai musik tradisional.
“Dengan dipertahankan unsur-unsur budaya dan melestarikan, akan mampu membangun jati diri bagi kemajuan kebudayaan daerah,” jelasnya
Lebih lanjut Ia menyampaika lni, Warisan budaya adalah National treasure, sebagai bangsa yang dianugerahi kekayaan budaya yang luar biasa. Dimana, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga melestarikan dan memperkenalkan serta mempromosikan warisan budaya kepada seluruh dunia.
“Kegiatan ini dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan,” tutupnya
Untuk diketahui, Workshop Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dibuka secara resmi, oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Muhammadun, diwakili Kabis Kebudayaan Raudati Hildayati, didampingi Kepala Seksi Kesenian Sunjaya Adhiarso, Kasi Sejarah dan Tradisi Herry Yulianata, dan Jajaran Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar pendidikan latihan kader organisasi tingkat madya FKPPI (LATKORDYA) yang dilaksanakan selama 3 hari, 21-23 November 2024. LATKORDYA dilaksanakan di Datasemen Zipur 8/GM Banjarbaru. Pembukaan pendidikan latihan ini dibuka oleh Ketua Umum FKPPI Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Sekretaris FKPPI Kalsel Zulfadli, dan dihadiri Dandim 1006 Banjar Letkol Kav. Zulkifer Sembiring, Perwakilan Polda Kalsel, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalsel, Lanud Syamsudin Noor, beserta anggota FKPPI Kalsel.
Kepada Abdi Persada FM, Sekretaris FKPPI Kalsel Zulfadli menyampaikan, Pendidikan pelatihan ini diharapkan dapat lebih mengenalkan dan memahami kandungan nilai – nilai pancasila kepada kader organisasi tingkat madya FKPPI Kalsel. Dirinya juga berpesan agar para peserta dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sungguh – sungguh dan penuh semangat.
Dandim 1006 Banjar (kiri) bersama sekretaris FKPPI Kalsel (kanan)
“Dengan adanya pelatihan LATKORDYA FKPPI Kalsel ini kita mengharapkan para anggota siap mengimplementasikan pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945,” ungkap Zulfadli.
Di tempat yang sama, Dandim 1006 Banjar Letkol Kav Zulkifer Sembiring, menyampaikan bahwa FKPPI adalah salah satu komponen bangsa dan organisasi kemasyarakatan yang mandiri, profesional, serta dalam melaksanakan tugasnya selalu mendukung cita – cita proklamasi 17 Agustus 1945.
“FKPPI sebagai salah satu organisasi dibawah binaan TNI-Polri merupakan komponen bangsa yang memiliki peranan penting yang mampu menjadi pelopor dan suri tauladan ditengah – tengah kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran terlaksananya pembangunan berkelanjutan,” ungkap Zulkifer.
Melalui pendidikan latihan LATKORDYA ini, Zulkifer mengharapkan dapat sejalan dengan undang – undang no 23 tahun 2019 terkait penyelanggaraan komponen cadangan dan komponen pendukung.
“Agar peserta dapat lebih mengenal dan memahami kandungan dari nilai – nilai pancasila guna diimplementasikan di masyarakat luas,” tutup Zilkifer. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengumumkan pengusulan pemberhentian Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin menjadi Gubernur Kalsel sisa masa jabatan 2021-2024.
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel
Pengumuman tersebut sampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (21/11), yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Alpiya Rahman dan Desy Oktavia Sari.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Plh. Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar serta sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan unsur-unsur Forkopimda.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo menyampaikan Pengumuman Pengusulan Pemberhentian Sahbirin Noor, sebagai Gubernur Kalimantan Selatan Masa Jabatan Tahun 2021-2024 berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 bahwa Kepala Daerah/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena ayat (1) huruf b berbunyi permintaan sendiri.
Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 79 ayat 1 bahwa pemberhentian karena permintaan sendiri diumumkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapan pemberhentian.
“Selain itu, Surat Saudara Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, tanggal 12 November 2024, hal permohonan pengunduran diri dari jabatan Gubernur Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Selanjutnya, Pengumuman pengusulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan atas nama Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sisa masa jabatan tahun 2021-2024 berpedoman pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 173 ayat 2 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur Kalimantan Selatan Sisa Masa Jabatan 2021-2024.
“Demikian Pengumuman ini dibuat untuk ditandatangani dan selanjutnya menjadi dokumen yang tidak terpisahkan yang akan disampaikan kepada Presiden republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri,” jelasnya.
Sementara itu, Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan agenda rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam proses transisi kepemimpinan di Provinsi Kalsel. Pihaknya meyakini bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif yang telah terbangun selama ini dapat terus terjaga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.
“Di tengah momen transisi ini, kami ingin menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel untuk tetap berjalan dan melanjutkan program-program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Program-program strategis khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi, akan terus menjadi prioritas demi terwujudnya Kalsel yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tuturnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Polda Kalimantan Selatan menggelar Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024, bersama para paslon Calon Gubernur dan Calon Wagub Kalsel, pada Rabu (20/11) malam di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin. Deklarasi Pilkada Damai ini, dihadiri Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto, Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, unsur Forkopimda Provinsi Kalsel, paslon nomor urut 1, Muhiddin – Hasnuryadi Sulaiman dan paslon nomor urut 2, Raudatul Jannah – Akhmad Rozanie Himawan, serta partai pendukung dan relawan.
Turut hadir Ketua KPU Provinsi Kalsel, Andi Tenri Sompa, Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Aries Mardiono serta para pemuka agama di Kalsel.
Pada kesempatan ini, kedua paslon Cagub dan Cawagub Kalsel membacakan Deklarasi Pilkada Damai yang dipimpin Ketua KPU Provinsi. Selanjutnya para paslon juga menandatangani Deklarasi Pilkada Damai, bersama Ketua KPU Provinsi dan Ketua Bawaslu Provinsi, diikuti unsur Forkopimda Kalsel.
Cagub nomor urut 1 dan nomor urut 2 berjabat tangan saat bertemu di Deklarasi Pilkada Damai (foto Adpim)
Dalam sambutannya, Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto mengatakan, bahwa dalam mengamankan Pilkada Kalsel tahun 2024 ini, Polda Kalsel sudah melaksanakan deklarasi damai di 13 kabupaten/kota Se-Kalimantan Selatan dan para personel kepolisian siap mendukung dan memberikan pengamanan di tiap TPS.
“Insya Allah kami sudah siap menyongsong pilkada yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Deklarasi ini juga begitu sangat penting untuk menciptakan atmosfer pilkada yang sejuk dan berintegritas di Banua Kalimantan Selatan” ujarnya.
Dirinya percaya bahwa masyarakat Kalsel adalah masyarakat yang sangat cerdas dalam menyambut pesta demokrasi tersebut. Masyarakat Kalsel, lanjutnya, kini sudah paham dalam memilih pemimpin sesuai hati nuraninya.
“Dengan dilaksanakannya Deklarasi Damai ini kita berharap, para calon gubernur dan wakil gubernur ini nantinya dapat mematuhi aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, sehingga siapapun nantinya yang keluar sebagai pemenang, itulah yang dikehendaki oleh rakyat Banua kita,” tutupnya.
Sementara itu, Plh Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar berharap, masyarakat Kalsel dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana dan turut menjaga suasana Pilkada yang aman, damai, dan kondusif.
“Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan Pilkada ini berlangsung jujur, adil, dan penuh integritas. Saya percaya masyarakat Kalsel mampu menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, memilih pemimpin yang benar-benar dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Banua kita,” ujarnya.
Roy juga menekankan pentingnya peran semua pihak, termasuk aparat keamanan, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, dan para pasangan calon, untuk berkomitmen menciptakan proses demokrasi yang damai dan beretika.
“Deklarasi ini adalah langkah awal, mari kita jaga komitmen ini hingga akhir proses Pilkada,” tutupnya.
Setelah selesai pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Pilkada Damai, kemudian dilanjutkan foto bersama bergandengan tangan sebagai simbol persatuan dan kesatuan dalam membangun Kalimantan Selatan. (RIW-BIROADPIM/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Air Minum Bandarmasih.
Suasana RUPSLB PT. Air Minum Bandarmasih
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (20/11) bertempat di Aula PT. Air Minum Bandarmasih ini membahas sejumlah agenda penting terkait perubahan anggaran, rencana kerja, dan strategi bisnis perusahaan.
Plh. Gubernur Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan forum tahunan untuk menyepakati perubahan anggaran atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang melibatkan pemegang saham. Salah satu poin utama yang dibahas adalah pergeseran penganggaran pada triwulan ketiga tahun 2024.
“Jadi hari ini kami menyepakati ada beberapa perubahan. Nanti akan ada pergeseran penganggaran di triwulan ketiga tahun 2024,” ungkap Agus.
Selain itu, rapat juga membahas persetujuan kegiatan untuk tahun 2025, termasuk rencana bisnis strategis yang akan dijalankan PT Air Minum Bandarmasih dan tindak lanjut dari program-program yang belum tercapai di tahun 2024 agar dapat terealisasi pada tahun berikutnya.
“Memang ada program yang belum tercapai di tahun 2024, sehingga dimasukkan ke tahun 2025. Kami berharap apa yang menjadi kendala dapat diselesaikan, dan program tersebut bisa terlaksana sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama,” tambahnya.
Agus juga menekankan bahwa keberlanjutan pengelolaan air bersih yang berkualitas harus menjadi prioritas utama. Hal ini, menurutnya, sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
“Kami berkomitmen untuk terus mendukung pengelolaan air bersih yang berkelanjutan dan berkualitas. Ini tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya air untuk generasi mendatang,” tegasnya.
RUPSLB ini, lanjut Agus, menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemprov Kalsel dan PT Air Minum Bandarmasih dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan air bersih.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah dan perusahaan menjadi kunci keberhasilan. Kita berharap hasil dari rapat ini dapat diimplementasikan dengan baik sehingga pelayanan air bersih di Kalimantan Selatan semakin optimal,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
