Kategori: Tanah Bumbu

Tanah Bumbu – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya, mengawal peningkatan kualitas pendidikan vokasi di daerah dengan meninjau langsung kondisi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (17/7).

Kunjungan monitoring tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, didampingi anggota Komisi IV, dr. M. Yadi Mahendra Muhyin, Bambang Yanto Permono, Habib Umar Bahasyim, dan M. Syarifuddin.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, SMKN 1 Mentewe merupakan sekolah kejuruan negeri yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.44/0480/KUM/2022 tanggal 7 Juni 2022.

Kehadirannya menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat yang menginginkan akses pendidikan kejuruan lebih dekat bagi generasi muda di wilayah Mentewe dan sekitarnya.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan Komisi IV melihat secara langsung proses pembelajaran sekaligus mendengarkan berbagai kebutuhan yang masih dihadapi sekolah.

“Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari keterbatasan ruang kelas, minimnya ruang praktik atau laboratorium, hingga masih kurangnya tenaga pendidik untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar,” ungkapnya.

Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menilai, keberadaan SMKN 1 Mentewe memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Karena itu, berbagai keterbatasan yang masih dihadapi sekolah harus segera mendapat perhatian.

Dimana, sekolah ini lahir dari harapan besar masyarakat agar anak – anak di wilayah tersebut memperoleh akses pendidikan vokasi yang berkualitas tanpa harus menempuh jarak yang jauh.

“Kami mencatat bahwa sekolah ini masih menghadapi kendala kekurangan ruang kelas baru, ruang praktik atau laboratorium, hingga pemenuhan kuota tenaga pendidik yang ideal,” kata Gusti.

Komisi IV DPRD Kalsel, lanjut Gusti Iskandar, berkomitmen mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan pihak sekolah agar dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kalsel berharap kebutuhan sarana prasarana maupun tenaga pendidik di SMKN 1 Mentewe dapat dipenuhi secara bertahap.

Dengan dukungan fasilitas yang memadai, sekolah diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, siap bersaing di dunia kerja, sekaligus menjadi penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kalimantan Selatan.

“Beberapa poin krusial ini menjadi catatan penting yang kami bawa dan kawal nantinya dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Tanbu – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, melakukan kunjungan kerja ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu (20/6). Kunker ini untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun 2026.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan DPRD terhadap kesiapsiagaan sektor kehutanan, menjaga kawasan hutan dari berbagai ancaman, terutama karhutla.

Pada kesempatan tersebut, KPH Kusan memaparkan kondisi terkini kawasan hutan, strategi pencegahan karhutla, hingga kesiapan personel dan sarana pendukung yang dimiliki.

Mendengar paparan ini, Yani Helmi memberikan motivasi dan arahan kepada jajaran KPH agar terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau.

“Sebagai garda terdepan pengelolaan hutan, KPH memiliki peran yang sangat penting. Karena itu, kesiapsiagaan harus terus diperkuat agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini,” katanya.

Disampaikan Yani Helmi, pihaknya tidak hanya melakukan peninjauan, juga turut melaksanakan penanaman pohon bersama jajaran KPH Kusan sebagai simbol komitmen pelestarian lingkungan dan rehabilitasi kawasan hutan.

Menurutnya, kondisi cuaca yang mulai memasuki musim kemarau perlu diantisipasi dengan langkah-langkah preventif.

Selain berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, musim kemarau juga dapat meningkatkan risiko aktivitas pembalakan liar maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar.

“Kita ingin mengetahui sejauh mana kesiapan KPH Kusan menjaga dan melindungi kawasan hutan dari ancaman karhutla. Jangan sampai ketika kebakaran terjadi, penanganannya menjadi lebih sulit karena kurangnya kesiapsiagaan. Karena itu, antisipasi harus dilakukan sejak dini,” tegasnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, untuk upaya perlindungan hutan masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya keterbatasan anggaran.

Namun demikian, Ia berharap kondisi tersebut tidak mengurangi semangat jajaran KPH menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan kawasan hutan.

DPRD Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah terjadinya bencana karhutla di Banua.

“Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bersama, khususnya dalam pembahasan penganggaran. Luas kawasan hutan yang harus dijaga tentu memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk penambahan tenaga polisi kehutanan agar pengawasan dapat berjalan lebih maksimal,” pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, disambut Kepala KPH Kusan, Raihan, beserta jajarannya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Tanah Bumbu – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pelatihan Peningkatan Digitalisasi Strategi Marketing Wirausaha Muda, bagi pemuda pesisir. Yaitu bagi pemuda asal Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kotabaru.

Pelatihan yang digelar di Tanah Bumbu baru baru tadi, dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz melalui Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zaenab, didampingi Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda Iqbal Khoirul Anam.

“Pelatihan kali ini digelar bagi peserta asal tiga kabupaten, dengan masing-masing mengirimkan 15 wirausaha muda,” jelas Rika.

Pada pelatihan kali ini, lanjutnya, Dispora Kalsel membatasi usia pemuda dari 16 hingga 30 tahun.

“Dispora Kalsel berharap, seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan serius, sehingga ilmu yang didapat, benar benar bermanfaat, untuk peningkatan usahanya ke depan,” ucap Rika.

Dalam kesempatan tersebut, Rika juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terus menyiapkan wirausaha muda di Banua. Salah satunya dengan encar memberikan pelatihan digitalisasi marketing, di 13 kabupaten kota.

“Diharapkan, pelatihan ini mampu meningkatkan kemampuan wirausaha muda di Banua,” ujar Rika.

Sedangkan, tujuan dari pelatihan digitalisasi marketing ini untuk menyiapkan wirausaha muda yang baru memulai usahanya, agar mengetahui bagaimana digitalisasi marketing.

Seperti diketahui, Pelatihan Digitalisasi Strategi Marketing bagi wirausaha muda ini, merupakan upaya pemerintah memperkuat kapasitas kewirausaha muda agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya pemasaran digital.

Selain itu, pola hidup masyarakat saat ini terus berubah termasuk dalam hal transaksi dan pemasaran yang kini semakin mengandalkan platform digital dan media sosial. Karena itu, wirausaha muda di Kalsel harus mampu beradaptasi. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/APR)

Tanah Bumbu – Sejumlah aspirasi mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, pemberdayaan UMKM, hingga perbaikan fasilitas umum, disampaikan melalui aspirasi oleh masyarakat di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Alpiya Rakhman.

Aspirasi ini disampaikan pada reses Masa Sidang II Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel VI, yang meliputi Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu, sejak 13 hingga 20 Mei 2026.

Alpiya mengatakan, reses menjadi momentum untuk kembali hadir di tengah masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi dua arah, untuk menyerap aspirasi secara langsung.

Dalam pelaksanaannya, Ia mengunjungi sejumlah titik dan menggelar dialog terbuka bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga kelompok masyarakat lainnya.

“Kami apresiasi, banyak warga menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing – masing. Diantaranya, kebutuhan alat dan bantuan pertanian, perbaikan infrastruktur jalan, hibah untuk majelis taklim serta kegiatan sosial keagamaan, hingga penanganan banjir yang kerap terjadi,” katanya.

Disampaikan Alpiya, dari berbagai masukan ini, seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD, baik dalam fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.

Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada.

“Kita mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan persoalan yang dihadapi demi mendorong percepatan pembangunan daerah,” jelasnya.

Alpiya mengatakan, melalui reses ini, baik unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan masa sidang II tahun 2026, merasa terbantu dengan adanya berbagai aspirasi, masukan, serta kebutuhan masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program pembangunan, dan penganggaran yang tepat sasaran untuk kemajuan di Kalsel.

“Terkait usulan lain juga pihaknya meneruskan kepada pemerintah Kabupaten, agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme proposal dari masyarakat maupun lembaga seperti mushalla dan masjid,” ungkapnya.

Lebih lanjut Alpiya menambahkan, sebagian besar warga ingin diberikan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil.

Pihaknya berupaya mencarikan solusi dalam menunjang perekonomian masyarakat, khususnya kaum ibu. Ia menyebut akan mendorong kerja sama dengan dinas terkait, untuk menghadirkan pelatihan keterampilan yang dapat membantu menopang ekonomi keluarga.

Selain persoalan ekonomi, warga mengeluhkan banyaknya lampu penerangan jalan umum (PJU) yang padam ada sekitar 2.000 titik lampu jalan yang padam.

Kemudian meminta program bedah rumah bagi salah satu warga kurang mampu melalui mekanisme proposal bantuan.

“Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat, akan ditampung bersama anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, untuk selanjutnya diperjuangkan ke tingkat yang lebih tinggi agar dapat direalisasikan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Tanah Bumbu – Selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memastikan stabilitas harga, dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga.

Kepastian tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (23/2), sebagai bagian dari pengendalian inflasi sektor pangan dan perdagangan.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, bahwa hasil pemantauan di lapangan menunjukkan angka inflasi di Kalimantan Selatan relatif terkendali, dan cenderung stabil.

Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi juga memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama saat kebutuhan meningkat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri.

“Alhamdulillah, inflasi tidak terlalu tinggi dan masih stabil. Hanya beberapa komoditas seperti cabai dan bawang merah yang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas wajar,” ujarnya.

Menurut Yani Helmi, pemerintah daerah bersama instansi terkait, dapat memperkuat koordinasi pengawasan harga, distribusi barang, serta ketersediaan stok di pasar. Langkah pengendalian ini dinilai penting agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap kenaikan harga bahan pokok.

“Kami berpesan agar harga-harga tetap dijaga. Jangan sampai terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat, apalagi di bulan penuh berkah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian, menyoroti pentingnya standarisasi alat ukur dan timbangan melalui sistem tera yang jelas dan terukur.

Menurutnya, akurasi alat ukur dalam aktivitas perdagangan menjadi fondasi keadilan transaksi antara pedagang dan konsumen.

“Apabila ukuran dan timbangan bermasalah, tentu dapat menimbulkan kerugian, bukan hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi negara. Karena itu, pengawasan dan standarisasi tera harus menjadi perhatian serius,” jelasnya.

Kunjungan Komisi II DPRD Kalsel disambut Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu, Romatua S. Simanjuntak. Ia mengapresiasi dukungan dan perhatian DPRD Kalsel, dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Sehingga, menambah semangat saat menjalankan tugas pengendalian harga dan pengawasan perdagangan.

“Melalui pengawasan aktif dan sinergi lintas sektor, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya memastikan Ramadan dan Idul Fitri 1447 H di Kalimantan Selatan berlangsung aman, lancar, dan tanpa gejolak inflasi yang signifikan,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Tanah Bumbu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan desa yang berkelanjutan. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rakhman.

Alpiya menegaskan, pentingnya peran aktif masyarakat, khususnya generasi muda desa, sebagai motor penggerak pembangunan.

Kegiatan ini dilaksanakan baru-baru tadi, di Desa Sungai Danau dan Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Kehadiran DPRD Kalsel di tengah masyarakat desa ini menjadi wujud nyata fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi aspirasi rakyat.

Sosialisasi berlangsung secara dialogis dan interaktif, melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, serta warga setempat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan desa.

Dalam sambutannya, Alpiya Rakhman menyampaikan, pemuda desa memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan desa ke depan. Dengan kreativitas, inovasi, serta pemahaman terhadap potensi lokal, generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa desa menuju kemandirian dan kesejahteraan.

“Syukur Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan sosialisasi Perda tentang pemberdayaan masyarakat dan desa di beberapa desa. Intinya adalah bagaimana masyarakat, terutama generasi muda, memahami potensi lokal yang dimiliki desanya, lalu mampu mengelolanya secara mandiri melalui pendampingan dan penguatan kapasitas,” ujarnya.

Alpiya menjelaskan, Perda Nomor 4 Tahun 2016, merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa, baik dari sisi penguatan sumber daya manusia maupun optimalisasi sumber daya alam.

Regulasi ini dirancang untuk membuka ruang partisipasi seluas – luasnya bagi masyarakat desa dalam merancang dan menjalankan pembangunan berbasis potensi lokal.

“Desa memiliki kekayaan sumber daya yang besar, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Namun potensi tersebut tidak akan memberikan nilai tambah maksimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat, khususnya generasi muda yang adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman,” ungkapnya.

Alpiya menilai, Perda ini menjadi panduan bagi pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan pemuda desa untuk membangun inisiatif ekonomi produktif, pengembangan UMKM, hingga kegiatan sosial yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.

DPRD Kalsel tidak hanya berperan dalam membentuk regulasi, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan implementasi Perda berjalan optimal di lapangan. Pengawasan ini mencakup efektivitas program pemberdayaan, ketepatan sasaran, serta keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat desa.

“Kami akan terus mengawasi agar pelaksanaan Perda ini tidak hanya berhenti di atas kertas. Program pemberdayaan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan generasi muda harus diberi ruang seluas – luasnya untuk terlibat,” jelasnya panjang lebar.

Alpiya juga menekankan, pemuda desa bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan desa.

Keterlibatan pemuda harus didorong secara nyata. Mereka harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Dengan begitu, pembangunan desa akan lebih inklusif dan berkelanjutan.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, menyosialisasikan regulasi, serta mengawal implementasi kebijakan, agar pembangunan desa benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Melalui Sosper ini, DPRD Kalsel berharap terbangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi pilar penting pembangunan daerah,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Batulicin – Dalam rangka menjamin keselamatan para nelayan pada saat bekerja di laut, UPTD Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan setempat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, diwakili Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Batulicin Akhmad Syarwani menjelaskan, dua bulan lalu di tempat mereka telah terjadi insiden kecelakaan kerja yang dialami nelayan, saat menyiapkan bahan bakar.

“Di tempat kami dalam dua bulan terakhir ini telah terjadi musibah yang tidak diinginkan,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, belum lama tadi.

Korban yang mengalami kecelakaan kerja tersebut, menurut Syarwani, telah mendapat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Baik korban selamat maupun meninggal dunia.

“Untuk proses klaim jaminan kecelakaan kerja tersebut, telah selesai semuanya,” ucapnya.

Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan ini, sangat bermanfaat bagi para nelayan di Pelabuhan Perikanan Batulicin.

“Atas kejadian tersebut, maka saat ini nelayan di Batulicin telah dilengkapi dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syarwani juga mengingatkan kepada para nelayan, agar sebelum melaut, untuk melengkapi surat persetujuan berlayar, sebelum pergi melaut.

“Sebelum pergi melaut kami meminta kepada nelayan, untuk mendapatkan surat operasi serta surat persetujuan berlayar,” ungkapnya.

Sebab apabila terjadi gelombang besar, lanjut Syarwani, pihak Kesyahbandaran tidak akan mengeluarkan surat persetujuan ini.

“Nelayan yang tetap melaut tanpa adanya surat persetujuan, harus menanggung sendiri risiko saat berada di perairan, maka kami tidak menyarankan tindakan tersebut,” ucap Syarwani.

Selain itu, tambahnya, pada saat hendak melaut, hendaknya para nelayan membawa perlengkapan yang lengkap.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB), adalah dokumen negara yang dikeluarkan Kantor Kesyahbandaran untuk kapal yang akan berlayar. Surat ini memastikan kapal tersebut memenuhi persyaratan keselamatan dan kelayakan laut, serta kewajiban lainnya.

Dokumen ini wajib dimiliki setiap kapal sebelum meninggalkan pelabuhan. SPB adalah legalitas hukum bagi kapal untuk berlayar, termasuk untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. (SRI/RIW/APR)

Batulicin – Musim barat di perairan Kalimantan Selatan, berdampak pada berkurangnya pasokan ikan di Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, diwakili Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Akhmad Syarwani menyampaikan, meski mengalami penurunan pendaratan, namun pasokan ikan tetap masuk setiap harinya.

“Memang sekarang sedang memasuki musim barat, dimana angin cukup kencang, sehingga berpengaruh pada jumlah ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Batulicin,” ungkap Syarwani, di Banjarmasin, Senin (17/11).

Namun, lanjutnya, meski sedang musim barat di laut, akan tetapi di Pelabuhan Perikanan Batulicin untuk transaksi jual beli masih berlangsung seperti biasanya.

“Kami telah melakukan rehabilitasi pusat pemasaran distribusi ikan, selain tempat Pemasaran TPI,” jelasnya.

Sehingga, tambah Syarwani, pasokan ikan yang datang tidak hanya dari nelayan lokal, tetapi juga dari nelayan dari Sulawesi.

“Alhamdulillah stok ikan di Pelabuhan Perikanan Batulicin ini, tidak pernah kosong,” ungkapnya lagi.

Bahkan, tuturnya, beberapa pekan lalu pasokan ikan di tempat mereka melimpah.

“Dua pekan lalu terjadi lonjakan ikan jenis tongkol serta lajang,” ucapnya.

Ikan ikan tersebut dikirim ke daerah Pontianak, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta ke Banua Anam.

Selain itu, lanjutnya, pada musim barat ini, di Pelabuhan Perikanan Batulicin juga tersedia pasokan ikan air tawar, seperti ikan patin, nila, bandeng, serta udang, sebagai alternatif selain ikan laut.

“Pada musim barat ini di Pelabuhan Perikanan Batulicin juga berlangsung transaksi untuk ikan air tawar, tidak hanya ikan laut,” ujarnya.

Syarwani mengakui, musim barat atau angin kencang serta gelombang tinggi di perairan Kalimantan Selatan saat ini, berdampak pada naiknya harga ikan laut tersebut.

“Kenaikan harga ikan laut terjadi, akibat berkurangnya tangkapan ikan nelayan, selama musim barat berlangsung,” ungkapnya.

Kenaikan harga, terutama terlihat pada sejumlah jenis ikan, Salah satunya ikan kembung atau peda, yang sebelumnya dijual dikisaran harga 25 sampai 30 ribu rupiah perkilonya, naik hingga dikisaran 40 ribu rupiah perkilonya.

Begitu juga, untuk ikan tongkol, yang biasanya dijual dengan harga 15 ribu rupiah perkilonya, kini naik dikisaran harga 25 sampai 30 ribu rupiah perkilonya. (SRI/RIW/APR)