Kategori: Tanah Bumbu

Tanah Bumbu – Persoalan kebakaran lahan, keterbatasan air bersih hingga kondisi infrastruktur desa menjadi perhatian dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rakhman, di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.

Berbagai persoalan tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap perhatian dan pemerataan pembangunan, terutama dalam menjamin kenyamanan serta kualitas hidup warga di wilayah pedesaan.

Dalam kegiatan penyerapan aspirasi ini, Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rahman, menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

Salah satunya kebakaran lahan yang membutuhkan perhatian serius, mengingat dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.

Penanganan kebakaran lahan, perlu dilakukan lebih terarah melalui upaya pencegahan, peningkatan kewaspadaan, serta koordinasi berbagai pihak agar kejadian serupa dapat diminimalkan.

“Selain persoalan lingkungan, ketersediaan air bersih juga menjadi kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian. Akses terhadap air bersih sangat menentukan kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat sehari-hari,” ucapnya.

Di sisi lain, Alpiya menyoroti kondisi infrastruktur desa. Pembangunan dan perbaikan fasilitas dasar, termasuk akses jalan dan sarana pendukung lainnya, diperlukan untuk memperlancar mobilitas warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses merupakan masukan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Sebab, kebutuhan di lapangan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah agar pembangunan benar – benar menyentuh persoalan masyarakat.

“Melalui reses ini, berbagai masukan warga diharapkan dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah daerah,” harap Alpiya.

Alpiya menambahkan, pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.

Persoalan kebakaran lahan, air bersih dan infrastruktur desa pun menjadi pekerjaan yang membutuhkan perhatian bersama.

“Kami upayakan masyarakat di wilayah Satui dapat menikmati lingkungan yang lebih aman, akses kebutuhan dasar yang memadai, serta pembangunan yang semakin merata,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Tanah Bumbu – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batulicin, menyelenggarakan Business Development Services (BDS) yang diintegrasikan dengan Program Pajak Berisyarat.

Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 3 KPP Pratama Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Selasa (27/10).

Kegiatan yang melibatkan komunitas Tuli dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Batulicin ini merupakan upaya DJP memperluas akses edukasi perpajakan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Peserta yang hadir merupakan anggota komunitas tuli dengan latar belakang profesi beragam, diantaranya pelaku usaha dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah.

Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap informasi perpajakan diperlukan masyarakat dengan berbagai latar belakang, baik yang menjalankan usaha maupun yang bekerja di sektor lainnya.

Edukasi diawali sambutan Kepala KPP Pratama Batulicin, Hari Tri Utomo, dan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Moch. Luqman Hakim.

Hari menyampaikan bahwa DJP berkomitmen memperluas pelaksanaan Program Pajak Berisyarat ke berbagai wilayah di Indonesia.

“DJP akan terus mendorong pelaksanaan Pajak Berisyarat di seluruh Indonesia. Kami juga berharap sistem dan layanan DJP ke depannya semakin mudah diakses oleh teman-teman tuli,” ungkapnya.

Kehadiran kedua pejabat tersebut mencerminkan sinergi antara kantor wilayah dan unit pelayanan vertikal DJP mengembangkan pendekatan edukasi perpajakan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan ini, peserta memperoleh sosialisasi dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Materi disampaikan Penyuluh Pajak, Ganung Harnawa dan Edi Darmawan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai ketentuan perpajakan, khususnya bagi peserta yang telah menjalankan atau sedang mengembangkan usaha.

Salah satu peserta, pelaku usaha, Pratiwi, menyampaikan apresiasi atas edukasi perpajakan yang diberikan.

“Saya senang dan berterima kasih atas sosialisasi yang diberikan hari ini. Kegiatan ini menambah pemahaman saya mengenai perpajakan, meskipun omzet usaha saya belum mencapai Rp500 juta”, ujar Tiwi.

Menurutnya, sosialisasi tersebut memberikan tambahan pengetahuan yang bermanfaat dalam menjalankan usaha dan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku.

Program Pajak Berisyarat menjadi bagian dari upaya DJP untuk menghadirkan edukasi perpajakan yang memperhatikan kebutuhan komunikasi masyarakat.

Melalui pendekatan ini, DJP berharap dapat mengurangi hambatan akses informasi sehingga komunitas tuli memiliki kesempatan setara untuk memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

Sementara itu, melalui program BDS, DJP berupaya mendukung pengembangan UMKM dengan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya administrasi usaha dan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari pengelolaan usaha berkelanjutan.

Kegiatan ini juga menandai pelaksanaan perdana integrasi Program Pajak Berisyarat dengan BDS di lingkungan KPP Pratama Batulicin.

Kolaborasi dengan Gerkatin Batulicin diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kemitraan menyelenggarakan edukasi perpajakan yang semakin ramah bagi penyandang disabilitas.

Lebih dari sekadar penyampaian materi, kegiatan ini menjadi ruang interaksi antara otoritas pajak dan komunitas tuli.

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah terus mendorong unit kerja di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, mengembangkan pendekatan edukasi perpajakan yang partisipatif, komunikatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, DJP berharap semakin banyak masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, yang memahami hak dan kewajiban perpajakannya serta memiliki kesempatan setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui kepatuhan perpajakan.

Edukasi perpajakan bukan hanya tentang menyampaikan informasi, melainkan juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memahaminya. (DJPKalselteng-RIW/EPS)

Tanah Bumbu – Upaya mencegah stunting di Kalimantan Selatan membutuhkan keterlibatan bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Pencegahan bahkan perlu dilakukan sejak masa kehamilan, sehingga tumbuh kembang anak dapat dipantau sejak awal.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rakhman, saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Kesehatan di Desa Barakat Mufakat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Jum’at (18/9).

Alpiya mengatakan, persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu program atau satu instansi.

Mengingat keluarga memiliki peran penting karena menjadi lingkungan pertama dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi ibu dan anak, menjaga pola hidup sehat, serta melakukan pemantauan tumbuh kembang secara rutin.

Ia berharap sinergi antara keluarga dan pemerintah terus diperkuat, sehingga upaya pencegahan stunting dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Edukasi kepada calon ibu, ibu hamil, hingga keluarga yang memiliki balita perlu terus diperkuat. Informasi mengenai gizi seimbang, pemberian ASI, makanan pendamping ASI, sanitasi, hingga pemeriksaan kesehatan harus mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

Alpiya menilai, pemerintah dituntut menghadirkan intervensi yang lebih terintegrasi. Program pencegahan stunting tidak cukup hanya berorientasi pada penanganan anak yang sudah mengalami masalah pertumbuhan, tetapi harus mengutamakan pencegahan sejak dari hulu.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, desa atau kelurahan, hingga masyarakat.

“Persoalan yang menjadi faktor risiko stunting dapat ditemukan lebih cepat dan ditangani sebelum berdampak terhadap pertumbuhan anak,” jelasnya.

Lebih lanjut Alpiya menambahkan, pendekatan perlu didukung dengan inovasi dalam pelayanan. Posyandu misalnya, tidak hanya menjadi tempat penimbangan balita, tetapi dapat dikembangkan sebagai pusat edukasi keluarga, pemantauan tumbuh kembang, sekaligus ruang koordinasi berbagai program kesehatan di tingkat masyarakat.

Keberhasilan pencegahan stunting pada akhirnya bukan hanya diukur dari berkurangnya angka kasus, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran keluarga dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

“Dengan langkah bersama sejak masa kehamilan, pemenuhan gizi yang baik, pemantauan tumbuh kembang, serta dukungan layanan kesehatan yang mudah dijangkau, generasi yang sehat dan berkualitas dapat dipersiapkan sejak awal kehidupan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Tanah Bumbu – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batulicin bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Kotabaru, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan penyetoran Pajak Pusat Semester I Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat sebagai bentuk dokumentasi dan kesepakatan bersama atas hasil rekonsiliasi.

Kegiatan yang berlangsung Selasa (15/9), dihadiri Kepala KPP Pratama Batulicin Hari Tri Utomo, Kepala KPPN Tipe A2 Kotabaru, Sugeng Widodo, Kepala Bidang Anggaran dan Kasda BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu, Dedy Noor Irawan, serta Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kotabaru, Sri Kurniati.

Rekonsiliasi dilakukan melalui pertemuan koordinasi yang melibatkan KPP Pratama Batulicin, KPPN Tipe A2 Kotabaru, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru melalui BPKAD Kabupaten Kotabaru.

Para pihak melakukan pencocokan dan verifikasi data penerimaan serta penyetoran Pajak Pusat Semester I Tahun 2026 untuk memastikan kesesuaian data dan mengidentifikasi perbedaan yang perlu ditindaklanjuti.

Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat sebagai bentuk dokumentasi dan kesepakatan bersama.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, akurasi data, dan optimalisasi pengelolaan Pajak Pusat.

Selain itu, rekonsiliasi menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, KPPN Tipe A2 Kotabaru, dan KPP Pratama Batulicin mendukung pengelolaan penerimaan negara yang transparan, akuntabel, dan terkoordinasi.

Melalui kolaborasi tersebut, masing – masing instansi dapat menjalankan peran sesuai kewenangannya untuk memperlancar pertukaran informasi dan koordinasi serta mendukung pengelolaan administrasi penerimaan dan penyetoran Pajak Pusat yang tertib, akurat, dan akuntabel.

Upaya ini diharapkan turut mendukung optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah. (DJPKALSELTENG-RIW/EPS)

Tanah Bumbu – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai ujung tombak pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, melalui Bimbingan Teknis (Bimtek), Selasa (28/7), bertema “Meningkatkan Daya Saing Melalui Inovasi Digital dan Kearifan Lokal.”

Kegiatan ini menjadi salah satu strategi mencetak sumber daya manusia pariwisata yang profesional, inovatif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan industri pariwisata di era digital.

Dalam sambutannya, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady, diwakili Kabid Pengembangan Destinasi, Gusti Muhammad Yosalvina Yovani menyampaikan, Pokdarwis bersama masyarakat sekitar memiliki posisi sangat strategis mendukung pengembangan destinasi wisata, khususnya kawasan Geopark Meratus yang menjadi kebanggaan Kalimantan Selatan.

Keberadaan mereka tidak hanya sebagai pengelola objek wisata, tetapi juga menjadi wajah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang dimiliki daerah.

“Sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah,” katanya.

Yovani menjelaskan, wisatawan masa kini tidak lagi hanya mencari panorama alam yang indah atau tempat yang populer.

Mereka menginginkan pengalaman autentik, mengenal budaya masyarakat, memahami sejarah suatu daerah, hingga menikmati cerita yang menjadi identitas sebuah destinasi.

Oleh sebab itu, kemampuan mengelola destinasi dengan baik menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata.

“Persaingan antar destinasi wisata yang ketat, memerlukan inovasi baru, agar mampu bersaing dengan daerah lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yovani menambahkan, pengelolaan yang profesional tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga dapat menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal, memperkuat karakter destinasi, serta menciptakan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan.

Melalui pendekatan tersebut, wisatawan tidak sekadar datang untuk berkunjung, tetapi juga memperoleh pengalaman yang bermakna dan memiliki keterikatan emosional dengan destinasi yang mereka datangi.

“Bimbingan teknis ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberdayakan masyarakat, agar mampu mengelola potensi wisata yang dimiliki daerah secara optimal. Pokdarwis diharapkan menjadi motor penggerak dalam menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat promosi destinasi, serta mengembangkan berbagai inovasi berbasis potensi lokal,” pungkasnya. (DISPARKALSEL-NHF/RIW/APR)

Tanah Bumbu – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya, mengawal peningkatan kualitas pendidikan vokasi di daerah dengan meninjau langsung kondisi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (17/7).

Kunjungan monitoring tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, didampingi anggota Komisi IV, dr. M. Yadi Mahendra Muhyin, Bambang Yanto Permono, Habib Umar Bahasyim, dan M. Syarifuddin.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, SMKN 1 Mentewe merupakan sekolah kejuruan negeri yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.44/0480/KUM/2022 tanggal 7 Juni 2022.

Kehadirannya menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat yang menginginkan akses pendidikan kejuruan lebih dekat bagi generasi muda di wilayah Mentewe dan sekitarnya.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan Komisi IV melihat secara langsung proses pembelajaran sekaligus mendengarkan berbagai kebutuhan yang masih dihadapi sekolah.

“Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari keterbatasan ruang kelas, minimnya ruang praktik atau laboratorium, hingga masih kurangnya tenaga pendidik untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar,” ungkapnya.

Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menilai, keberadaan SMKN 1 Mentewe memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Karena itu, berbagai keterbatasan yang masih dihadapi sekolah harus segera mendapat perhatian.

Dimana, sekolah ini lahir dari harapan besar masyarakat agar anak – anak di wilayah tersebut memperoleh akses pendidikan vokasi yang berkualitas tanpa harus menempuh jarak yang jauh.

“Kami mencatat bahwa sekolah ini masih menghadapi kendala kekurangan ruang kelas baru, ruang praktik atau laboratorium, hingga pemenuhan kuota tenaga pendidik yang ideal,” kata Gusti.

Komisi IV DPRD Kalsel, lanjut Gusti Iskandar, berkomitmen mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan pihak sekolah agar dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kalsel berharap kebutuhan sarana prasarana maupun tenaga pendidik di SMKN 1 Mentewe dapat dipenuhi secara bertahap.

Dengan dukungan fasilitas yang memadai, sekolah diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, siap bersaing di dunia kerja, sekaligus menjadi penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kalimantan Selatan.

“Beberapa poin krusial ini menjadi catatan penting yang kami bawa dan kawal nantinya dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Tanbu – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, melakukan kunjungan kerja ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu (20/6). Kunker ini untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun 2026.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan DPRD terhadap kesiapsiagaan sektor kehutanan, menjaga kawasan hutan dari berbagai ancaman, terutama karhutla.

Pada kesempatan tersebut, KPH Kusan memaparkan kondisi terkini kawasan hutan, strategi pencegahan karhutla, hingga kesiapan personel dan sarana pendukung yang dimiliki.

Mendengar paparan ini, Yani Helmi memberikan motivasi dan arahan kepada jajaran KPH agar terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau.

“Sebagai garda terdepan pengelolaan hutan, KPH memiliki peran yang sangat penting. Karena itu, kesiapsiagaan harus terus diperkuat agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini,” katanya.

Disampaikan Yani Helmi, pihaknya tidak hanya melakukan peninjauan, juga turut melaksanakan penanaman pohon bersama jajaran KPH Kusan sebagai simbol komitmen pelestarian lingkungan dan rehabilitasi kawasan hutan.

Menurutnya, kondisi cuaca yang mulai memasuki musim kemarau perlu diantisipasi dengan langkah-langkah preventif.

Selain berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, musim kemarau juga dapat meningkatkan risiko aktivitas pembalakan liar maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar.

“Kita ingin mengetahui sejauh mana kesiapan KPH Kusan menjaga dan melindungi kawasan hutan dari ancaman karhutla. Jangan sampai ketika kebakaran terjadi, penanganannya menjadi lebih sulit karena kurangnya kesiapsiagaan. Karena itu, antisipasi harus dilakukan sejak dini,” tegasnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, untuk upaya perlindungan hutan masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya keterbatasan anggaran.

Namun demikian, Ia berharap kondisi tersebut tidak mengurangi semangat jajaran KPH menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan kawasan hutan.

DPRD Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah terjadinya bencana karhutla di Banua.

“Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bersama, khususnya dalam pembahasan penganggaran. Luas kawasan hutan yang harus dijaga tentu memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk penambahan tenaga polisi kehutanan agar pengawasan dapat berjalan lebih maksimal,” pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, disambut Kepala KPH Kusan, Raihan, beserta jajarannya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Tanah Bumbu – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pelatihan Peningkatan Digitalisasi Strategi Marketing Wirausaha Muda, bagi pemuda pesisir. Yaitu bagi pemuda asal Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kotabaru.

Pelatihan yang digelar di Tanah Bumbu baru baru tadi, dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz melalui Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zaenab, didampingi Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda Iqbal Khoirul Anam.

“Pelatihan kali ini digelar bagi peserta asal tiga kabupaten, dengan masing-masing mengirimkan 15 wirausaha muda,” jelas Rika.

Pada pelatihan kali ini, lanjutnya, Dispora Kalsel membatasi usia pemuda dari 16 hingga 30 tahun.

“Dispora Kalsel berharap, seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan serius, sehingga ilmu yang didapat, benar benar bermanfaat, untuk peningkatan usahanya ke depan,” ucap Rika.

Dalam kesempatan tersebut, Rika juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terus menyiapkan wirausaha muda di Banua. Salah satunya dengan encar memberikan pelatihan digitalisasi marketing, di 13 kabupaten kota.

“Diharapkan, pelatihan ini mampu meningkatkan kemampuan wirausaha muda di Banua,” ujar Rika.

Sedangkan, tujuan dari pelatihan digitalisasi marketing ini untuk menyiapkan wirausaha muda yang baru memulai usahanya, agar mengetahui bagaimana digitalisasi marketing.

Seperti diketahui, Pelatihan Digitalisasi Strategi Marketing bagi wirausaha muda ini, merupakan upaya pemerintah memperkuat kapasitas kewirausaha muda agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya pemasaran digital.

Selain itu, pola hidup masyarakat saat ini terus berubah termasuk dalam hal transaksi dan pemasaran yang kini semakin mengandalkan platform digital dan media sosial. Karena itu, wirausaha muda di Kalsel harus mampu beradaptasi. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/APR)