Tanah Bumbu – Laman 2 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Kawal Stabilitas Harga, Komisi II Pastikan Ramadan dan Idul Fitri 1447 H Tanpa Gejolak Inflasi

Tanah Bumbu – Selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memastikan stabilitas harga, dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga.

Kepastian tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (23/2), sebagai bagian dari pengendalian inflasi sektor pangan dan perdagangan.

Foto : Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, bahwa hasil pemantauan di lapangan menunjukkan angka inflasi di Kalimantan Selatan relatif terkendali, dan cenderung stabil.

Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi juga memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama saat kebutuhan meningkat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri.

“Alhamdulillah, inflasi tidak terlalu tinggi dan masih stabil. Hanya beberapa komoditas seperti cabai dan bawang merah yang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas wajar,” ujarnya.

Menurut Yani Helmi, pemerintah daerah bersama instansi terkait, dapat memperkuat koordinasi pengawasan harga, distribusi barang, serta ketersediaan stok di pasar. Langkah pengendalian ini dinilai penting agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap kenaikan harga bahan pokok.

Foto : suasana pertemuan di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu

“Kami berpesan agar harga-harga tetap dijaga. Jangan sampai terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat, apalagi di bulan penuh berkah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian, menyoroti pentingnya standarisasi alat ukur dan timbangan melalui sistem tera yang jelas dan terukur.

Menurutnya, akurasi alat ukur dalam aktivitas perdagangan menjadi fondasi keadilan transaksi antara pedagang dan konsumen.

“Apabila ukuran dan timbangan bermasalah, tentu dapat menimbulkan kerugian, bukan hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi negara. Karena itu, pengawasan dan standarisasi tera harus menjadi perhatian serius,” jelasnya.

Kunjungan Komisi II DPRD Kalsel disambut Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu, Romatua S. Simanjuntak. Ia mengapresiasi dukungan dan perhatian DPRD Kalsel, dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Sehingga, menambah semangat saat menjalankan tugas pengendalian harga dan pengawasan perdagangan.

“Melalui pengawasan aktif dan sinergi lintas sektor, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya memastikan Ramadan dan Idul Fitri 1447 H di Kalimantan Selatan berlangsung aman, lancar, dan tanpa gejolak inflasi yang signifikan,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Perkuat Pengawasan Perda Pemberdayaan Desa, DPRD Kalsel Dorong Generasi Muda Ambil Peran Strategis

Tanah Bumbu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan desa yang berkelanjutan. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rakhman.

Alpiya menegaskan, pentingnya peran aktif masyarakat, khususnya generasi muda desa, sebagai motor penggerak pembangunan.

Kegiatan ini dilaksanakan baru-baru tadi, di Desa Sungai Danau dan Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Kehadiran DPRD Kalsel di tengah masyarakat desa ini menjadi wujud nyata fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi aspirasi rakyat.

Sosialisasi berlangsung secara dialogis dan interaktif, melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, serta warga setempat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan desa.

*Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rakhman*

Dalam sambutannya, Alpiya Rakhman menyampaikan, pemuda desa memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan desa ke depan. Dengan kreativitas, inovasi, serta pemahaman terhadap potensi lokal, generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa desa menuju kemandirian dan kesejahteraan.

“Syukur Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan sosialisasi Perda tentang pemberdayaan masyarakat dan desa di beberapa desa. Intinya adalah bagaimana masyarakat, terutama generasi muda, memahami potensi lokal yang dimiliki desanya, lalu mampu mengelolanya secara mandiri melalui pendampingan dan penguatan kapasitas,” ujarnya.

Alpiya menjelaskan, Perda Nomor 4 Tahun 2016, merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa, baik dari sisi penguatan sumber daya manusia maupun optimalisasi sumber daya alam.

Regulasi ini dirancang untuk membuka ruang partisipasi seluas – luasnya bagi masyarakat desa dalam merancang dan menjalankan pembangunan berbasis potensi lokal.

“Desa memiliki kekayaan sumber daya yang besar, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Namun potensi tersebut tidak akan memberikan nilai tambah maksimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat, khususnya generasi muda yang adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman,” ungkapnya.

Alpiya menilai, Perda ini menjadi panduan bagi pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan pemuda desa untuk membangun inisiatif ekonomi produktif, pengembangan UMKM, hingga kegiatan sosial yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.

*Suasana Sosper Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

DPRD Kalsel tidak hanya berperan dalam membentuk regulasi, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan implementasi Perda berjalan optimal di lapangan. Pengawasan ini mencakup efektivitas program pemberdayaan, ketepatan sasaran, serta keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat desa.

“Kami akan terus mengawasi agar pelaksanaan Perda ini tidak hanya berhenti di atas kertas. Program pemberdayaan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan generasi muda harus diberi ruang seluas – luasnya untuk terlibat,” jelasnya panjang lebar.

Alpiya juga menekankan, pemuda desa bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan desa.

Keterlibatan pemuda harus didorong secara nyata. Mereka harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Dengan begitu, pembangunan desa akan lebih inklusif dan berkelanjutan.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, menyosialisasikan regulasi, serta mengawal implementasi kebijakan, agar pembangunan desa benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Melalui Sosper ini, DPRD Kalsel berharap terbangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi pilar penting pembangunan daerah,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Rawan Kecelakaan Saat Melaut, Nelayan Pelabuhan Perikanan Batulicin di Jamin BPJS Ketenagakerjaan

Batulicin – Dalam rangka menjamin keselamatan para nelayan pada saat bekerja di laut, UPTD Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan setempat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, diwakili Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Batulicin Akhmad Syarwani menjelaskan, dua bulan lalu di tempat mereka telah terjadi insiden kecelakaan kerja yang dialami nelayan, saat menyiapkan bahan bakar.

“Di tempat kami dalam dua bulan terakhir ini telah terjadi musibah yang tidak diinginkan,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, belum lama tadi.

Korban yang mengalami kecelakaan kerja tersebut, menurut Syarwani, telah mendapat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Baik korban selamat maupun meninggal dunia.

“Untuk proses klaim jaminan kecelakaan kerja tersebut, telah selesai semuanya,” ucapnya.

Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan ini, sangat bermanfaat bagi para nelayan di Pelabuhan Perikanan Batulicin.

“Atas kejadian tersebut, maka saat ini nelayan di Batulicin telah dilengkapi dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syarwani juga mengingatkan kepada para nelayan, agar sebelum melaut, untuk melengkapi surat persetujuan berlayar, sebelum pergi melaut.

“Sebelum pergi melaut kami meminta kepada nelayan, untuk mendapatkan surat operasi serta surat persetujuan berlayar,” ungkapnya.

Sebab apabila terjadi gelombang besar, lanjut Syarwani, pihak Kesyahbandaran tidak akan mengeluarkan surat persetujuan ini.

“Nelayan yang tetap melaut tanpa adanya surat persetujuan, harus menanggung sendiri risiko saat berada di perairan, maka kami tidak menyarankan tindakan tersebut,” ucap Syarwani.

Selain itu, tambahnya, pada saat hendak melaut, hendaknya para nelayan membawa perlengkapan yang lengkap.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB), adalah dokumen negara yang dikeluarkan Kantor Kesyahbandaran untuk kapal yang akan berlayar. Surat ini memastikan kapal tersebut memenuhi persyaratan keselamatan dan kelayakan laut, serta kewajiban lainnya.

Dokumen ini wajib dimiliki setiap kapal sebelum meninggalkan pelabuhan. SPB adalah legalitas hukum bagi kapal untuk berlayar, termasuk untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. (SRI/RIW/APR)

Musim Barat di Laut, Pasokan Ikan di Pelabuhan Perikanan Batulicin Menurun

Batulicin – Musim barat di perairan Kalimantan Selatan, berdampak pada berkurangnya pasokan ikan di Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, diwakili Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Akhmad Syarwani menyampaikan, meski mengalami penurunan pendaratan, namun pasokan ikan tetap masuk setiap harinya.

“Memang sekarang sedang memasuki musim barat, dimana angin cukup kencang, sehingga berpengaruh pada jumlah ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Batulicin,” ungkap Syarwani, di Banjarmasin, Senin (17/11).

*Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin Akhmad Syarwani*

Namun, lanjutnya, meski sedang musim barat di laut, akan tetapi di Pelabuhan Perikanan Batulicin untuk transaksi jual beli masih berlangsung seperti biasanya.

“Kami telah melakukan rehabilitasi pusat pemasaran distribusi ikan, selain tempat Pemasaran TPI,” jelasnya.

Sehingga, tambah Syarwani, pasokan ikan yang datang tidak hanya dari nelayan lokal, tetapi juga dari nelayan dari Sulawesi.

“Alhamdulillah stok ikan di Pelabuhan Perikanan Batulicin ini, tidak pernah kosong,” ungkapnya lagi.

Bahkan, tuturnya, beberapa pekan lalu pasokan ikan di tempat mereka melimpah.

“Dua pekan lalu terjadi lonjakan ikan jenis tongkol serta lajang,” ucapnya.

Ikan ikan tersebut dikirim ke daerah Pontianak, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta ke Banua Anam.

Selain itu, lanjutnya, pada musim barat ini, di Pelabuhan Perikanan Batulicin juga tersedia pasokan ikan air tawar, seperti ikan patin, nila, bandeng, serta udang, sebagai alternatif selain ikan laut.

“Pada musim barat ini di Pelabuhan Perikanan Batulicin juga berlangsung transaksi untuk ikan air tawar, tidak hanya ikan laut,” ujarnya.

Syarwani mengakui, musim barat atau angin kencang serta gelombang tinggi di perairan Kalimantan Selatan saat ini, berdampak pada naiknya harga ikan laut tersebut.

“Kenaikan harga ikan laut terjadi, akibat berkurangnya tangkapan ikan nelayan, selama musim barat berlangsung,” ungkapnya.

Kenaikan harga, terutama terlihat pada sejumlah jenis ikan, Salah satunya ikan kembung atau peda, yang sebelumnya dijual dikisaran harga 25 sampai 30 ribu rupiah perkilonya, naik hingga dikisaran 40 ribu rupiah perkilonya.

Begitu juga, untuk ikan tongkol, yang biasanya dijual dengan harga 15 ribu rupiah perkilonya, kini naik dikisaran harga 25 sampai 30 ribu rupiah perkilonya. (SRI/RIW/APR)

Pemprov Kalsel Terima Visitasi dan Penilaian Lapangan 50 Besar Desa Wisata ADWI 2024

Tanah Bumbu – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, menerima Visitasi dan Penilaian Lapangan 50 Besar Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, berlokasi di Desa Wisata Agro Technopark, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (8/8).

Visitasi kali ini dilakukan oleh Direktur Tata Kelola Destinasi, Florida Pardosi, yang disambut oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kalsel, didampingi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata Dispar Kalsel, Musrefinah Lediya serta Forkopimda Kabupaten Tanah Bumbu.

*Suasana pertemuan di Desa Wisata Agro Technopark, Kab Tanah Bumbu*

Direktur Tata Kelola Destinasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Florida Pardosi, dalam Rilisnya mengatakan, Desa Wisata Agro Technopark Kecamatan Karang Intan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, memiliki daya tarik wisata yang sangat memukau, salah satu daya tarik utamanya adalah bisa melihat lahan perkebunan yang luas dan ditanami berbagai macam buah-buahan.

“Desa Wisata Agro Technopark ini merupakan destinasi pariwisata berkelas dan berdaya saing tinggi,” ucapnya

Direktur Tata Kelola Destinasi, Kemenparekraf RI, didampingi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kalsel, dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan, pihaknya sangat senang adanya Visitasi dan Penilaian Lapangan 50 Besar Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Ia menilai, masuknya nominasi 50 besar dari 6.000 lebih peserta se Indonesia, tentu merupakan suatu kebanggaan di Banua.

“Dengan masuknya nominasi 50 besar menjadi tantangan, agar dapat menang nantinya,” tutup Syarifuddin

Untuk diketahui, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan presentasi menarik mengenai potensi dan keunikan dari Desa Wisata Agro Technopark oleh Ketua Pokdarwis dan Kepala Desa. Penanaman pohon mahoni didampingi oleh Dinas/ Pejabat terkait, kemudian menggunakan kereta wisata mengunjungi beberapa destinasi yang ada di desa tersebut. (DISPAR.KALSEL-NHF/RDM/APR)

Tingkatkan Kesadaran Bayar Pajak, Paman Yani Ajak Jasa Raharja Sosialisasikan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Tanah Bumbu – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi melaksanakan sosialisasi Perda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (4/3).

Dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani ini menggandeng Petugas Jasa Raharja Samsat Batulicin, Faisal Rahman dan Kepala UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah sebagai narasumber.

Paman Yani menjelaskan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Selain digunakan untuk membangun Banua, pemilik kendaraan bermotor yang taat membayar pajak tahunan atau PKB, mendapatkan perlindungan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

“Kali ini kami juga menghadirkan pihak Jasa Raharja untuk menjelaskan keuntungan membayar pajak. Selain untuk membangun daerah Kalsel khususnya Dapil 6 meliputi Tanah Bumbu dan Kotabaru, kalau terjadi kecelakaan di jalan raya, ada perlindungan bagi wajib pajak berupa asuransi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Paman Yani mengimbau agar masyarakat taat membayar PKB karena dengan meregistrasi ulang kendaraan dan membayar PKB, mereka sudah sekaligus membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLJ).

“Artinya masyarakat bisa mengklaim atau mencairkan manfaat asuransi jika terjadi kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” terangnya.

Sementara, Petugas Jasa Raharja Samsat Batulicin, Faisal Rahman mengucapkan terimakasih kepada Paman Yani yang telah mengundangnya dalam kegiatan sosialisasi ini.

“Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat jadi mengetahui bahwa jika terjadi kecelakaan di jalan raya, mereka mendapatkan perlindungan asuransi dari Jasa Raharja,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah. Ia memberikan apresiasi kepada Paman Yani karena melalui kegiatan ini dapat membantu pihak eksekutif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak. Terlebih sosialisasi ini dilaksanakan di pusat kota yang banyak penduduknya.

“Mudah-mudahan kegiatan ini berkesinambungan sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak yang sangat bermanfaat untuk membangun Banua,” harapnya. (NRH/RDM/APR)

Jelang Pemilu, Paman Yani Ingatkan Masyarakat Tidak Terpecah Belah

Tanah Bumbu – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, mengingatkan masyarakat tentang rentannya konflik sosial menjelang Pemilu.

Hal itu disampaikan Yani Helmi, dalam kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (30/1).

Yani Helmi menilai, potensi terjadinya konflik menjelang Pemilu bisa terjadi melalui berbagai sebab. Salah satunya yakni perbedaan pendapat dan pilihan tentang siapa yang harus memimpin bangsa kelak.

Potensi itu menjadi faktor utama wakil rakyat akrab disapa Paman Yani berada di tengah masyarakat.

“Nah ini patut dan sangat pantas pada posisi yang saat ini karena kondisi politik sangat panas-panasnya, banyak juga masyarakat terpecah belah karena banyak pilihan dan sebagainya,” ungkap Paman Yani.

Paman Yani mengingatkan tentang kebebasan menentukan pilihan. Apalagi negara ini dibentuk berlandaskan asas demokrasi yang berpedoman terhadap nilai-nilai dasar Pancasila.

*Suasana Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi di Desa Sejahtera*

“Boleh saja berbeda pilihan tapi jangan membuat sebuah perpecahan, jadikan perbedaan sebagai rahmat. Kami inginkan warga kami terutama di Kabupaten Tanah Bumbu jangan terpecah dalam hal ini,” tutur Paman Yani.

Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru itu juga mengimbau pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilu tidak memanfaatkan momen pesta demokrasi ini untuk membuat masyarakat terkotak-kotak (terpecah).

“Imbauan ini tentu saja bukan untuk semua tetapi juga untuk saya secara pribadi. Jadi kita selalu mengingatkan sebuah kerukunan, kekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapapun yang kita pilih, siapapun yang akan menjabat itu mesti harus kita dukung,” terang Paman Yani.

Khusus pemilih pemula, Paman Yani meminta bisa menggunakan hak suara mereka dengan bijak. Apalagi, sebagian besar masih berusia remaja yang seringkali menghabiskan waktu dengan sosial media.

“Jangan mudah terhasut oleh hoax di sosial media. Saring dan telaah dulu setiap informasi yang didapat,” pungkas Paman Yani. (SYA/RDM/APR)

Keluhan Petani Karet Tanbu, Dapat Respon Nyata Dari Paman Yani Saat Reses

Tanah Bumbu – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, merespon keinginan masyarakat untuk mengubah pola perkebunan mereka dari karet menjadi sawit.

Keinginan tersebut didasari harga karet yang menurun kian tahun. Ditambah produktivitas karet kurang maksimal akibat diserang Jamur Akar Putih (JAP).

Akibat lain dari infeksi patogen itu adalah secara ekonomis, yaitu memerlukan biaya yang tinggi dalam pengendaliannya.

*Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi (dua kiri) saat menyerahkan bingkisan kepada salah seorang warga*

“Sehingga kami hari ini ingin memfasilitasi keinginan dari masyarakat kami di Karang Bintang dan sekitarnya untuk bagaimana caranya memformulasikan apakah ada cara dan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut,” ujar Yani Helmi saat menjaring aspirasi masyarakat (reses), di Kecamatan Karang Bintang, Senin (22/1).

Terkait perkebunan sawit, lanjut wakil rakyat akrab disapa Paman Yani, jika karet memang tidak bisa lagi menopang kehidupan masyarakat, solusi agar perekonomian tetap stabil yakni melalui konversi karet ke sawit.

“Makanya ini disampaikan kepada kami dan kebetulan kami juga bersama Disbunnak Kalsel datang untuk mencari tau apa yang sebenarnya menjadi persoalan,” tutur Paman Yani.

Paman Yani menyayangkan reses kali ini tidak dihadiri oleh Pemkab setempat. Padahal perlu kolaborasi yang “cantik” antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Kita sebagai orang yang menginisiasi dan mendorong supaya persoalan bisa diselesaikan. Keinginan masyarakat simpel saja, bagaimana caranya agar ekonomi tetap stabil. Sehingga masyarakat kami tidak tertinggal perekonomian dengan daerah lain,” tutup Paman Yani.

*Foto bersama Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi serta para petani karet di Kecamatan Karang Bintang*

Sementara itu, Camat Karang Bintang, Syafrudin mengatakan, usia produktif karet hanya berkisar 30 tahun.

Selain itu, disebutkannya, beberapa petani karet mengeluhkan penjualan yang sudah tidak menguntungkan sejak beberapa tahun terakhir.

“Sehingga bisa dibilang sudah kadaluarsa, jadi harapan kami ada konversi menjadi tanaman sawit,” ungkapnya.

Syafrudin juga menginginkan, agar pemerintah bisa membantu dalam hal pemeliharaan selama proses tanam.

“Kami berharap untuk penggarapan lahan. Untuk menopang kehidupan selama kurang lebih empat tahun,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)

Paman Yani Pastikan Kesetaraan Kesehatan Bisa Merata Ke Seluruh Masyarakat

Tanah Bumbu – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, kembali menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di daerah konstituennya Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (22/12).

Berpusat di Desa Pandansari, Kecamatan Karang Bintang, wakil rakyat akrab disapa Paman Yani itu menyampaikan tentang perhatian pemerintah terhadap kesetaraan tingkat kesehatan di masyarakat melalui Perda No 01 Tahun 2021 tentang Kesehatan.

Perda Kesehatan tersebut, menurut Paman Yani, perlu dipahami oleh masyarakat. Agar mereka memahami bahwa tidak semua layanan kesehatan harus berbayar.

*Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi (kiri) saat menyerahkan bingkisan kepada salah seorang warga*

“Misalnya vaksin COVID-19 kemarin kan gratis, vaksin anak-anak dan balita juga gratis, ada yang berbayar ya seperti barangkali sakit-sakit yang agak berat dan memang butuh layanan kesehatan di rumah sakit mungkin berbayar,” jelas Paman Yani.

Selain itu, Perda Kesehatan, lanjutnya, dibentuk oleh anggota dewan untuk menekan tarif melalui subsidi yang disalurkan lewat BPJS Kesehatan.

Bahkan, Paman Yani menegaskan, bahwa layanan yang didapatkan tidak akan berbeda dibanding yang berbayar.

“Jadi mau pakai BPJS atau berbayar secara langsung layanan tetap sama. Kalaupun misalnya ada layanan yang mungkin melebihi dari tarif yang sudah di sepakati dalam Perda silakan laporkan ke saya,” tegasnya.

Hal itu bertujuan agar kesetaraan kesehatan di Kalsel khususnya Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru benar-benar bisa terwujud.

“Petugas medis atau layanan rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Semua mesti harus tunduk dan taat dengan Perda ini,” terang Paman Yani.

*Suasana Sosper Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi di Desa Pandansari, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu*

Kepada masyarakat, Ia berharap agar senantiasa menjaga kesehatan di lingkungan keluarga, serta memanfaatkan seluruh fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah.

“Layanan kesehatan selalu terbuka, barangkali walaupun tidak 24 jam kalau kita di daerah puskesmas tapi kalau di rumah sakit Insyaallah 2 kali 24 jam kita pastikan mereka bisa melayani kita warga masyarakat di Kalimantan Selatan,” tutup Paman Yani.(SYA/RDM/APR)

Serahkan Alsintan, Paman Yani : Tanbu Bisa Jadi Penyangga Kebutuhan Pangan IKN

Tanah Bumbu – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, mengapresiasi Pemprov Kalsel yang telah memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada petani di Kabupaten Tanah Bumbu.

Apresiasi disampaikan Paman Yani (sapaan akrabnya), saat secara simbolis menyerahkan sejumlah alsintan kepada sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), di Kantor Desa Pakatellu, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (22/12).

“Mudah-mudahan Kabupaten Tanah Bumbu bisa menjadi penyangga pangan di Kalsel termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” kata Paman Yani.

*Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi (topi) saat secara simbolis menyerahkan bantuan traktor roda empat*

Beberapa jenis alsintan yang diserahkan antara lain mesin penyemprot elektrik, genset, serta traktor roda 4. Kendati begitu, ada sejumlah alat yang tidak sesuai dengan kondisi geografis di Kusan Tengah.

“Ini perlu diperhatikan supaya alsintan yang dikirim sesuai dengan kondisi geografis. Sekarang yang datang untuk dataran tinggi, kalau dipakai disini tidak sesuai karena dataran rendah dan berair. Tetapi kami tetap berterimakasih,” ujar Paman Yani.

Diketahui, alsintan diterima oleh kurang lebih 40 Gapoktan dari 25 Desa di Kecamatan Kusan Tengah. Dengan begini, menurut Paman Yani, kesejahteraan petani di Tanah Bumbu lebih terjamin. Bahkan bisa membantu mengendalikan inflasi di Kalsel.

“Bukan hanya pertanian, tetapi juga sektor perkebunan dan hortikultura,” tutur Paman Yani.

*Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi (topi) saat menyampaikan sambutan*

Apalagi, Paman Yani menilai potensi pertanian di Tanah Bumbu sangat besar. Tinggal bagaimana konsistensi Pemkab dan Pemprov untuk terus berkolaborasi dalam memaksimalkan lahan pertanian serta membantu segala kebutuhan petani.

“Makanya saya juga minta agar lahan tidur bisa digarap kembali agar Tanah Bumbu ini mudah-mudahan bisa jadi penyangga pangan IKN,” tutup Paman Yani.(SYA/RDM/APR)