Kategori: Tanah Bumbu

TANAH BUMBU – Keberadaan Perda Nomor 05 Tahun 2011 milik Pemerintah Provinsi Kalsel diyakini dapat mendorong secara optimal penerimaan kas daerah agar mampu berkembang dengan baik.

Selain termaktub dalam peraturan resmi itu, pandangan ini juga dikemukakan langsung oleh anggota DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai menggelar sosialisasi Perda terkait Pajak Daerah Pemprov Kalsel di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (4/4) siang.

“Bagaimana masyarakat diatur sedemikian rupa melalui peraturan daerah sehingga ada tata cara membayar pajak yang mana sudah menjadi sebuah kewajiban,” ujarnya.

Selain menjelaskan langkah dan upaya dalam penerimaan di sektor Pajak Kendaraan Bermotor hingga Bea Balik Nama (BBN-KB). Perda itu juga mengatur pendapatan di sektor Pajak Air Permukaan (PAP).

“Ketika bicara Perda, itu tidak hanya pajak daerah, ada juga penerimaan lainnya bekaitan dengan pendapatan kas yang tentu selalu bersama-sama kami kejar. Sehingga, masyarakat dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi sebuah kewajibannya,” paparnya Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi.

Politisi Partai Golkar di Komisi II menambahkan, keberadaan Perda itu turut mewujudkan transparansi dalam memudahkan masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan.

“Karena di Komisi II karena Bakeuda Provinsi Kalsel merupakan mitra, saya berkomitmen terus mengawal serta mendorong mereka untuk berkeliling dalam mengedukasi masyarakat terkait Perda tersebut,” ungkapnya.

Agar mampu mendongkrak penerimaan secara berkelanjutan, Yani Helmi mengatakan, salah satunya adalah sosialisasi secara terus menerus ke masyarakat dengan terjun melakukan pendekatan langsung kepada konstituennya.

“Ini terus kita digaungkan ke kabupaten/kota termasuk di Tanbu. Selama kegiatan sosialisasi Perda tentu hal tersebut berkaitan jelas dengan pendapatan bagi kas daerah,” papar anggota Komisi II di DPRD Provinsi Kalsel.

Sementara itu, Kasi Pelayanan PKB dan BBN-KB UPPD Samsat Batulicin, Haryadi, mengatakan, agar penerimaan yang tertuang dalam Perda Pajak Daerah Pemprov Kalsel mampu direalisasikan secara optimal langkah kongkritnya tentu memaksimalkan layanan unggulan.

“Salah satu inovasi yang dikembangkan saat ini adalah Samsat Keliling (Samkel) dan diarahkan beberapa daerah istilahnya jemput bola dengan mengoptimalkan dua unit,” bebernya.

Dikonfirmasi dilokasi yang sama, Kasi Pendapatan Lainnya (PL) UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah, menyampaikan, salah satu fasilitas penunjang untuk mendukung kemudahan pelayanan khususnya penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP), perusahaan yang tercatat sebagai wajib pajak hanya tinggal mengoptimalkan penggunaan aplikasi bernama SIPAPAN.

“Saat ini kami masih perlu melakukan sosialisasi kepada tiap-tiap perusahaan di Tanah Bumbu sehingga mereka dapat mengisi data dengan akurat dan benar sesuai apa yang ada di lapangan,” ungkapnya. (RHS/RDM/APR)

BANJARBARU – Melimpahnya hasil tangkapan ikan di perairan laut Tanah Bumbu, membuat permintaan es balok kian meningkat.

Sebagai langkah strategis agar ketersediaannya mampu terpenuhi secara berkelanjutan, Dinas Kelalutan dan Perikanan Provinsi Kalsel bakal membangun cold storage untuk kebutuhan nelayan.

Semenjak ditetapkannya Pelabuhan Perikanan Batulicin sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), cold storage (pabrik es) merupakan rencana strategis pihaknya untuk memudahkan aktivitas nelayan mengawetkan hasil tangkapan ikan laut.

Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani, mengatakan, ketersediaan es balok yang dibutuhkan nelayan setiap harinya maksimal berkisar hingga 20 ton.

“Kalau dihitung perhari yang jelas untuk 10 ton masih kurang,” ujarnya usai mengikuti acara pelantikan pejabat struktural dilingkup Pemprov oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang digelar di Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Jumat (18/3) lalu.

Selain mampu berkontribusi terhadap kas daerah, keberadaan pabrik es (cold storage) juga mendapat dukungan penuh dari nelayan yang sering bersandar di pelabuhan.

“Dengan adanya pabrik es ini tentu sangat berdampak sekali terhadap pemenuhan kebutuhan nelayan dalam melaut sehingga mutu serta kualitas ikan terjamin dan bagus,” beber Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani.

Maka dari itu, dirinya berharap, rencana strategis ini mampu terealisasi pada tahun 2023 mendatang.

“Khusus bagi nelayan baik penangkap, pengangkut, dan distribusi ikan diharapkan kebutuhan es baloknya akan tercukupi,” jelasnya.

Menurutnya, belanja BLUD diakui saat ini masih minim. sehingga, pihaknya membutuhkan alokasi dana yang bersumber dari kas daerah yang disokong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Mudah-mudahan melalui APBD atau pun APBN lewat DAK bisa terwujud pembangunannya. Untuk kapasitas produksi pabrik es di Pelabuhan Perikanan Batulicin, Tanbu, rencananya sekitar 20 ton,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Indonesia pada Tahun 2022 ini, mengusulkan Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar sebagai Presiden Anak Yatim Piatu se-Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Zairullah Azhar, kepada sejumlah wartawan, di Kota Banjarmasin, mengatakan, pihaknya pada acara musyawarah daerah (Musda) Yayasan Anak Yatim Piatu di Provinsi Kalimantan Selatan, mendapatkan penghargaan tersebut.

“Kebetulan Ustadz Hanafi selaku pimpinan Yayasan Anak Yatim Piatu di Kalimantan Selatan meminta kami untuk terlibat,” ungkap Zairullah, Kamis (17/3).

Menurut Zairullah, setelah Musda ini, maka pertemuan dilanjutkan pada Musyawarah Nasional (Munas) mendatang, yang diputuskan tempat pelaksanaan di Padang atau Kalimantan Selatan.

“Pada Musda tersebut kami diberikan penghargaan berupa Bapak Anak Yatim Piatu Seluruh Indonesia,” ucapnya.

Sedangkan, lanjut Zairullah, pada Munas mendatang, Zairullah akan dicalonkan sebagai Presiden Anak Yatim Piatu se-Indonesia.

“Rencana pelaksanaan Munas tersebut pada Bulan Juni 2022 mendatang,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zairullah meminta doa kepada seluruh warga di Provinsi Kalimantan Selatan, agar pelaksanaan Munas tersebut dapat berjalan lancar.

Seperti diketahui, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Indonesia, memilih Zairullah Azhar, karena Zairullah merupakan sosok menginspirasi dalam pengelolaan panti asuhan Istana Anak Yatim. (SRI/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Desa Maju Sejahtera, Karang Bintang, Tanah Bumbu, menjadi lokasi diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Ideologi Pancasila oleh anggota DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi.

Kali ini, pelaksanaannya tak hanya didominasi warga, melainkan juga diikuti sebagian pelajar.

“Tentu ini sudah menjadi kewajiban kita memberikan edukasi dan pembelajaran dari cerita zaman perjuangan kemerdekaan dalam konteks menjaga daripada Idelogi Pancasila,” ujarnya usai digelarnya kegiatan Soswasbang, Selasa (22/2) sore.

Salah satu tujuan diselenggarakannya kegiatan ini dalam rangka menekan dan meminimalisir adanya paham radikalisme yang sifatnya dapat menimbulkan arogansi berbahaya terhadap kesatuan bangsa.

“Ini penting disampaikan agar generasi millenial mengetahui secara pasti seperti apa jati diri bangsa karena dari kita hidup itu berawal dari perjuangan tentunya mereka juga mempunyai tanggungjawab yang besar juga yakni menyambung dari pendahulunya sehingg menjadi generasi muda tangguh dan tahan terhadap paham-paham radikalisme,” papar Wakil Ketua  Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan itu.

Anggota DPRD Kalsel dari komisi 2 ini menekankan kepada generasi muda agar dapat mengenal lebih dalam tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman dulu terkhusus di Kalsel dengan harapan kesatuan serta persatuan mampu diperkokoh sebagai bagian dari landasan penerus bangsa.

“Peranan dari Pemerintah daerah sendiri sebagai pemangku kepentingan terlebih pula kepada legislatif yang akhirnya kegiatan ini mampu diselenggarakan dan hal tersebut sangat baik disampaikan khususnya bagi generasi millenial kita disini,” ucap Paman Yani (sapaan akrab).

Tak hanya itu, ia tetap menghimbau kepada masyarakat terutama generasi muda yang mengikuti kegitan tersebut untuk tidak mudah terhasut atau termakan paham radikalisme.

“Tidak bisa kita pungkiri kalau paham radikalisme sudah ada di Kalsel bahkan di Tanah Bumbu, inilah fungsi dari kegiatan tersebut untuk mengedukasi para warga terutama generasi muda kalau bukan kita yang mensosialisasikan terus siapa lagi,” tegas politisi dari Dapil VI Kabupaten Tanbu dan Kotabaru ini.

Sementara itu, Plt Subbid Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel, Arif Rahman, dalam materi yang disampaikannya, bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal jati diri dan ideloginya meliputi pola pikir, sikap serta tindakan sesuai Pancasila dan UUD 1945.

“Padahal modal dasar dalam membangun negara yang maju dan bahkan berkembang adalah memperkuat Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila. Tanpa adanya rasanya cinta tanah air pasti tidak akan ada keinginan untuk memajukan bangsa ini,” paparnya.

Kemudian, dirinya menjelaskan wawasan kebangsaaan juga diperkuat atau ditopang dengan empat pilar yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Dengan dihadirkannya kegiatan Soswasbang, maka diharapkan khususnya generasi yang hadir pada kesempatan ini mempunyai rasa cinta terhadap bangsa dan bernegara dan turut semangat untuk saling melindungi satu sama lain,” ucapnya.

Ditempat sama, Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Wilayah I Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Said, menyampaikan, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan di pasal 2 telah dijelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar atau lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jadi, disana sudah disebutkan dasar negara kita. Kemudian, adanya keberadaan UUD 1945 dari situ juga sudah ada dasarnya. Tujuan pelaksanaan tersebut, kami mencoba menjaga agar negara kita ini khususnya di Kalimantan Selatan tidak mudah disusupi oleh paham-paham radikalisme,” tutupnya. (RHS/RDM/APR)

TANAH BUMBU – Masyarakat Anti-Hoax  menilai rentang waktu kelahiran era 1990an – 2000an rentan ‘tertelan’ berita bohong. Maka dari itu, generasi millenial sekarang diminta perangi dan tangkal hoax secara cerdas.

Terlebih, dunia digital melalui jejaring internet sudah menguasai seluruh lini kebutuhan. Apabila tak cerdas menyikapinya, efek negatif justru makin memperparah psikologis hingga satu kesatuan kaum millenial.

Menurut, anggota DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, makin tinggi tingkat dan luasnya kecanggihan dunia digitalisasi. Maka, kewaspadaan untuk menyaring informasi perlu ditelaah lebih bijak dan mendalam.

“Makanya kenapa kita libatkan generasi muda untuk ikut kegiatan wawasan kebangsaan tadi. Ya, Sampai hari kalau dilihat bahaya penggunaan media sosial pun sudah luar biasa,” ujarnya usai menggelar Sosialisasi Idelogi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, di Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (24/12) siang.

Apabila generasi muda di Kalsel telah terkontaminasi dengan sajian informasi yang sumbernya meragukan. Jelas, masalah akan muncul bahkan sikap intoleransi hilang, sehingga, terjadilah perpecahan.

“Jangan sampai berita bohong (hoax) mereka telah begitu saja, ini yang harus menjadi perhatian mereka juga,” ungkap anggota legislatif yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Kalsel tersebut.

Yani Helmi yang kini juga menjabat Wakil Ketua fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel itu, menghimbau, supaya generasi penerus bangsa di Kalsel ini cerdas dalam mengambil sikap. Serta, lebih berpikir bagaimana caranya agar bisa ikut berkontribusi dalam mengembangan daerah.

“Nah, ini juga menjadi kehati-hatian kita dalam memahami adanya undang-undung ITE tadi dalam bijak memggunakan media sosial. Saya juga mengimbau, agar generasi sekarang ini ikut memerangi dan menangkal adanya radikal berita hoax,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolsek Karang Bintang, Ipda Sugeng, menuturkan, menyikapi banyak munculnya informasi palsu alias hoax. Terlebih, selaku dari pihak berwajib tidak memperkenakan adanya penyebarluasan itu.

“Khususnya kami dari pihak kepolisian untuk menyikapi adanya berita hoax terutama bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya agar bijak bermedia sosial salah satu langkahnya adalah tidak perlu disebarluaskan, cukup dibaca dan dipahami saja setelah itu dihapus,” paparnya.

Oleh karena itu, ia meminta generasi muda dan masyarakat pada umumnya agar tidak mudah termakan isu hoax yang belum tentu benar dengan kenyataan sebenarnya.

“Kalau sudah dihapus, hoax itu tidak menyebar kemana-kemana dan ini juga merupakan pesan kepada generasi muda khususnya millenial,” tuntasnya. (RHS/RDM/APR)

TANAH BUMBU – Warga Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, diminta untuk tidak mudah terpengaruh dengan paham radikalisme.

Anggota DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, setelah diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu memahami apa bahaya yang diciptakan radikalisme.

“Ini penting dilaksanakan, guna menahan adanya hal semacam itu dan kegiatan ini mampu menambah wawasan baik kepada masyarakat umum ataupun siswa/siswi yang mengikuti kegiatan tadi,” ujarnya usai menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Idelogi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Soswasbang), di Desa Barokah, Jumat (24/12) siang.

Anggota legislatif di Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan itu, menuturkan, dengan adanya materi wawasan kebangsaan yang berhasil disampaikan tersebut mampu menumbuhkan pengetahuan secara luas tentang berpancasila.

“Kita harus cerdas dalam mengambil sikap dan jangan sampai terpengaruh dengan dampak dari radikalisme tersebut. Sampai hari ini kita dengar masih terjadi,” bebernya.

Selain mampu memupuk rasa nasionalis terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), harapan untuk menekan terjadinya radikalisme diakuinya sangat besar.

“Tentu saja, kita selalu mendorong agar generasi muda khususnya kepada masyarakat umum yang hadir tadi juga mulai sekarang bisa menanamkan sikap kecintaan bernegara,” ucap Wakil Ketua fraksi Golkar di DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani.

Sementara itu, Plt Kabid Politik Bakebangpol Kalsel, Indra Nurul Huda, memaparkan, kegitan ini sangat baik dilaksanakan khususnya bagi generasi millenial sebagai penerus. Bahkan, tujuannya pun agar kemampuan wawasan kebangsaan mereka mampu terasah dengan baik.

“Dengan sajian materi tadi diharapkan tanggung jawab mereka akan lebih timbul dengan rasa yang begitu memiliki pula itu, jelas tingkat kesadaran memilikinya pun menjadi cukup tinggi,” ungkapnya.

Indra menyebutkan, materi yang disampaikan ini sudah menyesuaikan dengan empat pilar sebagai pondasi bagi masyarakat untuk kehidupan bernegara agar terciptanya kerukunan antar suku, agama dan budaya.

“Diantaranya adalah mengandung nilai-nilai dari Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga, inilah yang harus ditanamkan agar ideologi dalam bernegara tetap kuat serta tidak mudah terdoktrin stigma dari radikalisme ini,” tutupnya. (RHS/RDM/APR)

TANAH BUMBU – Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menegaskan kepada pemerintah untuk tetap melibatkan warganya yang rata-rata tinggal di wilayah pesisir agar diikutsertakan dalam program rehabilitasi mangrove.

“Masyarakat itu sebenarnya sangat memahami dengan penyampaian yang telah diberikan. Tetapi, sebagai pemerhati pastinya tidak ada pekerjaan itu sia-sia. Apa yang harus kita tanam tentu harus berhasil, selain pengawasan juga harus ada pembinaan kembali agar program tersebut berjalan baik,” tegasnya dalam penyampaian kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan di Balai Desa Segumbang, Batulicin, Kotabaru, Selasa (30/11).

Demi berkelanjutan, anggota Dapil IV Kotabaru dan Tanah Bumbu di DPRD Kalsel yang membidangi ekonomi dan keuangan ini menyatakan, sangat wajar harus dipersiapkan semaksimal mungkin oleh pemerintah.

“Tidak mungkin menginstruksikan hanya dengan ucapan saja kan harus ada bukti kerja nyata dengan gerakan,” cetusnya.

Tetapi, dia menyarankan pemerintah harus serius membuat konsep pengelolaan rehabilitasi ekosistem ini secara baik dengan tetap bersinergi agar program yang dicanangkan mampu terealisasi optimal.

“Tolong dipikirkan serta dikonsep benar-benar melalui anggaran dari BKSDA selain itu BPDASHL, BRGM yang kaitannya dengan Dishut, Dislautkan Kalsel hingga DLH dibicarakan baik-baik dan yang tidak hadir disampaikan juga ke masing-masing pimpinan diinstansinya,” ucapnya.

Bahkan, dirinya menyatakan siap membantu apabila sejumlah tim merasa kesulitan dalam menganggarkan program realisasi peningkatan rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir di Kalimantan Selatan.

“Baik itu insentifnya, tetapi, dari Kementerian juga tetap bisa bahu membahu. Kalau Bicara soal anggaran dana desa itu nanti, hubungannya ada ditingkat kabupaten. Saya akan diskusikan selanjutnya dengan Sekdaprov Kalsel agar program itu tidak terkesan sia-sia,” tutur anggota Komisi II DPRD Kalsel yang akrab disapa paman Yani.

Soal dipertaruhkannya kerugian, ia memaparkan, ada dua kemungkinan dampak negatif yang bakal didapatkan warga yang tinggal di sebagian wilayah pesisir yang mayoritas pekerjaannya juga masih terlihat sebagai petani, budidaya ikan dan nelayan.

“Saya tidak ingin seperti daerah Kurau di Kabupaten Tanah Laut yang sudah terkena dampak airnya. Tentu, ditegaskan daerah Kusan Hilir dan Batulicin tenggelam sehingga merugikan sektor pertanian mengalami dampak begitu besar,” paparnya.

Ia menyebutkan, ada sekitar tiga desa di Tanah Laut tenggelam akibat hutan mangrove tidak terawat secara optimal bahkan menurutnya sangat fatal apabila menjadi pembiaran.

“Meskipun itu bukan wewenang kewilayahan. Justru tidak mau terjadi di dapil saya. Maka dari itu, Kementerian, Pemprov dan Pemkab bisa duduk bersama untuk menyamakan persepsi agar masyarakat di Tanbu bisa memahami ini dan menangkap secara baik atas program tersebut,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Tanah Bumbu – Gubernur Kalimantan Selatan Dr. (HC) Sahbirin Noor atau yang akrab disapa Paman Birin kembali melanjutkan peninjuan Vaksinasi Bergerak pada hari ketiga, Jumat (5/11).

Menjadi lokasi peninjauan Paman Birin bersama rombongan termasuk Anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi (Paman Yani) yakni Mahligai bersujud yang terletak di kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet).

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar bersama jajaran.

Saat memberikan sambutan, Zairullah Azhar menyampaikan mengenai vaksinasi di kabupaten ini, yang telah mencapai 53 persen dari target 70 persen hingga Desember mendatang.

“Kami juga menyampaikan untuk Vaksinasi lansia telah mencapai 36 persen. Sehingga hanya tersisa 4 persen dari target,” terangnya.

Sementara itu, Paman Birin dalam sambutannya menyampaikan, betapa musibah bernama COVID-19 ini telah dirasakan di seluruh belahan dunia hingga ke desa-desa. Yang mana dalam 1,5 tahun kesengsaraan bahkan kepada siapa saja.

Wabah yang berasal dari Wuhan lanjutnya, telah memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan. Seperti terjadinya PHK dimana-mana hingga kematian tanpa mengenal jabatan dan usia.

“Maka sering saya katakan, COVID-19 adalah musuh bersama, jadi tidak ada kata lain selain bergotong-royong dan bahu-membahu untuk melawan wabah ini,” tegasnya.

Oleh karenanya papar Paman Birin, adanya vaksinasi COVID-19 ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kekebalan serta meningkatkan imunitas tubuh.

“Kini tiba saatnya, Vaksin yang dulunya selalu kita diskusikan, hari ini telah kita gunakan dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh,” ujarnya.

Paman Birin juga memberikan apresiasi kepada capaian yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Tanah Bumbu atas kinerjanya dalam melaksanakan vaksinasi.

“Kita mengucapkan terimakasih, tadi disampaikan sudah 53 persen Vaksinasi. Ini berarti kerjanya sangat luar biasa,” ungkapnya. (ASC/RDM/HDR)

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ( Kemenkominfo RI ) bersama Siberkreasi kembali menggelar Webinar Literasi Digital Nasional wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (04 November 2021) Siang, melalui Zoom Meeting.

Salah satu narasumber Prilani, Dewan Pakar ASKOPIS (Asosiasi Komunikasi Penyiaran Islam) menjelaskan mengenai Etika Digital yaitu “Bebas Namun Terbatas: Berekspresi di Media Sosial”.

Gus April, sapaan akrabnya mengatakan, kebebasan berekspresi di internet adalah ketika kita bebas menyampaikan perasaan, opini, kritik tanpa rasa takut dibully, diperkarakan namun tetap menghargai hak dan kebebasan orang lain.

“Bisa upload foto tanpa ada yang inbox/dm digrup ig yang 18+ atau dikomen salam kenal atau diinbox hei hello karena saya risih dan tidak nyaman diperlakukan seperti itu, selain itu dapat berekspresi sebebas-bebasnya mulai dari topik politik hingga kehidupan sehari-hari namun tetap sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku “. ujarnya.

“Bebas berekspresi tapi tidak sembarangan, bagi sebagian orang tentu sudah mengetahui mengenai aturan main sosial media dengan konten yang dibuat.

Kebebasan ekspresi itu merupakan hak setiap warga negara, namun dengan adanya UU ITE maka sebaiknya kita harus lebih bijak dalam memberikan informasi ke publik”. ungkap Gus April. Etika (Hukum) Media Sosial.

Gus April juga menjelaskan terkait etika (Hukum) Media Sosial yaitu hakikatnya sifat manusia sehingga seseorang bisa dikatakan baik, bijak, jahat, susila dan sebagainya.

Menurutnya, Hukum dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, UU peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

“Hal penting yang perlu diperhatikan dalam berekspresi dimedia sosial meliputi ujaran tidak mengandung kebencian dan permusuhan, diksi, mimik, SARA, asusila dan aman. Media sosial digunakan untuk hal yang positif, seperti sarana untuk memuliakan sesama, memuliakan bahasa persatuan, sarana berbagi pengetahuan, sarana berkompetisi dan kesantunan, serta sarana meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran”.tambahnya.

Webinar yang bertema ” Bangsa Indonesia Bangsa yang Bijak dalam Berkomentar” ini dipandu oleh moderator Shabrina Anwari dengan Key Note Speech Bupati Tanah Bumbu H. M. Zairullah Azhar dan menghadirkan narasumber Key Opinion Leader yaitu Yunike Pebryana Singer tentang Budaya Digital, Prilani, Dewan Pakar ASKOPIS ( Asosiasi Komunikasi Penyiaran Islam) mengenai Etika Digital, Muhammad Sukma Dwiyanto, Co- Founder Siul terkait Keamanan Digital dan Muhammad, Owner Kreasi Nusantara tentang Kecakapan Digital. (*)