Kategori: Tanah Bumbu

Tanah Bumbu – Ratusan masyarakat nelayan berkumpul di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Batulicin untuk mengikuti sosialisasi peraturan Gubernur tentang tarif pelayanan, bertempat di halaman Pelabuhan Perikanan Batulicin, Selasa (5/12).

Hadir sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan ini Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi.

Dalam paparannya, Anggota DPRD Dapil 6 Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru ini menyampaikan banyak hal terkait perpajakan, yang mana pentingnya untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Mengingat segala bentuk tarif yang ditarik oleh pemerintah akan kembali kepada masyarakat.

“Penyesuaian tarif ini kan berlaku awal tahun, sosialisasi ini penting agar masyarakat tidak terkejut,” ujarnya.

Ia juga menyebut akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar segala kebijakan pemerintah dapat berpihak pada nelayan di Kalsel.

“Kita tadi sempat tanya jawab dengan masyarakat. Ternyata ada peraturan dari kementerian yang tidak berpihak pada nelayan kita, yang notabenenya adalah nelayan dengan kapal kecil. Maka hal ini kita akan suarakan nantinya. Saya pastikan, saya bersama masyarakat nelayan untuk kesejahteraan,” tegasnya.

Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani menyebut, dengan digelarnya sosialisasi ini untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat pengguna pelabuhan, bahwa ada tarif pelayanan dalam kegiatan di pelabuhan sesuai jenis pemanfaatan lahan, pemanfaatan fasilitas, jual beli dan lainnya.

“Jumlah tarif yang ditarik ini dipastikan untuk kemaslahatan masyarakat. Karena nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan kawasan pelabuhan,” terangnya.

Adapun tarif ini akan terjadi penyesuaian yang berlaku mulai awal tahun mendatang.

“Perubahan tarif antara lain untuk masuk mobil pengangkut ikan, dari 8.000 rupiah menjadi 10.000 rupiah. Begitu juga dengan Kapal, dari 50.000 rupiah menjadi 80.000 persekali masuk. Nantinya saat tarif sudah berlaku akan kembali dilakukan sosialisasi melalui selebaran,” jelasnya. (ASC/RDM/APR)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yani Helmi, kembali mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kalsel di daerah konstituennya, tepatnya di Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (20/11) sore.

Dihadapan ratusan warga yang hadir, Yani Helmi menjelaskan tentang berbagai jenis pajak hingga manfaat membayar pajak untuk pembangunan daerah terutama bidang infrastruktur.

“Tadi sudah kita sosialisasikan tentang perda pajak yang terbaru, dan Insyaallah akan mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan daerah,” kata wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani.

Menurutnya, pengetahuan tentang pajak dan retribusi sangat perlu disosialisasikan, agar tidak ada kesalahpahaman terkait hasil dari uang pajak yang mereka bayarkan.

“Nah ini kita sampaikan, sehingga masyarakat mengetahui bahwa pajak itu ternyata bukan hanya masuk ke kas daerah terus selesai. Tetapi terus berlanjut sebagai modal untuk pembangunan di daerah Kalsel khususnya Tanah Bumbu,” jelas Paman Yani.

Diketahui dalam Pajak dan Retribusi Daerah Kalsel yang terbaru, keberpihakan ke Kabupaten/Kota lebih besar, yakni 70 persen dari hasil penerimaan pajak. Sementara Pemprov Kalsel hanya mendapat 30 persen.

Sebabnya, Paman Yani meminta Pemkab/Pemko menitikberatkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam rencana pembangunan ke depan.

“Ketika bicara hari ini, musim kemarau berdampak kekeringan khususnya di Tanah Bumbu. Sungai mengering, air PDAM macet, nah ini jangka panjang harus dipikirkan oleh pemerintah,” tegas Paman Yani.

Paman Yani menilai, kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan sumur bor saja karena sifatnya yang jangka pendek dan berskala kecil.

Sementara untuk jangka panjang, menurut Paman Yani, pemerintah harus menyiapkan embung yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak termasuk PDAM untuk mengambil air.

“Kami berharap juga pemerintah kabupaten lebih ekstra keras untuk bekerja, bagaimana memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” tutup Paman Yani. (SYA/RDM/APR)

TANAH BUMBU – Penanaman nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang diperkuat dengan empat pilar berbangsa dan bernegara diharapkan mampu memupuk rasa cinta tanah air. Jelang Pemilu 2024, konflik diseluruh jejaring menjadi perhatian. Maka, pembekalan ideologi penting untuk membangun pondasi kuat atas kerawanan tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengungkapkan, dengan adanya pemberian pengetahuan lebih soal nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, tentu penanaman yang didapatkan masyarakat juga sangat bermanfaat.

“Ketika kita melihat indahnya kebersamaan itu, ada nilai positif yang bisa didapatkan. Termasuk bagaimana menciptakan kerukunan antar masyarakat dan sangat baik diterapkan,” ujarnya usai menggelar kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Penanaman Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu (10/6).

Apalagi menurutnya, memasuki musim politik jelang Pemilu 2024 menjadi kewaspadaan bersama. Terlebih, prediksi sensitif rawannya konflik mudah terjadi.

“Dengan adanya penguatan yang sudah diberikan diharapkan masyarakat dapat menjaga iklim pada masa perpolitikan serta tidak ikut tergerus dan membuat gaduh suasana. Ini yang jelas harus bersama-sama kita jaga agar perdamaian dan cipta kondisi mampu terjaga dengan baik,” harap legislator Dapil VI Tanah Bumbu/Kotabaru yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Kalsel.

Sementara itu, Kasubbid Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Badan kesbangpol Kalsel, Harry Widhiyatmoko, menyampaikan, dengan adanya penguatan serta peningkatan kapasitas dari nilai-nilai ideologi Pancasila yang ditanamkan kepada masyarakat yang dikhususkan di Desa Gunung Besar, Simpang Empat, Tanah Bumbu, setidaknya upaya pencegahan terjadinya konflik jelang Pemilu 2024 dapat dikendalikan dengan baik.

“Kita ketahui bersama nantinya pelaksanaan Pemilu akan digelar 14 Februari 2024. Nah, jangan sampai mudah untuk kita dimasuki oleh paham mana pun. Termasuk yang ingin mengubah paham-paham ideologi Pancasila, terlebih ada unsur terorisme yang dapat mengancam kedaulatan NKRI. Dan tentu harus kita dihindari bersama karena perdamaian itu sangat indah,” ungkap dia.

Ditambahkan Harry, apabila masyarakat secara individual masih berpegangan teguh dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan menjunjung tinggi patriotisme kebangsaan. Maka, dapat dipastikan kerawanan konflik tidak bakal terjadi.

“Apabila memahami ini tentu kita tidak mudah terprovokasi baik itu paham radikalisme atau pun termakan informasi bohong (hoax),” tutupnya. (RHS/RDM/APR)

TANAH BUMBU – Bank Kalsel Cabang Batulicin, Tanah Bumbu, akan menyalurkan 75 persen Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2023 di sektor perdagangan dan perkebunan. Alokasi yang ditargetkan sebesar Rp70 miliar.

Koordinator UMK Bank Kalsel Cabang Batulicin, Herman, menuturkan, saat ini alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang siap disalurkan tercatat ada sekitar Rp3 miliar lebih dan program ini dimulai Februari 2023.

“Berhubung awal Januari lalu belum bisa direalisasikan karena kemarin masih menunggu aturan dari Kemenkeu RI, makanya, kami akan mengejar bulan ini bahkan anggarannya sudah siap realisasikan,” ungkapnya, kepada awak media, Jumat (17/2) siang.

Dia menuturkan, cakupan skala prioritas utama yang saat ini tengah didorong pihaknya adalah sektor perkebunan dan perdagangan.

“Yakni perkebunan sawit, karet hingga kelontongan (kios) ketiga ini yang unggul di daerah Tanah Bumbu,” ucapnya.

Namun demikian, sektor pendukung lainnya juga tengah digarap pihaknya supaya KUR yang dijalankan mampu maksimal.

“Ada juga pertanian dan jasa penyewaan rumah (real estate) artinya seluruh sektor sudah masuk,” paparnya.

Sebagai optimalisasi, total penyaluran dari seluruh unit yang ada di Tanah Bumbu mencapai Rp21 miliar.

“Kalau dari target per unit sekitar Rp4 miliar dan itu rata kami bagi. Namun, seperti daerah pelosok yang kebanyakan adalah KUR mikro di bawah Rp100 juta itu sebesar Rp3,7 miliar bedanya disana. Nah, jadi satu triwulan target keseluruhan adalah Rp21 miliar,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengharapkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diprogramkan Bank Kalsel Cabang Batulicin mampu mendorong dan penumbuhkan perekonomian masyarakat. Termasuk pertanian yang saat ini menjadi fokus pihaknya dalam melakukan pengendalian inflasi.

“KUR saat ini memang sangat dibutuhkan baik masyarakat atau pun UMKM. Sehingga, kami mengharapkan agar Bank Kalsel dapat mempermudah hal ini. Karena apabila tidak dibantu, maka, perekonomian bakal stagnan, meski kita ketahui ada regulasi yang mengatur tetapi setidaknya dipermudah,” harap politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Dari hasil pembicaraan, tutur dia, masyarakat yang belum pernah meminjam hanya dikenakan beban angsuran sebesar 6 persen. Sebaliknya, apabila pernah meminjam akan dikenakan angsuran sebanyak 8 persen.

“Sebagai bank milik pemda yang dipercaya oleh pemerintah pusat untuk menyalurkan KUR ini dapat dimudahkan. Tentu saja tujuannya adalah lebih mempermudah ekonomi masyarakat lebih menggeliat lagi,” imbuhnya.

Dilokasi yang sama, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Burhanuddin, mengungkapkan, dengan adanya program KUR yang dijalankan Bank Kalsel Cabang Batulicin bisa menjadi satu-satunya konvensional dalam peminjaman kredit bagi masyarakat setempat.

“KUR dalam rangka membantu masyarakat kecil, pemberian modal. Terpenting, jaga kepercayaan pihak bank. Jangan disalah gunakan, apabila dijalan yang benar maka mereka siap selalu membantu. Perlu diketahui Bank Kalsel Cabang Batulicin ini telah mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia (BI),” tuturnya.

Pada Kunjungan Kerja (Kunker) kali ini, hadir pula Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, didampingi Kepala Kantor Bank Kalsel Cabang Batulicin, Aziz Nurhakim beserta jajarannya. (RHS/RDM/APR)

TANAH BUMBU – Cuaca ekstrim tak hanya mengganggu aktivitas nelayan, tetapi juga berdampak pada penurunan pasokan ikan laut. Salah satunya yang saat ini mengalami dampak penurunan tangkapan tersebut, adalah pelabuhan perikanan Batulicin di
Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurunnya pasokan ini, tentunya akan memicu kenaikan harga. Dimana pada ujungnya, dapat mendorong terjadinya inflasi.

Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani, menuturkan, tercatat pada September – Oktober 2022, tangkapan ikan laut yang labuh di dermaga pendaratan ikan, perharinya mampu menghasilkan sekitar 30 – 25 ton.

“Namun, pada November ini rata-rata perharinya hanya 20 ton,” tuturnya, baru-baru tadi.

Ia mengakui, cuaca ekstrim yang hingga kini masih terjadi, menjadi penyebab utama turunnya hasil tangkapan ikan di perairan.

“Adanya keadaan cuaca seperti ini, kapal yang ngetrip 5 – 6 hari, kini mereka (nelayan) harus menempuh 10 – 15 hari. Dengan sendirinya hasil tangkapan pun mengalami penurunan,” paparnya.

Dirinya juga menjelaskan, selain durasi melaut yang bertambah panjang, jumlah kapal yang mendarat ke dermaga juga ikut menurun.

“Tercatat September itu ada 137 kapal, menyusul Oktober turun 130. Namun pada November 2022, turun menjadi 90 kapal. Tentu, cuaca ekstrim yang saat ini masih terjadi cukup memberikan dampak terhadap hasil tangkapan nelayan,” pungkasnya. (RHS/RIW/APR)

BANJARMASIN – Saat ini untuk kondisi Jalan Alternatif di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) sudah aman, sehingga warga dapat melintasi jalan tersebut, ketika berpergian ke tempat tersebut.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu Subhansyah, kepada Abdi Persada FM, melalui sambungan telpon mengatakan, saat ini untuk Jalan Alternatif sudah dapat dilintasi, karena pihak terus melakukan pekerjaan pada kawasan tersebut.

“Warga yang akan ke Kabupaten Tanah Bumbu, dapat melintasi Jalan Alternatif,” ucapnya, Kamis (3/11).

Subhansyah juga berpesan, warga yang akan melintasi jalan alternatif, diminta mengikuti petunjuk jalan.

“Warga dari daerah mana saja, yang akan menuju Kabupaten Tanah Bumbu, dihimbau untuk melintasi jalan alternatif, dengan mengikuti arah petunjuk jalan yang terpasang di kawasan tersebut,” tuturnya.

Bahkan, lanjut Subhansyah, ada petugas yang di tempatkan di sana, untuk mengarahkan pengguna jalan alternatif.

“Di tempat tersebut ada petugas yang membantu warga yang melintas untuk menuju arah yang benar,” ucapnya.

“Kepada warga yang akan melintasi jalan alternatif jangan takut, saat ini untuk kondisi jalan alternatif sudah aman terkendali, sehingga warga dipersilakan untuk melintasi jalan tersebut,” ucap Subhansyah. (SRI/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, meminta agar Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalsel segera menindaklanjuti kerusakan parah di ruas jalan lintas provinsi yang berada di wilayah Sungai Danau-Satui hingga kondisinya kini tak bisa lagi dilalui kendaraan.

Kerusakan ini terlihat di sepanjang jalan Sungai Danau-Satui yang kondisinya kini juga telah tersapu longsor. Akibatnya, banyak kendaraan roda dan empat mengambil jalan alternatif lain.

“Kontraktornya jangan mengambil keuntungan saja. Masa ditanami tanah merah ya ada yang amblas lah, harusnya kan batu biar ketahanannya kuat,” ujarnya kepada sejumlah awak media, baru-baru tadi.

Sebagai ketegasan, ia dan Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu telah melayangkan surat kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalsel agar dapat segera menuntaskan persoalan ini.

“Supaya permasalahan tersebut bisa segera mendapat solusi. Jangan seperti ini, hancur nanti jalan kita di Tanah Bumbu,” bebernya.

Selain itu, kerusakan juga terjadi di sepanjang jalan di Kecamatan Angsana menuju Pagatan. Bahkan, sejumlah pengendara harus terhambat akibat jembatannya ambruk. Hal itu menyebabkan kondisi lalu lintas juga menjadi macet dan sebagian terpaksa harus mengambil jalan pintas.

“Masalah ini segera diselesaikan, kalau tidak yang semula perbaikannya hanya puluhan juta bisa jadi ratusan juta atau miliaran,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)