TANAH BUMBU – Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, meminta agar Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalsel segera menindaklanjuti kerusakan parah di ruas jalan lintas provinsi yang berada di wilayah Sungai Danau-Satui hingga kondisinya kini tak bisa lagi dilalui kendaraan.
Bupati Tanbu Zairulla Azhar saat memberikan penjelasan soal rusak dan longsornya jalan di Kecamatan Satui
Kerusakan ini terlihat di sepanjang jalan Sungai Danau-Satui yang kondisinya kini juga telah tersapu longsor. Akibatnya, banyak kendaraan roda dan empat mengambil jalan alternatif lain.
“Kontraktornya jangan mengambil keuntungan saja. Masa ditanami tanah merah ya ada yang amblas lah, harusnya kan batu biar ketahanannya kuat,” ujarnya kepada sejumlah awak media, baru-baru tadi.
Sebagai ketegasan, ia dan Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu telah melayangkan surat kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalsel agar dapat segera menuntaskan persoalan ini.
“Supaya permasalahan tersebut bisa segera mendapat solusi. Jangan seperti ini, hancur nanti jalan kita di Tanah Bumbu,” bebernya.
Selain itu, kerusakan juga terjadi di sepanjang jalan di Kecamatan Angsana menuju Pagatan. Bahkan, sejumlah pengendara harus terhambat akibat jembatannya ambruk. Hal itu menyebabkan kondisi lalu lintas juga menjadi macet dan sebagian terpaksa harus mengambil jalan pintas.
“Masalah ini segera diselesaikan, kalau tidak yang semula perbaikannya hanya puluhan juta bisa jadi ratusan juta atau miliaran,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
TANAH BUMBU – RSUD Ulin Banjarmasin dinobatkan satu-satunya sebagai rumah sakit rujukan di Kalimantan. Seiring itu, fasilitas layanan kesehatan terlengkap ini juga bakal mendapat bantuan Dana Alokasi khusus (DAK).
Kepala Bidang Medik RSUD Ulin Banjarmasin Muhammad Aini mengungkapkan sebagai bentuk komitmen peningkatan kapasitas layanan berbasis profesional tentu ini merupakan apresiasi lebih dari pemerintah pusat kepada daerah.
“Tentu ini merupakan percepatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sebagai gerbang IKN,” ujarnya, usai menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pola Tarif Layanan RSUD Ulin Banjarmasin, Senin (4/7) sore.
Kabid Pelayanan Media RSUD Ulin Banjarmasin Muhammad Aini (tengah) saat menjelaskan penerimaan DAK dari pusat
Sebagai rumah sakit Ibu Kota penyangga Nusantara, Aini menyebut, pada 2023 hingga 2024 RSUD Ulin Banjarmasin akan menjadi pusat layanam ginjal, stroke dan kanker.
“Tahun 2022 kami merealisasikan layanan jantung dan nantinya juga ada Urologi,” ungkapnya
Dari alokasi yang diusulkan, RSUD Ulin Banjarmasin mengajukan Rp200 miliar sebagai peningkatan fasilitas dan mutu kapasitas pelayanan agar mampu mencakup lebih luas lagi sebagai rumah sakit terbaik di Kalimantan.
Menanggapi itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengungkapkan meski RSUD Ulin Banjarmasin terus berupaya keras memberikan pelayanan. Namun, untuk meningkatkan mutu agar lebih luas dalam membantu masyarakat perlu materi yang cukup untuk merealisasi hal tersebut.
“Bicara keuntungan tetapi harus juga seimbang dalam memberikan pelayanan secara lebih luas lagi kepada masyarakat. Terlebih, kesanggupan pemerintah daerah dalam hal membantu agar sekiranya dapat memperluas lagi fasilitas yang ada di rumah sakit di Kalsel ini,” paparnya.
Rumah sakit berklasifikasi kelas A ini, menurut politisi Partai Golkar, apabila bantuan dari pemerintah pusat terealisasi maka harapannya adalah kemajuan layanan terbaik yang harus menjadi utama bagi masyarakat.
“Tetapi tidak juga harus berharap terus dari APBD atau pun APBN karena mereka sudah berstatus BLUD. Namun tetap didukung dan terus diberikan dorongan secara positif,” tutupnya. (RHS/RDM/APR)
TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi optimis melalui Perda Nomor 3 Tahun 2011 terkait pola tarif layanan RSUD Ulin Banjarmasin yang disosialisasikan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Selain mendorong pendapatan tentang keberadaan perda ini, tentu, pelayanan juga harus ditingkatkan,” ujarnya usai melaksanakan sosialisasi perda Provinsi Kalsel Pola Tarif Layanan RSUD Ulin Banjarmasin, Senin (4/7) sore.
Dengan adanya perda ini, menurut paman Yani (sapaan akrab), dapat secara penuh menjamin kesehatan bagi masyarakat agar mendapatkan pelayanan optimal seiring telah disahkannya aturan rumah sakit umum daerah.
Yani Helmi saat memaparkan perda terkait pola tarif layanan kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin
“Bagaimana kami dapat mendorong agar terpenuhinya masyarakat soal layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tentu, harapannya adalah BLUD ini bisa besar,” ungkap politisi dari Partai Golkar ini.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Ulin Banjarmasin Muhammad Aini menyambut positif sosialisasi yang digelar oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi terkait pola tarif yang dirasa sangat diperlukan pihaknya ke masyarakat.
Peserta kegiatan sosper pola tarif layanan RSUD Ulin Banjarmasin
“Kami sangat mengapresiasi dengan kegiatan yang diselenggarakan legislatif dan tentu sangat diperlukan di kalangan masyarakat,” ungkapnya.
Dirinya juga menyampaikan ketika memberikan layanan sesuai tarif yang diberlakukan setidaknya telah dilindungi payung hukum.
“Ketika kami menerapkan tarif layanan jasa kepada masyarakat yang ditetapkan dari aspek hukum telah terlindungi,” pungkasnya. (RHS/RDM/APR)
Tanah Bumbu – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, hadiri puncak peringatan Hari Jadi ke -19 Kabupaten Tanah Bumbu, pada Jum’at (8/4) sore.
Peringatan kali ini mengangkat tema, Mewujudkan Tanah Bumbu menuju Serambi Madinah dengan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Produktif, Cinta Qur’an dan Berakhlak Mulia.
Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, momentum peringatan hari jadi ke-19 ini, harus dimaknai bersama, sebagai energi positif untuk mendorong dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dirinya meyakini, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu telah merasakan berbagai hasil pembangunan yang sudah dicapai hingga saat ini.
Mulai dari pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, perekonomian, serta programprogram yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
“Namun disaat yang bersamaan, tidak boleh terlena masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan”, ujar Sekdaprov.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun, sangat mendukung berbagai inovasi dan pengembangan daerah yang sesuai dengan potensi daerah itu sendiri, termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu.
“Oleh sebab itu, kami mohon doa dan dukungan dari pemerintah dan seluruh warga Kabupaten Tanah Bumbu, agar seluruh cita-cita, harapan dan tujuan kita bersama dapat tercapai,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Tanbu M Zairullah Azhar menginginkan, agar Tanah Bumbu menjadi Serambi Madinah dengan landasan Bersujud.
Zairullah menyampaikan, kekuatan pembangunan daerah adalah dengan membangun dengan menghidupkan nilai nilai religi.
“Peringatan hari jadi yang dilaksanakan bersama-sama hari ini, memiliki makna tersendiri. Baju putih mencerminkan kebersihan dan kesucian, dan celana dibalut sarung merupakan sebuah aurat yang senantiasa kita jaga bersama sama,” katanya.
Dirinya mengungkapkan, terkait rencana pembangunan bendungan Kusan Hulu yang sebentar lagi akan terlaksana. Pembangunan ini menjadi solusi untuk pertumbuhan ekonomi.
Menurut Zairullah, apabila bendungan tersebut direalisasikan, maka masyarakat di Bumi Bersujud bisa bermimpi dan membayangkan Tanah Bumbu mengalami hal luar biasa karena setidaknya ribuan lahan pertanian akan tumbuh subur.
Selain itu, bendungan tersebut juga dapat membangkitkan tenaga listrik berdaya 110 megawatt, yang akan membantu penerangan di Kalsel hingga Ibu Kota Negara Nusantara di Panajam, Kaltim.
Di sisi lain, Zairullah juga akan menaikan gaji ketua RT dan kepala desa di Kabupaten Tanah Bumbu.
Menurutnya, saat ini gaji RT hanya 700 ribu dan akan dinaikan menjadi Rp 1 juta. Kemudian menaikan gaji kepala desa dari 5 juta menjadi 6 juta dengan tunjanganya menjadi 2,5 juta.
Puncak hari jadi diisi dengan persembahan tarian dari anak-anak Istana Anak Yatim Darul Azhar Bersujud, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dzikir, doa bersama, Tausiah dari Ketua MUI Tanbu KH Suhuful Amri hingga buka puasa dan shalat Magrib berjamaah. (BIROADPIM-RIW/RDM/MYD)
TANAH BUMBU – Anggota DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi memandang bahwa wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila bisa kembali diaplikasi sebagai pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.
“Tahun 80 – 90an itu masih ada mata pelajarannya Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan sejarah bagaimana Indonesia bisa berdiri yang mana mengamalkannya bersama UUD 1945,” ujarnya usai menggelar Sosialisasi Wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila, di Kelurahan Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu, Jumat (8/4) sore.
Bisa diterapkannya ideologi Pancasila serta wawasannya di satuan pendidikan, menurut Wakil Ketua di Komisi II di DPRD Kalsel ini, merupakan bentuk marwah dalam menjaga kearifan lokal yang berdaulat dan bernegara di Indonesia.
“Ini penting, ketika melihat negara luar begitu hebatnya secara pembangunan baik dari politik dan ekonominya, tetapi, jangan sampai terlalu banyak mengadopsi budayanya dan itu tidak saya inginkan,” papar Politisi dari Fraksi Partai Golkar Kalsel.
Wakil Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kalsel itu juga menggambarkan soal kecintaan terhadap negara Indonesia yang tak hanya di dapatkan dari hasil sosialisasi melainkan bangku sekolah juga berperan penting dalam membentuk karakter.
“Karakternya ya kecintaan dalam membela negara kesatuan RI sehingga persatuan pun terjaga dengan baik terutama di Kalsel melalui mata pelajaran Wawasan Kebangsaan dan Ideiologi Pancasila yang dimasukkan secara ekslusif,” bebernya.
Selain itu, dirinya menyebut, kecintaan terhadap negara sudah tergambar sejak zaman penjajahan melalui pejuang kemerdekaan.
“Jadi generasi muda masih punya PR, apa itu, yaitu menjaga kesatuan dan persatuan sebagai bingkai NKRI yang berdaulat, cinta tanah air,” harap Paman Yani (sapaan akrab).
Sehingga, ia berharap, pembelajaran PMP sebagai landasan dan membentuk karakter Pancasila generasi muda yang kuat bisa dihidupkan kembali.
“Inilah yang selalu kita harapkan bersama. Supaya, kaum millenial di Kalimantan Selatan dapat terus memamahi karakter serta nilai-nilai ideologi pancasila sebagai wawasan bernegara,” pungkasnya. (RHS/RDM/APR)
TANAH BUMBU – Generasi muda Indonesia di Kalimantan Selatan dituntut sebagai agen pembawa perubahan dalam persatuan dan kesatuan. Konflik Rusia dan Ukraina kini menjadi gambaran bahwa menjaga kedaulatan negara adalah suatu kewajiban.
Disamping saat ini diterpa isu economic global akibat peperangan antar dua negara, harga minyak dunia pun diketahui juga mengalami kenaikan yang tak biasa alias melonjak secara dadakan. Sehingga, paham radikalisme dikhawatirkan mudah tumbuh berkembang.
Melalui kegiatan Sosialiasi Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila, anggota DPRD Kalsel yang kini menjabat Wakil Ketua di Komisi II, Muhammad Yani Helmi, terus mengingatkan agar masyarakat, serta genarasi millenial tak mudah terprovokasi dan termakan isu yang belum tentu kebenarannya.
“Ditengah guncangan perekonomian saat ini yaitu naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti solar dan sebagainya serta peperangan di Ukraina dan Rusia belum kunjung usia. Akan tetapi, hal terpenting saat ini adalah menjaga persatuan,” ungkapnya usai menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila, di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (8/4) sore.
Saat ini, menurut politisi dari fraksi Partai Golkar Kalsel, radikalisme masih dianggap sebagai musuh besar yang dapat memicu perpecahan.
Peserta yang mengikuti kegiatan Soswasbang, di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (8/4) sore
“Saya inginkan benar-benar memahami tentang wawasan kebangsaan yang mengantisipasi terhadap adanya paham radikalisme yang menyusup melalui sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.
Mudahnya radikalisme masuk dan menyusup ke dalam pikiran akal sehat, Wakil Ketua FKPPI Kalsel ini, menyampaikan, hal tersebut tidak lepas dari kemajuan dalam penggunaan teknologi dunia maya atau jejaring media sosial.
“Kami mengharapkan masyarakat dapat bijak dalam penggunaan medsos, sehingga, tidak mudah terprovokasi yang membuat radikalisme muncul ke permukaan dan dapat menyebabkan perpecahan,” ungkap anggota legislatif di DPRD Provinsi Kalsel dari Dapil VI Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Dari puluhan warga yang mengikuti Sosialisasi wasbang dan Ideologi Pancasila, dia mengharapkan, tidak ada lagi perpecahan dikalangan generasi muda yang rentan konflik bahkan mudah terprovokasi.
“Tentu yang diinginkan generasi Z kita bisa menjaga diri serta keluarga hingga kerabat dan sahabatnya sebagai bangsa yang berdaulat, cinta terhadap banua ini, jangan sampai ada perpecahan lagi ciptakan lah kedamaian dan toleransi di Kalsel,” pungkasnya. (RHS/RDM/APR)
TANAH BUMBU – Keberadaan Perda Nomor 05 Tahun 2011 milik Pemerintah Provinsi Kalsel diyakini dapat mendorong secara optimal penerimaan kas daerah agar mampu berkembang dengan baik.
Selain termaktub dalam peraturan resmi itu, pandangan ini juga dikemukakan langsung oleh anggota DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai menggelar sosialisasi Perda terkait Pajak Daerah Pemprov Kalsel di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (4/4) siang.
“Bagaimana masyarakat diatur sedemikian rupa melalui peraturan daerah sehingga ada tata cara membayar pajak yang mana sudah menjadi sebuah kewajiban,” ujarnya.
Selain menjelaskan langkah dan upaya dalam penerimaan di sektor Pajak Kendaraan Bermotor hingga Bea Balik Nama (BBN-KB). Perda itu juga mengatur pendapatan di sektor Pajak Air Permukaan (PAP).
“Ketika bicara Perda, itu tidak hanya pajak daerah, ada juga penerimaan lainnya bekaitan dengan pendapatan kas yang tentu selalu bersama-sama kami kejar. Sehingga, masyarakat dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi sebuah kewajibannya,” paparnya Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi.
Politisi Partai Golkar di Komisi II menambahkan, keberadaan Perda itu turut mewujudkan transparansi dalam memudahkan masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan.
“Karena di Komisi II karena Bakeuda Provinsi Kalsel merupakan mitra, saya berkomitmen terus mengawal serta mendorong mereka untuk berkeliling dalam mengedukasi masyarakat terkait Perda tersebut,” ungkapnya.
Agar mampu mendongkrak penerimaan secara berkelanjutan, Yani Helmi mengatakan, salah satunya adalah sosialisasi secara terus menerus ke masyarakat dengan terjun melakukan pendekatan langsung kepada konstituennya.
Peserta yang mengikuti kegiatan Sosper Perda Pajak Daerah oleh anggota Komisi II DPRD Kalsel, M. Yani Helmi
“Ini terus kita digaungkan ke kabupaten/kota termasuk di Tanbu. Selama kegiatan sosialisasi Perda tentu hal tersebut berkaitan jelas dengan pendapatan bagi kas daerah,” papar anggota Komisi II di DPRD Provinsi Kalsel.
Sementara itu, Kasi Pelayanan PKB dan BBN-KB UPPD Samsat Batulicin, Haryadi, mengatakan, agar penerimaan yang tertuang dalam Perda Pajak Daerah Pemprov Kalsel mampu direalisasikan secara optimal langkah kongkritnya tentu memaksimalkan layanan unggulan.
“Salah satu inovasi yang dikembangkan saat ini adalah Samsat Keliling (Samkel) dan diarahkan beberapa daerah istilahnya jemput bola dengan mengoptimalkan dua unit,” bebernya.
Dikonfirmasi dilokasi yang sama, Kasi Pendapatan Lainnya (PL) UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah, menyampaikan, salah satu fasilitas penunjang untuk mendukung kemudahan pelayanan khususnya penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP), perusahaan yang tercatat sebagai wajib pajak hanya tinggal mengoptimalkan penggunaan aplikasi bernama SIPAPAN.
“Saat ini kami masih perlu melakukan sosialisasi kepada tiap-tiap perusahaan di Tanah Bumbu sehingga mereka dapat mengisi data dengan akurat dan benar sesuai apa yang ada di lapangan,” ungkapnya. (RHS/RDM/APR)
BANJARBARU – Melimpahnya hasil tangkapan ikan di perairan laut Tanah Bumbu, membuat permintaan es balok kian meningkat.
Sebagai langkah strategis agar ketersediaannya mampu terpenuhi secara berkelanjutan, Dinas Kelalutan dan Perikanan Provinsi Kalsel bakal membangun cold storage untuk kebutuhan nelayan.
Semenjak ditetapkannya Pelabuhan Perikanan Batulicin sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), cold storage (pabrik es) merupakan rencana strategis pihaknya untuk memudahkan aktivitas nelayan mengawetkan hasil tangkapan ikan laut.
Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani, mengatakan, ketersediaan es balok yang dibutuhkan nelayan setiap harinya maksimal berkisar hingga 20 ton.
Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani, saat dikonfirmasi soal ketersediaan es balok, di Idham Chalid, Banjarbaru.
“Kalau dihitung perhari yang jelas untuk 10 ton masih kurang,” ujarnya usai mengikuti acara pelantikan pejabat struktural dilingkup Pemprov oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang digelar di Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Jumat (18/3) lalu.
Selain mampu berkontribusi terhadap kas daerah, keberadaan pabrik es (cold storage) juga mendapat dukungan penuh dari nelayan yang sering bersandar di pelabuhan.
“Dengan adanya pabrik es ini tentu sangat berdampak sekali terhadap pemenuhan kebutuhan nelayan dalam melaut sehingga mutu serta kualitas ikan terjamin dan bagus,” beber Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani.
Maka dari itu, dirinya berharap, rencana strategis ini mampu terealisasi pada tahun 2023 mendatang.
“Khusus bagi nelayan baik penangkap, pengangkut, dan distribusi ikan diharapkan kebutuhan es baloknya akan tercukupi,” jelasnya.
Menurutnya, belanja BLUD diakui saat ini masih minim. sehingga, pihaknya membutuhkan alokasi dana yang bersumber dari kas daerah yang disokong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Mudah-mudahan melalui APBD atau pun APBN lewat DAK bisa terwujud pembangunannya. Untuk kapasitas produksi pabrik es di Pelabuhan Perikanan Batulicin, Tanbu, rencananya sekitar 20 ton,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Indonesia pada Tahun 2022 ini, mengusulkan Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar sebagai Presiden Anak Yatim Piatu se-Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Zairullah Azhar, kepada sejumlah wartawan, di Kota Banjarmasin, mengatakan, pihaknya pada acara musyawarah daerah (Musda) Yayasan Anak Yatim Piatu di Provinsi Kalimantan Selatan, mendapatkan penghargaan tersebut.
“Kebetulan Ustadz Hanafi selaku pimpinan Yayasan Anak Yatim Piatu di Kalimantan Selatan meminta kami untuk terlibat,” ungkap Zairullah, Kamis (17/3).
Menurut Zairullah, setelah Musda ini, maka pertemuan dilanjutkan pada Musyawarah Nasional (Munas) mendatang, yang diputuskan tempat pelaksanaan di Padang atau Kalimantan Selatan.
“Pada Musda tersebut kami diberikan penghargaan berupa Bapak Anak Yatim Piatu Seluruh Indonesia,” ucapnya.
Sedangkan, lanjut Zairullah, pada Munas mendatang, Zairullah akan dicalonkan sebagai Presiden Anak Yatim Piatu se-Indonesia.
“Rencana pelaksanaan Munas tersebut pada Bulan Juni 2022 mendatang,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zairullah meminta doa kepada seluruh warga di Provinsi Kalimantan Selatan, agar pelaksanaan Munas tersebut dapat berjalan lancar.
Seperti diketahui, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Indonesia, memilih Zairullah Azhar, karena Zairullah merupakan sosok menginspirasi dalam pengelolaan panti asuhan Istana Anak Yatim. (SRI/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Desa Maju Sejahtera, Karang Bintang, Tanah Bumbu, menjadi lokasi diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Ideologi Pancasila oleh anggota DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi.
Kali ini, pelaksanaannya tak hanya didominasi warga, melainkan juga diikuti sebagian pelajar.
“Tentu ini sudah menjadi kewajiban kita memberikan edukasi dan pembelajaran dari cerita zaman perjuangan kemerdekaan dalam konteks menjaga daripada Idelogi Pancasila,” ujarnya usai digelarnya kegiatan Soswasbang, Selasa (22/2) sore.
Yani Helmi saat memaparkan secara umum terkait materi Soswasbang kepada warga dan pelajar yang hadir
Salah satu tujuan diselenggarakannya kegiatan ini dalam rangka menekan dan meminimalisir adanya paham radikalisme yang sifatnya dapat menimbulkan arogansi berbahaya terhadap kesatuan bangsa.
“Ini penting disampaikan agar generasi millenial mengetahui secara pasti seperti apa jati diri bangsa karena dari kita hidup itu berawal dari perjuangan tentunya mereka juga mempunyai tanggungjawab yang besar juga yakni menyambung dari pendahulunya sehingg menjadi generasi muda tangguh dan tahan terhadap paham-paham radikalisme,” papar Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan itu.
Anggota DPRD Kalsel dari komisi 2 ini menekankan kepada generasi muda agar dapat mengenal lebih dalam tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman dulu terkhusus di Kalsel dengan harapan kesatuan serta persatuan mampu diperkokoh sebagai bagian dari landasan penerus bangsa.
“Peranan dari Pemerintah daerah sendiri sebagai pemangku kepentingan terlebih pula kepada legislatif yang akhirnya kegiatan ini mampu diselenggarakan dan hal tersebut sangat baik disampaikan khususnya bagi generasi millenial kita disini,” ucap Paman Yani (sapaan akrab).
Tak hanya itu, ia tetap menghimbau kepada masyarakat terutama generasi muda yang mengikuti kegitan tersebut untuk tidak mudah terhasut atau termakan paham radikalisme.
“Tidak bisa kita pungkiri kalau paham radikalisme sudah ada di Kalsel bahkan di Tanah Bumbu, inilah fungsi dari kegiatan tersebut untuk mengedukasi para warga terutama generasi muda kalau bukan kita yang mensosialisasikan terus siapa lagi,” tegas politisi dari Dapil VI Kabupaten Tanbu dan Kotabaru ini.
Yani Helmi menghadirkan dua orang dari Badan Kesbangpol dan Biro Hukum Setdaprov Kalsel sebagai narasumber
Sementara itu, Plt Subbid Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel, Arif Rahman, dalam materi yang disampaikannya, bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal jati diri dan ideloginya meliputi pola pikir, sikap serta tindakan sesuai Pancasila dan UUD 1945.
“Padahal modal dasar dalam membangun negara yang maju dan bahkan berkembang adalah memperkuat Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila. Tanpa adanya rasanya cinta tanah air pasti tidak akan ada keinginan untuk memajukan bangsa ini,” paparnya.
Kemudian, dirinya menjelaskan wawasan kebangsaaan juga diperkuat atau ditopang dengan empat pilar yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Dengan dihadirkannya kegiatan Soswasbang, maka diharapkan khususnya generasi yang hadir pada kesempatan ini mempunyai rasa cinta terhadap bangsa dan bernegara dan turut semangat untuk saling melindungi satu sama lain,” ucapnya.
Ditempat sama, Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Wilayah I Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Said, menyampaikan, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan di pasal 2 telah dijelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar atau lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jadi, disana sudah disebutkan dasar negara kita. Kemudian, adanya keberadaan UUD 1945 dari situ juga sudah ada dasarnya. Tujuan pelaksanaan tersebut, kami mencoba menjaga agar negara kita ini khususnya di Kalimantan Selatan tidak mudah disusupi oleh paham-paham radikalisme,” tutupnya. (RHS/RDM/APR)
