Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) dan Kabupaten/Kota Tahun 2025, resmi ditutup dengan capaian membanggakan.

Dalam upacara penutupan yang berlangsung di Aula Kampus I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel, Banjarbaru, Rabu (9/10), diumumkan bahwa seluruh peserta dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor menyebut, hasil tersebut menjadi bukti keseriusan peserta dalam menyerap ilmu kepemimpinan dan menghasilkan inovasi nyata.

“Hasil pendidikan ini bisa dijadikan rapor untuk menilai potensi pejabat eselon III, sekaligus menentukan jenjang karier mereka di masa mendatang,” ujarnya usai memimpin upacara penutupan.

Menurut Ariadi, keberhasilan pelatihan tidak hanya diukur dari sisi administratif, tetapi juga dari nilai manfaat aksi perubahan yang dirancang peserta. Ia menekankan, inovasi yang lahir dari pelatihan harus bersifat implementatif dan memberi dampak nyata bagi pelayanan publik.

“Kami berharap ASN lulusan PKA tidak hanya memahami tugas fungsinya, tetapi juga berpikir substansial. Aksi perubahan harus benar-benar bisa diterapkan, agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi-misi Gubernur 2025–2029,” jelasnya.

Ariadi juga menyebut, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui sinergi kuat antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.

“Keberhasilan provinsi ditentukan juga oleh kabupaten/kota. Karena itu, pencapaian seluruh peserta dengan predikat memuaskan tanpa ada yang gagal merupakan hal luar biasa,” tuturnya.

Di sisi lain, Ariadi memaparkan, PKA diselenggarakan sebagai sarana strategis untuk membentuk pejabat administrator yang tidak hanya mampu memimpin unit kerja, tetapi juga membangun tim yang solid, mengelola sumber daya dengan efektif, serta memastikan pelayanan publik berjalan konsisten.

Selain keterampilan manajerial, peserta juga dibekali pengalaman praktis melalui aksi perubahan yang menjadi tolok ukur utama pelatihan. Ariadi berpesan agar ilmu yang diperoleh benar-benar diterapkan di lapangan.

“Nilai tertinggi dari suatu aksi perubahan bukan pada konsepnya, tetapi pada manfaat yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan berharap, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dapat berperan aktif sebagai pemasok kebutuhan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui sinergi antara pemerintah, BUMDesa, dan masyarakat, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya sekadar memberikan makanan kepada siswa, tetapi juga menjadi penggerak utama perekonomian desa serta memperkuat ketahanan pangan lokal di Kalimantan Selatan.

Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari menjelaskan, bahwa BUMDesa memiliki potensi besar untuk menjadi penyedia bahan pangan segar seperti beras, sayuran, telur, dan kebutuhan dapur lainnya. Potensi ini sangat strategis karena BUMDesa berada dekat dengan sumber produksi pangan yang ada di desa-desa, sehingga rantai distribusi lebih pendek dan harga yang ditawarkan lebih kompetitif.

Menurut Novi, keterlibatan BUMDesa dalam penyediaan bahan pangan untuk program MBG akan membawa banyak manfaat, baik bagi desa maupun masyarakat luas. Dari sisi ekonomi, peran BUMDesa akan mendorong perputaran uang di tingkat desa sehingga pendapatan asli desa meningkat. Dari sisi sosial, hal ini membantu memastikan pasokan pangan untuk siswa penerima program MBG tetap segar, aman, dan berkualitas, sehingga mendukung kesehatan serta perkembangan anak-anak di usia sekolah.

“Jika BUMDesa bisa menjadi pemasok utama untuk kebutuhan program MBG, maka manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di desa dapat menjual hasil produksinya dengan harga yang wajar, sementara pemerintah memiliki mitra yang jelas untuk menjaga ketersediaan bahan pangan,” ucap Novi, baru – baru ini.

Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan jumlah BUMDesa yang mampu berpartisipasi dalam program ini. Semakin banyak BUMDesa yang terlibat, maka dampak positifnya semakin luas. Tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, memperkuat kemandirian desa, serta mendorong desa untuk terus berinovasi dalam bidang produksi pangan.

“Harapan kami, ke depan semakin banyak BUMDesa yang bisa ikut berpartisipasi. Dengan demikian, perputaran ekonomi desa akan semakin meningkat, dan manfaat program MBG bisa lebih luas dirasakan oleh masyarakat,” tutup Novi. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait penggabungan aplikasi E-Ijamkes dengan E-Performance, serta penambahan fitur pajak dalam sistem E-Performance, di salah satu hotel di Banjarbaru, Rabu (10/9).

Kegiatan dibuka Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Plt. Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Satyawirawan. Bimtek diikuti seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Satyawirawan menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong produktivitas dan efisiensi kerja di lingkungan pemerintahan.

“Acara bimbingan teknis ini bertujuan memperkenalkan dan memahamkan peserta mengenai pemanfaatan aplikasi E-Absen dan E-Performance. Kedua aplikasi ini bukan sekadar alat bantu, melainkan langkah konkret dalam memodernisasi sistem manajemen kehadiran dan pembayaran tambahan penghasilan ASN di Pemprov Kalsel,” jelasnya.

Ia menambahkan, penerapan aplikasi E-Absen dapat meningkatkan transparansi, mengurangi potensi kesalahan pencatatan, serta memudahkan pemantauan kehadiran ASN secara real-time.

Sementara itu, E-Performance yang kini terintegrasi dengan empat aplikasi lain akan menjadi instrumen penting dalam proses pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja.

Pelaksanaan Bimtek ini juga sejalan dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 016 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja bagi ASN di lingkup Pemprov Kalsel.

“SPBE merupakan upaya pemerintah untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan bersih. Dengan sistem ini, kita bisa memangkas biaya, menghemat waktu, sekaligus meminimalisasi potensi praktik korupsi dalam pelayanan,” tegasnya.

Satyawirawan juga mengapresiasi dukungan seluruh panitia dan peserta yang hadir. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum membangun sinergi antara pimpinan, pegawai, dan teknologi informasi.

“Semoga implementasi aplikasi ini dapat berjalan maksimal di masing – masing instansi, sehingga tercipta lingkungan kerja yang inovatif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJAR – Unit Produksi Benih (UPB) Sungai Tabuk, yang dikelola Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan daerah.UPB Sungai Tabuk, yang berlokasi di Kabupaten Banjar ini, memiliki luas lahan sekitar 10 hektare dan menjadi salah satu pusat perbanyakan benih padi unggul terbesar di Kalimantan Selatan.

Keberadaan UPB ini berperan strategis dalam memastikan ketersediaan benih unggul dan berkualitas yang sangat dibutuhkan oleh para petani di daerah.

Penanggung Jawab UPB Sungai Tabuk, Khairiyadi menjelaskan, bahwa proses produksi benih dilakukan secara rutin dua kali dalam setahun, baik pada musim tanam kemarau maupun musim hujan. Dengan pola produksi seperti ini, pasokan benih padi unggul dan benih lokal yang adaptif terhadap kondisi lingkungan di Kalsel selalu tersedia dan berkesinambungan. Sehingga kebutuhan petani dapat terpenuhi setiap musim tanam.

“Keberadaan UPB Sungai Tabuk sangat penting karena berfungsi sebagai penjamin mutu benih padi. Dengan benih unggul yang berkualitas, produktivitas lahan pertanian dapat ditingkatkan, sehingga hasil panen menjadi lebih maksimal. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah,” ungkap Khairiyadi pada Selasa (9/9).

Meski demikian, Khairiyadi mengakui bahwa produksi benih padi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan, terutama serangan hama, kerap menjadi kendala yang harus diatasi tim UPB.

Hama seperti walang sangit, hawar daun, dan busuk batang biasanya masih dapat dikendalikan dengan tindakan pengendalian rutin. Namun, ancaman utama justru datang dari hama tikus dan burung pipit yang sulit diberantas secara tuntas, karena populasinya cepat berkembang dan sering menyerang tanaman padi saat mendekati masa panen.

“Ancaman hama tikus dan burung pipit ini tidak hanya kami rasakan, tetapi juga dialami para petani di sekitar lahan. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan kelompok tani dan instansi terkait untuk melakukan upaya pengendalian secara terpadu, agar kerugian bisa ditekan seminimal mungkin,” lanjut Khairiyadi.

Meski menghadapi tantangan tersebut, produktivitas UPB Sungai Tabuk tetap terjaga. Rata-rata hasil yang diperoleh mencapai 5 ton gabah kering panen per hektare. Setelah melalui proses pengeringan, pembersihan, dan pengemasan sesuai standar, benih padi yang siap tanam mencapai sekitar 3 ton per hektare.

Benih-benih ini kemudian disalurkan kepada para petani di berbagai daerah di Kalimantan Selatan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk musim tanam berikutnya.

Lebih jauh, Khairiyadi menegaskan bahwa keberhasilan UPB Sungai Tabuk dalam menjaga kontinuitas pasokan benih merupakan bukti nyata peran penting unit ini dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya di bidang ketahanan pangan. Dengan adanya ketersediaan benih yang bermutu, diharapkan produktivitas pertanian di Kalimantan Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Ia juga mengajak para petani untuk memanfaatkan benih unggul yang dihasilkan UPB agar hasil panen lebih optimal, serta menerapkan pola tanam dan pengendalian hama secara terpadu.

“Kami berharap kolaborasi antara UPB, pemerintah daerah, dan petani terus terjalin, sehingga target swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani bisa tercapai,” pungkasnya.

Dengan kinerja yang konsisten, tambahnya, UPB Sungai Tabuk kini dipandang sebagai salah satu motor penggerak utama dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Peran strategis ini diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi padi di Kalimantan Selatan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Triwulan II, di salah satu hotel berbintang Banjarbaru, Selasa (9/9) malam.

Kegiatan yang diikuti seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel ini, dibuka Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Hadir pula Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kementerian PANRB, Budi Prawira.

Dalam sambutannya, Syarifuddin menekankan pentingnya evaluasi ini, sebagai langkah strategis memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menargetkan, melalui perbaikan berkelanjutan, Pemprov Kalsel dapat meraih predikat SAKIP AA.

“Hari ini merupakan bagian penting dari upaya kita memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efektif,” ujarnya.

Syarifuddin menegaskan, SAKIP tidak hanya soal penilaian, melainkan harus menjadi sistem yang membentuk budaya kerja berbasis hasil. Setiap program, kata dia, harus terukur manfaatnya bagi masyarakat serta memastikan setiap rupiah dari APBD memberi nilai tambah bagi kesejahteraan warga Banua.

Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengungkapkan, rata – rata nilai SAKIP kabupaten/kota di Kalsel saat ini berada pada predikat BB. Namun, Ia optimis, sejumlah daerah akan naik kelas tahun ini.

“Jika target yang ditetapkan evaluator Kemenpan RB dapat dicapai, maka ada lima daerah yang berpotensi naik ke BB dan satu daerah lagi bisa meningkat ke A,” jelasnya.

Galuh menegaskan, dokumen perencanaan berkualitas seperti RPJMD, merupakan fondasi utama untuk memperkuat akuntabilitas kinerja. Dalam waktu dekat, seluruh kepala SKPD diminta memaparkan rencana strategis masing-masing agar dapat dievaluasi keselarasan indikator kinerja utama dengan visi pembangunan daerah 2025–2029.

“Kuncinya ada pada pemahaman kepala SKPD terhadap pohon kinerja, indikator kinerja utama, serta kolaborasi lintas perangkat daerah. Dengan begitu, SAKIP bukan hanya soal predikat, tetapi menjadi instrumen nyata dalam menyelesaikan persoalan pembangunan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Balai Pengendalian dan Pengawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, mengimbau para petani agar tidak melakukan pembasmian hama tikus dengan cara melepas ular di area pertanian.

Kepala BPTPH Provinsi Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni mengatakan, bahwa pelepasan ular dinilai berisiko bagi keselamatan manusia dan sulit dikontrol pergerakannya di lapangan. Sebagai alternatif, Lestari menyarankan penggunaan rumah burung hantu (Rubuha) yang dinilai lebih efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Burung hantu merupakan predator alami tikus yang mampu memangsa tikus dalam jumlah cukup besar setiap malam. Dengan menempatkan rubuha di sekitar lahan pertanian, populasi tikus dapat ditekan tanpa mengganggu ekosistem.

“Pergerakan ular sulit diawasi, sehingga berpotensi membahayakan petani maupun masyarakat sekitar,” ujarnya baru-baru ini.

Sementara, burung hantu cenderung menetap di area yang disediakan rubuha, sehingga pengendalian hama lebih terfokus. Ini membantu petani melindungi hasil panen secara berkelanjutan tanpa menimbulkan ancaman bagi manusia.

Ia juga mendorong petani untuk membangun rubuha secara berkelompok atau gotong royong, sehingga cakupan pengendalian hama menjadi lebih luas dan biaya pembuatan lebih efisien.

“Jika rubuha dibangun secara kolektif, maka satu kawasan persawahan bisa dilindungi secara menyeluruh dan hasilnya akan lebih maksimal,” lanjut Lestari.

Selain menggunakan rubuha, BPTPH Kalsel juga mengimbau petani menerapkan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT), yaitu kombinasi antara pengendalian hayati, kultur teknis, dan monitoring rutin terhadap populasi hama. Dengan pendekatan ini, ancaman serangan tikus bisa ditekan sejak dini tanpa merusak keseimbangan lingkungan.

Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kerugian hasil panen akibat serangan hama tikus yang sering kali menyebabkan penurunan produksi padi secara signifikan.

Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen mendukung petani melalui pendampingan teknis, penyediaan bibit unggul, serta edukasi terkait pengendalian hama yang ramah lingkungan.

“Tujuannya agar ketahanan pangan daerah tetap terjaga dan produktivitas pertanian tidak terganggu,” tutup Lestari. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih peringkat pertama nasional, dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2025 dengan nilai 81,98 persen.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Saptono, menyampaikan kabar gembira ini pada Selasa (9/9).

Menurutnya, pencapaian ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, karena selama tiga tahun terakhir posisi indeks ketahanan pangan tertinggi selalu dipegang Provinsi Bali.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga para petani. Upaya menjaga ketersediaan stok pangan, menjaga stabilitas harga, serta penanganan daerah rawan pangan secara tepat menjadi kunci utama pencapaian ini,” ujar Saptono.

Selain prestasi di tingkat provinsi, Saptono juga menyampaikan, bahwa Kabupaten Balangan berhasil menempati peringkat ke-4 terbaik se-Indonesia untuk kategori indeks ketahanan pangan di tingkat kabupaten. Hal ini semakin memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah yang serius menggarap sektor ketahanan pangan.

“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang kita lakukan tidak hanya berdampak di level provinsi, tetapi juga dirasakan hingga ke kabupaten/kota,” tambahnya.

Saptono berharap capaian ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat dan Kalimantan Selatan dapat menjadi lumbung pangan nasional yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen melanjutkan berbagai program strategis, termasuk penguatan cadangan pangan, pengembangan pertanian berbasis teknologi, dan pemberdayaan petani agar produksi tetap terjaga sepanjang tahun.

“Jika produksi pangan stabil dan masyarakat memiliki akses yang baik terhadap bahan pangan, maka ketahanan pangan akan semakin kokoh. Inilah yang terus kita upayakan,” tutup Saptono. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Plt Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah, secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VII Tahun 2025, di Aula Kampus I BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Senin (8/9).

Pelatihan diikuti 40 aparatur sipil negara (ASN), terdiri dari 28 ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel dan 12 ASN Kabupaten Tapin. Selama kegiatan, para peserta akan dibekali materi untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan, terutama dalam membangun tim kerja solid, memperkuat komunikasi efektif, serta meningkatkan kemampuan mengendalikan pelayanan publik.

“Pelatihan merupakan upaya Pemprov Kalsel melalui BPSDMD untuk memperkuat kualitas birokrasi di Kalimantan Selatan,” kata Faried.

Kepada seluruh peserta, Faried menegaskan pentingnya pendidikan dan pelatihan ini, sebagai instrumen nyata penguatan birokrasi.

“Banyak hal yang dapat kita peroleh dalam pembinaan birokrasi agar siap mencapai good governance. Birokrasi adalah mesin negara, sehingga harus berjalan baik, dan salah satu cara perbaikannya adalah melalui pendidikan dan pelatihan,” tegasnya.

Faried juga menjelaskan, reformasi birokrasi diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia yang profesional, cepat, efektif, efisien, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Ada delapan area reformasi birokrasi yang kita dorong, meliputi organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, peraturan perundang – undangan, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, serta budaya kerja organisasi. Semuanya harus tepat sasaran dan tepat fungsi,” jelasnya.

Melalui PKP ini, Faried berharap lahir para pemimpin pengawas yang adaptif, visioner, dan mampu menjawab tantangan birokrasi modern.

Faried optimis bahwa ASN yang mengikuti pelatihan ini akan berkontribusi langsung dalam percepatan reformasi birokrasi di Banua.

“Harapannya adalah tercapainya pemerintahan kelas dunia, yakni pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Itu cita-cita kita bersama,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Gabungan Istri Anggota Wakil Rakyat (Gatriwara) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar pertemuan silaturahmi bersama anggota Gatriwara Kabupaten/Kota se-Kalsel, di Gedung B Lantai 4 DPRD Kalsel, Banjarmasin, Senin (08/9).

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, sekaligus membahas program kerja ke depan agar Gatriwara semakin solid dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua Gatriwara Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili Wakil Ketua Rubiaty Herlina Kartoyo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota yang hadir. Ia berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Gatriwara provinsi dengan kabupaten/kota.

“Alhamdulillah, kegiatan yang pertama kali melibatkan 13 kabupaten/kota ini berjalan lancar. Kami membicarakan program berikutnya, dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan terus berlanjut serta mempererat silaturahmi antar anggota Gatriwara,” ujarnya

Selain membahas program kerja, forum ini juga menyepakati pelaksanaan arisan bersama antar anggota Gatriwara se-Kalsel yang akan digelar setiap dua bulan sekali secara bergiliran, dimulai pada November 2025 mendatang.

“Pertemuan ini bukan hanya untuk membahas program kerja, tetapi juga menjalin silaturahmi dan mempersiapkan kegiatan-kegiatan sosial Gatriwara ke depan,” tutup Rubiaty. (ADV-NHF/RIW/RH)