Resmi Ditutup, Peserta PKA Angkatan II Kalsel Lulus Memuaskan
Pelepasan tanda peserta oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel
BANJARBARU – Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) dan Kabupaten/Kota Tahun 2025, resmi ditutup dengan capaian membanggakan.
Dalam upacara penutupan yang berlangsung di Aula Kampus I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel, Banjarbaru, Rabu (9/10), diumumkan bahwa seluruh peserta dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor menyebut, hasil tersebut menjadi bukti keseriusan peserta dalam menyerap ilmu kepemimpinan dan menghasilkan inovasi nyata.
“Hasil pendidikan ini bisa dijadikan rapor untuk menilai potensi pejabat eselon III, sekaligus menentukan jenjang karier mereka di masa mendatang,” ujarnya usai memimpin upacara penutupan.
Menurut Ariadi, keberhasilan pelatihan tidak hanya diukur dari sisi administratif, tetapi juga dari nilai manfaat aksi perubahan yang dirancang peserta. Ia menekankan, inovasi yang lahir dari pelatihan harus bersifat implementatif dan memberi dampak nyata bagi pelayanan publik.
“Kami berharap ASN lulusan PKA tidak hanya memahami tugas fungsinya, tetapi juga berpikir substansial. Aksi perubahan harus benar-benar bisa diterapkan, agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi-misi Gubernur 2025–2029,” jelasnya.
Ariadi juga menyebut, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui sinergi kuat antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.
“Keberhasilan provinsi ditentukan juga oleh kabupaten/kota. Karena itu, pencapaian seluruh peserta dengan predikat memuaskan tanpa ada yang gagal merupakan hal luar biasa,” tuturnya.
Di sisi lain, Ariadi memaparkan, PKA diselenggarakan sebagai sarana strategis untuk membentuk pejabat administrator yang tidak hanya mampu memimpin unit kerja, tetapi juga membangun tim yang solid, mengelola sumber daya dengan efektif, serta memastikan pelayanan publik berjalan konsisten.
Selain keterampilan manajerial, peserta juga dibekali pengalaman praktis melalui aksi perubahan yang menjadi tolok ukur utama pelatihan. Ariadi berpesan agar ilmu yang diperoleh benar-benar diterapkan di lapangan.
“Nilai tertinggi dari suatu aksi perubahan bukan pada konsepnya, tetapi pada manfaat yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)
