Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Pembalakan liar di hutan Kalimantan Selatan masih marak terjadi meski patroli rutin terus dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Terbukti dalam bulan ini saja, sedikitnya lima kali kasus temuan berhasil diungkap Dinas Kehutanan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Banua ini.

“Temuan kayu dengan berbagai jenis terdapat di lima KPH. KPH Kusan Tanbu, KPH Kandangan HSS, KPH Tala, dan KPH Sengayam Kotabaru sebanyak dua kali,” ujar Kasi Pengamanan Hutan Dishut Kalsel, Haris Setiawan, Kamis (16/12).

Haris menyampaikan, temuan kayu dengan jenis rimba campuran ini yang pertama ditemukan oleh tim dari KPH Kusan di wilayahnya pada 6 Desember lalu dengan bentuk bulat sebanyak 7,12 kubik dan 3,15 meter kubik lainnya berupa kayu olahan.

“Untuk temuan dari lokasi lainnya masih dalam penghitungan karena baru saja di kirim kesini (Banjarbaru). Adapun untuk Sengayam, masih diamankan disana,” kata Haris.

Ia menyebut, dari semua hasil temuan tersebut, mempunyai satu kesamaan, yakni terdapat tumpukan kayu dalam posisi siap angkut.

“Jadi tidak kita temukan pelaku maupun alat lainnya,” sebutnya.

Pembalakan liar ini tutur Haris, merupakan aktifitas melanggar hukum. Sehingga tidak bisa dijadikan mata pencaharian karena dapat merusak lingkungan dan hutan.

“Kita tidak habis pikir ya, kenapa mereka (pelaku) tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan, padahal ini sudah jelas merusak lingkungan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang PKSDAE pada Dishut Kalsel Pantja Satata mengungkapkan, hingga akhir tahun ini, pihaknya sudah berhasil mengamankan lebih dari 240 kubik kayu ilegal hasil temuan.

“240 kubik sudah proses lelang. Temuan yang baru masih dihitung dan akan kita lakukan proses lanjutan,” paparnya.

Pantja menduga, masih maraknya pembalakan liar ini disebabkan karena adanya penadah yang terus siap menampung.

“Industri kayu, kalau beli kayu secara resmi mahal. Jadi sangat mungkin mereka mengambil dari hasil pembalakan liar ini,” ucapnya.

Namum secara pasti, Pantja menyebut pihaknya terus melakukan patroli disemua wilayah di Banua ini. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Sekretaris Daerah prov Kalsel, Roy Rizali Anwar, didampingi Kepala Dinas Kesehatan prov Kalsel, Muslim, nampak serius saat mendengarkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui virtual, di Command Center Setdaprov Kalsel, Kamis (16/12).

Bagaimana tidak, arahan dari orang nomor satu di Indonesia ini terkait masuknya varian baru COVID-19, Omicron, yang telah tersebar di 88 Negara termasuk Indonesia.

Diketahui, jumlah kasus Omicron di dunia naik 3 kali lipat dalam 3 hari.

“Saya ingatkan, jangan lengah, cek oksigen dan ketersediaan obat obatan di Rumah Sakit,” ucapnya dalam tayangan virtual yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah, Kapolda, serta Pangdam se-Indonesia.

Dalam arahan tersebut Jokowi juga menekankan 3 hal penting untuk menghadapi varian baru ini. Diantaranya memastikan protokol kesehatan, penguatan testing dan tracing, serta percepatan vaksinasi.

“Lakukan pengawasan, kontrol lapangan, terutama di tempat yang interaksi antar masyarakatnya tinggi,” tegasnya.

Jokowi mengungkapkan, tren laju suntikan vaksin dalam 6 minggu terakhir sangat menurun. Bahkan masih terdapat 20 provinsi termasuk Kalsel, belum dapat menembus target capaian vaksin Nasional di angka 70 persen.

“Saya minta sekali lagi, Pangdam, Kapolda, Pemerintah Daerah, menggerakkan lagi percepatan vaksinasi ini. Karena ini akan sangat membantu untuk memproteksi rakyat kita dari COVID-19,” pesannya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan prov Kalsel, Muslim, menyebut, pihaknya akan menyiapkan segala hal terkait fasilitas pelayanan rumah sakit.

“Kita akan kembali siapkan tempat tidur untuk pasien COVID-19, ketersediaan oksigen dan obat obatan, serta tempat Isoter (isolasi terpusat),” ungkapnya.

Menanggapi progres capaian vaksinasi yang belum dapat mencapai target Nasional, Muslim mengungkapkan, bahwa di provinsi ini terjadi peningkatan pelaksanaan vaksinasi dibandingkan beberapa pekan sebelumnya.

“Contohnya Kabupaten Banjar, kalau di lihat progres, di bandingkan 2 hari yang lalu, saat ini sudah mengalami peningkatan sebesar 1,6 persen perharinya,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat bersama Bank Kalsel, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Keuangan dan Aset (Bakeuda) Kalsel di ruang rapat Ismail Abdullah Gedung B DPRD Kalsel, Kamis (16/12).

Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan kemudian dilanjutkan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka upaya percepatan pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) Bank Kalsel sebesar Rp3 triliun sesuai dengan peraturan OJK.

Dalam pertemuan tersebut, Imam Suprastowo menekankan agar pembuatan naskah akademik untuk Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal ke Bank Kalsel dan kajian investasinya yang ini sudah masuk pada kerjasama dengan perguruan tinggi bisa rampung pada pertengahan bulan Januari tahun depan dan diharmonisasi ke Kemenkumham pada akhir Januari 2022 nanti.

“Sehingga masuk ke BP Perda DPRD Kalsel pada akhir Januari 2022, dan paling lambat pertengahan Februari 2022 sudah terbentuk Pansusnya. Kemudian diharapkan pada April 2022 pembahasan Raperda sudah selesai di tingkat Pansus, tinggal mendapatkan evaluasi dan fasilitasi dari Kemendagri,” katanya.

Pasalnya, menurut Imam, karena jika pembahasannya molor sampai di bulan Juli maka dikhat penyertaan modal tidak bisa masuk ke KUPA tahun 2022. Untuk itu, harus ada kerja keras dari Bank Kalsel untuk bekerjasama dengan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota dalam percepatan pemenuhan MIM ini.

“Kita harapkan pembahasan Raperda Penyertaan Modal tersebut bisa selesai sekitar 2-2,5 bulan, setelah itu bisa dikirim ke Kemendagri untuk dapat evaluasi dan fasilitasi,” jelasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, diantaranya Dirut Bank Kalsel Hana Wijaya beserta jajarannya, Perwakilan OJK, dan Kepala Bakeuda Kalsel Agus Dyan Noor. (NRH/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, Muhammad Yani Helmi, melakukan diskusi dengan Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, terkait tindak lanjut program penanganan rehabilitasi mangrove sebagai bentuk antisipasi pencegahan banjir rob yang disebabkan pasang surut air laut.

Terlebih, kepeduliannya tersebut disampaikannya langsung dalam pertemuan singkatnya di depan gedung Mahligai Bersujud milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu (15/12) siang.

“Alhamdulillah, tadi saya bersama bupati tanbu melakukan diskusi terkait penanganan keadaan alam di Kalsel khususnya di tanbu sebagai langkah cepat mengantisipasi banjir rob yang disebabkan naiknya air laut,” ujar Yani Helmi usai menemui Bupati Tanbu.

Ia menilai, langkah ini patut segera diperjuangkan. Mengingat, selain program rehabilitasi hutan mangrove. Dirinya juga membahas dampak bencana yang terjadi akhir-akhir ini di Provinsi Kalsel.

“Iklim di Kalsel diprediksi hingga akhir tahun diakui ekstrem sampa hari ini. Begitu juga, air rob semakin tinggi, maka dari itu, penanganan ini harus ditangani,” ucap Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel membidangi Ekonomi dan Keuangan. 

Bahkan, dia menyampaikan, cuaca ekstrim di Kalsel harus diwaspadai khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Yani Helmi yang juga pemerhati lingkungan itu menginginkan program rehabilitasi harus ditunaikan.

“Bersama dengan pemerintah pusat juga. Hal ini tentu tak hanya soal banjir, tetapi, kita harus mencari akar rumput permasalahannya bukan hanya pasca penanganan saja. Saya mengharapkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kalsel sesuai rencana,” tuntasnya.

Kendati demikian, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten di Kalsel telah berhasil melakukan rehabilitasi di kawasan lahan di hutan kritis sebanyak 50 Hektare.

“Saya inginkan program ini selaras dengan pembicaraan kemarin terkait penanganan rehabilitasi lahan kritis untuk hutan mangrove di Tanbu. Insha Allah, dari hasil diskusi tadi Bupati ZA sangat mendukung,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Tanah Bumbu  mendapatkan jatah lahan kritis untuk rehabilitasi hutan mangrove sedikitnya ada sekitar 600 Hektare (Ha) tersebar di Desa Sepunggur, Segumbang dan Kresik Putih yang berada di Kecamatan Batulicin dan Kusan Hilir. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bandara Warukin di Kabupaten Tabalong diusulkan untuk ditingkatkan. Usulan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun 2021-2026 di ruang rapat Komisi III DPRD Kalsel, Kamis (16/12).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 3 Raperda RPJMD yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Isra Ismail menyampaikan dalam kunjungannya ke DPRD Kabupaten Tabalong pada beberapa waktu lalu disampaikan bahwa Bandara Warukin perlu ditingkatkan untuk menunjang Kalsel khususnya Tabalong sebagai pintu gerbang strategis Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

“Karena itu, saya sampaikan usulan peningkatan Bandara Warukin dalam rapat Pansus tadi, kalau ada kajiannya bisa dimasukkan dalam RPJMD 2021-2026 supaya ke depan bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Apalagi peningkatan bandara ini memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Pemda setempat, Pertamina dan lain-lain,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Nurul Fajar Desira menyambut baik usulan pembangunan bandara di Kabupaten Tabalong tersebut guna menunjang IKN untuk dimasukkan dalam RPJMD 2021-2026.

“Usulan tersebut bagus. Nanti kita akan jadwalkan pembahasannya di waktu yang lain. Apakah akan mengambil pengelolaan Bandara Warukin atau seperti apa, nantilah,” katanya.

Fajar Desira juga memastikan jika pembangunan bandara baru di Tabalong akan masuk dalam RPJMD 2021.

“Kalau mulai progres nanti kita lihat di lima tahun RPJMD itu,” tambahnya.

Namun peningkatan status bandara di Tabalong menurut Fajar minimal bisa untuk mendarat pesawat Boeing 738.

Untuk diketahui, dalam pembahasan Raperda tentang RPJMD 2021-2026, DPRD Kalsel membentuk empat Pansus yang terdiri atas Pansus 1, yang fokus membidangi tentang hukum dan pemerintahan, Pansus 2 yang fokus pada bidang ekonomi dan keuangan, Pansus 3 yang fokus dalam sektor pembangunan dan infrastruktur, dan Pansus 4 yang membidangi terkait kesejahteraan rakyat. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalsel tentunya memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Pelindo Regional 3, dalam meningkatkan perekonomian di provinsi ini.

Seperti yang disampaikan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Faried Fakhmansyah, pada saat memberikan sambutan pada acara Coffe Morning PT Pelindo Regional 3 dengan Stakeholder di lingkungan Sub Regional Kalimantan Selatan, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Kamis (16/12).

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan dukungan kepada PT Pelindo Regional 3 dalam meningkatkan perekonomian di Banua ini,” ucapnya.

Menurut Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini, keberadaan pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan tentunya, sangat mendukung pertumbuhan perekonomian di Banua ini.

“Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang strategis kedepannya sebagai pintu gerbang ibukota negara baru, yang berada di Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Dengan demikian, maka Provinsi Kalimantan Selatan membutuhkan pemikiran bersama sama dalam peningkatan perekonomian serta lainnya.

“Sinergitas bersama sama dengan Pelabuhan tentunya diperlukan,” ujarnya lebih lanjut.

Keberadaan PT Pelindo Regional 3 di Provinsi Kalimantan Selatan ini, tentunya dapat mendukung Pemerintah dalam peningkatan perekonomian yang kuat.

“Dengan adanya pelabuhan yang kuat dalam penunjang perekonomian,”ucapnya.

Mengingat, lanjutnya, saat ini PT Pelindo Regional 3 menginginkan pelabuhan yang bersih serta bebas pungutan liar.

“Tentu dengan bersih dan bebas pungli tersebut mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Paman Birin. (SRI/RDM/MTB)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel mengikuti Rapat Koordinasi Nasiomal (Rakornas), Tim Percepatan Akses keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2021 secara online melalui Zoom Meeting di Command Center Setdaprov Kalsel.  Selain diikuti Pemprov Kalsel melalui zoom meeting, Rakornas ini juga dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan walikota diseluruh Provinsi secara online. dalam Rakornas TPKAD kali ini, Pemprov Kalsel diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalsel Syaiful Azhari

Saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI), Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyampaikan, Rakornas TPKAD tahun 2021 ini mwrupakan wujud akan kebersamaan dalam pemulihan ekonomi dimasa pandemi COVID-19.

“Apresiasi kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati yang menyatukan persepsi untuk  menciptakan pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Fatoni.

Fatoni menambahkan, dampak pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak secara global, namun juga berdampak di republik Indonesia, yakni turunnya pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita semua merasakan dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan turunnya ekonomi global dan dampak laju pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjut Fatoni.

Fatoni menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan mengotpimalkan realisasi belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi guna kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepada Abdi Persada FM, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalsel Syaiful Azhari menyampaikan, Rakornas TPKAD kali ini membahas terkait pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi COVID-19, dan Provinsi Kalsel juga mengalami dampak turunnya ekonomi.

“Banyak pelaku-pelaku Industri yang kesusahan saat menghadapi Pandemi COVID-19, sehingga diharapkan ditahun 2022 mendatang, pertumbuhan ekonomi Kalsel meningkat,” tutup Syaiful. (MRF/RDM/MTB)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan hibah ternak itik kepada peternak terdampak banjir awal 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Rabu (15/12).

Bantuan yang didistribusikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan ini berasal dari Kementerian Pertanian melalui Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Pelaihari.

Pendistribusian kali ini dilakukan melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Bidnakeswan) bersama tim BPTU HPT Pelaihari dan Dinas Pertanian Kabupaten HST. Adapun bantuan yang diberikan sebanyak 6.700 ekor Day Old Duck (DOD) yang terdiri dari 6.030 ekor DOD itik Alabio dan 670 ekor DOD itik Mojosari yang disebar keempat kelompok ternak yaitu Kelompok Ternak Tunas Muda di Desa Haruyan sebanyak 2.500 ekor DOD, Kelompok Ternak Baruh Daun di Desa Jaranih sebanyak 1.500 ekor DOD, Kelompok Ternak Baruh Jukah di Desa Maasiran sebanyak 1.500 ekor DOD dan Kelompok Ternak Mufakat di Desa Kayu Rabah sebanyak 1.200 ekor DOD.

Kegiatan distribusi hibah bantuan ternak itik ini mencapai total 35.880 ekor itik untuk 37 Kelompok Ternak yang tersebar di 5 kabupaten yang terdampak banjir di awal tahun 2021.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi mengungkapkan pemberian bantuan juga tidak terlepas dari arahan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor terkait penanganan pascabanjir, melalui program pemulihan dan pembinaan intensif agar ketersedian pangan asal hewan tetap terjaga.

“Dengan tersalurnya bantuan ini diharapkan para peternak itik bisa beternak kembali, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternaknya, yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan peternak itik yang ada di Hulu Sungai Tengah,” terangnya. (ASC/RDM/MTB)

BANJARMASIN – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan pengukuhan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tingkat Provinsi Kalsel di gedung Mahligai Pancasila, Kamis (16/12).

Pengukuhan sebanyak 3072 orang TPK tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Dalam sambutannya, Roy menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan tersendiri bagi upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya, capaian yang sudah baik selama 7 tahun terakhir, yang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 44,3 persen pada tahun 2013 menjadi 31,75 persen pada tahun 2019.

“Hal ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kembali untuk mencapai target 14 persen pada akhir tahun 2024,” katanya.

Lebih lanjut, Roy menyatakan Pemprov juga memahami bahwa pelaksanaan beberapa program pada tahun 2020 terpengaruh pandemi, terutama kegiatan layanan yang memerlukan interaksi langsung dengan masyarakat. Alokasi anggaran dan layanan kesehatan juga terfokus pada upaya untuk mengatasi COVID-19. Hal ini tentu saja mempunyai dampak bagi pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

“Untuk itu dengan dikukuhkannya TPK yang akan bergerak di desa-desa dan kelurahan di Kalsel, saya harapkan stunting dapat dicegah dan ditangani secepat mungkin, mengingat waktu yang cukup singkat untuk mencapai target 14 persen tahun 2024,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan menjelaskan TPK terdiri dari tim penggerak PKK, bidan atau tenaga kesehatan yang ada di desa. Mereka bertugas untuk mengedukasi dan mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui dan bayi di bawah dua tahun (baduta).

“Dengan adanya TPK ini diharapkan dapat terpetakan semua keluarga yang berisiko stunting agar dapat dilakukan percepatan penurunan angka stunting di Kalsel,” pungkasnya.

Kegiatan pengukuhan TPK tingkat Provinsi Kalsel ini juga dilaksanakan secara dalam jaringan (daring). (NRH/RDM/MTB)

BANJARMASIN – Sebelumnya telah disosialisasikan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2020 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan. Namum Pemerintah telah membatalkan hal itu dilaksanakan ditahun 2022 dan tetap mengizinkan beredarnya minyak goreng curah di pasaran.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, kepada wartawan Rabu (15/12) menjelaskan, alasan boleh beredarnya minyak goreng curah dipasaran, karena kondisi masih pandemi COVID-19, yang berdampak dalam perkembangan ekonomi masyarakat.

“Kita rasa tidak tepat memaksa warga membeli minyak goreng non curah, apalagi bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang menghambat nanti dalam penjualan dagangan,” ucapnya

Birhasani menyampaikan, saat ini memang masih terjadi kenaikan harga CPO atau minyak sawit mentah di pasar internasional,
yang menyebabkan harga minyak goreng tinggi dipasaran. Ia berharap, harga minyak goreng akan mengalami penurunan di bulan Februari 2022 mendatang.

“Dengan digelarnya pasmur dan operasi pasar tadi, akan dapat mampu terpenuhi keperluan minyak goreng,” jelasnya

Sementara itu salah satu, produsen minyak goreng kemasan di Kalsel, Eksekutif Sales Marketing PT Sime Darby Oils Agus Andriono, menilai dengan batalnya aturan minyak goreng kemasan beredar dipasaran, pihaknya tidak keberatan. Namun saat ini untuk proses pengemasan tetap saja dilakukan dari satu liter dan dan dua liter. Terkait sebelumnya sudah pernah dikemas setengah liter untuk di pasaran, ternyata di pasaran belum terlalu laku, sehingga nanti yang beredar tetap satu dan dua liter.

“Kami legowo saja dengan aturan pemerintah, dan tetap memproduksi minyak goreng berkemasan, karena tingkat penjualan tidak hanya lokal, juga sudah merambah ke pasar nasional,” ujarnya.

Seperti diketahui, kenaikan harga minyak goreng di pasaran sejak November, untuk harganya bervariasi sesuai jenis dan merk, yaitu sebelumnya minyak goreng curah seharga Rp14.500per liter kini menjadi Rp17.000 perliter. Sedangkan minyak goreng kemasan dulunya Rp15.000 perliter, kini dikisaran Rp18.000 – Rp20.000 perliter. (NHF/RDM/RH)