Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan karyawan di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel menjalani vaksinasi booster yang diselenggarakan di ruang gedung B kantor DPRD Kalsel, Kamis (10/2).

Sekretaris DPRD Kalsel, Antung Mas Rozaniansyah mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Puskesmas setempat untuk melaksanakan vaksinasi dosis ketiga ini bagi 55 anggota DPRD Kalsel dan 170an karyawan, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga honorer lingkup Sekretariat DPRD Kalsel.

“Alhamdulillah kami bisa memfasilitasi pelaksanaan vaksin booster dari jam 08.30 sampai 11.00 wita. Vaksinasi yang digunakan yaitu Pfizer,” katanya kepada wartawan.

Namun tidak seperti pelaksanaan vaksin kedua, vaksinasi booster ini hanya diikuti tujuh orang anggota dewan, 25 orang karyawan ASN dan tenaga honorer Sekretariat DPRD Kalsel. Penyebabnya, selain karena ada yang terpapar COVID-19, juga batas waktu antara vaksin kedua dan ketiga belum mencapai enam bulan.

“Memang ada beberapa anggota dewan dan karyawan yang gagal mendapatkan vaksin booster karena ada yang terpapar, ada pula karena baru sembuh dari paparan COVID-19, serta belum memenuhi waktu antara vaksin kedua dan ketiga,” jelas Rozaniansyah.

Terkait dengan hal itu, Sekwan menyatakan pihaknya akan mendata kembali dan melakukan koordinasi lagi dengan pihak terkait agar dapat memfasilitasi vaksinasi booster berikutnya bagi anggota dewan dan karyawan yang belum disuntik booster.

“Mudah-mudahan berjalan lancar dan semua anggota Dewan dan karyawan di Sekretariat Dewan Kalsel dapat terfasilitasi,” harapnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar secara serentak Vaksinasi Presisi di 34 wilayah provinsi di Indonesia, pada Kamis (10/2). Targetnya, sebanyak 1,5 juta sasaran mendapatkan vaksin COVID-19, baik untuk suntikan pertama, kedua dan ketiga atau booster. Dibeberapa daerah, kegiatan Vaksinasi Presisi Serentak ini, diutamakan untuk kalangan lansia dan anak, demi mengejar target 70 persen. Termasuk salah satunya di kota Banjarmasin, yang dipusatkan di Gedung Sultan Suriansyah.

Hadir langsung pada Vaksinasi Presisi Serentak di Gedung Sultan Suriansyah ini, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, didampingi unsur Forkopimda Kalsel. Diantaranya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, dan juga Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto.

Tepat pukul 14.00 WITA, helikopter yang mengangkut Kapolri dari bandara Syamsudin Noor, mendarat di lapangan sepakbola Kayutangi. Kemudian orang nomor satu di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia itu, melanjutkan perjalanan menggunakan mobil ke lokasi Vaksinasi Presisi, yang berjarak sekitar 5 menit dari lokasi pendaratan helikopter.

Tiba di Gedung Sultan Suriansyah, Kapolri disambut Forkopimda Kalsel, dan ribuan peserta Vaksinasi Presisi, yang terdiri dari anak – anak sekolah beserta orangtuanya, dan juga 0rq lansia.

Setelah meninjau pelaksanaan vaksinasi, Kapolri didampingi Forkopimda Kalsel, melakukan pertemuan virtual dengan seluruh jajaran Polda dari 34 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, Kapolri pun menyempatkan diri menyampaikan keterangan pers dihadapan puluhan wartawan, yang sudah menunggunya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan, sehingga acara Vaksinasi Presisi di gedung ini berjalan lancar. Tadi saya dapat laporan, di tempat ini, ada 3.000 sasaran vaksin. Sedangkan di Kalsel pada hari ini, ditargetkan ada 21.000 dosis yang dapat disuntikkan,” jelasnya.

Lebih lanjut Listyo menjelaskan, kegiatan Vaksinasi Presisi ini akan terus digiatkan diseluruh Indonesia, mengingat saat ini varian baru Omicron, sudah mulai menyebar, yang ditandai dengan pesatnya peningkatan jumlah kasus per harinya.

“Sampai tadi malam, jumlah kasus COVID-19 baru diseluruh Indonesia sudah mencapai 40.863 kasus. Jumlah ini bertambah sebanyak 10.000 kasus lebih dibandingkan hari sebelumnya. Angka ini sudah hampir sama dengan kondisi Juli lalu, saat Indonesia menghadapi gelombang kedua COVID-19. Saya menyampaikan ini bukan untuk menakuti masyarakat, tapi meminta mereka waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan. Langkah lainnya adalah melalui vaksinasi, untuk meningkatkan imun tubuh,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel memastikan aktivitas penambangan pasir pasca terjadinya musibah banjir beberapa waktu lalu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) merupakan tindakan ilegal.

Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalsel Gunawan Harjito mengungkapkan, di Kabupaten HST hanya ada tiga Izin Usaha Pertambangan (IUP), diantaranya dua IUP komoditas Batu Gamping dan satu IUP komiditas Batu Gunung.

“Tidak ada kaitannya perijinan berkaitan dengan pasir, yang artinya tanpa ada perijinan berarti ilegal,” jelasnya belum lama tadi.

Terkait tindak lanjutnya sendiri, Gunawan mengaku, seluruh kegiatan pertambangan sejak tahun 2020 lalu merupakan kewenangan Kementrian ESDM.

“Kami masih menunggu adanya perpres (Peraturan Presiden) berkaitan dengan pendedikasian pertambangan ini,” jelasnya lagi.

Kaitannya dengan lingkungan, menurut Gunawan, tidak adanya kewenangan terhadap pengelolaan pertambangan, ini merupakan hal yang mendesak. Bagaimana tidak, karena tidak bisa dipungkiri bahwa jika ada kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan, masyarakat pasti akan menyalahkan Pemerintah Provinsi.

“Jangan sampai banua kita ini rusak. Selama kewenangan masih ada di kami, semuanya masih bisa kita tekan seperti dari segi jumlah produksi agar kandungan batubara di tempat kita tidak habis,” ungkapnya.

Meski masih memiliki hak untuk mendapat laporan dari setiap perusahaan pertambangan mengenai hasil produksi serta aksi reklamasi dan revegetasi, namun masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan hasil kegiatannya.

“Sampai saat ini kita terus menyurati Dirjen Minerba dan juga pemegang IUP serta PKP2B untuk tetap mengirimkan laporannya, mudah-mudahan mereka patuh untuk setidaknya mengirim laporan kepada kita,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Setelah tutup hampir dua tahun akibat pandemi, Museum Wasaka yang berlokasi di Jalan Kampung Kenanga, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara kembali dibuka, namun jam berkunjung masih dibatasi.

Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Arry Risfansyah, melalui Pemandu Museum Wasaka Adharianoor, kepada Abdi Persada FM, Kamis (10/2) mengatakan, Museum Wasaka milik Pemprov Kalsel ini, kembali dibuka sesuai tufoksinya, karena kota Banjarmasin berada dalam PPKM level dua. Namun pengunjung tetap wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Dari depan pintu kami sediakan tempat mencuci tangan dan sabun, cek suhu tubuh, dan sebelum masuk ke dalam pengunjung melakukan scan QR code, melalui aplikasi PeduliLindungi,” ucapnya.

Adhariannoor mengatakan, untuk jumlah pengunjung Museum dibatasi, hanya sebanyak 50 persen dari kapasitas. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan. Buka pada hari Selasa sampai Minggu, Senin dan libur Nasional tutup, serta bebas tiket masuk.

“Kita buka dari jam 09.00 hingga 12.00 WITA, kemudian istirahat, dilanjutkan jam 13. 30 hingga 15. 00 WITA, ini hari Selasa sampai Kamis. Sedangkan Jumat jam 09.00 hingga 11.00 WITA, dan untuk Sabtu dan Minggu jam 09.00 hingga 12.30 WITA,” jelasnya.

Lebih lanjut Adhariannoor menambahkan, sejak diresmikan pada tanggal 10 November 1991 lalu, Museum Wasaka banyak menyimpan koleksi benda bersejarah, ada sekitar 400 buah, dari senjata modern dan tradisional, mesin tik kuno, kamera, cermin, empat buah kursi yang dulunya dipakai sebagai tempat pejuang bermusyawarah. Selama tutup pihaknya telah melakukan renovasi mulai rehab lantai, lampu penerangan dilemari koleksi, dan edukasi berupa LCD proyektor yaitu bisa melihat benda koleksi berbagai macam dijelaskan pemandunya, sehinggga mengetahui sejarah perjuangan di Kalimantan Selatan, bahkan pengunjung yang datang, tidak lagi mengisi buku tamu manual, namun beralih secara digital.

“Kami berharap setelah buka ini, dapat meningkatkan daya tarik pengunjung, baik kalangan pelajar, kaum millenial, masyarakat umum hingga turis mancanegara,” tutupnya

Untuk diketahui, Museum Wasaka adalah museum perjuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Wasaka singkatan dari “Waja Sampai Kaputing”, bermakna Besi Sampai Ke Ujung, merupakan semboyan Pahlawan Nasional Divisi ALRI Kalimantan Selatan, Hasan Basri dengan kalimat, “Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing” yaitu Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan penilaian kepatuhan pelaksanaan publik tahun 2021, dengan nilai kuning (Sedang) dari Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyerahan nilai tersebut diterima Asisten 3 Bidang Pemerintahan Setdaprov Kalsel Adi Santoso, dari Ketua Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin,

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun ini, mendapatkan nilai Kuning untuk penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Adi.

Nilai kuning ini juga didapatkan 10 Kabupaten lainnya di provinsi ini. Dan, hanya tiga daerah yang mendapatkan nilai hijau, yaitu, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarmasin, serta Kota Banjarbaru.

“Dengan nilai Kuning ini, maka kedepan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan lebih memperbaiki lagi pelayanan publik, untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman mengatakan, pihaknya saat ini telah menyerahkan hasil hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2021, untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta 13 kabupaten dan kota di Provinsi ini.

Menurutnya, Kota Banjarbaru mendapatkan nilai tertinggi dan Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan nilai terendah untuk pelayanan publik.

Menurut Hadi, untuk peraih nilai tertinggi yaitu Kota Banjarbaru, sedangkan untuk peraih nilai terendah dari Kabupaten Tanah Bumbu.

Meski, lanjutnya, untuk di Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada yang mendapatkan nilai merah atau rendah.

“Nilai yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan 13 Kabupaten dan Kota di provinsi ini, rata rata kuning (sedang) dan hijau (Baik),” ucap Hadi. (SRI/RDM/RH)

KENDARI – Pengurus PWI Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional di Kendari Sulawesi Tengah, yang digelar mulai 6-9 Februari 2022. Dipimpin oleh Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, Senin (7/2), sejumlah pengurus berangkat menuju Kendari untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan tahunan insan pers tersebut.

Zainal Helmi, Ketua PWI Kalsel mengungkapkan, tantangan pers saat ini dengan maraknya insan pers membuat media online. Bukan hanya mengejar target terverifikasi Dewan Pers secara faktual dan aktual, namun lebih dari itu harus menyiapkan SDM yang berkualitas terutama di era digital dan disrupsi yang telah terjadi sekarang.

“Kode etik hingga akhlak perilaku harus terus menjadi pegangan seorang wartawan agar menjadi seorang wartawan yang profesional dan berkualitas,” katanya.

Kedatangan para pengurus PWI Provinsi Kalimantan Selatan di Kendari ini, lanjut Zainal Helmie, selain menghadiri peringatan Puncak HPN 2022 dan bersilaturahmi dengan insan pers se-Indonesia, juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang materi kejurnalistikan yang digelar selama rangkaian HPN 2022 di Kendari.

Helmie juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Kalsel, PT Adaro Indonesia dan PT Bangun Banua serta mitra lain atas dukungannya terhadap PWI Kalsel, mengikuti HPN 2022 di Kendari dan mengikuti Walikota Solo Cup pada 12-17 Februari nanti.

Yusni Hardi, Sekretaris PWI Kalsel mengakui, banyak ilmu dan wawasan yang didapat dalam acara akbar bagi para insan pers di Indonesia ini. Apalagi tantangan pers saat ini sangat berat karena harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, lanjut Yusni, insan pers harus mampu mengimbanginya.

Beberapa agenda yang digelar dalam rangakaian HPN 2022 kali ini, diantaranya Konvensi Media Massa, Pameran Ekonomi Kreatif, Rakernas SIWO, Seminar Nasional Pemulihan Ekonomi Nasional, Editor Talks Forum Pemred Jurnalisme Berkualitas di Tengah Revolusi Teknologi Informasi, Pencanangan Gemas Mangrove dan puncak Acara HPN 2022.

Turut hadir dalam HPN 2022 kali ini anggota Dewan Kehormatan PWI Kalsel Fathurrahman dan jajaran pengurus PWI Provinsi Kalsel lainnya.

Puncak HPN 2022 dengan tema “Sultra Jaya Indonesia Maju” akan digelar pada Rabu (9/2) besok, yang rencananya akan digelar dengan sistem hybrid mengingat masih adanya pandemi COVID-19 dan akan dihadiri secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (PWIKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Akhirnya yang dikhawatirkan terjadi juga. Varian baru COVID-19 bernama Omicron, terdeteksi menyebar di wilayah Kalsel sejak pertengahan Januari 2022. Namun kepastian terkait hal itu, baru diterima Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel pada Senin (7/2) malam.

“Ya, kita baru mendapatkan hasil dari sampel yang dikirimkan sejak 17 Januari 2022, tadi malam. Terhitung ada 19 sampel yang kita kirimkan ke laboratorium Kementrian Kesehatan di Jakarta, sejak pertengahan Januari 2022. Namun baru 9 sampel yang sudah diketahui hasilnya, yakni dipastikan Omicron. Sedangkan 10 sampel lainnya masih kita tunggu hasilnya,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, saat dikonfirmasi Abdi Persada FM pada Selasa (8/2).

Dari 9 sampel yang dinyatakan positif varian Omicron itu, beberapa diantaranya merupakan pelaku perjalanan dari luar daerah.

“Ada kasus positif yang ditangani rumah sakit Ansari Saleh, berasal dari Semarang dan Jawa Timur. Mereka diketahui positif saat berada di Kalsel, dan hanya menunjukkan gejala ringan. Saat ini kasus dari luar pulau ini, sudah sembuh dan mereka kembali ke daerah masing – masing”, jelas lelaki yang juga bertindak sebagai Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kalsel ini.

Sedangkan 6 kasus lainnya, diketahui berasal dari sejumlah daerah di Kalsel. Yakni 3 kasus dari kota Banjarmasin, 2 dari kota Banjarbaru dan 1 dari Tanah Bumbu.

“Saya imbau masyarakat untuk lebih mengetatkan penerapan protokol kesehatan. Karena Omicron ini begitu cepat penyebarannya. Bahkan Omicron ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kembali peningkatan kasus di Kalsel saat ini”, ingatnya.

Muslim juga meminta, agar mereka yang belum mendapatkan vaksin lengkap, segera melakukannya. Termasuk bagi mereka yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin booster, juga diminta segera melakukan suntikan ketiga ini.

“Omicron ini cepat penyebarannya, tetapi juga cepat penyembuhannya, terutama bagi mereka yang sudah mendapatkan vaksin lengkap,” tutupnya.

Terhitung sejak 3 Februari 2022, Gubernur Kalsel juga sudah menerbitkan Surat Edaran terkait peningkatan kasus COVID-19 yang kembali terjadi. Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Kalsel itu, Gubernur menegaskan sejumlah hal penting yang harus dilakukan. Diantaranya adalah pengoptimalan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, terutama di fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, dan juga lokasi tempat berkumpulnya massa. Selain itu, dalam surat edaran bernomor 443 tahun 2022 itu, Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat pemberian vaksin, terutama kepada lansia, anak dan mereka yang berisiko tinggi terpapar COVID-19.

Data Satgas Penanganan COVID-19 Kalsel menyebutkan, hingga Selasa (8/2), jumlah kasus positif COVID-19 sudah mencapai 2,33 persen atau sebanyak 71.714 kasus terhitung sejak Maret 2020 hingga saat ini. Dimana 1.668 diantaranya merupakan kasus baru, yang terdata sejak 18 Januari 2022. Terdata pula, 5 orang meninggal dunia, selama periode Februari 2022 ini. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalsel menyebutkan Undang-Undang (UU) Pemilu sedang dipelajari dan menunggu tahapan selanjutnya.

Kepala Bidang Politik Bakesbangpol Kalsel Indra Husnul Huda mengatakan, sementara ini yang mendasari Pemilu serentak tahun 2024 yaitu UU Nomor 16 Tahun 2016 dan UU Nomor 17 Tahun 2017.

“Dalam dua UU tersebut memang diamanatkan Pemilu di tahun 2024 akan dilaksanakan serentak dalam satu tahun. Yaitu Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah,” ucapnya, Senin (7/2).

Terkait sosialisasi Pemilu, Indra mengatakan, akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan DPRD, KPU, dan Bawaslu Kalsel.

“Kita koordinasikan dulu, apakah memakai kedua UU tersebut, atau menunggu UU terbaru mengenai Pemilu dan Pilkada serentak,” ungkapnya.

Indra menyebut, jika nantinya tidak ada penggabungan atau revisi kedua UU tersebut menjadi satu menyangkut UU Pemilu serentak tahun 2024, maka pelaksanaan Pemilu akan mengikuti Peraturan KPU (PKPU) Nomor 21 Tahun 2022 tentang tahapan, program, dan jadwal Pemilu.

“Dalam PKPU tersebut tertuang pada tanggal 14 Februari 2024, sebagai tanggal pemungutan suara Pemilu 2024, sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kita masih menunggu PKPU selanjutnya,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pendapatan kas daerah Pemprov Kalsel mulai menunjukkan ke arah yang positif. Buktinya, penerimaan retribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara keseluruhan merangkak naik diangka 10,19 persen atau Rp55 miliar lebih.

Plt Kabid Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Deddy Shandy, menuturkan, data yang di ekspos itu merupakan capaian dari awal Januari 2022 dengan target sebesar Rp542 miliar.

“Total keseluruhan BBNKB yang kami terima bulan kemarin sebesar Rp55 M atau sekitar 10,19 persen,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, di ruang kerjanya, Selasa (8/2) siang.

Ia menegaskan, penerimaan BBNKB memang diakui berangsur-angsur merangkak naik di Kalsel. Tentu, disebabkan ekonomi masyarakat mulai kembali pulih seiring melandainya penyebaran COVID-19.

“Alhamdulillah, realisasi BBNKB pada 2022 mengalami peningkatan dibandingkan awal Januari 2021 lalu hal itu tak lepas akibat dari dampak pandemi. Namun, tahun ini penerimaan sudah mulai membaik,” ungkapnya.

Senada disampaikan Plt Kepala UPPD Samsat Barabai, Ali Mukhraji. Menurutnya, awal Januari 2021 lalu hanya terealisasi sekitar Rp600 juta. Sedangkan, Januari 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mampu meraup pendapatan di sektor BBNKB sebesar Rp1 miliar lebih.

“Memang kalau dibandingkan dengan awal Januari tahun lalu sangat jauh berbeda dari 2022. Terlebih, perkembangan ekonomi masyarakat khususnya di HST, sudah mulai membaik. Yang mana, secara rinciannya tercatat penerimaan di UPPD Barabai sekitar 1.105.907.500 atau 6,81 persen,” paparnya.

Dalam kegiatan penerimaan di UPPD Samsat Barabai dari tahun 2021 ke 2022 diakui Ali, berbeda bahkan selisih angkanya pun cukup jauh.

“Kurang lebih Rp400 juta dan ada kenaikan secara signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni 2021,” tuturnya.

Dia menuturkan, UPPD Samsat Barabai mendapatkan target BBNKB sebesar Rp16 miliar lebih. Artinya, sisa kekurangan yang akan ditutupi masih dikisaran Rp15 miliar lebih dan berlaku hingga Desember 2022.

“Kami optimis mampu tercapai. Tentu, kami akan terus melakukan usaha-usaha lain agar terealisasi secara optimal,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)