Provinsi Kalsel – Laman 550 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

In House Training Diklat Pemadam Kebakaran Angkatan III Tahun 2022, Resmi Ditutup

BANJARBARU – Sebanyak 30 Pemadam Kebakaran (Damkar) se-Kalsel, telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian In House Training Diklat Damkar Kualifikasi pemadam I angkatan III tahun 2022 se Kalimantan Selatan (Kalsel), penutupan Diklat ini dilaksanakan bertempat dihalaman Kantor Sekdaprov Kalsel, pada Kamis (7/7), Penutupan Diklat ke 30 Damkar ini dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel sulkan.

Sulkan saat melepas Diklat Damkar angkatan III tahun 2022

Dalam sambutannya Sulkan menyampaikan, para Damkar yang sudah mengikuti Diklat angkatan III diharapkan, dapat menambah pengetahuan, pengalaman, serta dapat meningkatkan kesigapan, kesiapsiagaan, dan ketangkasan para anggota Damkar dalam menghadapi bencana Kebakaran, maupun bencana alam dan non alam lainnya.

“Kita tidak bisa mengetahui, kapan, dimana, dan bagaimana bencana yang terjadi, sehingga Damkar harus selalu siap siaga,” ungkap Sulkan.

Sulkan menambahkan, berbagai bencana yang terjadi dibanua kita seperti banjir dan pandemi COVID-19, merupakan pengalaman dan pembelajaran terkait bagaimana kita harus bergerak cepat, mengerahkan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki untuk segera menanggulangi bencana, dan membantu masyarakat yang terdampak akibat bencana.

“Dimusim kemarau kita harus siap siaga untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kebakaran pemukiman penduduk,” tutup Sulkan. (MRF/RDM/RH)

Gubernur Kalsel Sampaikan Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2023

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kamis (7/7).

Dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin, disampaikan melalui penyusunan rancangan KUA, diinginkan tercapai kesepakatan bersama antara Pemprov dan DPRD Kalsel atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan.

“Di tahun 2023, tema pembangunan Kalsel adalah “Penguatan Daya Saing SDM untuk meningkatkan perekonomian berkelanjutan,” katanya.

Tema ini, lanjut Gubernur, berangkat dari isu-isu strategis pembangunan, antara lain meningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing, optimalisasi sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata, memperkuat infrastruktur, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup serta mewujudkan Kalsel sebagai gerbang IKN dan pendukung food estate.

“Adapun fokus pembangunan Kalsel tahun 2023 diarahkan untuk kesehatan, pendidikan dan keterampilan,” jelasnya.

Kemudian UMKM dan ketenagakerjaan, investasi hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata, serta meminimalisir bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan, termasuk mawas diri terhadap pandemi COVID-19 yang belum dinyatakan berakhir.

Gubernur menambahkan untuk struktur/postur APBD yang tertuang dalam rancangan KUA PPAS Tahun 2023 yaitu pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp6.528.468.889.568,00 dan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp6.425.631.889.568,00.

“Terjadi surplus sebesar Rp102.837.000.000,00. Pada posisi penerimaan pembiayaan yaitu pada jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dianggarkan sebesar Rp60.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp162.837.000.000,00,” jelasnya.

Surplus anggaran sebesar Rp102.837.000.000,00 akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada BUMD dan pembentukan dana cadangan untuk persiapan Pilkada serentak pada tahun 2024. (NRH/RDM/RH)

Komisi IV DPRD Kalsel Gelar Audiensi dengan Yayasan Daksa Banua

BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memenuhi permohonan audiensi Yayasan Sosial Kemanusiaan Daksa Banua.

Audiensi yang dilaksanakan di ruang Komisi IV DPRD Kalsel pada Rabu (6/7) dihadiri oleh Direktur RSJ Sambang Lihum dr. Anna Martiana Afida, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel Siti Nuriyani, dan pendiri Yayasan Daksa Banua, Wawan Kurniawan serta beberapa anak penyandang tuna daksa didampingi orang tuanya masing-masing.

Suasana Audiensi Komisi IV DPRD Kalsel bersama Yayasan Daksa Banua

Pendiri Yayasan Daksa Banua, Wawan Kurniawan menyampaikan harapan adanya dukungan perluasan layanan RSJ Sambang Lihum untuk menyediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas.

“RSJ yang tadinya hanya menangani ODGJ saja, mungkin Sambang Lihum bisa mengkhususkan pelayanan disabilitas ketika sakit dengan layanan khusus,” tuturnya.

Wawan juga mengungkapkan bahwa para penyandang disabilitas terkendala dengan pendataan yang simpang siur, baik data di daerah maupun di pusat, sehingga menyulitkan para penyandang disabilitas mendapatkan bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan penanganan khusus jika terjadi bencana alam.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin meminta kepada Direktur RSJ Sambang Lihum agar membuat fasilitas atau unit khusus disabilitas.

“Kami minta dalam dua tahun ini di Sambang Lihum membuat fasilitas khusus untuk disabilitas. Pada tahun ini dibuat perencanaan dan pengajuan anggarannya. Pada tahun 2023 mulai bangun infrastruktur. Selanjutnya tahun 2024 mungkin akan memenuhi sarana dan prasarananya. Kita akan adakan meeting juga dengan pihak PU dan Bappeda,” jelasnya.

Terkait simpang siur pendataan, politisi Gerindra ini juga meminta kepada Dinas Sosial untuk bergerak lebih aktif lagi. Untuk pendataan dalam ranah kota/kabupaten seperti Dukcapil, Komisi IV DPRD Kalsel akan mencoba mensinergikannya. (NRH/RDM/RH)

Wujudkan SDM Profesional, Dispar Kalsel Gelar Pelatihan Pokdarwis

TANAH LAUT – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, dengan cara terus menerus memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di 13 kabupaten dan kota. Seperti yang dilakukan pada Kamis (7/7) di kabupaten Tanah Laut.

Foto bersama Dinas Pariwisata Kalsel, bersama narasumber dalam kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan, bagi Pokdarwis

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin yang diwakili Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Mugeni, dalam sambutannya menyampaikan, dalam pelatihan ini pihaknya menjelaskan tentang program untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, karena sebagai pelaku pariwisata harus semakin meningkatkan percepatan pembangunan kepariwisataan di Kalsel.

“Kegiatan ini sebelumnya digelar di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Barito Kuala, dan ke Kabupaten Tanah Laut,” ucapnya

Disampaikan Mugeni, kehadiran Kelompok Sadar Wisata, sangat penting untuk kemajuan pariwisata di Kalsel, karena merupakan ujung tombak sekaligus perpanjangan tangan pemerintah dalam mempromosikan potensi pariwisata di Banua.

“Kami membina warga yang tergabung dalam Pokdarwis, agar mampu menyusun program pemanduan wisata yang sesuai dengan dinamika dan potensi yang ada,” ungkapnya

Lebih lanjut Mugeni menambahkan, pihaknya juga ingin memberikan pemahaman, terkait pentingnya etika dan sikap dalam peningkatan kualitas untuk memberikan pelayanan yang profesional.

Pelatihan ini dapat memperluas khazanah pengetahuan pengelola Pokdarwis, terutama di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka meningkatkan aktivitas pengembangan, khususnya ekowisata agar menjadi aktivitas wisata yang digemari seluruh lapisan masyarakat.

“Sapta Pesona harus benar-benar diterapkan oleh Pokdarwis di tempat wisata yang mereka kelola, kalau pengunjung sudah aman, nyaman untuk berwisata, mereka tidak jera untuk berkunjung kembali dan tentu ini berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan, serta kemajuan ekonomi,” tutup Mugeni.

Untuk diketahui, dalam kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan bagi Kelompok Sadar Wisata ini, Dinas Pariwisata Kalsel, menghadirkan narasumber berkompeten seperti Sekretaris Dispar Kabupaten Tanah Laut, Muhammad Syahmadi, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata, Musrefinah Lediya, Ketua DPD ASPPI Kalsel, Mutia Amana Nastiti, dan DPD Himpunan Peramuwisata Indonesia, Nurul Hidayah. (NHF/RDM/RH)

Empat Perwira di Lingkup Polda Kalsel Berganti

BANJARMASIN – Polda Kalimantan Selatan, menggelar serah terima jabatan (Sertijab) satu Pejabat Utama dan tiga Kapolres di lingkup Polda Kalsel, pada Rabu (6/7).

Suasana saat Sertijab di lingkungan Polda Kalsel

Upacara serah terima jabatan dipimpin langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto yang dihadiri Wakapolda, Irwasda, Pejabat Utama dan Kapolres/ta Jajaran Polda Kalsel bertempat di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Polda Kalsel, Banjarmasin.

“Tadi telah dilaksanakan sertijab Dir Binmas Polda Kalsel dan tiga jabatan Kapolres. Mutasi ini merupakan rotasi dalam rangka penyegaran personel,” ujar Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto melalu Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’I.

Pergantian itu didasari Surat Telegram (ST) yang diterbitkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tanggal 20 Juni 2022. Surat Telegram itu berisi sejumlah rotasi jabatan di lingkungan Polri. Satu Pejabat Utama dan tiga Kapolres di wilayah Kalimantan Selatan diganti.

“Benar, mutasi personel merupakan hal yang dinamis di organisasi, dan sekaligus untuk bisa menjawab tantangan Polri yang semakin kompleks,” ujar Kabid Humas.

Mereka yang disertijabkan itu yakni Direktur Binmas Polda Kalsel, Kapolres Banjarbaru, Kapolres Barito Kuala (Batola) dan Kapolres Hulu Sungai Utara (HSU).

Dir Binmas Polda Kalsel yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Fadly Samad digantikan Kombes Pol Sri Damar Alam yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ren Progar Ro Rena Polda Jabar.

Kemudian jabatan Kapolres Banjarbaru yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Nur Khamid digantikan oleh AKBP Dody Harza Kusumah, Kapolres HSU yang dijabat oleh AKBP Afri Darmawan digantikan oleh AKBP Moch. Isharyadi Fitriawan.

Sementara untuk jabatan Kapolres Batola yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Lalu Moh. Syahir Arif kini dijabat oleh AKBP Diaz Sasongko.

Mutasi jabatan ini merupakan penyegaran di tubuh Polri khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, mutasi ini juga merupakan hal yang biasa saja, karena ada beberapa anggota yang mutasinya promosi menjadi Kapolres, hal ini di sampaikan oleh Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’I. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

BPKP Kalsel : Pekerjaan Konstruksi Harus Dikendalikan

BANJARMASIN – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan harus segera melaksanakan pengendalian proyek dan mengevaluasi kontraktor pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) juga harus meningkatkan performanya dalam melaksanakan pemilihan penyedia.

Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Mukri, ketika memberikan pembekalan bagi kontraktor, konsultan, dan pegawai BPJN di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Rabu (6/7).

Diungkapkannya, penyimpangan dalam konstruksi berupa pemilihan penyedia (tender) sekadar formalitas, penyedia/kontraktor yang terpilih tidak kompeten, konsultan pengawas/manajemen konstruksi hanya sekadar formalitas/tidak bekerja, dan tidak dilakukan pengendalian proyek.

“Pemilihan penyedia harus dilakukan dengan penuh integritas dan tidak sekadar formalitas, hindari intervensi dari para pihak, dan yang lebih penting jangan sampai terjadi kecurangan,” tegas Rudy, yang telah menyelesaikan Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Proses pemilihan penyedia konstruksi dilakukan BP2JK Provinsi Kalimantan Selatan, dengan harapan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa dapat lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.

Namun, pada kenyataannya, BP2JK belum bekerja maksimal, yang pada akhirnya berdampak pada tender/seleksi gagal, kuantitas pekerjaan kurang, kualitas pekerjaan rendah, nilai kontrak tidak wajar, progres pekerjaan lambat, kebermanfaatan proyek kurang, serta ada yang putus kontrak.

Dari sisi lain, diungkapkan oleh Rudy, kegagalan proyek konstruksi juga disebabkan KPA/PPK yang tidak melakukan evaluasi hasil pemilihan, dan penyedia yang terpilih tidak kompeten.
Selain itu, nilai penawaran sangat rendah, kompetensi usaha kecil tidak memadai, konsultan pengawas hanya sekadar formalitas atau tidak bekerja, dan terjadi konflik kepentingan antara konsultan pengawas dengan kontraktor.

“KPA/PPK tidak melakukan pengendalian proyek karena tidak memahami manajemennya,” katanya.

Ditambahkannya, BP2JK harus melakukan mitigasi atas kelemahan pengendalian proyek, seperti melakukan revisi prosedur tender, dan melakukan probity audit atas proses penetapan pemenang tender.
Selain itu, harus dilakukan optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atas penyusunan dokumen, evaluasi dan pelaksanaan prosedur. Sedangkan BPJN harus meningkatkan kinerja penyedia dan kontrak

Dalam pertemuan itu juga terungkap, pada tahun 2022, dari 21 paket pekerjaan fisik di BPJN, 19 paket dilaksanakan oleh penyedia non BUMN dan 2 oleh BUMN, tetapi 6 paket terlambat. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/SYA)

Paman Birin Dukung Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Banua

Banjarmasin – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor membuka secara resmi Sosialisasi Kekayaan Intelektual disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Senin (4/7).

Tema yang diangkat dalam kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual adalah “Bergerak Melindungi Kekayaan Intelektual Untuk Merawat Identitas dan Unggulan Masyarakat serta Ketangguhan Ekonomi Wilayah,”.

Hadir dalam pembukaan itu diantaranya Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI Iwan Kurniawan, dan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Lilik Sujandi.

Dikatakan Paman Birin, (sapaan akrab Gubernur Kalsel) dengan diselenggarakannya sosialisasi kekayaan intelektual ini, akan memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan, dalam upaya memudahkan mendapatkan informasi serta pendampingan terkait pelindungan hak kekayaan intelektual.

Kegiatan ini dapat pula sebut Paman Birin, untuk menguatkan komitmen dalam memberikan perlindungan kepada pemilik hak kekayaan intelektual.

Suasana saat sosialisasi kekayaan intelektual di Banjarmasin

“Perlindungan kekayaan intelektual mengukur sejauh mana suatu daerah menghormati, mengakui, dan memproteksi hak kepemilikan intelektual dari inovasi yang dilakukan warga masyarakat,” sebut Paman Birin.

Lebih lanjut Paman Birin mengatakan, pentingnya pemahaman mengenai perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual, baik yang bersifat personal maupun komunal, diharapkan akan memacu peningkatan inovasi di provinsi Kalimantan Selatan.

Diharapkan Paman Birin, dengan hadirnya klinik kekayaan intelektual, akan lebih mendekatkan dan memudahkan pemilik kekayaan intelektual, khususnya dari pelaku usaha untuk mencatatkan kekayaan intelektual yang dimiliki.

Kalimantan Selatan begitu banyak memiliki ekspresi budaya, keanekaragaman sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, serta berbagai indikasi geografis, seperti sasirangan, makanan khas, tari-tarian, yang wajib diberikan perlindungan.

“Sebagai bagian cerminan identitas daerah, kita tentu tidak ingin khasanah budaya kita diklaim sebagai budaya dari daerah lain, atau bahkan milik negara lain,” harapnya.

Dalam kegiatan ini, Paman Birin menerima sertifikat Surat Pencatatan Ciptaan hak cipta lagu Mars Bergerak yang diciptakan Gubernur Kalsel itu.

Pada kegiatan itu juga, Paman Birin meluncurkan Mobile Intellectual Property Clinic 2022 yang diselenggarakan Kanwil Kumham Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/SYA)

Dukung Perkembangan Ekonomi Syariah, Paman Birin Apresiasi FESyar Banua

Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar “Festival Ekonomi Syariah Banua 2022” sebagai bagian dari Semarak Road to Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) 2022.

Kegiatan dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Kalsel ini, berlangsung di pusat perbelanjaan terbesar di Banjarmasin, selama dua hari pada akhir pekan lalu.

Pembukaan Festival Ekonomi Syariah Banua 2022 atau Road to FESyar KTI 2022, pada Sabtu (2/7), dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dalam sambutan tertulis yang disampaikan Gusti Yanuar Noor Rifai, mengapresiasi penyelanggaraan FESyar KTI 2022 yang digelar BI perwakilan Kalsel, yang diharapkan makin memperkuat ekonomi syariah di Banua.

“Pertumbuhan ekonomi di Kalsel yang bergerak positif 3,49 persen (yoy) seharusnya bisa dijaga, salah satunya melalui pengembangan ekonomi syariah”, ujar Gusti Yanuar saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel.

Suasana saat FESyar Banua di Banjarmasin

Dalam bidang ekonomi, Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini menyebut, Pemprov Kalsel melalui visi Kalsel Maju, menekankan pengembangan daya saing ekonomi daerah yang berbasis ekonomi lokal.

Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk pengembangan ekonomi syariah di Kalsel.

“Saya ingin FESyar KTI ini tidak hanya agenda tahunan saja, tetapi dapat dimanfaatkan membangun relasi antarpengusaha ekonomi syariah,” ujar Paman Birin.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Imam Subarkah menyebutkan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah jadi bagian penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Bank Indonesia bekerja sama dengan stakeholder terkait senantiasa melaksanakan edukasi dan sosialisasi sebagai bagian dari strategi utama dalam upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu kegiatan yang dilakukan melalui kampanye masal, seminar, workshop, talkshow, hingga FESyar KTI,” urai Imam dalam sambutannya.

FESyar pertama kali dilaksanakan pada 2017. Selama 2017-2018, FESyar dilaksanakan di tiga lokasi yang mewakili wilayah Jawa, Sumatera, dan Kawasan Timur Indonesia.

FESyar Regional Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2019 dilaksanakan di Banjarmasin bertemakan “Bergerak Bersama Ekonomi Syariah”. Total transaksi yang dihasilkan pada FESyar Banjarmasin saat itu mencapai Rp2,56 triliun. (BIROADPIM-RIW/RDM/SYA)

Hari Bhayangkara ke-76, Polda Kalsel Dapat Kejutan Dari Jajaran TNI

BANJARMASIN – Sebagai bukti terjalinnya sinergitas yang tinggi antara TNI dan Polri di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), sebuah kejutan diberikan jajaran TNI dalam hal ini Korem 101/Antasari, Lanal Banjarmasin serta Lanud Syamsuddin Noor, kepada Polda Kalsel di Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022.

Kejutan itu berupa kunjungan langsung ke Mako Polda Kalsel, Banjarmasin, dengan membawa tumpeng dan kue ulang tahun yang diterima langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto didampingi Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono dan Pejabat Utama Polda Kalsel, pada Jum’at (1/7).

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto pun menyampaikan ucapan terima kasih atas kejutan dan perhatian Danrem 101/Antasari, Danlanal Banjarmasin serta Danlanud Syamsuddin Noor pada Hari Bhayangkara ke-76.

“Semoga ke depan sinergitas kita bisa lebih erat lagi dalam menjaga Kamtibmas, semoga situasi Kamtibmas di wilayah Kalimantan Selatan tetap sejuk dan kondusif,” pungkas Kapolda Kalsel.

Sementara itu, ucapan selamat pun disampaikan Danrem 101/Antasari, Danlanal Banjarmasin serta Danlanud Syamsuddin Noor kepada Kapolda Kalsel dan jajaran khususnya Polri.

Mereka mendoakan di hari ulang tahun ini Polri semakin profesional dengan mengedepankan Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang merupakan program yang diusung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Kami dengan bangga mengucapkan Dirgahayu Bhayangkara ke-76,” ucap Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Rudi Puruwito.

Danrem 101/Antasari pun mengakui kedatangannya ke Mako Polda Kalsel memang sengaja untuk memberikan kejutan di Hari Bhayangkara ke-76.

Kejutan ini tidak hanya diberikan kepada Kapolda Kalsel saja. Seluruh jajaran TNI yang ada di kewilayahan pada hari ini juga melakukan hal yang sama, memberikan ucapan selamat Hari Bhayangkara sampai ke tingkat Polsek.

“Kejutan ini juga sebagai wujud sinergitas antara TNI dan Polri. Saya berharap sinergitas dan kolaborasi TNI-Polri terjalin dengan baik dan bisa dikembangkan untuk memajukan Kalimantan Selatan,” kata Danrem 101/Antasari. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

Bank Kalsel Raih Apresiasi Dari KPK RI

BANJARMASIN – Bank Kalsel mendapatkan Apreasiasi Capaian Laporan 100 persen atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Rapat Implementasi BUMD Tahun 2022, yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Rabu (29/6).

Penghargaan diserahkan langsung Dian Widiarti, selaku Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Muda, kepada Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, yang didamping IGK Prasetya selaku Direktur Kepatuhan Bank Kalsel. Penyerahan apresiasi turut disaksikan seluruh perwakilan Perusahaan BUMD dilingkup Wilayah Kalimantan Selatan.

Mengawali sambutannya, Dian Widiarti selaku Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Muda, mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya serta apresiasi kepada para peserta yang telah berhadir. Dian mengungkapkan, ketika seseorang memilih karir sebagai pejabat negara, mereka harus menyadari dan memahami arti dari keterbukaan.

“Kami berharap kewajiban pelaporan LHKPN bukan hanya taat aturan dan kewajiban menyampaikan hartanya, tetapi lebih kepada komitmen dan rasa tanggung jawab moral dalam pencegahan perilaku koruptif untuk mewujudkan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,” ungkap Dian.

Pada kesempatan yang sama, Hanawijaya selaku Direktur Utama Bank Kalsel menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan KPK RI terhadap pelaporan LHKPN yang dilakukan Bank Kalsel. Hal ini tidak terlepas dari dukungan KPK RI yang telah mensosialisasikan kewajiban penyampaian pelaporan LHKPN kepada lingkup pejabat Bank Kalsel.

“Saya mewakili segenap jajaran manajemen Bank Kalsel mengucapkan terima kasih kepada KPK RI, telah memberikan apresiasi capaian laporan 100 persen LHKPN. Pencapaian ini merupakan bentuk komitmen Bank Kalsel dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di setiap tingkatan organisasi dan pada setiap aktivitas perusahaan termasuk diantaranya penerapan program pengendalian gratifikasi,” pungkas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/RH)