Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Puluhan siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Banjarmasin yang tergabung dalam pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) mendapat pembekalan dari Anggota DPRD Provinsi Kalsel, Dewi Damayanti Said.

Pembekalan tersebut meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila.

“Saya ingin semua siswa SMA mendapatkan sosialisasi ini karena mereka akan masuk bangku kuliah. Meskipun mereka sudah mendapat pelajaran PPKn, tetapi pembekalan ini akan menambah wawasan dan pengalaman mereka,” kata Dewi kepada wartawan, baru-baru tadi.

Selain itu, “Srikandi Dewan” ini juga memberikan pendidikan politik kepada pengurus OSIS ini. Pasalnya, pada 2024 mendatang, mereka akan terdaftar sebagai pemilih pemula. Ia mengakui politik erat kaitannya dengan Pancasila dimana jika para siswa dan siswi ini tidak diarahkan dengan baik maka akan berpotensi menimbulkan konflik dan merusak tatatan negara.

“Pendidikan politik bagi pemilih pemula penting agar mereka memahami jalur yang benar. Jangan sampai ada money politik. Berdemokrasi sejak dini itu memang penting untuk disosialisasikan sehingga saya harap dari Dewan atau partai politik bisa melakukan kegiatan ini nantinya,” jelasnya.

Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi pembinaan Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan pada Selasa (24/5) itu juga menghadirkan narasumber Anggota Polri Kompol Suryanti yang menyampaikan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sesuai amanah Pancasila kepada peserta. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-114, dan Kick Off Program Merdeka Sampah di sepanjang Jalan Protokol menuju Ibu Kota provinsi. Kegiatan yang digagas Dinas Lingkungan Hidup Kalsel ini, dipusatkan di lapangan Satpas Ditlantas Polda Kalsel, Liang Anggang Banjarbaru, Jum’at (27/5).

Peringatan Harkitnas dan Kick Off Program Merdeka Sampah tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Fatimatuzzahra.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor usai kick off mengatakan, kegiatan ini untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini berupaya menjadi media dalam menyampaikan pesan-pesan lingkungan hidup kepada masyarakat di sepanjang jalan protokol dan juga pengguna jalan.

“Hari ini kita bersih-bersih dan lakukan penanaman pohon. Kita tahu saat ini pemanasan global yang sangat berpengaruh dengan lingkungan, maka tidak ada kata lain selain menanam dan menanam untuk anak cucu kita,” ucap gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini.

Paman Birin melanjutkan, dengan digelarnya Harkitnas ke-114 dan Kick Off Program Merdeka Sampah, Masyarakat Kalsel akan dapat mengubah masa depan provinsi ini dengan cara menanam pohon yang dapat menghasilkan oksigen untuk kebutuhan oksigen para masyarakat dimasa yang akan datang. Lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting dan mendasar untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di Banua Kalimantan Selatan.

“Kita tanam sekarang bisa menyelamatkan nyawa ratusan orang dimasa depan,” lanjut Paman Birin.

Dilanjutkannya, Oktober mendatang Provinsi Kalsel akan menggelar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional tahun 2022, yang pembukaanya akan dilaksanakan di Kiram Park Kabupaten Banjar. Untuk mensukseskan Perhelatan Nasional tersebut, diharapkan kepada semua Instansi, para Alim Ulama, SKPD Terkait, TNI-Polri, dan Kelompok Masyarakat agar dapat berkerjasama dan berkontribusi untuk mensukseskan kegiatan MTQ yang dihadiri tamu undangan dari seluruh daerah di Indonesia.

“Dengan adanya program merdeka sampah , diharapkan jalan protokol Menjadi bersih dan nyaman dalam menyambut peserta MTQ,” tutup Paman Birin.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Haifah Dwi Nirwana menjelaskan, bahwa kondisi jalan-jalan protokol saat ini banyak ditemukan sampah. Masalah sampah masih menjadi perhatian pihaknya, untuk mengubah pola pikir masyarakat agar bersama menjaga lingkungan.

“Ini tidak hanya berhenti pada hari ini, ini ada lah program yang akan kita kawal kita monitor terus perkembangannya, termasuk melibatkan TNI dan Polri,” ucap Hanifah. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel menargetkan hingga 2023 status desa tertinggal dapat berubah menjadi berkembang. Sedangkan, untuk status maju bakal dinaikan ke level mandiri.

Kepala Dinas PMD Kalsel Farid Fakhmansyah memaparkan diprogramkannya perubahan status desa setiap tahun bertujuan agar ekonomi masyarakat pedesaan dapat jauh lebih baik lagi meski saat ini pelaksanan perbaikannya diakui dilakukan secara bertahap.

“Mestinya seluruh desa dalam status mandiri karena itu merupakan capain paling tertinggi, tetapi, jumlah rata-rata untuk saat ini masih berkisar diangka 68 persen artinya satu setengah persen dari desa yang ada di Kalsel,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM, Jumat (27/5) siang.

Namun ditegaskannya, khusus desa yang masih berstatus sangat dan tertinggal juga ditargetkan tiap tahun naik yang artinya secara bertahap ditekankan terus mengalami peningkatan hingga bisa mencapai ke level berkembang.

“Nah, proyeksi kami ke depan akan terus berkoordinasi, bersinergi serta berkolaborasi dengan pemda kabupaten agar mampu menaikan status tiap desa,” jelasnya.

Tentu kolaborasi yang dibangun, menurut Farid, dilakukan secara berkesinambungan serta berkelanjutan seiring penerapan program yang diharapkan capaian persentase kenaikan status mampu terealisasi secara signifikan.

“Agar fokus kita dalam meningkatkan status desa bisa terwujud,” ungkapnya.

Menurutnya, kunci utama dalam rangka meningkatkan perubahan status desa agar pencapaiannya mudah terealisasi salah satunya adalah melakukan penataan.

“Baik dalam segi kelembagaan ekonomi, pemerintahan desa, pengembangan sektor perekonomian masyarakat hingga kawasan pedesaannya,” ungkapnya.

Mantan Staff Ahli Gubernur membidangi ekonomi dan pembangunan ini berharap proporsi desa mandiri dan maju ke depan diharapkan lebih besar ketimbang status tertinggal dan berkembang yang saat ini masih dominan di Kalsel.

“Diharapkan juga tidak ada lagi desa sangat tertinggal. Jadi, cakupan atau tahapannya dimulai dari sangat tertinggal berubah menjadi tertinggal selanjutnya naik status berkembang berikutnya adalah maju hingga tingkatan level paling tertinggi yakni mandiri,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dari 11 kabupaten di Kalsel tercatat baru 28 desa dari sembilan yang menduduki status mandiri diantaranya Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala dan Tabalong. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Hasil monitoring BPKP Kalimantan Selatan dan pendataan yang melibatkan seluruh Inspektorat Daerah di Kalimantan Selatan, menemukan lima Pemerintah Daerah belum mempunyai strategi dan tindakan yang nyata dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Padahal, Presiden Joko Widodo telah berulang kali mengingatkan pentingnya keberpihakan pada produk dalam negeri ini, terutama dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

Kelima pemerintah daerah tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Tapin, Tanah Bumbu, kota Banjarmasin, dan Banjarbaru. Hal ini tampak dengan belum jelasnya pengelola e-katalog lokal dan belum adanya kebijakan kepala daerah yang mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Sementara itu, empat daerahnya lainnya hanya mempunyai pengelola e-katalog lokal atau hanya memiliki kebijakan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Yaitu kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Balangan.

“Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 telah memerintahkan dengan tegas, semua Pemerintah Daerah mempunyai strategi, tindakan, dan target yang jelas dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri,” jelas Kepala BPKP Kalsel, Rudy Mahani Harahap dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada pada Kamis (26/5).

Penggunaan produk dalam negeri ditekankan kembali oleh Presiden, karena tekanan kuat kompetisi ekonomi global akibat Pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina.

“Jika anggaran Pemerintah Daerah tidak diarahkan untuk produk lokal, maka akan banyak usaha lokal yang bangkrut, meningkatnya pengangguran dan kriminalitas, dan konflik sosial di dalam negeri,” tambah Rudy.

Anggaran pemerintah daerah berpotensi besar menjadi penyangga ekonomi lokal di Kalimantan Selatan. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki anggaran Rp6,4 triliun yang dapat dikucurkan untuk menguatkan industri dalam negeri.

Karenanya, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan harus serius dalam menjalankan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

“Salah satunya dengan membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yang melibatkan unsur pengusaha lokal dan diketuai oleh Kepala Dinas Perindustrian secara harian,” ujarnya.

Monitoring dan pendataan strategi, tindakan, dan pencapaian target pemerintah daerah di Kalimantan Selatan ini sudah berlangsung selama dua minggu dengan menggunakan perangkat teknologi canggih “Siswas P3DN” yang dikembangkan oleh BPKP.

Penggunanya adalah seluruh unsur BPKP, Inspektorat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) setempat.

Hasil monitoring dan pendataan disampaikan langsung ke Presiden sebagai bahan rapat kabinet. Presiden juga telah menegur beberapa kementerian/lembaga di pusat yang belum memiliki strategi dan tindakan nyata. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini, memberikan dukungan terhadap peningkatan olahraga Basket, dengan menyelenggarakan Pertandingan Paman Birin Basketball Competition Bergerak di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM, Banjarmasin, Kamis (26/5).

Pertandingan ini dibuka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

“Pemerintah Kalsel tentunya memberikan dukungan terhadap peningkatan olahraga Basket,” ungkap Gubernur yang akrab disapa Paman Birin, kepada sejumlah wartawan.

Tidak hanya, lanjutnya, basket dan semua olahraga yang ada di Banua ini, mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat berkembang bersama sama.

“Sehingga dengan begitu, prestasi maksimal dapat diberikan kepada Provinsi Kalsel,” ucapnya.

Menurut Paman Birin, saat ini fasilitas olahraga basket sudah memadai, sehingga diharapkan masyarakat khususnya pengemar olahraga basket dapat memanfaatkan hal tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin mengatakan, meski suasana COVID-19 belum berakhir, namun warga hendaknya tetap berolahraga, untuk menjaga kebugaran tubuh, serta penerapannya protokol kesehatan tetap dilaksanakan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, diselenggarakan kejuaraan Basket Piala Paman Birin ini bekerjasama dengan Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kalsel.

“Kejuaraan Basket Piala Paman Birin merupakan pertandingan antar klub,” ungkapnya.

Menurut Hermansyah, pada pertandingan Basket Piala Paman Birin ini, diikuti 16 klub Basket yang ada di Provinsi Kalsel.

“Kejuaraan diselanggarakan 26 sampai 29 Mei di GOR Hasanuddin HM Banjarmasin,” ucapnya.

Diharapkan, pada kejuaraan ini didapatkan bibit bibit atlet berprestasi kedepannya, untuk Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel sebagai pengawal dalam menciptakan pemerintahan berbasis elektronik di provinsi ini.

Menindaklanjuti hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh Diskominfo Kalsel adalah dengan meningkatkan kualitas SDM dalam bidang pemberitaan, melalui pelatihan jurnalistik dan fotografi yang bekerjasama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Kalsel.

“Kita patut bersyukur karena hari ini kita dibantu oleh Antara untuk memberikan peningkatan kapasitas dari kompetensi kita, kegiatan yang paling tidak memenuhi kaidah-kaidah dari jurnalistik,” ucap Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim, saat membuka pelatihan tersebut di Kanwil Antara Kalsel, Banjarmasin, Selasa (24/5).

Muslim mengungkapkan, kerjasama Diskominfo Kalsel dengan LKBN Antara Kalsel tidak hanya sampai pelatihan ini saja, melainkan juga meningkatkan kapasitas SDM disegala bidang.

“Kita punya kekuatan (dalam bidang media), baik dari Abdi Persada FM maupun Media Center. Ini kedepan kita upayakan betul, untuk meningkatkan kualitas-kualitas yang bisa kita tingkatkan,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Biro Antara Kalsel, Aulia Badar berharap, pelatihan ini dapat menimbulkan hasil positif bagi jurnalis di Diskominfo Kalsel.

Apalagi dilanjutkannya, LKBN Antara dan Diskominfo merupakan stakeholder dari Kemkominfo.

“Semoga seluruh kerjasama yang telah kita bangun dapat berjalan dengan lancar,” harapnya. (SYA/RDM/RH)

KOTABARU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menginginkan, generasi millenial di Kotabaru turut serta mengimplementasikan ideologi Pancasila sebagai landasan berbangsa.

“Alhamdulillah, pelaksanaan ini berjalan lancar, sangat majemuk sekali dan banyak hal yang bisa diambil dari kegiatan tersebut terutama sisi dalam rangka mengantisipasi adanya ketegangan, perpecahan hingga peperangan. Serta menumbuhkan sikap toleransi kepada sesama umat beragama,” ujarnya usai kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Soswasbang) di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Selasa (24/5) siang.

Sedangkan wawasan kebangsaan, menurutnya, merupakan kekuatan dalam menumbuhkan sikap integritas bela negara dengan tidak mudah terhasut paham radikalisme.

“Tentu kita menyadari bahwa mereka (generasi muda) adalah calon penerus bangsa yang membangun negara ini. Bahkan, akan menjadi pemimpin daerah nantinya,” harap Wakil Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kalsel.

Untuk memupuk rasa cinta tanah air, lanjut Yani Helmi, empat pilar Pancasila berbangsa dan bernegara tentunya perlu dipahami secara cermat dan baik asal hal tersebut tidak keluar dari konteks yang dimaksud.

“Maka dari itu, materi yang disampaikan benar-benar dipahami betul. Sehingga, paham radikalisme dapat dicegah apalagi perkembangan dunia digital sudah semakin meluas artinya perlu saring benar-benar agar tidak mudah terpengaruh,” jelasnya.

Dari konsep bela negara, politisi partai Golkar ini mencontohkan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar bisa menjadi generasi penerus bangsa, salah satunya tidak mudah terintimidasi serta terprovokasi yang terbukti dapat mengancam negara.

“Jelas sekali, materi yang disampaikan. Dari seluruh rangkaian tadi tujuan utama wasbang adalah menumbuh kembangkan sikap tanah air dan menangkal radikalisme,” tegas paman Yani (sapaan akrab).

Kegiatan yang mayoritas tidak hanya dihadiri masyarakat Desa Sigam itu, ternyata juga mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel ini. Karena acara tersebut diikuti sejumlah peserta didik yang berinisiatif hadir di lokasi.

“Justru tidak hanya masyarakat saja mendapatkan materi ini, peserta didik pun berhak dan ini sebagai pembelajaran atau wawasan mereka agar ke depan mampu memperkuat ideologi NKRI,” ucapnya.

Harapan yang diinginkannya saat ini adalah kaum millenial di Kotabaru yang merupakan satu kesatuan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengaplikasikan serta memupuk kebersamaan agar tetap memiliki tolerasi antar umat beragama.

“Tidak hanya itu, cinta akan budaya kita sendiri dan menghargai bahasa mana pun di Indonesia itu sebagai bentuk bukti nyata terhadap toleransi agar memperkokoh satu kesatuan di negara ini,” ungkap legislatif Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru itu.

Sebagai wakil rakyat di DPRD Kalsel, ia menekankan, agar nilai-nilai yang terkandung dalam landasan Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dapat terserap baik agar kekokohan idealisme diri terhadap cinta negara mampu tercipta kuat.

“Saya berharap generasi muda lebih mengerti lagi bagaimana cara kita menjaga NKRI supaya jangan terpecah belah. Nah, itu saja keinginan kami di DPRD Kalsel,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Fahruddin, saat diundang dalam acara Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut turut mengapresiasi karena dapat menumbuhkan sikap bela negara serta memupuk tinggi toleransi. 

“Kami berterima kasih sekali. Karena ini masih diperlukan oleh peserta didik dalam mengemban pendidikan. Terutama, materi ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan sangat dibutuhkan tidak hanya sekolah tetapi masyarakat juga perlu memahami ini agar ke depan negara ini aman dari ancaman radikalisme,” paparnya. 

Di lokasi yang sama, Kepala SMA Negeri 1 Kotabaru, Umar Dani, menyebut, paham radikalisme dikalangan generasi muda cukup rentan terprovokasi bahkan dengan keberadaan teknologi gadget mampu mempengaruhi daya dan pola pikir mereka untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini tentu akan memberikan wawasan serta bekal yang lebih kepada generasi muda terutama peserta didik kami. Sekarang ini banyak beredar paham radikalisme. Tentu, edukasi yang diberikan setidaknya mampu menekan ancaman tersebut,” ucapnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel kembali membuktikan reputasinya sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah terbaik di Indonesia, yang mana dalam kesempatan ini berhasil meraih “TOP NUMBER 1 BANK BEST CHOICE AWARD 2022”.

Ajang ini diselenggarakan oleh 5 Pilar Media Communication dan National Awarding Achievement Center. Penilaian dalam penghargaan ini menggunakan metode desk research, dengan kriteria yang meliputi visi misi, tingkat keaslian produk dan jasa serta perubahan dari inovasi yang dilakukan, kinerja perusahaan, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya di daerah masing-masing, berprestasi serta mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas serta inovatif. Penghargaan secara langsung diterima oleh Kepala Cabang Jakarta yang mewakili Direksi Bank Kalsel, akhir pekan lalu di Jakarta.

Hanawijaya, selaku Direktur Utama Bank Kalsel, mengucapkan terima kasih yang setinggi- tingginya atas apresiasi yang diberikan oleh 5 Pilar Media Communication. Event ini sangat membanggakan, dimana Bank Kalsel berhasil meraih penghargaan TOP NUMBER 1 BANK BEST CHOICE AWARD 2022 untuk kategori Most Trusted and Admired Bank In Excellent Quality Service.

“Alhamdulillah sepanjang tahun 2021 dan 2022, performa Bank Kalsel sangat baik. Ini semua berkah dari kerja keras semua insan di Bank Kalsel (Gen-K). Raihan ini menunjukkan bahwa Bank Kalsel berhasil berinovasi dan menjaga kepercayaan masyarakat,” terang Hanawijaya.

Penganugerahan TOP NUMBER 1 BANK BEST CHOICE AWARD 2022 ini diharapkan menjadi stimulus untuk semakin berkembang dan memacu Bank Kalsel mengoptimalkan perubahan dan evolusi inovasi dalam memenangkan persaingan global dan tetap dapat menjaga eksistensi dalam percaturan dan gelombang perubahan yang semakin kompleks.

“Penghargaan ini membuat kami semakin bersemangat untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja, terus meningkatkan inovasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Dandim 1022/Tanah Bumbu Letkol Cpn Rahmat Trianto mengunjungi kediaman pribadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel Muhammad Yani Helmi, di Desa Sarigadung, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Senin (23/5) sore.

Tujuan kunjungan yang dilakukan tidak hanya bersilaturahmi saja, melainkan juga berdiskusi soal perkembangan pembangunan serta keamanan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu yang diakui masih kondusif.

“Alhamdulillah, tadi kami berdiskusi banyak hal tentang keamanan daerah khususnya di Kabupaten Tanbu,” ujarnya.

Komandan Kodim berpangkat perwira menengah dalam kemiliteran Indonesia itu juga mengaku sangat senang bisa bertemu sekaligus bercengkrama dengan salah satu legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tanah Bumbu dan Kotabaru.

“Yang jelas, saya sangat berterima kasih sudah diterima dengan baik disini. Tentu, langkah ini dapat menjalin silaturahmi dengan lebih baik lagi dan dapat menjadi mitra agar terciptanya kondisi yang kondusif,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, mengapresiasi atas kedatangan Dandim 1022/Tanbu Letnan Kolonel (Letkol) Cpn Rahmat Trianto yang telah berkunjung di kediaman pribadinya.

“Yang jelas, banyak sekali diskusi bermanfaat dengan Dandim dari Tanbu ini. Bahkan, selain silaturahmi keamanan yang ada di daerah ini masih tercipta dengan baik tentu kami sangat mendukung dan mengapresiasi,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel.

Meski rangkaian reses telah usai beberapa hari yang lalu. Namun, dengan suasana santai serta ramah oleh politisi Partai Golkar Kalsel tersebut, Dandim 1022/Tanbu ini tetap menerima berbagai masukan selaku perwakilan dari rakyat.

“Yang utama dari pertemuan ini adalah agar keamanan di daerah Tanbu dapat terjaga dengan baik dengan mengedepankan suasana yang harmonis dan kondusif dalam perkembangan dunia politik tahun 2024 mendatang,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan penjelasan atas pengajuan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Senin (23/5). Dua Raperda tersebut yakni Raperda Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang naskahnya telah disampaikan kepada DPRD Kalsel melalui surat nomor 188.341/00720/kum, tanggal 13 mei 2022 dan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

“Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan penyusunan kembali untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Perda Kalsel nomor 13 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Penyempurnaan dilakukan dalam rangka menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan yang baik, yakni, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. hal lain yang amat penting untuk mendapat perhatian kita bersama,” katanya.

Pengajuan Raperda ini berpedoman pada ketentuan pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, yang menentukan bahwa peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah ditetapkan paling lama tahun 2022.
Sementara, lanjut Gubernur, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 ini, lebih diarahkan pada penjelasan mengenai pertanggungjawaban keuangan, sebagaimana yang tertuang dalam laporan keuangan Pemprov Kalsel tahun 2021. Sedangkan penjelasan penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD berupa output program maupun kegiatan, telah dijelaskan pada laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2021 dan telah mendapatkan rekomendasi dari DPRD.

“Secara singkat, kami jelaskan 7 (tujuh) macam laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI yaitu laporan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, neraca, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan yg keuangan, dari laporan ini dapat diperoleh informasi yang cukup atas angka tang tercantum dalam 6 (enam) laporan lainnya yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual,” jelasnya.

Di akhir penyampaiannya, Gubernur Kalsel mengharapkan proses pembahasan penyusunan dan penetapan kedua Raperda tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar. (NRH/RDM/RH)